Ditemukan 1014 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DONNY M. SANY, SH, MH
Terdakwa:
1.SAHRUL KARIM
2.KARTA
3.TARNO
4.HALIM
265151
  • ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara danmasyarakat Indonesia karena Gedung Kejaksaan Agung adalahGedung Pelayanan Publik dan merupakan warisan Cagar Budaya;Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel
Register : 09-09-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 62 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 2 Februari 2016 — ADAM HEREWILA, S.Sos
9248
  • selanjutnya dimiliki atau akandimilikioleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, adalah: jalan umum dan jalan tol, relkeretaapi (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluranair minum/airbersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; waduk, bendungan,bendungan irigasi danbangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara,stasiun kereta api, dan terminal; fasilitas keselamatan umum, seperti tanggulpenanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lainlainbencana; tempat pembuangansampah; cagar
    alam dan cagar budaya; dan pembangkit,transmisi, distribusi tenagalistrik.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tahun 2006
245134
  • Tentang : Pemerintahan Aceh
  • kelompokrentan.(2) Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan masyarakat dalam pengelolaanlingkungan hidup diatur dalam qanun.Pasal 149(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaanlingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumberdaya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasisumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
266509
  • (BB-493)838 2(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hashil pekerjaan Perluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun 2006 Lokasi Cagar Alam dolok Sibual-buali Propinsi Sumatera Utara.(fotokopi legalisir), Tertanggal 22 Desember 2006.(BB-494)840 2(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hasil pekerjaan Perluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun 2006 Lokasi Kantor Seksi Konservasi Wil I Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara.
    (BB493) 8382(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hashil pekerjaanPerluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun2006 Lokasi Cagar Alam dolok Sibualbuali Propinsi Sumatera Utara.(fotokopi legalisir), Tertanggal 22 Desember 2006.(BB494) 8402(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hasil pekerjaanPerluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun2006 Lokasi Kantor Seksi Konservasi Wil Tapanuli Tengah PropinsiSumatera Utara.
    ;Bahwa pada saat pelaksanaan Ahli melakukan cek lapangan ditemui mobilradio MCS 2000 dan MOF 230;Bahwa Ahli melakukan pengecekan di Sulut, Kalteng, Sulsel;Bahwa cek fisik dilakukan hampir seluruh Indonesia sesuai kontrak, yangtidak dilakukan pengecekan Irian Jaya, NTT dan NTB, Maluku;Bahwa sesuai keterangan saksi di dalam BAP No. 11, dilakukanpengecekan oleh Tim, yaitu:Propinsi SUMATERA UTARA pada lokasi :RA 40 Tombak RancangBrigdalkar Daops PSR Aek NauliBrigdalkar Daops LBT Langga PayungResort Cagar
    (BB493) 8382(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hashil pekerjaanPerluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun2006 Lokasi Cagar Alam dolok Sibualbuali Propinsi Sumatera Utara.(fotokopilegalisir), Tertanggal 22 Desember 2006.(BB494) 8402(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hasil pekerjaanPerluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun2006 Lokasi Kantor Seksi Konservasi Wil Tapanuli Tengah PropinsiSumatera Utara.
    (BB493) 8382(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hashilpekerjaan Perluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA DepartemenKehutanan Tahun 2006 Lokasi Cagar Alam dolok Sibualbuali PropinsiSumatera Utara.(fotokopi legalisir), Tertanggal 22 Desember 2006.
Register : 07-02-2022 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 25-04-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bgl
Tanggal 25 April 2022 — Penuntut Umum:
DINAR HADI CHRISNA H W SH
Terdakwa:
1.SUGENG WALUYO Bin MERAKIH Alm
2.SYAHWAN EFENDI Bin IBRAHIM Alm
3.HARLAN Bin H KADLI Alm
4.ZULAN HARTOYO Bin ALIMUN
5.HARTONO Bin SURYONO
76153
  • Seluma berada di luar Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Pasar Ngalam dan TWA Pantai Panjang Pulau Baai, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
  • 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengolahan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang di tanda tangankan oleh Hasan Slamet S selaku penanggung jawab atas Pengolahan Lingkungan dari PT. Agri Andalas yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab.
