Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance filce fince majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA BAUBAU Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 21
  • Hal ini tentu dapat mencederai rasa keadilan pihakisteri, Karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan pengadilan, tidak sertamerta bisa diperolehnya, sedangkan suami yang sudah mengikrarkan talaknyadapat dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan,seperti ketidak sanggupan atau menunggu upaya paksa dari pengadilan(execution force), Ssementara istri harus berfikir panjang untuk mengajukanpermohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hakyang akan diperolehnya
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 30-01-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 7/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat I : HJ NOOR HAINAH Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : HJ NOOR AISYAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : SITI FATIMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : H. ABDULLAH, SE. bin H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : SITI RAHMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat VI : SARI MULIA, SH. binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Terbanding/Pembanding/Tergugat : H. SYAR'IE
Terbanding/Turut Tergugat : ACHMAD ALIANSYAH
149 — 120
  • .; HUKUMPERJANJIAN; 2008; hal. 55), antara lain :(1) Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa(overmacht atau force majeur);(2) Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri jugatelah lalai (exceptio non adimpleti contractus);(3) Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknyauntuk menuntut (rechtsverwerking).9. Bahwa dengan demikian, Hakim Tingkat Pertama telah salahdalam menerapkan Hukum Pembuktian;10.
Pengadilan PA LIMBOTO Perdata Agama
Register : 07-10-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 10-11-2014
Putusan PA LIMBOTO Nomor 388/Pdt.G/2013/PA Lbt.
Tanggal 21 Mei 2013 — Kusmayadi H. Nurkamiden, Mulyati Zess melawan PT. Bank Syariah Mega Indonesia Mega Mitra Syariah Unit Sentral , Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XVI Manado Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Gorontalo
318 — 100
  • Nasabah yang tidak/oelum mampu membayar disebabkan force majeurtidak boleh dikenakan sanksi.Hal. 36 dari 43 Put. No. 388/Pdt.G/2013/PA Lbt.3. Nasabah mampu yang menundanunda pembayaran dan / atau tidakmempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya bolehdikenakan sanksi.4. Sanksi didasarkan pada prinsip tazir, yaitu bertujuan agar nasabah lebihdisiplin dalam melaksanakan kewajibannya.5.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr
Tanggal 3 Agustus 2017 — HARYADI Vs PT. SHILED ON SERVICE
131 — 45
  • Bahwa ketentuan Pasal 164 butir 3 UU No. 13 tahun 2003menyatakan sebagai berikut :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Psal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Lbp
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
SULAIMAN S.Ag
Tergugat:
1.SUKRI YUNUS
2.PEMERINTAH RI Cq PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq PEMERINTAH KAB DELI SERDANG Cq KADIS PEKERJAAN UMUM KAB DELI SERDANG
Turut Tergugat:
MUKTAMAR
93 — 21
  • berupa sangkalan yang diajukanbertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatankarena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapusberdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugattelah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lainsebagainya;Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances), berupasangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasanTergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 13-12-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KEDIRI Nomor 82/Pdt.G/2018/PN KDR
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
Wijianto bin Slamet
Tergugat:
1.Srigati binti Ginah
2.Sutiyani binti Ginah
3.Jumali bin Ginah
4.Kanthi binti Ginah
5.Katiyem
6.Dian Permata Sari
7.Sudrajat Ari Wibowo
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Badan Pertanahan Nasional Kanwil BPN Jatim Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri
48 — 16
  • nama Kasminem (istri Ginah yang telah meninggal),dengan Nomor SHM 202, Gambar Situasi Tgl 921984 No.319/1984,Seluas 1.010 M2 (bukti P4)Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Kar17.Bahwa menyadari Kelalaiannya, Ginah memberikan SHM aquo kepadaSlamet untuk dipecahkan seluas Objek Sengketa atas nama Slamet,mengingat Objek Sengketa merupakan sebagian tanah didalam SHMaquo, dan Slamet pun menerimanya untuk diproses melalui TurutTergugat.18.Bahwa setahun Kemudian, pada tahun 1999, terrjadilah Force
