Ditemukan 2369 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi samu semy sedu setu sempu semo
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
270 — 179
  • Keputusan TUN yang bersifat umum dan abstrak (suatu peraturan perundangundangan atau perundangundangan semu atau peraturan kebijaksanaan) danbertingkat lebih rendah dari undangundang maka keputusan demikian menurutPasal 31 Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009, akantunduk pada hak menguji secara materiil Mahkamah Agung, melalui prosedurgugatan peradilan perdata (Indroharto dalam buku Perbuatan PemerintahanMenurut Hukum Publik
Pengadilan PN KISARAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
1.Bambang Irwansyah
2.Syahriadi
3.Wagiman
4.Sukiyem
5.Sarpin
6.Suprayetno
7.Ponirin
8.Kasiyem
9.Khaidir
10.Leni Juliani
11.Edi Surianto
12.Kamaruddin
13.Burhanuddin
14.Sani Saragih
15.Ponimin
16.Ngatiyem
17.Muhammad Yani
Tergugat:
1.Kenentrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
2.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Pung's Zulkarnain
3.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
4.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Turut Tergugat:
1.Gubernur Sumatera Utara
2.Bupati Batu Bara
3.PT. Waskita Karya
136 — 38
  • dengan maksimal secara professionaldan proporsional berdasarkan penilaian harga ganti kerugian pada saatpengumuman penetapan lokasi serta senantiasa berpijak dan berpedomankepada kaidah hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku,namun kenyataannya tidak mendapatkan perhatian dan penghargaanyang berarti dari para Penggugat dan bahkan memperbuat tuduhantuduhan tidak berdasar dengan menyebutkan telah bekerja asalasalan,tidak adil dan tuduhan keji lainnya yang diyakini sebagai upayapembenaran semu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2017 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin Alm. KALIRI
92 — 21
  • Pekalongan yang mengikuti Program Prona T.A 2013 tersebutterdakwa mengaku tidak ingat secara keseluruhannya karena uang hasilpenarikan tersebut tidak dikumpulkan terlebih dahulu semu anya baru diserahkankepada Terdakwa, namun bertahap jadi kapan saja setiap perangkat menerimatitipan wari warga selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, jadi terdakwa tidakbisa menghitungnya.Bahwa penarikan uang tersebut tidak didata / tidak ditulis siapa saja yangmembayar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah dan siapa
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 30-01-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg
Tanggal 22 April 2019 — Penggugat:
M.FAUZI, DKK
Tergugat:
PT. SOLORODA INDAH PLASTIK
164 — 41
  • Namun demikian seluruh upaya Tergugatmenjadi siasia akibat tindakan Para Penggugat yang me)akukangerakan demodemo: balk di d.dam maupun diluar perusahaansehingga mengakibatkan kacaunya proses produksi hingga berdampakmenurunkan kepercayaan bayer yang memesan hasil produksi PT.SOLORODA INDAH PLASTIK bahkan menurunkan kepercayaan supplierbahan baku dari yang semu)a berlaku pembayaran secara tempo menjadiHalaman 99 dari 206 Putusan No. 7/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Smg.pembayaran cash didepan.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 19-04-2007 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18P/HUM/2006
Tanggal 19 April 2007 — S. Sinansari Encip (Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia)
152 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai lembaga negara yang bersifatindependen adalah semu belaka sehubungan dalammembuat dan menjalankan regulasi harus bersamasamaPemerintah. Terhadap dalil tersebut Mahkamah Konstitusimelihat adanya ambiguitas, karena di satu pihak didalilkanKPI akan menjadi reinkarnasi Departemen Penerangan,tdan di lain pihak dimohonkan menghapuskan pasalpasyang sesungguhnya membatasi kewenangan A Sart Hal. 27 dari 168 hal. Put.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 16 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU
146 — 69
  • papan Proyek ;Bahwa tandatangan yang tertera pada kwitansi yang ditunjukan oleh JaksaPenuntut Umum kepada saksi tersebut bukanlah tanda tangan saksi, dan saksitidak pernah menerima uang sebesar Rp. 19.200.000, yang tertera didalamkwitansi tersebut karena saksi hanya menerima uang sebesar Rp.2.995.000,dan jika dikalkulasi dengan pendapatan rekanrekan kerja lainnya pun Upahyang kami semu terima berjumlah Rp.13.200.000, jadi ada selisihRp.6.000.000, dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tersebut
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 16 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
TARADJI LETAHIIT
142 — 315
  • papan Proyek ;Bahwa tandatangan yang tertera pada kwitansi yang ditunjukan oleh JaksaPenuntut Umum kepada saksi tersebut bukanlah tanda tangan saksi, dansaksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 19.200.000, yang terteradidalam kwitansi tersebut karena saksi hanya menerima uang sebesarRp.2.995.000, dan jika dikalkulasi dengan pendapatan rekanrekan kerjalainnya pun Upah yang kami semu terima berjumlah Rp.13.200.000, jadi adaselisin Rp.6.000.000, dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tersebut
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO - PT. HUSKY – CNOOC Madura Limited Lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
441 — 628
  • yaitu:Hal298 dari 434 Hal Putusan Nomor 907/Pdt.GKPPU/2016/PN Jkt.Sel Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha denganpihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapundalam upaya memenangkan peserta tender tertentu Selanjutnya unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:(a) Kerja sama antara dua pihak atau lebih;(b) Secara terangterangan maupun diam diam melakukantindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;(c) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;(d) Menciptakan persaingan semu