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
140254
  • Cagar alam dan cagar budaya;f. Pembangkit, transminis, distribusi tenanga listrik.g.
Register : 29-04-2019 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Juni 2020 — Penggugat:
1.PURWANTO
2.SAFEI, Dkk
3.H. MINO
Tergugat:
1.NURLAELA
2.Haji Makbul bin ENGKONG
3.TENGKU AZHARI
4.Ny. MASNAH
5.Ny. ROHANDA
6.Kepala Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
7.Kepala Kelurahan Semper barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
8.Kementrian Agraria dan Tata Ruang BPN Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
9.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Marga
224130
  • Sedangkangugatan ini bukanlah terkait tentang Persengketaan PencemaranLingkungan atau Cagar Budaya, maka dipandang perlu penolakanGugatan Intervensi sepanjang mengenai dalildalilinya sebagal warganegara yang mampu menjaga, merawat, serta memanfaatkanlingkungan hidup, adalah tidak memiliki korelasi dengan Perkara ini.Sebab perkara ini tidak mengandung unsur Kerusakan ataupunmemulihkan lingkungan hidup.
Register : 11-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 219/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 Juli 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
207166
  • dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;f, pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;/. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;J. fasilitas keselamatan umum;k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;m. cagar
    alam dan cagar budaya;n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;0. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah,serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah denganstatus sewa;p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; danr. pasar umum dan lapangan parkir umum.Dalam Pasal tersebut pengelolaan lahan untuk perkebunan atau pertanianbukan termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum.
Register : 08-08-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 110/G/LH/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
1073624
  • Sedangkan saat ini sisa populasi orangutan Tapanuli teroecah dalam3 populasi: di Blok Barat; Blok Timur dan Cagar Alam Sibualbuali.
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 140/Pid. B/2013/PN.Smda
Tanggal 28 Agustus 2013 — SUKODI, SH Bin DOMO KARTIKO
21839
  • Hutan Cagar Alam : 173.272Ha;2. Hutan Taman Nasional : 1.930.076 Ha ;3. Hutan Wisata Alam : 61.850 Ha;B. Hutan Lindung; 2.751.702 Ha;C. Hutan Produksi Terbatas; 4.612.965 Ha;D. Hutan Produksi Tetap.: 5.121.688 Ha ;Bahwa kegiatankegiatan yang boleh dilakukan pada Kawasan HutanProduksi, sebagai berikut :a.
Register : 14-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
1.PT. LUBUK NAGA. Diwakili oleh DARNO HARTONO
2.PT. LUBUK SABAN. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
3.PT. LUBUKKISAR RONAMAS. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
446443
  • SK.134/Menhutll/2004tanggal 4 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan GunungMerapi Seluas + 6410 ha yang terletak di Kabupaten Magelang,Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten Provinis Jawa Tengah danSleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi TamanNasional Gunung Merapi, yang dalam putusannya tidak menerimagugatan dari Penggugat dengan pertimbangan bahwa KeputusanTUN a quo tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan TUNyang dapat
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
32391661
  • Tentang : Cipta Kerja
  • diatur dalam Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(2)Pasal 7Setiap bangunan gedung harus memenuhi standarteknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi danklasifikasi bangunan gedung.Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanahdan/atau air untuk bangunan gedung harusdilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.(3) Dalam...SK No 050602 A10.11.12.(4) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 102 Dalam hal bangunan gedung merupakan bangunangedung adat dan cagar
