Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte
Tanggal 6 September 2018 — Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si
119 — 61
  • DakwaanSubsidairitas diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkansuatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung denganbeberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukantindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan Subsidairitas tersebut, makaMajelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaanprimair sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanpada dakwaan subsidair
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 17-10-2011 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5089/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg
Tanggal 14 Maret 2013 — Penggugat lawan Tergugat
173 — 176
  • bahwa didepan persidangan Tergugat 18 jugamenyatakan bahwa OS1 tersebut saat ini masin dalam prosesperkara Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh para Penggugatdi Pengadilan Negeri Kepanjen, hal mana diakui dan/atausetidaknya tidak dibantah oleh para Penggugat.Menimbang, bahwa permohonan eksekusi yang diajukan olehTergugat 18 didasarkan pada kepemilikan hak melalui lelang danbukan eksekusi atas putusan badan peradilan.Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka majelis hakimberkesimpulan tidak ada titik singgung
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 22-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 23/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
1.PRAJNA PUTRI
2.DHARMANANDA
3.SIDHARTA PRAJNA GAJA
4.RAHULA
5.SUKNAWAN PRAJNA GAJA
6.SUTJITRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.KAMRIL NUR, S.H.
2.NASRI
3.YUSNITA
4.ERLAN
5.RAFLI
6.MAHANI, DKK
200 — 114
  • dengan 6 selebihnya tidak perludipertimbangkan lagi.DALAM POKOK SENGKETA :Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan eksepsi Tergugat IIIntervensi 1 sampai dengan 6 mengenai para Penggugat tidak mempunyaikepentingan dalam mengajukan gugatan in casu telah dikabulkan olehMajelis Hakim, maka terhadap pokok sengketanya tidak perludipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan para Penggugat dinyatakan tidakditerima.Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
153 — 76
  • atau dimintai pertanggungjawabanpidana misalnya perkara korupsi dimana presiden sendiri menyatakanapabila seseorang melakukan kesalahanan administrasi tidak serta mertaharus dikatakan korupsi, syarat untuk membedakan disini adalah dilihatdari sikap batin seperti apa, sikap batin Seseorang tersebut apabiladikonstruksi menjadi 5 bagian yaitu : tikad baik; itikad tidak baik; itikad buruk; itikad buruk yang kriminal:; tikad kriminal:;Halaman 131 dari 191 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.SakJadi titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
332 — 284
  • harus mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara itu demikian selain sampaicontoh misalnya Ahli sebagai dosen swasta peneliti juga bisamendapat dana hibah dari Kementerian ristekdikti Ahli jugapertanggungjawaban berdasarkan standar tata kelola pelaporankeuangan negara meskipun Ahli bukan pegawai negeri sipil Ahlidosen swasta murni tapi pertanggungjawabkan karena teori alirantadi itu ;Bahwa Ahli melihatnya dari sudut kerugian negaranya dalampersfektif hukum Administrasi negara ahli sudah singgung
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES RONALD SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
261 — 141
  • Dalamhalaman 25 Sema Nomor 07 Tahun 2012 terdapat permasalahanyakni Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakansebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi ataubukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor). Terdapat catatan solusi yakniSolusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untukmerevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinanrapat untuk menyiapkan bahan revisinya).
    Artinya Tindak PidanaPerbankan dibatasi dengan ketentuan pasal 14 UU Tipikor.Bagaimana kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung dapatmengalahkan UndangUndang dalam posisi/kedudukan di dalamHierarki PerundangUndangan, sementara telah ditegaskan puladalam halaman 26 Sema No 7 Tahun 2012 tentang catatan solusiterhadap permasalahan Dimana letak titik singgung suatu perkara itudinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsiatau bukan?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-09-2011 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2383 K /Pdt/ 2011
Tanggal 11 September 2011 — PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II (d/h PERUSAHAAN UMUM OTORITA JATILUHUR), vs. THIO TJENG HIN alias THIO TJENG HIN bin THIO BOEN HOAT alias THIO TJENG HIN bin THIO BOEN HUAT, dkk.
