Ditemukan 537 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN PALU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD TANG, SH.
Terdakwa:
H. HASBIE H. Dg. SITABA
11827
  • Parigi Moutong dalam pengelolaan keuangan partai.Bahwa selama saksi menjabat bendahara DPC, saksi tidak pernahterlibat dalam pencairan keuangan, saksi juga tidak pernah memganguang partal yang berasal dari bantuan APBD;Bahwa saksi menerangkan selama saksi menjabat selaku BendaharaUmum DPC Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong, saksi tidakpernah dilibatkan oleh Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Hanura Kab.Parigi Moutong dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LP J)penggunaan dana partai.
    FAHRI LAPATO.Bahwa saksi menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai HanuraKabupaten Parigi Moutong sejak tahun 2007 dan pernah menjabatsebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan (OKK), namuntidak pernah diberikan Surat Keputusan baik dari DPP Partai Hanuramaupun DPC Partai Hanura;Bahwa selaku Ketua Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan (OKk),saksi mempunyai tupoksi yakni terkait permasalahan pembinaankarakter kader partal;Bahwa sumber dana operasional DPC Partai Hanura Kabupaten ParigiMoutong
    saksi menerangkan sumber dana operasional DPC PartaiHanura Kabupaten Parigi Moutong berasal dari iuran anggota, danaFraksi anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Bantuan KeuanganPartai Politik dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutongdan bantuan dari pihak lain;Bahwa saksi menjelaskan peruntukkan dana bantuan keuangan partaipolitik adalah untuk pembinaan partai dan operasional sekretariat;Bahwa saksi menjelaskan pengelolaan keuangan partai merupakantanggung jawab Ketua dan Bendahara partal
    ;Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab dalam pembuatanLaporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan keuanganpartai politik adalah Ketua, Bendahara dan Sekretaris partal;Bahwa dalam menunjuk pengurus DPC Ketua DPC punya perananpada saat musyawarah dapat mengusulkan apabila ingin menggantipengurus;Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya.Saksi HARAHAP KAMBAY, dibawah sumpah pada persidangan padapokoknya menerangkan :Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena
    ParigiMoutong dan melaksanakan tugas terkait DPC Partai Hanura, pengurusDPC semuanya dilibatkan dalam pengelolaan keuangan karena sudahdiwajibkan berdasarkan aturan partal;Bahwa Terdakwa mengakui adanya pembayaran listrik yang disetor kepenagih sebesar Rp. 142.145, dan juga pembayaran pajak bumi danbangunan An. Mustani H. Ganing sebesar Rp. 52.446, sebagaimana yangada dalam LPJ tahun 2009, hal tersebut karena rumah Sdr.
Register : 24-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 31/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
1.DIDIK KUSSUDIHARJO, S.T
2.H. MOH. SANTUWI
Tergugat:
CAMAT WONOKROMO
15090
  • Walikota Surabaya Nomor 29Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga PemberdayaanMasyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetanggayang menyebutkan : apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjaringannama calon Ketua RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagaiKetua RW, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihanKetua RW menetapkan Ketua RW periode sebelumnya untuk dipilih sebagaiKetua RW dengan ketentuan tidak menjadi anggota partal
    Ketua RW 09 periode 20202022 dengan hasil KetuaRW periode sebelumnya diusulkan kembali oleh Panitia 3 menjadi Ketua RW 09periode 20202022, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c apabilapada saat batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RW tidakterdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RW, maka pesertayang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW menetapkanKetua RW periode sebelumnya untuk dipilih sebagai KetuaRW denganketentuan tidak menjadi anggota partal
    penjaringan namacalon Ketua RW hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RW, makapelaksanaan pemilihan Ketua RW tetap dilaksanakan guna memilihCalon tungQal; 29222222222 on none nen nen nnn neec. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calonKetua RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilin sebagaiKetua RW, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarahpemilihan Ketua RW menetapkan Ketua RW periode sebelumnyauntuk dipilih sebagai Ketua RW dengan ketentuan tidak menjadianggota partal
Register : 04-03-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 07-04-2019
Putusan PN LABUHA Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.RIDWAN S.H
2.RISKI SK, SH
3.REZA FERDIAN, S.H. M.H.
