NPHD; dan(c) buktibukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturanperundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinanbukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/4) Pasal 19 ayat (3), Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuaiperaturan perundangundangan ; c Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677

Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mery KrismasNo. 2677/A/P/JU/1983/ tanggal 20 Maret 1984, diberi tanda (T2);Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Big. Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kristina No.1217/LT270820190006 tanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda (T3);. Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febry YantiAmbarita No. 13.506/JT/KLT/2008 tanggal 6 Agustus 2008, diberi tanda (T4);.

Foto copy akta jual beli No.988/ES/HN/XIVIV/1988 tanggal 16 April 1988antara Yap Eng San selaku penjual dengan Puspitasari Triatmoko selaku33pembeli dibuat dihadapan Camat Pondok Gede selaku PPAT, diberi tandaP22d.27.Foto copy Sertipikat Hak Milik No.2677/Jatirahayu tanggal 14 Juni 1993seluas 490 m* atas nama Yap Eng San berdasarkan akta jual beli tanggal 8Desember 1989 No.3183/ES/HJ/XIV/X1/1989, dibuat dihadapan EndjangSukardi PPAT Camat untuk wilayah Pondok Gede yang telah dijual dandibalik nama

BuktiT.II.1T.II.171Rekomendasi Bupati Buleleng tertanggal18 Juli 2007, Nomor : 420/1973/UMperihal : penyelenggaraan pendidikanyang pada pokoknya mendukung pendirianSekolah Tinggi Ilmu Kesehatan denganProgram Sl Keperawatan dan D MIIIKebidanan oleh YayasanKesejahteraanWarga Kesehatan Singaraja(foto copy dari foto copy ) ;7 : Foto copy surat dariDepartemen Pendidikan NasionalDirjen Dikti tanggal 7 Nopember 2007Nomor : 2677/D2.2/2007, perihalpermohonan' pertimbangan / rekomendasipembukaan program program

Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 59 atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2678 luas + 68 m2 (terkenal sebagai Blok D-21 ) , diuraikan dalam Gambar Situasi No. 15.115/96 tertanggal 25 September 1996 ;.Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 61 atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2677 luas + 68 m2 (terkenal sebagai Blok D-20 ), diuraikan dalam Gambar Situasi No. 15.114/96 tertanggal 25 September 1996;(10).Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 63 atas sebidang tanah

Hibah kepada Daerah Pasal11 : Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan hibahdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalamAPBD.PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang Ketentuan TataKelola Dana Bantuan Hibah Pemerintah Daerah joPERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahanatas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1)yangmenyebutkan : Setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.SE Mendagri No.900/2677

Hibah kepada Daerah Pasal11 :Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuaidengan ketentuan yang berlaku dalam APBD.PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang Ketentuan Tata Kelola DanaBantuan Hibah Pemerintah Daerah jo PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat(1)yang menyebutkan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.SE Mendagri No.900/2677

NASIHberdasarkan Akta Camat/PPAT tgl. 1721992 No. 939/C/KMB/ JB/1992.Bahwa berdasarkan hasil ukur KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Baratsebagaimana tertuang dalam Gambar SituasiNo. 2336/1997 igl. 17331997 diterangkanbahwa bidang tanah yang dimohonkan terletakdi Jalan Raya Kembangan RIT. 004/03,Kelurahan Kembangan Selatan, seluas 630 M2.Bahwa data fisik dan data yuridispermohonan pengakuan hak Haji NASIH telahdiperiksa oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A18sebagaimana Risalah Pemeriksaan Tanah No.2677

Dalam 1,050,000 105,0002013 NURSYAMSIA RangkaH, SP RapatEvaluasidanKlarifikasiPertanggungjawabanPelaksanaan APBDTA 2012danRANPERBUPPenjabaranPertanggungjawabanAPBD TA2012 diBiroKeuanganSETDAProvinsiRiau 2677/150 21Aug BUDIMAN, ST Dalam 900,000 90,0002013 RangkaRapatEvaluasidanKlarifikasiPertanggungjawabanPelaksanaan APBDTA 2012danRANPERB Halaman 52 dari 2203 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT PBR UPPenjabaranPertanggungjawabanAPBD TA2012 diBiroKeuanganSETDAProvinsiRiau 2693/15102Sep2013WIDIASARI,

YANPRANAJAYA, M.Si Dalam rangkaKonsultasi danKoordinasiPersiapanPelaksanaanKejuaraanBalap SepedaAsian BMX 10,889,900 1,088,990 Halaman 434 dari2203 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT PBR Championshiptahun 2014 2523/10518Aug2014SAPTASAILY, SEMengikutiundanganPembahasanhasil VerifikasicalonRehabilitasiDAS danapenandatanganan Beritaacara verifikasicalonRehabilitasiDAS1,900,000190,000 2676/11006Oct2014DONNIASLYNDO,SEMengikutiFocus GroupDiscussionPeta IndikatifPenundaan jinBaru (PIPIB)2,000,000200,000 2677

