Ditemukan 2029 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/Pdt/2017 Tanggal 27 Nopember 2017 — KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN TABALONG, DKK VS YONGKIE SOUKOTTA, DK
128 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena keadaan memaksa (overmacht/force majeur),Bahwa berdasarkan pendapat hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunyayang berjudul PokokPokok Hukum Perdata, Penerbit: PT Intermasa,Jakarta, 2003, halaman 123 yang menyatakan sebagai berikut:Vide halaman 123:Buku Ill mengatur perihal hubunganhubungan hukum antara orang denganorang (hakhak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objekjuga suatu benda.
Register : 25-08-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PA KOTABARU Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
246 — 355
246 — 355
2021KelurahanKerasaan,PematangBandarSimalungunTanahTanah adat PemeriksaanSetempat dilakukan pada19 Februari 2021(setelah agenda kesimpulan)tanggaldikarenakan PA SimalungunLockdown akibat ada pegawaiyang terpapar virus Covid19; Tidak bisa diukurkarena saksi tidak mengetahuibatasbatasnya; Para Penggugatdan Para Tergugat tidak hadirdalam Pemeriksaan Setempatdi Simalungun; Kota Balikpapan,KalTim umahbawah PemeriksaanSetempat tidak terlaksana olehPengadilan Agama Balikpapankarena PPKM / Covid19(Force Majeur
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
145 — 106
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
145 — 106
Jika pekerjaan tidakselesai karena kelalaian pihakpihak maupun sebab lainnya yangmerupakan force majeur maka merupakan wanprestasi.
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
196 — 39
196 — 39
beranjak padapenjelasan dimaksud, maka dengan tidak adanya anggaran yang tersedia,seharunya tidak pernah dilakukan kontrak, sehingga dengan demikian tidakakan pemah terjadi adanya kesepakatan untuk melakukan pembangunan.Dengan demikian terhadap fisik konstruksi yang telah dibangun tersebut, tidaklayak dilakukan pembayaran oleh NegaraMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur
karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negaraberkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milikNegara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hokumMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur
Upload : 30-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 K/PDT.SUS/2008 ACIH WINARSIH; PT. BUANA PREFASH JAYA
320 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
320 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak ada putusan Pengadilan Niagayang menyatakan perusahaan Tergugat Pailit ;Bahwa dengan pertimbangan dan pendapat hukumnya tersebut, mestinyaJudex Facti dalam penyelesaian perselisihan PHK ini haruslah berpedomanpada Pasal 164 ayat (1) Undangundang No. 13 Tahun 2003 yangmenegaskan :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur
Register : 26-11-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Plh Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
261 — 242
261 — 242
menyampaikan tanggapannya secaralangsung, namun Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akanmenyampaikan tanggapannya di dalam kesimpulan;Bahwa kemudian, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa HukumTergugat menyatakan telah cukup dengan buktibukti suratnya, danmenyampaikan di dalam persidangan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugatbelum siap menghadirkan saksi dalam persidangan ini dan mohon diberikesempatan dalam agenda persidangan yang akan datang, dan disebabkankarena adanya bencana alam (banjir/force majeur
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
472 — 78
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
472 — 78
PbrBahwa saran pendapat tersebut juga terkait adanya perubahanpenambahan waktu, dalam Perpres tersebut menyatakan perubahan waktuhanya boleh kalau terjadi force majeur atau kalau terjadi peristiwakonpensasi maksudnya terjadi kesalahan pemerintah atau PPK nya yangsalah, misalnya keterlambatan menyerahkan lapangan atau PPK terlambatbayar uang muka, maka boleh penyedia minta konpensasi berupaperpanjangan waktu dan saat itulah P3K melihat dan menganalisis dampakketerlambatan tersebut berapa hari;Bahwa
Keadaan force majeur bisa terjadi kalau ada masalah terhadappembebasan tanah lokasi proyek sehingga menyebabkan serahterimanya lama atau adanya gangguan keamanan misalnya seperti diPapua;2.
Kondisi lapangan yang berubah karena alam, misalnya longsor ataulokasinya hilang seperti di Aceh;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kemudian untukmengirimkan barang material harus melalui pelayaran antar pulau, jikaternyata pada saat kapal mengirimkan barang material tidak dapatbersandar karena kondisi laut yang tidak memungkinkan, jika kondisidemikian tersebut sudah dapat diprediksikan dari awal maka itu bukandikatakan force majeur namun jika hal tersebut tidak dapat diprediksisebelumnya
maka itu force majeur;Bahwa mengenai subkon sesuai Perpres terkait pembayaran termin olehPPK kepada Kontraktor Penyedia harus dilampirkan bukti pekerjaan subkonsudah dibayar oleh kontraktor Penyedia, jika bukti itu tidak ada PPK tidakakan membayarkan terminnya kepada kontraktor Penyedia;Halaman 585 dari 1199 Halaman Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2019/PN.