Terdakwa:
NEXEN MISKIN Alias NEX
11735
  • hanya sekedar silaturahmisaja karena sebelumnya Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;Bahwa kedatangan Saksi di Desa Bori sudah dalam masa kampanye;Bahwa sebelum kedatangan Saksi di Desa Bori, baliho dan banner milikSaksi sudah terpasang namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hinggabalino dan banner yang Saksi buat/cetak bisa sampai di Desa Bori;Bahwa saat menghadiri acara di Desa Bori, Saksi tidak pernah membawabanner maupun baliho milik Saksi;Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menjadi pengurus partal
    PKB, PDIsedangkan partal PKPI saksi belum pernah menjadi pengurus;Bahwa Desa Bori merupakan wilayah pemilihnan Saksi sebagai calonAnggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan daripartai PKPI;Bahwa Saksi melakukan pertemuan dengan warga Desa Bori didepanrumah orang yang sudah ada tenda/tenti dan saat itu yang menghadiripertemuan sekiar 30 sampai dengan 40 orang;Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada masyarakatDesa Bori;Bahwa pada malam hari setelah selesai menghadiri
Register : 28-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pya
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.SURYO DWIGUNO, SH
2.ZANUAR IRKHAM, S.H.
3.REZZA FAUNDRA AFANDI, S.H.
Terdakwa:
RODI SETIAWAN, S.Sos
4920
  • AMIN beserta timsuksesnya, partal pendukung, kepala desa Ubung tokoh agama, tokohmasyarakat dan masyarakat dusun Keraning dsa Ubung Kec Jonggatsekitar 200 orang.
Register : 27-12-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 479/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 18 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
Terbanding/Penggugat : Hernest L, SH
4840
  • . 479/Pdt/2018/PT MKSKabupaten sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan halaman 22 paragrafkedua sampai dengan halaman 25 paragraf keempat, sebab dalam Pasal 22 ayat (7)Anggaran Dasar Partai Demokrat secara tegas dinyatakan : Keputusan Dewan Kehormatan terkait dengan perselisihan internal partai bersifatfinal dan mengikat secara internal dan dijalankan oleh Dewan Pimpinan Pusat.Selanjutnya, dalam Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat jugaditegaskan:Dewan Pimpinan Pusat mewakili partal
Register : 08-09-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 9 Mei 2018 — Penggugat:
LANI SUGEHA
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karyaatau DPP GOLKAR c.q. Drs. SETYA NOVANTO, Ak
2.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya atau DPP GOLKAR c.q. IDRUS MARHAM
3.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. RITA WIDYASARI. Ph.D
4.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. ABDUL KADIR. SAg
5.H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S. Sos, MH
6.H. M. SUTAMSIS
6415
  • Namun Penggugat pada saat ini Penggugat sudahbukan merupakan anggota dari partai politik PARTAI GOLKAR lagi, karenaPenggugat sudah masuk pada partai politik PARTAl BERKARYA danmenduduki jabatan sebagai Bendahara pada PARTAI BERKARYA kotaSamarinda sesuai dengan No.
Register : 28-10-2010 — Putus : 16-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 19/G/2010/PTUN-KPG
Tanggal 16 Februari 2011 — Drs. HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI, M.Si vs GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
9337
  • Keputusan badan kehormatan DPRDkabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kabupaten/kotakepada rapatparipurna; cere re reer re re ee eee eresayat (3) : Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusanbadan kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telahdilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksudpada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikankeputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepadapimpinan partal
Register : 04-03-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 07-04-2019
Putusan PN LABUHA Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.RIDWAN S.H
2.RISKI SK, SH
3.REZA FERDIAN, S.H. M.H.
Terdakwa:
NEXEN MISKIN Alias NEX
9134
  • hanya sekedar silaturahmisaja karena sebelumnya Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;Bahwa kedatangan Saksi di Desa Bori sudah dalam masa kampanye;Bahwa sebelum kedatangan Saksi di Desa Bori, baliho dan banner milikSaksi sudah terpasang namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hinggabalino dan banner yang Saksi buat/cetak bisa sampai di Desa Bori;Bahwa saat menghadiri acara di Desa Bori, Saksi tidak pernah membawabanner maupun baliho milik Saksi;Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menjadi pengurus partal
    PKB, PDIsedangkan partal PKPI saksi belum pernah menjadi pengurus;Bahwa Desa Bori merupakan wilayah pemilihnan Saksi sebagai calonAnggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan daripartai PKPI;Bahwa Saksi melakukan pertemuan dengan warga Desa Bori didepanrumah orang yang sudah ada tenda/tenti dan saat itu yang menghadiripertemuan sekiar 30 sampai dengan 40 orang;Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada masyarakatDesa Bori;Bahwa pada malam hari setelah selesai menghadiri
Register : 26-04-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Juli 2018 — Dr. H. DODDY ARIYANTO X DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
19744
  • Doddy Aryanto, M.M. telah beberapa kali diperingatkandan hingga peringatan terakhir yang bersangkutan tetap tidakmengindahkan kebijakan dan garis partal ;d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf 6 dan huruf c perlu menetapkan keputusan tentangPemberhentian Antar Waktu Saudara dr. H.