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 02-07-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 135/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 19 Oktober 2015 — HENDRI YANTO DKK; LAWAN; PT. YUNTEX
72 — 13
  • Mediator telah salah mengutip Pasal 164 ayat (8) UndangUndangNo. 138 Tahun 2003 tentang efisiensi dimana disebutkan : Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh ...dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/oburuh berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai sesuai
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 07-09-2016 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 61/G/2016/PHI.Sby
Tanggal 7 September 2016 — ARMEDI SURYO N, SE DAN PUTUT EKO W, SE Melawan PT. INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya, KOPERASI INFOMEDIA NUSANTARA SURABAYA (KOPINSA), PT. MEDIA PRIMA, DAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Regional V
117 — 28
  • No.61/G/2016/PHI.Sby13.14.15.16.11pada ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 yang menyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ourun berhak atasuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 26-02-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 41/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 4 Mei 2018 — -. NURHAYATI UN, dkk vs -. SILVESTER CHANISTAN, dkk
61 — 24
  • yang telah berkekuatan hukum tetap dantelah dengan sempurna dilaksanakan eksekusi;Bahwa pelaksanaan eksekusi atas perkara a qou, dilaksanakan ataspermohonan Erwin Tanoni, sekarang selaku Pelawan (Verzet) dahulu sebagaiTerlawan Xill, selaku pihak yang dimenangkan, dimana Asas dari Eksekusi,adalah perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap,sebagai mana diaturdalam pasal 153 R.Bgdan oleh karena pihak yang kalah tidak dengan sukarelamelaksanakan isi putusan maka eksekusi secara paksa (eksecution force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 17-05-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.SBY
Tanggal 17 Mei 2018 — AHMAD ZAINI, Dkk {4 Orang} Melawan Sdri. VIENTJE TJANDRA dan Sdr. HARTO MULYONO TANDJUNG
41 — 12
  • . : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang berbunyi sebagai berikut dibawah iniPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/Buruh, karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur), tetapi perusahaan melakukan effisiensidengan ketentuan pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 27-08-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 378/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Juli 2014 — PT. JABATEX >< MAYER & CIE Gmbh & Co KG (dahulu bernama Mayer & Cie. Gmbh & Co),Cs
370 — 102
  • untuk antara lain menyatakan batal Perjanjian UtangPiutang (vide petitum gugatan no. 4 dan 6);Pasal 13.2 Perjanjian Utang Piutang menyatakan sebagai berikut:Failing such an amicable settlement, any dispute arising out of or inconnection with this Agreement, including any question regarding itsexistence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved byarbitration in Jakarta in accordance with the Indonesian National Board ofArbitration Rules ("BANI Rules") for the time being in force
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 169/Pid.B/2021/PN Cbi
Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIF RIYANTO
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
DIDIT PRAMUDITA Bin ZAENAL PIPIN ARIPIN.Alm
34 — 23
  • Pertamina TrainingAnd Consulting dan jajaran sales force untuk meningkatkan penjualanproduk pelumnas PT. Pertamina Training And Consulting di Area BogorRaya dan Sukabumi. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Pertamina Training AndConsulting dan Terdakwa Didit Pramudita dengan Nomor perjanjian : 5540Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.CbiAdd/PTCKK/X1/201953.1 tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh PT.Pertamina Training And Consulting.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/PDT.SUS-PHI/2017/PN BDG
Tanggal 26 Juli 2017 — NARMAN SULAIMAN M E L A W A N PT DIAMOND DIACI ANUGRAH JAYA
50 — 12
  • kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaiperusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuksemeniara waktu;47.Bahwa Pasal 164 ayat (3) undang undang nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksudkan dalamPutusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 19/PUUIX/2011menyatakan bahwa (3)Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-01-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA;
