Ditemukan 720 data
53 — 13
tanah objek sengketa sebagaimana dalam BeritaAcara Sidang lapangan terlampir dalam berkas perkara ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah diberikan kesempatanyang sama untuk lebih menenguhkan pendirian masingmasing akan tetapi baikPenggugat maupun Tergugat menyetakan sudah tidak akan mengajukan buktibukti danakhirnya pihak Penggugat dan Tergugat telah menyempaikan kesimpulannya;Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini maka segala sessuatuyang terjadi dalam persidangan sebagaaimana
21 — 11
pengeroyokanPenggugat Rekonvensi bersama keluarganya dan Tergugat Rekonvensiberusaha menemui Penggugat Rekonvens untuk meminta kembalinamun yang didapat adalah cacian dengan katakata kotor danpengusiran dari Penggugat Rekonvensi dan juga Penggugat Rekonvensijuga yang menghalanghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemudengan anakanaknya sehingga beralasan hukum PenggugatRekonvensi sudah tidak berhak lagi/gugur untuk mendapatkan nafkah,kiswah dan maskan karena Termohon/Penggugat Rekonvensi sudahtergolong Nusyuz sebagaaimana
281 — 15
tanah objek sengketa sebagaimana dalam BeritaAcara Sidang lapangan terlampir dalam berkas perkara ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah diberikan kesempatanyang sama untuk lebih menenguhkan pendirian masingmasing akan tetapi baikPenggugat maupun Tergugat menyetakan sudah tidak akan mengajukan buktibukti danakhirnya pihak Penggugat dan Tergugat telah menyempaikan kesimpulannya ;Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini maka segala sessuatuyang terjadi dalam persidangan sebagaaimana
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
346 — 367
Diktum ketiga pada angka ke3 menentukanApabila lahan sebagaaimana dimaksud pada angka 2(dua) dikehendaki untuk dijadikan areal Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan TanamanIndustri (IWPHHKHTI), maka penyelesaiannyadilakukan oleh PT RENCONG PULP DAN PAPERINDUSTRY dengan pihakpihak yang bersangkutansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;c.
96 — 48
TRISAKTI, padahal rapat tersebut tidak pernah dilakukan;e Bahwa selanjutnya para terdakwa merekayasaundangan Negosiasi dengan Kuasa Direktur CV.TRISAKTI tertanggal 19 April 2006, kemudian paraterdakwa bersama dengan SANDI PASANDAYUDHANEGARA juga merekayasa seolaholahtelan mengadakan Klarifikasi dan Negosiasi teknisdan Biaya Pekerjaan, sebagaaimana tertuangdalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknisdan Biaya Nomor 27/PANAPBD/PU.PE/MM/2006tanggal 20 April 2006 yang hasil NegosiasiPenawaran
152 — 25
Dibentuknya badan hukum tersebutdimaksudkan sebagai wadah pembiayaan atas proyek kerjasama sebagaimana dimaksud,sebagaaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No. 05 tanggal 04 Agustus 2010. ( vide.Bukti T.10.11 ) ;Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Echwanto dan saksi Santoso Prajogo ,serta saksi Hendy Iskandar. merupakan pendiri dan pemegang saham PT Armi Sukses Mandiriterikat adanya huhungan kerjasama pengelolaan dan pembiayaan proyek Pengadaan danPengoperasian Mesin Sewa Diesel
173 — 108
;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan adanya bukti P 1 dan Bukti P 2yaitu Akta Hibah saham No .12 tertanggal 26 Nopember 2007 dan Akta Hibah sahamNo 13 tertanggal 26 Nopember 2007 yang identik dengan bukti Para Tergugat yaituHal 73 dari 87 Hal Putusan No. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Selberupa T.I, T.II, TT 1 A dan T.LT.II, TT 1B yang masing masing dibuat dihadapanNotaris Karin Cristiana Basoeki SH sebagaaimana tersebut diatas , telah membuktikanbahwabenar pada tanggal 26 Nopember 2007 para Penggugat melakukan
132 — 35
dengan Rp. 700. 768.000, (tujuh ratusjuta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), denganketentuan jika terdakwa tidak membayar uang penggantitersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelahputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, makaharta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dandilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam halterdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untukmembayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjarayang lamanya sebagaaimana
Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.
