Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferensi preferred preference preheten preseden
Pengadilan PN KAB MADIUN Perdata
Upload : 07-09-2018
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 16/Pdt.G/2017/PN MJY
Pengggugat -SADI, Tergugat 1. KETUA KOPERASI SERBA USAHA GADING ARTHAMAS JAWA TIMUR Tergugat I; 2. ANISAH SRI WAHYUNI,S.H Tergugat II; 3. DJOKO SANTOSO,S.H.,M.Kn., Tergugat III; 4. MENTERI KEUANGAN RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Jawa Timur c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Tergugat IV ; 5. YUYUN NURHAYATI,S.Sos, Tergugat V ; 6. PEMERINTAH RI c.q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MADIUN, Tergugat VI ;
47 — 5
  • Bahwa perlu Penggugat pahami UndangUndang Hak Tanggunganmerupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepadaPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualannya itu) apabila Debiturwanprestasi/cidera janji.9.
Pengadilan PA KARANGANYAR Perdata Agama
Register : 11-06-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 663/Pdt.G/2020/PA.Kra
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 12
  • Dalam hal ini, Turut Tergugat sebagaipemegang Hak Tanggungan peringkat pertama atasobyek sengketa, maka Turut Tergugat memiliki hak yangdiutamakan (preferen) atas penjualan obyek sengketauntuk mengambil pelunasan piutangnya. Untuk itu,Halaman 49 dari 80 him.Putusan Nomor 663/Pdt.G/2020/PA.Krapetitum gugatan butir 9, khususnya terhadap agunanagunan tambahan yang dipakai untuk menjamin fasilitaskredit Penggugat dan Tergugat pada Turut Tergugat tidaklayak dipertimbangkan dan seharusnya ditolak.8.
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata Tanah
Register : 05-10-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 4/Pdt.G/2016/PN AGM
Tanggal 5 Oktober 2016 — Nomi Husyanti Binti Damsir, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara,
127 — 50
  • (delapan puluhemapt meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukurtanggal 28072000 (dua puluh delapan Juli dua ribu) Nomor:130/PWD/2000, terdaftar atas nama NOMI HUSYANTI (Penggugat ).Selanjutnya untuk memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferen)dan kepastian hukum eksekusi (eksekutorial) atas kedua barang agunantersebut, maka SHMSHM tersebut dilakukan Pengikatan Hak Tanggungansesuai dengan UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu :e SHM No.660/Gunung Alam diikat dengan HakTanggungan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 04-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 359/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : FERRY LIZA
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS SAGITA PRASETYA
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Cabang Pensiunan Nasional
Terbanding/Turut Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas,
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Siti Lestariana, S.H
Terbanding/Turut Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Maya Dianasari, S.H.,
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Cabang Pensiunan Nasional
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS SAGITA PRASETYA
Terbanding/Turut Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Maya Dianasari, S.H.,
Terbanding/Turut Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas,
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Siti Lestariana, S.H
Turut Terband
50 — 33
  • Pemberian Hak Tanggunganini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepadakreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) daripada kreditorkreditorlainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undangundang Nomor 4Tahun 1996, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan tersebutsebagai jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungandengan perjanjian pinjaman / kredit yang bersangkutan.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 08-03-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 406/Pdt.Plw/2011/PN.SBY
Tanggal 8 Maret 2013 —
123 — 87
  • Namun pendaftaran menjadi sangatberpengaruh, karena apabila telah didaftarkan kedudukan Kreditur menjadi preferen. pendaftaranobjek fidusia penting dilakukan, untuk publisitas dan kepentingan Kreditornya, agar ia memilikikewenangan untuk melaksanakan parate eksekusi. Eksekusi fidusia harus sesuai dengan barangyang diperjanjikan dan didaftarkan, tidak bisa untuk mengeksekusi barang yang tidakdidaftarkan ;e Bahwa barang yang tidak didaftarkan akan tetap menjadi milik Penjual.