77 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori onvoldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukumpembuktian.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Nopember 2017 —
510 — 369
  • Selpertanggungjawaban berdasarkan standar tata kelola pelaporankeuangan negara meskipun Ahli bukan pegawai negeri sipil Ahidosen swasta murni tapi pertanggungjawabkan karena teori alirantadi itu ;Bahwa Ahli melihatnya dari sudut kerugian negaranya dalampersfektif hukum Administrasi negara ahli sudah singgung sejak awalbahwa karena paradigma Anggaran kita menggunakan ferformacebase budgeting, anggaran berbasis kinerja parameternya adalahbukan sekedar input digunakannya Input masukan tetapi juga tidaksebenarnya
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 115/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
177 — 153
  • melakukan pelanggaranadministrasi tidak dapat dipidana atau dimintal pertanggungjawabanpidana misalnya perkara korupsi dimana presiden sendiri menyatakanapabila seseorang melakukan kesalahanan administrasi tidak serta mertaharus dikatakan korupsi, syarat untuk membedakan disini adalah dilihatdari sikap batin seperti apa, sikap batin seseorang tersebut apabiladikonstruksi menjadi 5 bagian yaitu : itikad baik; itikad tidak baik; itikad buruk; itikad buruk yang kriminal; tikad kriminal:;Jadi titik singgung
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 6 April 2016 — MAMANG MOHAMMAD TAUFIK
76 — 37
  • Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaanprimer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanpada dakwaan subsider
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
PT Nunukan Jaya Lestari
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
Intervensi:
PT. ADINDO HUTANI LESTARI
1068 — 1915
  • Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung sebelumnya, peraturanterkait dengan perizinan Izin Usaha Perkebunan yang berlaku dandijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengeluarkan IUP Penggugatadalah Kepmentan 357/2002.103.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
173 — 49
  • KUHP tersebut, iniyang Ahli maksudkan subjek hukum pemberi di dalam pasal 13 UU Tipikorini ada yang aktif, ada yang pasif, pasif sebagaimana yang kami uraikan,aktif, tentu tadi adalah ia dengan sengaja memberi oleh karena ia mengirapemberiannya itu dapat mempengaruhi proses kemenangannya di dalamproses tender tersebut, jadi ada aktif dan pasif;Bahwa berkaitan dengan unsur yang dimaksud dalam unsur subjektif tadi,maka kalau unsur subjektifnya tadi lebin kurang hampir sama denganyang tadi Ahli sudah singgung
    Tapimenerima, ia masuk, ke dalam ruang lingkup yang dimaksud dalam UUTipikor, jadi nggak bisa ia dikatakan berada di luar sana, tidak bisa tundukpada hukum administrasi;Bahwa jadi subjek penerima baik aktif maupun pasif sebagaimanakonsekuensi yang terimanya oleh subjek pemberi tadi dalam dakwaannya,maka terjadi Kausalitas yang tidak terputus apabila yang Ahli singgung tadi,jika Terdakwa pemberi menerima dkaan dengan dakwaan kesatu Pasal 5Halaman 260 dari 363 Putusan Nomor 34/Pid.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-01-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 60/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : RONNIE NOMA
Terbanding/Tergugat I : Doktorandus RUDI ALAMSYAH alias Drs. H. RUDI ALAMSJAH
Terbanding/Tergugat II : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat III : HANI ROSTIKA
Terbanding/Tergugat IV : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat V : ANI MARYANI
Terbanding/Tergugat VI : DUDI SUMANTRI
Terbanding/Tergugat VII : HS ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat VIII : Hj. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat IX : DRA NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat X : H.AA GUMILAR SE
Terbanding/Tergugat XI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XII : MENTERI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XIII : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat XIV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat XV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVII : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPTEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat I : KETUA DPRD KABUP
252 — 191
  • Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalamkasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatanperdata hak milik atau PMH. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10UndangUndang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan UndangUndangNo. 35 Tahun 1999) sekarang diatur dalam Pasal 2 Jo.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 22-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SURAHMAN, S.Sos