PutNomor 1025 K/Pid.Sus/20162007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yangmenyebutkan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah; SE Mendagri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 perihalHibah dan Bantuan Daerah, Poin 6 menyatakan : Pertanggungjawabanpemberian hibah dilakukan sebagai berikut : Hibah dalam bentuk uangterhadap instansi vertical (seperti kegiatan TMMD,

tentang Hibah Kepada Daerah Pasal 11 :Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuaidengan ketentuan yang berlaku dalam APBD; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang ketentuan tata kelola danabantuan hibah pemerintah daerah jo PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) :Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah, SE Mendagri Nomor 900/2677

PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial pada angka 10 menyebutkanPemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer)dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda tandaterima uang beserta peruntukkan penggunaannya.Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan di atas, semestinyadana Bansos dicairkan dan diserahkan kepada / digunakan oleh kelompok/anggota masyarakat pemohon proposal, organisasi kemasyarakatan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.Bahwa peraturan perundangundangan di atas antara lain menentukan, yaitu: UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1)Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangHal. 91 dari 273 hal. Put.

Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dianggarkan dalam bantuan sosial.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial pada angka 10 menyebutkanPemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer)dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda tandaterima uang beserta peruntukkan penggunaannya.Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan di atas, semestinyadana Bansos

Hibah kepada DaerahPasal 11 : Pertanggung jawaban pengelolaan keuanganhibah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlakudalam APBD.PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang KetentuanTata Kelola Dana Bantuan Hibah Pemerintah Daerah joPERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal132 ayat (1)yang menyebutkan : Setiap pengeluaranbelanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah.SE Mendagri No.900/2677

SE Mendagri No.900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 PerihalHibah dan Bantuan Daerah, disebutkan pada point 6 PertanggungJawaban pemberian hibah dilakukan sebagai berikut :Hibah dalam bentuk uang terhadap instansi vertikal (sepertikegiatan TMMD, Pengamanan Daerah dan penyelenggaraanPILKADA oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (seperti PMI,KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK) dipertanggung jawabkan olehpenerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporanrealisasi penggunaan dana, buktibukti

Bupatikemudian dieksekusi ke DPKAD, DPKD mengeluarkan beberapapersyaratan , misalnya, SPP SPM, SP2D apakah betul tanggal 12Januari 2011 , yang lalu tanggal 13 Januari dicairkan, apakahbenar pak Edy Bowo selaku kepala kantor PORA telah tandatangan di bukti buku kas pengeluaran bend 26a.Bahwa benar pencairan yang pertama , bendahara Sudaryatiditelepon oleh Pak Barjo kalau dana sudah cair, lalu Saksiperintahkan mencairkan sesuai dengan tahun yang lalu, sesasuaidengan Surat Edaran Permendagri No.900/2677

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ, tentangHibah dan Bantuan Daerah; ,c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No, 17 Tahun 2010 tentangAPBD Murni Kabupaten Bantul;d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No, 13 Tahun 2011 tentangAPBD Perubahan Kabupaten Bantul;e. Peraturan Bupati Bantul No. 1 Tahun 2011 tentang PengelolaanBelanja Hibah;f. Peraturan Bupati Bantul No. 166 Tahu 2011 tentang PemberianHibah Kepada KONI Bantul;g.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ, tentangHibah dan Bantuan Daerah; ,e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No, 17 Tahun 2010 tentangAPBD Kabupaten Bantul Tahun 2011;f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No, 13 Tahun 2011 tentangAPBD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2011;Putusan No.5/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk Halaman 517 dari 640518g. Peraturan Bupati Bantul No. 1 Tahun 2011 tentang PengelolaanBelanja Hibah;h.

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2008 menetapkan Anggaran Belanja Daerah Kegiatan BantuanSosial Bidang Keagamaan yang semula sebesar Rp.49.610.000.000, (empat puluhsembilan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.48.850.000.000,(empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadisejumlah Rp.98.460.000.000, (sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam puluhjuta rupiah).Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677

RIZAKURNIAWAN tersebut bertentangan dengan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga bertentangan dengan Peraturan

RIZAKURNIAWAN tersebut bertentangan dengan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009, saksi M.