    pelabuhan, bandar udara, dan terminal;e. infrastruktur...SK No 052195 ANesPRESIDENREPUBLIK INDONESIA 692 infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/ataudistribusi tenaga listrik;jaringan telekomunikasi dan informatikapemerintah;tempat pembuangan dan pengolahan sampah;rumah sakit Pemerintah Pusat atau PemerintahDaerah;fasilitas keselamatan umum;permakaman umum Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerah;fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbukahijau publik;cagar
    alam dan cagar budaya;kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atauDesa;penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ataukonsolidasi tanah serta perumahan untukmasyarakat berpenghasilan rendah dengan statussewa termasuk untuk pembangunan rumah umumdan rumah khusus;prasarana pendidikan atau sekolah PemerintahPusat atau Pemerintah Daerah;prasarana olahraga Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerah;pasar umum dan lapangan parkir umum;kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gasyang diprakarsai dan/atau
    PRESIDENREPUBLIK INDONESIA55 .perubahan pada sifatsifat fisik dan/atau hayatilingkungan, yang melampaui baku mutu lingkunganmenurut peraturan perundangundangan;. perubahan mendasar pada komponen lingkungan yangmelampaui kriteria yang diakui berdasarkanpertimbangan ilmiah;.terancam dan/atau punahnya spesiesspesies yanglangka dan/atau endemik, dan/atau dilindungi menurutperaturan perundangundangan atau kerusakan habitatalaminya;.kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung(seperti hutan lindung, cagar
    bangunan,tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.Pasal 42Angka 12Cukup jelas.Pasal 46Pasal 124Angka 1Cukup jelas.Pasal 44SK No 052659 AAyat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalahkepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputikepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk,bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih,drainase dan sanitasi, bangunan pengairan,pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api,terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar
Register : 25-05-2011 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.BKN
Tanggal 4 April 2012 — Yayasan Riau Madani MELAWAN PT.Central Lubuk Sawit dkk
13880
  • Dalam Pasal 24 PP Nomro 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa fungsi kawasanhutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas (a) HutanKonservasi yang terdiri (1) Hutan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan SuakaMargasatwa (2) Hutan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman HutanRaya dan Taman Wisata Alam, (3) Taman Buru (b) Hutan Lindung (c) Hutan Produksiyang terdiri : (1) Hutan Produksi Terbatas (2) Hutan Produksi Biasa (3) Hutan Produksiyang dapat dikonversi (ayat (1)
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda
Tanggal 28 Agustus 2013 — PURWANTO, SH Bin MULYO REJO
331102
  • Hutan Cagar Alam : 173.272Ha;2. Hutan Taman Nasional : 1.930.076 Ha ;3. Hutan Wisata Alam : 61.850 Ha;B. Hutan Lindung; 2.751.702 Ha;C. Hutan Produksi Terbatas; 4.612.965 Ha;D. Hutan Produksi Tetap.: 5.121.688 Ha;Bahwa kegiatankegiatan yang boleh dilakukan pada Kawasan HutanProduksi, sebagai berikut :a.
Register : 24-06-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 03-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
MUCHAMMAD NUR ALIMMUDIN Als ALI Als NUNU Bin KOMAR
15457
  • Setelahkurang lebih 30 menit berjalan di jalan umum, dilanjutkan melewati kebun tehmasuk ke wilayah cagar alam Ciwidey, berjalan selama kurang lebih duasetengah jam karena kondisi saat itu sedang hujan. Lalu istirahat di satugubuk yang terbuat dari kayu bekas warung, kemudian sholat Magrib danIsya terlebin dahulu, setelah itu melanjutkan perjalanan sekitar pukul 19.30Halaman 61 dari 108 Putusan Pidana Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.