Pbrmelakukan maka Pasal 18 (3) UU no. 1/2004 mewajibkan untukmenolaknya karena jika tidak maka akan menjadi tanggungjawabnyasendiri;Bahwa Pasal 27 UU 30/2014 serta peraturan BPK No. 2/2016 mengatur jikaterjadi keadaan force majeur atau kahar misalnya bencana alam, keadaansituasi geografis atau peperangan, dapat terjadi tindakan untuk mengjijinkanagar administrasi tidak dilakukan jadi harus melihat alas hukum dan alasfakta.
Register : 09-02-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PA BANJARBARU Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Bjb Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
319 — 344
319 — 344
menyampaikan tanggapannya secaralangsung, namun Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akanmenyampaikan tanggapannya di dalam kesimpulan;Bahwa kemudian, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa HukumTergugat menyatakan telah cukup dengan buktibukti suratnya, danmenyampaikan di dalam persidangan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugatbelum siap menghadirkan saksi dalam persidangan ini dan mohon diberikesempatan dalam agenda persidangan yang akan datang, dan disebabkankarena adanya bencana alam (banjir/force majeur
Putus : 26-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 22/PDT/2017/PT DPS Tanggal 26 April 2017 — 1. HARIJANTO KARJADI disebut Pembanding I;
2. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk;
M E L A W A N :
1. PT. SAKA UTAMA DEWATA (dalam pailit) disebut Terbanding I;
2. TONI LIONO disebut Terbanding II;
3. GODLIP PASARIBU disebut Terbanding III ;
4. GUNAWAN COKRO SANTOSO disebut Terbanding IV;
5. I MADE ARYA HARTONO disebut Terbanding V
6. HARI BOEDIHARTONO disebut Terbanding VI
7. DJAJADI LIONO disebut Terbanding VII
8. TAN HWA ING disebut Terbanding VIII
9. MANOJ VASDEV DARJANANI disebut Terbanding IX
10. HAJI HASAN BASRI disebut Terbanding X
11. HAJI TAHERA disebut Terbanding XI
12. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR disebut Terbanding XII
13. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG disebut Terbanding XIII
166 — 177
166 — 177
didasarkan adanya permohonan dari Tergugat Il yang jugadiakui dan ditegaskan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya padaPoint 13 huruf a dan Point 14 huruf a..Bahwa dalil Penggugat pada Point 16 posita gugatan harus ditolak,karena sudah merupakan kewajiban Tergugat Il untuk melakukanpembayaran atas hutanghutangnya kepada Tergugat sebagaimanayang telah disepakati dan dituangkan dalam Perjanjijan Kredit, meskipundalam kondisi krisis ekonomi melanda Indonesia, karena krisis ekonomibukanlah merupakan force majeur
Register : 22-02-2010 — Putus : 12-07-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 38/Pid.B/2010/PN.KTA Tanggal 12 Juli 2010 — - Ir. BANU PALAKA, MM
192 — 77
192 — 77
Tanggamus telahdiatur mengenai Amandemen Perpanjangan Waktu Kontrak, sedangkansyarat yang dipenuhi untuk perpanjangan jangka waktu adalah :e Kondisi force majeur terpenuhi (kondisi kahar)e Adanya perintah penambahan pekerjaan yang disetujui oleh pemberi kerja(adanya reviu design).e Adanya permohonan secara tertulis yang disampaikan kepada pemberi kerja 14hari sebelum penyerahan pertama pekerjaan.e Persetujuan tertulis dari pemberi kerja selambatlambatnya 14 hari kalendersetelah diterimanya permohonan.Bahwa
Putus : 13-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Srg. Tanggal 13 Juli 2016 — TARSONO, SP.,MM.
90 — 109
90 — 109
lima ratussembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu seratus lima puluhrupiah) ;Bahwa menurut ahli kalau yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negaratanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatanatausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeur
Putus : 11-04-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 247/Pid.sus/TPK/2016/PN Sby. Tanggal 11 April 2017 — Dr. Drs. H. HUSNUL KHULUQ, MM.
Kejaksaan Negeri Gresik
232 — 43
232 — 43
Oleh karena itu, pembukaan rekeningtersebut tidak dapat dibenarkan.Bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 14 Nopember 2016 — Ir. LINANG GUNARTO bin PARINO
92 — 34
92 — 34
melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangHalaman 169 dari 221 Halaman Putusan Nomor 62/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Bdgada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeur
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
IDARMAN ZILIWU ALS DARMAN
251 — 34
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
IDARMAN ZILIWU ALS DARMAN
251 — 34
Jika pekerjaan tidakselesai karena kelalaian pihakpihak maupun sebab lainnya yangmerupakan force majeur maka merupakan wanprestasi.