76 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku. dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 08-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
1.YOSAFAT SUGENG
2.BANDAN
3.ANATASIA AMOY
4.L.K. RAMIN
5.BUDIYANTI
Tergugat:
PT. SUMBER HASIL PRIMA
82 — 18
  • Dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernahmelakukan PHK karena perusahaan tutup disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara teruSs menerus selama 2 (dua) tahun ataukarena alasan force majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat(1) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan alasan tersebut maka petitum butir 2(dua) haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta;31. Bahwa petitum nomor 3 haruslah ditolak karena sesuai faktanya Tergugattidak pernah melakukan PHK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 16-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — PJ. BUPATI TANA TIDUNG VS HJ. UMI SUHARTINI, DKK;
70 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • "Dari pertimbangan PengadilanTinggi secara terperinci, Mahkamah Agung harus dapat mengerti halhal apa yang dalam keputusan Pengadilan yang dapat dibenarkan olehPengadilan Tinggi ;Bahwa walaupun sistem Peradilan kita tidak menganut azas TheBinding Force of Precedent dimana Hakim terikat pada yurisprudensi,akan tetapi yurisprudensi merupakan suatu pedoman yangpenerapannya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dandapat dipakai sebagai dasar / pedoman dalam mempertimbangkanputusan ;.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 31-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 332/Pdt.Bth/2021/PN Dps
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
PT Kagum Sinar Hotelindo
Tergugat:
PT Bank ICBC Indonesia
114 — 79
  • Akta RUPS Luar Biasa No 40tahun 2021 yang memuatpemberhentian direksi dandirektur berdasarkan Akta RUPSNo 68 Tahun 2015 sertamengangkat kembali direksi barudan menetapkan AndrianSulaiman Daud sebagai Direkturdi PT KAGUM SINARHOTELINDO.Bukti P5 Foto copy dari copy Surat Restrukturisasi denganlampiran dari Perhimpunan Hoteldan Restoran Indonesia (PHRI)Pimpinan Daerah Provinsi Balidan Consulate General Of India,Bali, bahwa PT KAGUM SINARHOTELINDO untuk memohonGrace Periode selama 3 Tahundikarenakan Force
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 09-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG
Tanggal 21 Juni 2017 — HARRY LEONARD WATTIMENA M E L A W A N PT. BHUMI ARTHAPRIMA CEMERLANG
85 — 28
  • dikantor Tergugat oleh DwiPramono pada tanggal 24 November 2015 jam 09.45 wib, perihal SOMASIuntuk menyelesaikan permasalahan sekaligus menuntut pembayaran hakPenggugat sebagai akibat PHK sepihak sesuai hasil pertemuan Penggugatdengan pihak perusahaan pada tanggal 13 November 2015, berdasarkan pasal164 ayat (3) jo pasal 156 UU No. 13/2003 sebagai hak Penggugat, Karena PHKyang dilakukan Tergugat bukan karena perusahaan mengalami kerugian 2(dua) tahun berturut turut ataubukan Karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-12-2010 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PERFEKTA NUSA;
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak kecualikarena keadaan diluar kekuasaan Wayjib Pajak (force majeur) yang harus disertaibukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;2112345Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku danberdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajaksebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.21981/PP/M.X/99/2010 tanggal O8 Pebruari 2010 serta berdasarkanpenelitian
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 07-12-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 86/PDT/2021/PT YYK
Tanggal 10 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : Erni Setyawati Diwakili Oleh : NUNUNG TRI HATMOKO, SH
Terbanding/Tergugat : P. T. BANK RAKYAT INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL YOGYAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. Puji Rahayu
140 — 104
  • (enam puluhtujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).Bahwa terkait usaha dari PENGGUGAT mengalami penurunan dikarenakan adanya dampak pandemic COVID19 yang masuk dalambencana nasional dan tergolong force majeur, sehingga pada bulan Maret2020 PENGGUGAT mencoba meminta RELAKSASI pembiayaan dengantujuan pembiayaan PENGGUGAT lancar, namun TERGGUGAT tidakmenyetujuinya.Bahwa setelah TERGUGAT tidak menyetujui terhadap permohonanRELAKSASI yang diajukan PENGGUGAT, dan secara diamdiam,TERGUGAT