Ditemukan 4199 data
85 — 12
FEIDY EMAN, SE.Ak. menjadi Walikota Tomohon pada Rabu 9 Mei2912, telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota Tomohon ;Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerahsebagaimana ditegaskan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah khususnya Pasal 26 Ayat 4, untuk mengisikekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud padaAyat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik danmasa
137 — 220
Saksi4(istri Saksi), Ada Mas, tapi saya jawab emoh, selanjutnya HP Sdri.Saksi4 (istri Saksi) dibanting Saksi ke lantai dan Saksi marah sambilmemberi peringatan keras, Sudah ini untuk yang terakhir, jangandiulangi, putuskan hubungan dengan TERDAKWA, ingat keluarga danmasa depan anak ! dan dijawab oleh Sdri. Saksi4 sambil menangis, YaMas, Saya salah, Saya minta maaf dan tidak akan mengulangi lagikejadian yang kemarin.7.
MUHAMMAD S.MAE,SH
Terdakwa:
JURIANSYAH Als RIAN Bin MASRUN MAJID
37 — 5
adalah bukan sebagai balasdendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidikTerdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindakpidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik danpemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, putusan yang akandijatunkan ini dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagiTerdakwa maupun masyarakat;Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan danmasa
39 — 13
Mohon untuk itugugatan Penggugat untuk di tolak dan setidaktidaknya tidak dapatdi terima.Bahwa dengan adanya kejadiankejadian tersebut sebenarnyaTergugat berusaha untuk sabar dan meminta kepada Penggugatuntuk memperbaiki hubungan keluarga demi keutuhan keluarga danmasa depan anakanak yang lebih baik, akan tetapi karena sikap danperilaku Penggugat yang tidak bisa diperbaiki lagi maka untuk ituTergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis HakimPemeriksan Perkara a quo;DALAM REKONPENSIBahwa
65 — 8
sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatandan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 103nya menyebutkan Hakim yangmemutus perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan jika Pecandu Narkotikatersebut terbukti bersalah atau menetapkan jika Pecandu Narkotika tersebut tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk memerintahkan yangbersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, danmasa
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
BADAR Bin DENCIK
20 — 9
Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan danmasa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenisshabu seberat 0,229 gram;1 (Satu) buah potongan kertas bungkus nasi;1 (Satu) buah plastik hitam;1 (Satu) unit HP Nokia warna biru;1 (Satu) unit HP OPPO warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;6.
77 — 20
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN ARDIANSYAH, SEalias WAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga)Bulan dikurangi selama terdakwa menjalankan masa rehabilitasi danmasa pasca rehabilitasi;3.
169 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
PerusahaanSwasta yang berlaku saat itu;Pemohon telah menolak pertimbangan Majelis Hakim ini baik diPengadilan pada Pengadilan Hubungan Industrial maupun Kasasi diMahkamah Agung, karena terbukti dengan nyata bahwa Uang Pesangondan Uang Ganti Kerugian Pemohon belum dibayarkan oleh PT.TuguJasatama Reasuransi Indonesia;Belum dibayarnya Uang Pesangon dan Ganti Kerugian Pemohon olehPT.Tugu Jasatama Reasuransi Indonesia memang beralasan, karenaSurat PHK tersebut hanya merupakan Surat Keputusan Alih Tugas danmasa
YOPPY GUMALA, S.H.
Terdakwa:
ATET Anak LICUP
136 — 60
Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi tersebut,pemohon dapat mengajukan surat permohonan kepada Menteri ESDM(Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara) dengan melampirkan persyaratanadministrasi, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana diatur dalampasal 37, 38, 39, dan 40 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara danMasa berlaku IUP Operasi produksi mineral logam adalah paling lama 20(dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan
MEILANY MAGDALENA M, SH
Terdakwa:
WAWAN SEPTIAN CHANDRA ALS WAWAN BIN CHANDRA
50 — 11
adalah bukan sebagai balasdendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidikTerdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindakpidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik danpemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnyaMenimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, putusan yang akandijatunkan ini dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagiTerdakwa maupun masyarakat;Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan danmasa
17 — 10
danditambah dengan kesanggupi Tergugat untuk menutupi utang Penggugatsebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dari sisa utangPenggugat sebesar Rp 79.500.000, (tujuh puluh sembilan juta lima ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekassuaminya, kecuali bila ia nusyuz ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa iddah adalahmasa tunggu bagi seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya, danmasa
13 — 10
dibubarkan;Menimbang, bahwa mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 38/K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakimdalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal19huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapapenyebab terjadinya percekcokan dan pertengkaran, melainkan ditekankanpada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankanlagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak danmasa
104 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sby tertanggal 28 Januari 2015 dibacakansampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap danmasa kerja Tergugat bekerja sejak tanggal 25 Februari 2007;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Februari 2015 dan kontramemori kasasi tanggal 13 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial
327 — 114
Terdakwa masih muda dan memiliki citacita yang tinggi untuk karir danmasa depannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sertamempunyai anak yang masih memerlukan bimbingan;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetappada tuntutannya;Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnyaterhadap tanggapan Penuntut Umumyang pada pokoknya menyatakan tetappada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SITILISA EVRIATY BR TARIGAN SH
42 — 33
Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan diRutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan danmasa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidanapenjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : WILDANI HAPIT SH
63 — 44
Negeri Banda Acehtelah sesuai menurut hukum, dan tidak pula ditemukan alasan yang dapatmengubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 Nopember 2018, Nomor27/Pid.Sus/TPK/2018/PN Bna, sehingga dengan demikian putusan tersebutharuslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalahmelakukan tindak Pidana serta tidak adanya alasan untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan , maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan danmasa
73 — 35
Rekonpensisetiap bulan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) sampai anaktersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun , hal ini sejalan denganpenegasan Pasal 105 huruf c, Kompilasi Hukum Islam yang dikutip dalam hal terjadinya perceraian, huruf c. biaya pemeliharaan anakditanggung oleh ayahnya: jo Mahkamah Agung RI nomor : 280K/AG/2002 tanggal 10 November 2004, yang dikutip akibat hukumperceraian harus ditetapbkan sesuai kebutuhan hidup minimumberdasarkan kapatutan dan keadilan dan untuk menjami kepastian danmasa
DWINANTO AGUNG WIBOWO,SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD JAELANI Als JEJE Bin ABDUL KARIM.
27 — 4
Sus/2019/PN Smrpidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik danpemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, putusan yang akandijatunkan ini dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagiTerdakwa maupun masyarakat;Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan danmasa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkanketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana,lamanya masa
52 — 19
menghapuskanpertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalamTahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 atau ayat 5KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, maka lamanya hukuman yang dijatuhnkan kepadaterdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa penangkapan danmasa
49 — 9
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebihditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akanperbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidakmelakukan perbuatan yang melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkanakan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan danmasa