Tergugat:
PT.Putra Pandawa Asli dahulu PT.PPA Consultans
322 — 101
didirikan berdasarkanAkta Pendirian Perusahaan dengan nama PT Puspeng Agribisnis Consultans yangbergerak di bidang jasa konsultasi dan penelitian pengembangan di bidangpertanian dalam arti luas, pelayanan manajemen, dalam bidang pengembanganmasyarakat pedesaan/ transmigrasi dan bidang penerbitan ilmiah dan pendirinyaadalah Abdullah Toha, Akhmad Muflin Saefuddin, Adi Sasono, Muhammad AminAziz dan Muhammad Dawah Rahardjo kemudian dengan perkembangan waktuYayasan ini berubah nama menjadi PT PPA Consultans sebagaaimana
Terbanding/Terdakwa : AHMAD DUMIYATI Bin NIPIN
135 — 87
Halaman 81 dari 85 halaman.Korupsi sebagaaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim yang menyatakan unsur melakukan Perbuatan Memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan primar, yaitumelanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2700 K/Padt/2016Maka berdasarkan dalildalil dan uraianuraian Tergugat 17, 18, 20, 21,22, 27, 29, 30, 31, 34, 35 dan 36 di atas maka wajar dan patutlah kiranya BapakMajelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Pengugat tidakdapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 32 mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa pada prinsipnya Tergugat 32 menolak semua dalildalil yangdikemukakan para Penggugat sebagaaimana
Pembanding/Penggugat II : MARIA UBA NILAN Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat III : THEODORA TUTO NILLAN Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat IV : ELISABETH ERO Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat V : KATARINA KEWA Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat VI : VERONIKA SOPE Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat VII : KLARA DAI NILLAN Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat VIII : PANKRASIUS APIN, S.Kom Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Pembanding/Penggugat IX : MAGDALENA SITI Diwakili Oleh : BLASIUS DOGEL LEJAP, SH
Terbanding/Tergugat I : MARIA ATMOJO
Terbanding/Tergugat II : MAGDALENA SITI G. NILLAN
Terbanding/Tergugat III : TOMAS DIDIMUS OLA TOKAN G. NILLAN
Terbanding/Tergugat IV : AGNES KEWA RAHU G. NILLAN
Terbanding/Tergugat V : LINUS LABI G. N
70 — 29
melauirekening Desa, sebagai pembayaran tanah Desa yang diserahkankepada Pemda Lembata ( Putusan Halaman 8081 ) bersesuaiandengan keterangan saksi Terbanding VIII semula Tergugat VIII atasnama Petrus Kumbala yang menyebutkan bahwa didalam beritaacara ada tertulis tanah kosong yang dikuasai oleh PemerintahDesa Laranwutun juga turut diserahkan kepada Pemda Lembata/Terbanding VIII semula Tergugat VIII ( Putusan halaman 78 ).Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwapada tahun 2002 sebagaaimana
89 — 26
Secara formil yang berwenang melaakukantandatangan atas semua dokumen lelang adalah Terdakwa sendiri, tetapiterdakwa faktanya tidak melakukan tugastugasnya sebagai seorang Direktrisuntuk mennadatangani dokumen lelang dan kontrak, dan kewwenanganyatersebut tidak dilaksanakanya sebagaaimana mestinya untuk mengikuti tenderdan pelaksanaan pekerjaan tersebut, padahal patut disadari bahwa untukmengikuti tender dan pelaksanan pekerjaan memerlukan tandatangan terdakwadan terdakwa sendiri tidak menguasakan
101 — 27
Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianakseperti tersebut diatas, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya PutusanMahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor : 268 K/Tun/2009 tanggal 26Desember 2009 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : Menolak permohonankasasi dari Pemohon Kasasi I Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan PemohonKasasi If Eddy Suwanto Bong alias Aliong tersebut jo putusan Peninjauan Kembali,No. 136 PK/TUN/2011, tanggal 12 Januari 2012, sebagaaimana
143 — 52
Menyerahkan barang bukti sebagaaimana tersebut dalam diktum dan atauterlampir pada surat tuntutan/requisitoir penuntut umum diserahkan kepada yangberhak;6.