242 — 142
  • pengembalian kerugian keuasngan negara karena masih dalamwaktu yang berlaku ;Bahwa SOP sudah dijalankan tetapi ada salah satu yang tidak dipenuhiadalah hubungan antara nasabah dengan bank dan hubungan tersebutmerupakan hubungan perdata dan kalau SOP tidak dilaksanakan adatahapamtahapan dan laporan dan tindak pidana Perbankan harus adaPutusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 154 dari 231laporan dari OJK, jadi kalau ada pelanggaran SOP merugikan keuangannegara maka termasuk ranah Tipikor ;Bahwa titik singgung
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 19-01-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 77/Pid.B/2009/PN.PSB
Tanggal 19 Januari 2010 — RAMAIZAR, BE, dkk
177 — 164
  • tindak pidana yang dilakukannya (M.YAHYA HARAHAP, SH.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan EdisiKedua Halaman 389) ;Sedang dalam dakwaan subsidairitas biasanya disusun secara berurutan dari yangterberat sampai yang teringan dalam pasal yang serumpun ;Menimbang, bahwa pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentukdakwaan Subsidair diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkansuatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 22-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYARIFUDIN RAMDAN, SE
248 — 140
  • kredit sebelum jatuh tempo namanya pelunasanbukan pengembalian kerugian keuasngan negara karena masih dalamwaktu yang berlaku ;Bahwa SOP sudah dijalankan tetapi ada salah satu yang tidak dipenuhiadalah hubungan antara nasabah dengan bank dan hubungan tersebutmerupakan hubungan perdata dan kalau SOP tidak dilaksanakan adatahapamtahapan dan laporan dan tindak pidana Perbankan harus adalaporan dari OJK, jadi kalau ada pelanggaran SOP merugikan keuangannegara maka termasuk ranah Tipikor ;Bahwa titik singgung
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/ Pid.Sus/2012/PN.Mks
Tanggal 3 Juli 2014 — - H. TAJANG HS vS. - H. TAJANG HS
133 — 20
  • A Tiga ; Bahwa laporan keuangan akuntan public BNI tersebut tidakdigunakan karena bukan rekanan dari BRI ; Bahwa pada saat dilakukan rapat untuk penuhi kredit yangpresentase terhadap Analis Resiko Kredit (ARK) yang disebut grouphead adalah saksi dengan team ; Bahwa pada saat saksi presentase saksi juga singgung laporanakuntan public dari Bharata, pada saat komite sudah semuadijelaskan, saksi informasikan tentang laporan Home Statemen saksiinformasikan juga laporan Bharata dan gambaran kondisi riil
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
462 — 329
  • memang harus sesuaidengan bukti yang ada, yang penting didalam perjanjian pokoknyamenyebutkan identitasnya dalam posisi seperti apa dan dia mendapatkanmanfaat kalau terjadi ;Bahwa kaitan dari Pasal 1340 KUHPerdata Memang perjanjian ituprinsipnya untuk para pihak dalam keadaan tertentu boleh, tentu syaratsyarat yang diminta oleh orang ketiga juga tidak boleh bertentangandengan hukum sehingga dia bisa memanfaatkan sesuai dengan keinginanpara pihak yang membuat perjanjian pokok ;Bahwa berkaitan titik singgung
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 17/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUBHAN ISMAIL
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Intervensi:
PT. DINAMIKA GRAHA SARANA DIWAKILI OLEH Drs. DJUNAIDI NUR
156 — 77
  • Perubahan tersebut antara lain, revitalisasi maknaKeputusan Tata Usaha Negara, adanya Pengujian tentang Penyalahgunaan Wewenangyang bertitik singgung dengan hukum pidana, terbukanya peluang pengujian terhadapPerbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad), termasuk halnyalahirnya paradigma baru terhadap Upaya Administratif yang konsep awalnya sudah diaturdalam UU Peratun; Upaya Administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan diatur dalam Bab Khusus,yakni Bab X tentang Upaya Administratif
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
278 — 146
  • Untuk menjawab hal tersebut, sebagaimana Tergugattelah singgung sebelumnya pada uraian argumentasi di atas, maka dapatmerujuk apa yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati S. yangmenyatakan bahwa suatu keputusan (beschikkiking) bersifat sekaliselesai (enmahlig), sedangkan peraturan (regeling) selalu berlaku terusmenerus (dauerhaftig). Apabila dilihat sifatnya, maka ketiga keputusan yang menjadi objek sengketa in casu yaitu:1.