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 14 Nopember 2016 — ENDANG SURAHMAN bin H. CECE MUCHTAR
103 — 21
103 — 21
dan barang, yang nyata danpasti jumlahnya sebagai akibat perobuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeur
Putus : 28-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk Tanggal 28 April 2016 — Ir. Hari Liewarnata, MM alias APIN
Ir. Bambang Widianto
246 — 144
246 — 144
Sanggau tahun 2010 sebanyak 50 % merupakan pekerjaanmayor;Bahwa benar kondisi banjir adalah force majeur yang tidak bisa didesaindalam perencanaan awal;Bahwa benar jika pekerjaan saluran banjir maka pekerjaan bendungan tidakbisa dikerjakan;Bahwa benar jika pekerjaan saluran tidak dikerjakan maka tidak bisadikerjakan bangunan bagi;Bahwa benar pekerjaan saluran inspeksi harus ada terlebih dahulu karenauntuk menjangkau pekerjaan seluruhnya;Bahwa benar pekerjaan proyek mengacu pada kontrak bukan harga
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
BAZARO NDRAHA, S.Pd, SD ALIAS AMA NITA
154 — 26
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
BAZARO NDRAHA, S.Pd, SD ALIAS AMA NITA
154 — 26
Jika pekerjaan tidakselesai karena kelalaian pihakpihak maupun sebab lainnya yangHalaman 148 dari 226Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2019/PN Mdnmerupakan force majeur maka merupakan wanprestasi.
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
454 — 274
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
454 — 274
atas namaWisnu Afrianto, Jelaskan menurut Saudara apakah keadaan tersebuttelah menimbulkan kerugian negara karena telah beralinnya tanah ataulahan milik pemerintah kota Bengkulu kepada pihak lain dengan caradijual kKemudian dibuat perumahan untuk keuntungan depeloper ataupengembang maka Ahli berpendapat sebagai berikut :e Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatuperbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karenaforce majeur
Putus : 29-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/PID.SUS/2016 Tanggal 29 Maret 2016 — ANDIANTO SETIABUDI, JULIA SRI REDJEKI, YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN, CECE KADARISMAN, S.E
636 — 413 — Berkekuatan Hukum Tetap
636 — 413 — Berkekuatan Hukum Tetap
di Koperasi Cipaganti KaryaGuna Persada dari brosur dan karena tertarik dengan isi brosur saksidatang ke kantor Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang ada diJalan Gatot Subroto Nomor 94 Kota Bandung bertemu dengan salahsatu sales marketing atau financial consultant koperasi mendapatkanpenjelasan intinya terkait penyertaan modal di Koperasi CipagantiKarya Persada dengan jangka waktu tertentu dengan prosentasekeuntungan sekitar 1,6%, perjanjian kerjasama dibuat dihadapanNotaris, jika ada force majeur
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
416 — 85
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
416 — 85
Pbrpermintaan permohonan perpanjangan waktu dan seterusnya, walaupunada konsultan pengawas tetap wakilnya PPK dibantu dalam menelitipermohonan tersebut oleh P3k;Bahwa tugas P3K memberikan saran pendapat terkait permohonanperubahan tersebut kepada PPK;Bahwa saran pendapat tersebut juga terkait adanya perubahanpenambahan waktu, dalam Perpres tersebut menyatakan perubahan waktuhanya boleh kalau terjadi force majeur atau kalau terjadi peristiwakonpensasi maksudnya terjadi kesalahan pemerintah atau PPK
sebenarnya konsultan perencana itu harus tetap bekerja ketikapekerjaan konstruksi berjalan, namun dalam prakteknya ada kontrakkonsultan perencanaannya selesai hanya Sampai membuat gambar saja, itutergantung kontraknya, namun yang benar menurut UndangUndang JasaKonstruksi yaitu Sampai pekerjaan konstruksi berakhir karena apabila terjadiperubahan kondisi di lapangan maka Konsultan Perencana yang akandipanggIl;Bahwa dalam konteks pekerjaan jasa konstruksi, hambatanhambatan yangdapat dikatakan force majeur
Keadaan force majeur bisa terjadi kalau ada masalah terhadappembebasan tanah lokasi proyek sehingga menyebabkan serahterimanya lama atau adanya gangguan keamanan misalnya seperti diPapua;2.
Kondisi lapangan yang berubah karena alam, misalnya longsor ataulokasinya hilang seperti di Aceh;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kemudian untukmengirimkan barang material harus melalui pelayaran antar pulau, jikaternyata pada saat kapal mengirimkan barang material tidak dapatbersandar karena kondisi laut yang tidak memungkinkan, jika kondisidemikian tersebut sudah dapat diprediksikan dari awal maka itu bukandikatakan force majeur namun jika hal tersebut tidak dapat diprediksiHalaman
Pbrsebelumnya maka itu force majeur;Bahwa mengenai subkon sesuai Perpres terkait pembayaran termin olehPPK kepada Kontraktor Penyedia harus dilampirkan bukti pekerjaan subkonsudah dibayar oleh kontraktor Penyedia, jika bukti itu tidak ada PPK tidakakan membayarkan terminnya kepada kontraktor Penyedia;Bahwa terkait tenaga kerja lokal, di Perpres sudah diatur, dalam rangkamendorong perekonomian di daerah, kontraktorkontraktor besar tersebutharuSs menggandeng kontraktor daerah atau kontraktor kecil,