    Menciptakan persaingan semu;e. Menyetujui dan atau menmfasilitasiterjadinya persekongkolan;f. Tidak menolak melakukan suatu tindakanmeskipun mengetahui atau sepatutnyamengetahui bahwa tindakan tersebutdilakukan untuk mengatur dalam rangkamemenangkan peserta tender tertentu;g.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
490 — 331
  • peraturan perundangundangan, di bidangkepegawaian itu ada upaya administrasi, jadi misalnya ada sanksi yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas misalnya pemberhentian gaji maka yangbersangkutan dapat mengajukan upaya administrasi ke atasan pejabatyang bersangkutan, lalu di sana nanti akan diproses apakah tindakankepala dinas ini memberhentikan gaji pegawainya sesuai denganperaturan atau tidak, Kalau tidak berarti dia akan batalkan keputusan itujadi administrasi peradilan kecil di situ atau disebut peradilan semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Juni 2012 — ALIS JONI HERSON SIOKAIN, SH alias ALIS ; JPU
75 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaiberikut: Tanggal 26 Oktober 2011 : 6 (enam) orang saksi diperiksa secarabersamasama sekaligus; Tanggal09 Nopember 2011 :11 (Ssebelas) orang saksi diperiksasecara bersamasama sekaligus; Tanggal24 Nopember 2011 : 7 (tujuh) orang saksi diperiksa secarabersama sama sekaligus;Bawa prosesi persidangan / pemeriksaan para saksi dilakukan secarabersamasama sekaligus dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku tersebut membuktikan bahwa Judex Facti incasu telah melakukan Peradilan Semu
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-07-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 82-K /PM III-16/AD/VII/2018
Tanggal 27 September 2018 — Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 292087290970 Terdakwa Muh. Mishar Saputra Rajab Pratu NRP 31120558880793
188 — 238
  • Selurunya isi BAP Polisi Militer yangdiambil oleh Penyidik ternadap diri Terdakwa semu anya tidak benarkarena pada saat Terdakwa di periksa Kesatuan dengan cara diintimidasi oleh Dansi Serka Putra, Pasi Intel Letda Inf Fuad danmemaksa Terdakwa agar mengakui perbuatan yang telahmelakukan penyalahgunaan Narkotika.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
RUSTAM
191 — 120
  • tidakdikerjakan sama sekali oleh Kepala Desa sampai saat ini (Fiktif)C. pembangunan sumur bor dan perpipaan Rp.56.259.000, untuk SumurBor 2018 tidak pernah ada dan tidak dikerjakan sama sekali oleh KepalaDesa sampai saat ini (Fiktif), sedangkan Sumur yang diperlihatkan olehKades Kepada Pemeriksa adalah Sumur Bor Swadaya bukan kegiatan DanaDesa.d. pemasanagan lampu jalan 20 Unit Rp.41.718.000, Untuk pekerjaan LampuJalan sempat terhambat namun saat ini sudah selesai dan dikerjakan dansudah nyala semu
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
4355 — 3772
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  • Tetapi menurut pemahaman ahii, halitu baru satu kepemilikan yang semu, belum merupakan kepemilikan dalamarti yuridis yang sesungguhnya;Kapan secara yuridis yang sesungguhnya bahwa suami ikut memiliki hartayang dibeli istrinya? Hanya ada dua kemungkinan, yakni apabilaperkawinan putus, karena perceraian atau istrinya meninggal. Begituperceraian terjadi maka menurut UndangUndang Perkawinan dikembalikankepada hukum masingmasing.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
339 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indah Kiat International Finance Company BV atauPenggugat;PerundangUndangan di Indonesia yang dilanggar dandihindari: UndangUndang PerpajakanPerbuatan melanggar hukum dengan cara membuattransaksi rekayasa, Semu, Manipulasi Hukum,Penyelundupan Hukum dan Tidak Memenuhi SyaratSyaratSahnya Perjanjian (ex Pasal 1320 KUHPerdata) KarenaTransaksi Bertentangan Dengan UndangUndang atasrekayasa dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 danTergugat 17, transaksi dengan sengaja dibuat sedemikianrupa dengan maksud
    membuat terang dan menunjukkanjelas bahwa gugatan a quo masih mentah dan prematur; Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya butir 4.6 halaman 10tanpa dasar dan bukti hukum sama sekali serta secara tidakbertanggung jawab mengungkapkan adanya perundangundangan diIndonesia yang dilanggar dan dihindari; Bahwa Penggugat tanpa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakanHal. 113 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007yang dilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
155 — 81
  • penjatuhan hukuman yang disebut sanksiadministrasi;Bahwa frase tentang pelanggaran yang serius adalah suatu istilah yangsangat fleksibel, pelanggaran serius itu adalah diputuskan dalam PutusanPengadilan dan tidak boleh ada yang menginterprestasikan karena harusPutusan Pengadilan yang dapat menafsirkan hal tersebut;Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terutama yang merugikan, harusdiberikan hak untuk membela diri dengan dibentuk semacam Tim, kalauperlu dikuatkan dengan saksisaksi seperti Peradilan Semu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-03-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Maret 2012 — ENDANG LILI
104 — 28
  • setiap tahunnya dilaporkan sebanyak 2 (dua)semester;Bahwa benar setiap laporan semesteran BPR Bungbulang saksi selakuDewan Pengawas selalu menayakan masalah Pembentukan PenyisihanAnalisa Permodalan;Bahwa benar PPAP terbagi atas 2 yaitu PPAP Khusus yaitu 0,5 % darimodal dan Umum 10 % dari modal;Bahwa benar pada laporan triwulan ditemukan BPR BUngbulangmengalami kerugian sebesar 1 miliyar;Bahwa benar walaupun sejak tahun 2004 s/d 2006 BPR Bungbulangmendapat keuntngan namun keuntungan tersebut adalah semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 20-09-2017 — Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/MIL/2017
Tanggal 20 September 2017 — TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M.