Terbanding/Tergugat I : NI LUH SUARNI
Terbanding/Tergugat II : CARRUS COSTANTINO
182 — 120
dikemukakan di atas dan dihubungkan dengantuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi atas perbuatanTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang telah melakukanPembatalan terhadap sepihak Akta Nomor : 24 tanggal 13 Oktober 1993dengan cara mebuat Akta Pembatalan Nomor : 42 tanggal 15 Desember2014 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itumaka menurut Majelis tuntutan poin ke 7 dapat dikabulkan ;Adalah pertimbangan yang salah dan oleh karenanya sudah sepatutnyadibatalkan seluruhnya.Bahwa sebagaaimana
1.SURADI
2.PARDI
3.WAKIYO
4.SITI
5.DARYONO
6.RUSLI. M.
7.SUYANI
8.SURYADI
9.WAGIMAN
10.EDI OKTA
11.WARDI
12.ZAH ROZI
13.SARWOTO
14.BAKRI
15.PARTIKUN
16.DAMIRI
17.WARNO
18.ROHMAN
19.SARDI
20.IWAN
21.HOLILI
22.JAINAL
23.SUPANGAT
24.KARYANTO
25.ALIMUDIN
26.SAMTOMI
27.JOHANI
28.EDI SUYANTO
29.MUKRI
30.SUNARMI
31.TASRIFAH
32.DAL DIRI
33.SAKIMAN
34.BUYUNG
35.SUNYOTO
36.EKO SUNOTO
37.ROJIN
38.MURSALIM
39.MEMET
40.SUPRIYONO
41.LEGIMIN
42.SARJONO
43.IFIN SABANI
44.WARTINI
45.WARSI
46.HENDRA SAPUTRA
47.MAS HENDRO
48.MISMAN EFENDI
49.SITI KHADIJAH
50.AHMAD MUSLIM
51.NENGAH ADI SUKIRNO
52.BAHRUDIN
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengdaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Bakauheni Terbanggi Besar I
73 — 4
ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf ddan huruf e, serta sesuai/Selaras dengan ketentuan yang dimaksud Pasal26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 perubahanatas Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012;Bahwa berdasar penguasaan fisik tanah dan berdasar atas buktibukti suratyang dimiliki Para Penggugat sebagaimana dimaksud penjelasanpenjelasan di atas, maka secara hukum Para Penggugat adalah sahselaku/sebagai Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik,sebagaaimana
SUSI TRIANA, SH
Terdakwa:
1.JEFFRY ANDRIAN MIFTAH
2.FIRMANSYAH SIREGAR
3.FIRDAUS RONNYCO IMMANUEL SIREGAR alias EDO
121 — 58
Pada prinsipnyaKUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan opzet ini, akan tetapididalam penjelasan Undangundang (Memorie van Toelichting/MVT), opzetdiartikan willens en weten, yang bermakna seseorang yang melakukansesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan ituserta harus menginsyafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.Halaman 97 dari 111 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN JKT.SELMenimbang, bahwa sebagaaimana fakta hukum ternyata pada bulanFebruari 2015 Terdakwa
43 — 17
Menyatakan terdakwa Abdurani Bin Birhansyah tidak terbukti secra sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaaimana yangdidakwakan dalam dakwaan primeir, subsideir, lebih subsideir lagi JaksaPenuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa Abdurani Bin Birhansyah dari dakwaan maupuntuntutan hukum;3. Memerintahkan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkanterdakwa Abdurani Bin Birhansyah dari tahanaan dengan segera;4.
120 — 22
atau suatu kebijakanMenimbang bahwa selanjutnyaterhadap peraturan yang menjadi dasar melawan hukum dalammenentukan sifat melawan hukumnya perkara ini sebagaimanatelah disebut di muka~= yakni Pasal 193 ayat (1) danpenjelasannya UU no. 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, serta Pasal 18 Peraturan Pemerintah no.39 tahun2007 tentang pengelolaan uang Negara /daearah ,setelahdihubungkan dengan ketentuan khusus (lex specilais) tentangPengelolaan keuangan daearah tersebut di atas, makadipertimbangkan sebagaaimana