Pengadilan PA DENPASAR Perdata Agama
Register : 14-05-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Dps
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 54
  • Perkreditan Rakyat Duta Bali ;Menimbang, bahwa terlepas dari obyek obyek tersebut telah diakuioleh kedua belah pihak sebagai harta bersama dalam perkawinan mereka,tetapi oleh karena saat ini kedua obyek tersebut menjadi jaminan utang denganpembebanan hak tanggungan, maka secara hukum, hak kebendaanterhadap harta tersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah PTBank BCA dan PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Bali, dimana pemegang hakkebendaan tersebut, memegang hak previlage sebagai Kreditur Preferen
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 165/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 16 Juli 2021 — Penggugat:
1.ASTUTIK DWI ANDYANI
2.Wiriadinoto
Tergugat:
Pimpinan Bank Panin Tbk Cabang Surabaya Cendana
Turut Tergugat:
1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
2.ARIF HANDOKO
3.LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH.,
51 — 48
  • BANK PANIN Tbk.berkedudukan sebagai Kreditor Preferen / Kreditor Pemegang HakJaminan Kebendaan (dalam perkara a quo sebagai Kreditor PemegangHak Tanggungan) yang melekat didalamnya segala hak yang dapatdilaksanakan sesuai amanat Undangundang nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda benda yangberkaitan dengan Tanah.2.6 Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa masing masingpihak yaitu pihak para Penggugat dan Tergugat secara hukum terikatdalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3076 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Maret 2014 — PT. Bank Niaga (Tbk), DKK VS H. Sarbinih bin Suhandi
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemberian HT tanggal13 November 2003 atas dasar Akta Surat Kuasa Membebankan HTNomor 34 tanggal 21 Oktober 2003 atas Sertifikat HM Nomor 6 a quoyang sebelumnya juga telah dijadikan obyek tanggungan dalam AktaPemberian HT Nomor 13/2003 tanggal 20 Maret 2003, jelas terbuktiada ketidakpastian hukum disini qq dalam artian dalam suatupengikatan kredit yang sama atas satu obyek tanggungan telahdibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berbeda satudengan lainnya (obukan dimaksudkan sebagai kreditur preferen
Pengadilan PA BANDUNG Perdata Agama
Register : 19-08-2020 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PA BANDUNG Nomor 3699/Pdt.G/2020/PA.Badg
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
425 — 155
  • ketentuandan syaratsyarat yang berlaku pada masingmasingpihak;(2) PIHAK KEDUA dengan ini = menjaminkelancaran pembayaran pembiayaan kepada PIHAKPERTAMA sekaligus untuk pelunasan dengan caramemotong gaji para pegawainya yang mendapat fasilitaspembiayaan untuk tiaptiap bulan angsuran pembiayaansesual denga jadwal angsuran yang ditetapkan PIHAKPERTAMA sampai pembiayaan tersebut dinyatakan lunasoleh PIHAK PERTAMA;(3) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan danmenjamin kepada PIHAK PERTAMA ~ untukmemberikan hak preferen
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 08-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor Tinkat Kasasi: 8/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/K/2020/PN.Smg Tingkat Pertama:Nomor 4/Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Smg Jo. No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.SMG Jo. No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Smg
Tanggal 8 September 2020 —
1118 — 861
  • Bahwa kategori kreditur dalam pasal 55 ayat (2) UU Kepailitan & PKPU adalahkreditur preferen dan konkuren, seperti kreditur pemegang polis asuransi.Contohnya adalah kreditur pemegang polis asuransi (tertanggung) yang jenispiutangnya belum jelas saat penagihannya karena polis yang dimiliki tertanggung(kreditur) belum jatuh tempo.e.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 54/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
TUTY SURYANI BUDIMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V
509 — 335
  • untuk menjualobjek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut maka selanjutnya Ade Ernawati mengajukan permohonanpenjualan lelang eksekusi Pasal 6 Undangundang Hak tanggunganmelalui perantaraan Tergugat;Bahwa selain itu, pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHTmerupakan suatu kekuasaan yang diberikan oleh undangundang (/exlege) yang hanya diberikan kepada pemegang hak tanggunganperingkat pertama selaku kreditur preferen
Pengadilan PN TAKALAR Perdata Tanah
Register : 30-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN TAKALAR Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tka
Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat: H. Sule Dg. Rowa Tergugat: 1.Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Takalar 2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Makassar 3.Syarifuddin Dg. Sijaya
74 — 25
  • Te'ne Bin Rewa; SHM No.326 / Desa Pa'lalakkang; yangberatasnamakan haji Sule bin Bakkara; SHM No.326/Desa Pa'lalakkang; yangberatasnamakan haji Sule bin Bakkara.Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN TKaAdapun agunan tersebut diikat dengan Hak Tanggungan yang dibuktikan denganSertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.241/2005 di mana Tergugat berkedudukansebagai Pemegang Hak Tanggungan sehingga berdasarkan Pasal 6 UU No.4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat memiliki Hak Preferen
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 04-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 17 April 2018 — MENTERI KEUANGAN R.I CQ DIREKTUR PADA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK CQ KANWIL DIRJEND.PAJAK JAKARTA PUSAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT CS >< IRENE YUDIAWAN
140 — 103
  • terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 (UUKUP) yang menerangkan bahwa : Wakil sebagaimana dimaksud padaayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng ataspembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan danmeyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannyabenarbenar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajakyang terutang tersebut;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut di atas,Tergugat sebagai salah satu Kreditor Preferen
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-02-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 69/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 14 Mei 2018 — BENNY CIPTA PURBA VS PT. PERMODALAN NAS MADANI (PERSERO) CAB PEMATANG SIANTAR
28 — 15
  • Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikankedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang bersangkutan(kreditor preferen) dari pada kreditorkreditor lain/kreditor konkuren (videPasal 1 Undangundang No. 4 Tahun 1996 atau "UUHT"). Oleh karenaitu, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasanhutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjianpinjaman/kredit yang bersangkutan..