2690 — 3901 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Penasihat Hukum pendapat dankeyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu prematur dan semu,karena barangbarang tersebut oleh Terdakwa tidak dapat membuktikansecara hukum perdata, tentang surat pembelian atau kwitansi atau STNKdan BPKB atau akte transaksi atau akta di bawah tangan atau aktalainnya sebagai alat bukti kKepemilikannya. Dari aspek hukum kepemilikanTerdakwa hanya sebagai Beziter (penguasaan) baik barang bergerakmaupun tidak bergerak.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 20-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 20 Agustus 2015 —
192 — 73
  • harganya itu yangpenting sumbernya itu jelas dan dapat dipertanggung jawabkan ;Bahwa PPK memberikan kepada Panitia Pengadaan untuk proses Pengadaan ;Bahwa di dalam Perpres dimaksudkan adalah memberikan perlakuan yang samakepada semua calon Penyedia Barang dan Jasa dan tidak memberikan perlakuankhusus kepada salah satu calon yang akan mengikuti pelelangan disamping itupelelangan ini dilakukan secara terbuka, bersaing dan akuntabel ;Bahwa siapapun boleh ikut dan tidak dibatasi ;Bahwa kalau Penawar Semu
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 28-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 42/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : HERMAN R. HAMADI
Terbanding/Penggugat I : LAURENS SIBRI
Terbanding/Penggugat II : THONCE SIBRI
Turut Terbanding/Tergugat II : DANIEL HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat III : YAKOB IREEUW
Turut Terbanding/Tergugat IV : ALFRED DRUNYI
Turut Terbanding/Tergugat V : JEMS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat VI : RIDOLF VEEP
Turut Terbanding/Tergugat VII : ALEXANDERDERINA FAIDIBAN
Turut Terbanding/Tergugat VIII : IBRAHIM HANUEBI
Turut Terbanding/Tergugat IX : SOLEMAN TANIAUW
Turut Terbanding/Tergugat X : STEVEN SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XI : JHONI SANYI
Turut Terbanding/Tergugat XII : YANCE MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIII : NICODEMUS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIV : FISON MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XV : SARCI SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XVI : YUSAK HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat XVII : ROYJERS INJAMA
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : LUTHER HANASBEY
Turut Terbanding/Tergugat XIX : KAREL HANASBEY
Tu
302 — 1910
  • Para Penggugat mendalilkan bahwa tanahobjek sengketa berstatus tanah hibah dari suku Febu/Ssuku Pauwe kepadaSibri sejak jaman moyang kedua suku tersebut, yang selanjutnyadiwariskan secara turun temurun kepada Suku Sibri adalah suatu dalilyang tidak mengandung fakta konkrit atau suatu kenyataan yang tidakbernilai pembuktian, di mana dalil para penggugat tersebut hanyamerupakan fakta yang asbstrak yang tidak dapat dibuktikan kebenarannyadan/atau dikategorikan sebagai sebagai hal yang khayal atau semu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
698 — 577
  • kalau Penetapan itu setelah Putusan MK ahli kira bisadipertimbangkan;Bahwa didalam Penyusunan itu ada akademisi ahki kira nanti masih bisaada suatu perdebatan apakah penetapan Tersangka karena diMahkamah Konstitusi apakah mengikuti Putusan MK atau tidak karenaahli selama ini Putusan MK tidak selalu diikuti dalam praktek lapangantidak selalu;Bahwa Bukti permulaan namanya saja permulaan bukti awal, masih awalartinya bukti yang masih disempurnakan masih berjalan sehingga belumdikatakan sebagai bukti semu