    Doddy Aryanto, M.M. telah beberapa kali diperingatkan danhingga peringatan terakhir yang bersangkutan tetap tidak mengindahkankebijakan dan garis partal ;d. Bahva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf 6 dan huruf c perlu menetapkan keputusan tentang PemberhentianAntar Waktu Saudara dr. H.
Register : 10-12-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN PRAYA Nomor 3/Pid.S/2020/PN Pya
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.ABDUL HARIS, SH,MH.
2.CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.
3.HERI PAMUNGKAS, S.H.
4.ARIN PRATIWI QUARTA, S.H
Terdakwa:
H. MOH. JEMPOL, S.Pd
11642
  • Dukungan Partai (14 Partal)3. Dukungan Aparatur Sipil Negara4. Asal wilayah dan keluarga5. Guru dan nakes Bahan bakar :1. Pendanaan (bahanbakar)2. Program / Visimisi (bahanbakar)Ayo dipetakan, siapa punya mesin kuat dan bahan bakar banyak dan bagus;Bahwa Terdakwa ikut berkomentar dalam postingan tersebut dengan caramemposting gambar calon Nomor urut 1 LALE PRAYATNI dan H. SUMUM;Bahwa alasan Terdakwa memposting calon Nomor urut 1 LALE PRAYATNIdan H.
Register : 19-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
18131
  • Kepala SDN 3 Selat Nasik di Petaling1 (satu) buah Kartu dengan sisi bagian depan berlogo danbertuliskan PARTA PERINDO PERSATUAN INDONESIA UNTUKINDONESIA SEJAHTERA, bergambar foto HARYTANOESOEDIBJO Ketua Umum Partai PERINDO, bertuliskanKartu Tanda Anggota ini memiliki Manfaat Asuransi: Santunan Dukaakibat kecelakaan sebesar Rp. 3.000.000, dan Penggantian BiayaPerawatan di RS akibat kecelakaan maks Rp. 300.000, (Hanyaberlaku untuk satu kali perawatan) dan sisi bagian belakang berlogodan bertuliskan PARTAl
    087896292555;" 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang PENJELASAANKEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN +BELITONG SEJAHTERA;* 1 (satu) buah Brosur bertuliskan MOHON DOA RESTU &DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKANMASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERACALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) denganNomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);1 (satu) buah Kartu dengan sisi bagian depan berlogo danbertuliskan PARTAl
    087896292555; 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang PENJELASAANKEPADA PEMEGANG KARTU WAKIL RAKYAT PEDULI 5 TAHUN +BELITONG SEJAHTERA;" 1 (satu) buah Brosur bertuliskan MOHON DOA RESTU &DUKUNGANNYA VISI : BEJUANG BESAME MEWUJUDKANMASYARAKAT BELITONG DAN BELITONG TIMUR SEJAHTERACALON DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,bergambarkan foto MUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) denganNomor Partai 9 (Sembilan) dan Nomor Urut Caleg 2 (dua);1 (satu) buah Kartu dengan sisi bagian depan berlogo danbertuliskan PARTAl
    sisi bagian depan berlogo dan bertuliskanPARTAL PERINDO PERSATUAN INDONESIA UNTUK INDONESIAHalaman 98 dari 105 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2019/PN TdnSEJAHTERA, bergambar foto HARY TANOESOEDIBJO Ketua UmumPartai PERINDO, bertuliskan Kartu Tanda Anggota ini memiliki ManfaatAsuransi: Santunan Duka akibat kecelakaan sebesar Rp. 3.000.000, danPenggantian Biaya Perawatan di RS akibat kecelakaan maks Rp. 300.000,(Hanya berlaku untuk satu kali perawatan) dan sisi bagian belakang berlogodan bertuliskan PARTAl
Register : 17-04-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sgm
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
Andi Lukman MM Dg. Naba
Tergugat:
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
556
  • Rakyat sejaktahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari Partai Demokrat KabupatenGowa; Bahwa Jabatan Saksi sekarang di Partai Demokrat adalahSekertaris Umum; Bahwa Penggugat adalah kader di Partai Demokrat; Bahwa Jabatan Penggugat di Dewan Perwakilan Rakyat adalahKetua Fraksi Demokrat; Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Ketua Dewan PerwakilanRakyat pernah melakukan proses Pergantian Antar Waktu pada tahun2018 akan tetapi sepengetahuan Saksi, Ketua Dewan PerwakilanRakyat hanya meminta klarifikasi ke partal