., tanggal 6 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asili);Surat Panggilan Nomor : X.700/2677/425.302/2020, tanggal 07Juli 2020, dari Sekretaris Daerah Kota Probolinggo kepada Sadr.Izzah Afkarina, Sekretaris Pribadi Staf Ahli Sekretariat DaerahKota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Izzah Afkarina,tanggal 8 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Nota Dinas Nomor : X.700/2681/425.302/2020, tanggal 8 Juli2020, Perihal : Laporan Hasil Permintaan Keterangan

berikut:e PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah Pasal 11 :Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuaidengan ketentuan yang berlaku dalam APBD;e PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang Ketentuan Tata KelolaDana Bantuan Hibah Pemerintah Daerah jo PERMENDAGRI Nomor 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat(1) yang menyebutkan : Setiap pengeluaran belanja atas bebane SE Mendagri Nomor 900/2677

Ret.Banwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat KonvensiKarena ada hubungan bisnis sejak tahun 2677 yang iaiu, sedangkan denganPenggugat Konvensi kenal sewakiu Penggugat Konvensi dan TergugatKonvensi berbeianja ke toko tempat saksi bekerja;Bahwa Pengaugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adaian suami isteri:Bahwa yang saksi ketahui hanya masalah jual beii, dimana TergugatKonvensi selalu beianja ke toko tempat saksi bekeria;Banwa Tergugat Konvensi beianja dengan cara bernutang;:Bahwa saki

Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677/SJ tentang Hibahdan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya mengatursebagai berikut :1).

delapan belas) takmir masjid di Kabupaten Magelang kepada saksi M.RIZA KURNIAWAN melalui saksi IMAM SANTOSO dan terdakwa adalah sejumlahRp.1.152.000.000, (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemotongan uang pengembalian bersamasaksi IMAM SANTOSO dari realisasi bantuan sosial keagamaan dari 18 (delapanbelas) takmir masjid di Kabupaten Magelang kemudian diserahkan kepada saksi M.RIZA KURNIAWAN tersebut bertentangan dengan Ketentuan SE Mendagri Nomor :900/2677

RIZA KURNIAWAN tersebut bertentangan dengan Ketentuan SE MendagriNomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal 45dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentangPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah.Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009, saksi M.

Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1), menyatakan bahwa setiappengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 menyatakan bahwa setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;> Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677

Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1), menyatakan bahwa setiappengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yang menagih ; > Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 menyatakan bahwa setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sah ; > Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677

Sedangkan KONI/KONIKabupaten Sleman tata kelolanya diatur dalam surat menteri dalam negeri No.900/2677/SJ tanggal 8 november 2007 dimana dalam Surat Menteri Dalam Negeritersebut diatur tentang hibah dan bantuan daerah dengan demikian jelas bahwa hibahyang dilakukan oleh Pemda Sleman kepada KONI Kabupaten Sleman payunghukumnya adalah No. 900/2677/SJ tanggal 8 november 2007 dimana hibah dalambentuk uang kepada instansi fertikal, dan organisasi semi pemerintahdipertanggungjawabkan oleh pemerintah sehingga

penerimaan CPNSD ;171e Permalasalahan tersebut disebabkan diantaranya adanya kelalaianKepala Bagian Keuangan yang tidak segera mengusulkanpenyusunan peraturan Kepala Daerah tentang tata carapemberian bantuan dan pertanggungjawaban penggunaanbantuan sosial ;Menimbang, bahwa regulasi mengenai penyaluran danabantuan sosial pada tahun anggaran 2009, di atur di dalamPermendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah di ubah denganPermendagri No. 59 tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor 900/ 2677

pasal 47 ayat (1)dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah ;Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuankeuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barangdan atau/jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikanlaporan pertanggungjawaban penggunaannya kepadakepala daerah ;Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi,hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimanadi maksud pada ayat (1) di tetapkan dalam peraturankepala daerah ;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/ 2677

menyebutkan bahwa : pemberiansubsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan bertanggungjawabatas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajibmenyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah,bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah ;Selanjutnya seusai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia tertanggal 8 November 2007 No : 900/2677

Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1), menyatakan bahwa setiappengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 menyatakan bahwa setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;> Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677

Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1), menyatakan bahwa setiappengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yang menagih ; > Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 menyatakan bahwa setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sah ; > Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677

Sedangkan KONI/KONIKabupaten Sleman tata kelolanya diatur dalam surat menteri dalam negeri No.900/2677/SJ tanggal 8 november 2007 dimana dalam Surat Menteri Dalam Negeritersebut diatur tentang hibah dan bantuan daerah dengan demikian jelas bahwa hibahyang dilakukan oleh Pemda Sleman kepada KONI Kabupaten Sleman payunghukumnya adalah No. 900/2677/SJ tanggal 8 november 2007 dimana hibah dalambentuk uang kepada instansi fertikal, dan organisasi semi pemerintahdipertanggungjawabkan oleh pemerintah sehingga

Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1), menyatakan bahwa setiappengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 menyatakan bahwa setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;> Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/ 2677

Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1), menyatakan bahwa setiappengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yang menagih; > Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 menyatakan bahwa setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sah; > Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/ 2677