Register : 29-06-2016 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 16-03-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 130/Pdt.G/2016/PN.Dpk
Tanggal 3 Agustus 2017 — Rita Wijaya Melawan 1. Ida Farida., M.A Hendro., Dkk
363177
  • melihat SK KINAG yang asli tetapi foto copynyapernah melihat dan namun saksi lupa tahun berapa dan siapa saja namapenggarapnya ;Bahwa setahu saksi di SK Kinag tersebut tidak ada atas nama Ibu IdaFarida tetapi atas nama Penggarap;Bahwa saksi tidak kenal dengan MA Hendro atau ahli warisnya;Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibayar olen WHendriko, dan ibu IdaFarida tidak ada tanahnya di sana Cuma bernaung dibawah PT;Bahwa setahu saksi jauh lebih dahulu Kurnia Hermawan dan tidak adakaitannya dengan PT Cagar
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — Ir. IMANNUAH,MT Bin KAREL TOENDAN
131114
  • Adapun bidang yangmenjadi mitra adalah; Hukum, perundangundangan, Pemerintahan, KetertibanUmum, Perlindungan masyarakat, Kependudukan dan catatan sipil, Penerangan dankomunikasi/pers, Kepegawaian dan aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasimasyarakat, Kebudayaan, Kerjasama Internasional, Cagar Budaya, Kepemudaan danolahraga; Komisi Il membidangi Ekonomi dan keuangan dengan ketua H. Wahyu Dinata, dananggota; Murniwaty, Darwandie, Mistirna singgah, H. Pahmi, Raminiaty SumantiDjoedir, H.
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
287638
  • kesehatan ataupembangunan yang berkelanjutan;perlindungan dan preservasi udara, air, tanah, flora dan fauna dan prosesesensial untuk dapat menjaga keutuhan keanekaragaman hayati danekosistem;memperoleh standar kesehatan yang tinggi;memperoleh makanan, minuman dan lingkungan yang sehat dan aman;perumahan yang memadai dan kondisi hidup yang aman, sehat dantertata baik secara ekologis;akses ekologi terhadap alam dan konservasi dan penggunaan yangberkelanjutan dari alam dan sumber dayanya;preservasi cagar
    pembangunan yang berkelanjutan;2. perlindungan dan preservasi udara, air, tanah, flora dan faunadan proses esensial untuk dapat menjaga keutuhankeanekaragaman hayati dan ekosistem;3. memperoleh standar kesehatan yang tinggi;4. memperoleh makanan, minuman dan lingkungan yang sehatdan aman;5. perumahan yang memadai dan kondisi hidup yang aman,sehat dan tertata baik secara ekologis;6. akses ekologi terhadap alam dan konservasi dan penggunaanyang berkelanjutan dari alam dan sumber dayanya;7. preservasi cagar
Register : 19-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 199/Pdt.G/2016/PN Arm
Tanggal 12 Juli 2017 — - Pemohon: PDT. FANNE H. SOMPIE,STh, bertindak untuk dan atas nama : UD. SARI ALAM NUSANTARA - Termohon: 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA, 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol Manado-Bitung 1, 3. TAUFIK, Jabatan PENILAI KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)Sih Wiryadi & Rekan,
157266
  • Bahwa untuk menilai bidang tanah di Wilayah Desa Tumaluntung yangmenjadi Cagar Budaya TONSEA, tidak tepat menggunakan metodePENDEKATAN PASAR dengan alasan sbb.;a.
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — H. MAHMUD IIP SYAFRUDIN, S.IP, MA, Bin H. SAIFULLAH (Alm)
9911
  • Adapunbidang yang menjadi mitra adalah; Hukum, perundangundangan,Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat,Kependudukan dan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers,Kepegawaian dan aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasimasyarakat, Kebudayaan, Kerjasama Internasional, Cagar Budaya,Kepemudaan dan olahraga;Selanjutnya Komisi membidangi Ekonomi dan keuangan dengan ketuaH. WAHYU DINATA, dan anggota; MURNIWATY, DARWANDIE,MISTIRNA SINGGAH, H.
    Adapun bidang yang menjadi mitra adalah; Hukum, perundangundangan, Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat,Kependudukan dan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers,Kepegawaian dan aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi masyarakat,Kebudayaan, Kerjasama Internasional, Cagar Budaya, Kepemudaan danolahraga;Selanjutnya Komisi Il membidangi Ekonomi dan keuangan dengan ketua H.Wahyu Dinata, dan anggota; Murniwaty, Darwandie, Mistirna singgah, H.Pahmi, Raminiaty Sumanti Djoedir