Putus : 22-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — Drs. H. ROJIKINNOR, MSi, DKK vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MURUNG RAYA
9432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat selaku Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Murung Raya tahun 2013, dalam pencalonan tersebut telahdidukung oleh Partai Koalisi atau Gabungan beberapa partai salah satuPartai Pendukung/Pengusung Penggugat adalah Partai Pemuda IndonesiaCabang Kabupaten Murung Raya yang SAH di tandatangani oleh Ketuadan Sekretaris DPC PARTAl PEMUDA INDONESIA KABUPATENMURUNG RAYA yang Ketuanya KUSNADI dan sekretaris SULPANASULTON;3.
Register : 17-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 39/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
IROH ROHAYATI
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
11873
  • Bahwa Mahkamah Partai dari Partai Demokrat adalah lembagapenyelesaian perselisinan partai politik (dalam sangketa internal partal)yang sah yang dibentuk oleh Partai Politik berdasarkan pasal 32 ayat 2UndangUndang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.; c.
    menayatakan dasar dari peresmian gubernur didasarkan dariKPU ; Bahwa, saksi menyatakan PAW dilaksanakan di Mahkamah Partai terlebihdahulu baru di Pengadilan Negari ; Bahwa, saksi menyatakan perselisihan di mahkamah partai karena adanyaperselisinan suara ; Bahwa, saksi menyatakan perhitungan suara KPU dengan kontrol dari saksi sama ;Halaman 78 dari 93 halaman Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUNBDGBahwa, saksi menyatakan sangsi yang diberikan oleh partai kepada ibu Irohadalah dengan dicabutnya sebagai anggota partal
    tiga) suara yang Bahwa, saksi menyatakan pada saat rapat pleno di KPU ada keberatan yangdisampaikan dari saksi partai demokrat dengan membuat nota keberatan ;Halaman 79 dari 93 halaman Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUNBDG Bahwa, saksi menyatakan ada upaya yang dilakukan untuk melakukanpenggelembungan suara ; Bahwa, saksi menyatakan terjadi penggelembungan suara di desaSarajaya; Bahwa, saksi menyatakan tidak ada berita acara atas laporan dari Ibu Masgunirah ; Bahwa, saksi menyatakan selai ke mahkamah partal
Register : 12-10-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 02-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 136/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 2 Januari 2019 — Penggugat:
AROFAO TELAUMBANUA, SE
Tergugat:
WALIKOTA GUNUNGSITOLI
8148
  • tetap anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pada Pemilinan Umum Tahun2019, hal itu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi PemilihanUmum Kota Gunungsitoli nomor : 55/HK.03.2Kpts/1278/KPUKot/IX/2018tanggal 20 Setember 2018 dan dalam lampiran 14 Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 55/HK.03.2Kpts/1278/KPUKot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang daftar calon tetap anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pemilihan umumTahun 2019 dari PARTAl
    tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitolipada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam suratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 55/HK.03.2Kpts/1278/KPUKot/IX/2018 tanggal 20 Setember 2018 dan dalam lampiran14 Surat Keputusan Komisi Pemilihnan Umum Kota Gunungsitoli nomor :55/HK.03.2Kpts/1278/KPUKot/IX/2018 tanggal 20 September 2018tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaGunungsitoli pemilihan umum Tahun 2019 dari PARTAl
Register : 06-08-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 44/PDT/2020/PT PAL
Tanggal 14 September 2020 — Pembanding/Penggugat : SAIFUL WAHID, SE Diwakili Oleh : MURNI AZIS, SH
Terbanding/Tergugat I : H. Samsuddin Pay S.Ag. M.Si
Terbanding/Tergugat II : Abd Rahman Fahmi Alias Daeng Beddu
Terbanding/Tergugat III : Abubakar Daiya
11226
  • Penggugat dan Tergugat I.Sehingga terkesan Penggugat hendak mengkaburkan fakta yangsesungguhnya terjadi.Bahwa pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat Il, terjadi padatanggal 31 Mei 2010, dimana Penggugat datang menemui Tergugat IIdengan maksud mengadakan pinjaman sementara uang sebesarRp.52.900.000,;Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT PALBahwa pada saat meminta pinjaman tersebut, Penggugat dengan jelasmengatakan bahwa ..pinjaman ini untuk dan atas nama saya, sayaselaku bendahara partal
Putus : 16-08-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 125/PID/2018/PT SMR
Tanggal 16 Agustus 2018 — Nama Lengkap : H. Muharram, S.Pd. MM. Bin Supu (Alm); Tempat Lahir : Teluk Semanting (Berau); Umur/Tgl. Lahir : 50 Tahun / 7 Februari 1968; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan Al. Bina Nomor 28, Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau; Agama : Islam; Pekerjaan : Pejabat Daerah (Bupati Kabupaten Berau);
13060
  • masyarakat agarsupaya mari kita menyatukan Barisan bersamasama untuk mensupportsekaligus memenangkan pasangan Isran Hadi nomor nomor 3, mudahmudahan bapak dan ibu sekalian kita diberikan kemudahan oleh AllahSubhanahu Wa Ta'ala untuk mensukseskan dan Insya Allah tidak beberapalama lagi perhelatan Pilkada serentak dilaksanakan di Kalimantan Timur, dansaya sebagai pribadi tentu bapak bapak dan ibu sekalian telah tahu semuabahwa saya sebagai Ketua Partai Keadilan Sejahtera, merupakan bagian darikoalisi partal
Register : 17-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
Wellem Zefah Wattimena, SE
Tergugat:
1.DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku cq Elwen Roy Pattiasina, SE, Selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku dan Latief Lahane, SH., Selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku
2.Dewan Kehormatan Daerah Cq Anthony Hatane, SH., M.HUM. Selaku Ketua DKD Partai Demokrat Provinsi Maluku dan Moh. Resmitella Selaku Sekretaris DKD Partai Demokrat Provinsi Maluku
3.DPP Partai Demokrat Cq H. Agus Harimurti Yudhoyono. M.SC. MPA, MA, Selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan H. Teuku Rifky Harsya, B.SC.MT Selaku Sekjen Partai Demokrat
Turut Tergugat:
3.DPRD Provinsi Maluku
4.KPU Provinsi Malukui
5.Gubernur Maluku
5837
  • Provinsi selama 3 (tiga)bulan berturutturut tanpa keterangan apapun.b) Melangar sumpah/janji jabatan dan kode etik provinsi:C) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ataulebih.d) Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alatkelengkapan DPRD Provinsi yang menjadi tugas dankewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturutturut tanpa alasanyang sah.e) Diusulkan oleh partal
Register : 28-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN TARUTUNG Nomor 173/Pid.B/2018/PN Trt
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Rosandi, S. H
Terdakwa:
Joel Parningotan Harahap
11316
  • masyarakat sudah ramai untuk menyampaikan aspirasi, Sekitar Pukul13.00 Wib melihat masyarakat sudah melakukan pembakaran ban di depankantor Panwaslin Kabupaten Tapanuli Utara dan sudah mulai melakukanpelemparan terhadap kantor Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara danpelemparan tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit dan terhentikarena masyarakat makan siang, Sekitar pukul 15.50 Wib saudara TeddyParsaoran Simanungkalit mengambil mik atau pengeras suara mengatakanin negara demokrasi, bukan negara partal
Register : 15-04-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 08-12-2014
Putusan PN PALU Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.PL
Tanggal 20 Nopember 2013 — GUFRON LASARIKA, dkk VS Partai Golkar
9711
  • Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point VII tidak benar,karena kantor tersebut didirikan atas sepengetahuan orang tua penggugatbahkan dia sebagai ketua panitia pembangunan kantor tersebut, denganpengurus partal;. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat berkenaan administrasi, tidakada kaitanya dengan masalah kantor, walaupun secara administrasi pindahtetapi kantor tersebut adalah aset partai dan akan kami buktikan pada fasepembuktian;.