Pengadilan PA DENPASAR Perdata Agama
Register : 18-08-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 01-07-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Dps
Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 26
  • mana hingga saat inibelum lunas;Menimbang, bahwa atas keadaan demikian, maka Majelis66Hakim berpendapat kepemilikan Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi terhadap harta sebagaimana dimaksud tidaklan sempurnasebagai harta bersama hasil perkawinan mereka, karena dengandijadikannya harta tersebut sebagai jaminan utang yang dilakukandalam perkawinan, maka hak kebendaan terhadap harta tersebutdimiliki oleh pihak ketiga, dimana pemegang hak kebendaan tersebutmemegang hak previlage sebagai Kreditur Preferen
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 16-07-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 63/PDT/2020/PT DPS
PT. BANK MUAMALAT Indonesia, Tbk, melawan 1. I WAYAN LUDRA SUKANTA,, dk dan 1. PEPPY SRI WULANDARI,
164 — 111
  • Sapta Larona Muda kepada Pembanding, dan ObjekSengketa milik Turut Terbanding Il sebagai sumber pelunasanhutang dengan hak preferen dari Pembanding sebagai PemegangHak Tanggungan, karenanya pertimbangan Pengadilan Negeriyang berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban TurutTerbanding Il untuk menyelesaikan semua kewajiban hutangnyapada Pembanding dan Pembanding dapat menuntut pemenuhankewajiban pembayaran hutang sebatas pada diri pribadi TurutTerbanding II adalah salah dan keliru dan harus dibatalkan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 541/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Negeri Depok
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
148 — 70
  • Dpk), namun Debitur tidak melakukanpembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan sehingga Il SUHENDARtelah cidera janji (wanprestasi) sehingga Objek Jaminan menjadikepentingan pelunasan piutang PELAWAN selaku Kreditor Preferen;Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU.
    Mesin : 1KRA276452, atas nama IRAARIANTIkepada Debitur yang bernama II SUHENDAR (Terdakwa VII dalam PutusanPerkara Pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk), dimasukkan ke dalam daftar budel pailit oleh TURUT TERLAWAN 2,maka TURUT TERLAWAN 2 harus segera mengeluarkan objeksebagaimana tersebut diatas dari daftar budel pailit KSP PANDAWAMANDIRI GROUP, oleh karena kami selaku Kreditur Preferen memiliki haktagih istimewa terhadap objek fidusia tersebut.Sebagaimana tertuang dalam
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 09-11-2017 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Smn
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
ABDUL HAFIDZ
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KEMBANG PARAMA
2.Ny. TUTI ELTIATI, SH
3.RACHMAD WIDHIASTA
4.KPKNL YOGYAKARTA
5.BPN SLEMAN
116 — 18
  • karena :v Penggugat/Debitur telah menandatangani Akta SURAT KUASA(SKMHT) yang berisi bahwa Penggugat memberi kuasakepada Tergugat untuk melakukan Pemasangan/Pembebananatas 2 Jaminan Hutang Penggugat ke Tergugat, guna menjamindalam pemenuhan kewajiban Penggugat/Debitur Ke Tergugat/Bank/ Kreditur untuk membayar hutang Tergugat sehinggaTergugat sebagai Pemegang Hak Sementara karena adanyaPembebanan atas 2 Obyek Jaminan Pelunasan HutangPenggugat Ke Tergugat I, oleh karena itu Tergugat adalahKreditur Preferen
    JaminanHutang ada dan disimpan serta dikuasai oleh Tergugatl/Pemegang Hak Tanggungan/Bank; Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)No 1011/. 2010 tertanggal 30 Desember 2010; pada halaman4, bahwa Jaminan atas pelunasan hutang Penggugat keTergugat adalah 2 bidang tanah dan bangunan sebagaimanadalam Perjanjian Pokok; (Surat Pengakuan HutangNo.104.11717 dan Akta Pengakuan Hutang No.47 tanggal 30Nopember 2010); Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 396/2011, yang manaTergugat sebagai Kreditur Preferen
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.ALFORT CAPITAL LIMITED
2.PT. BANK IBK INDONESIA dahulu PT. BANK AGRIS dahuluBANK FINCONENSIA
Turut Tergugat:
1.PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
2.PT Bank China Construction bank Indonesia Tbk
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA
4.PT. BANK COMMONWEALTH
199 — 179
  • ., Notaris diJakarta tersebut, maka dengan demikian secara hukum semua haktagih/piutang, termasuk dan tidak terkecuali hakhak selaku agenfasilitas, agen jaminanan berikut hakhak preferen/hak hipotik/haktanggungan, hakhak yang di istimewakan yang menjadi miliknyasebagai Pembeli, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminanperusahaan serta seluruh dokumendokumen dan/atau aktaaktayang dibuat dan ditandatangani, serta berhak untuk menguasaiseluruh asset jaminan berupa sertifikatsertifikat hak atas tanah
    Millenium Atlantic Securities kepadaPELAWAN berdasarkan Akta PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN,tanggal 17 Januari 2005, Nomor : 65, dibuat dihadapan HILDA SARIGUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta tersebut, maka dengan demikiansecara hukum FIREWORKS VENTURES LIMITED (PELAWAN) menjadipemilik dan yang berhak atas semua hak tagih/piutang, termasukdan tidak terkecuali hakhak selakuagen fasilitas, agen jaminananberikuthakhak preferen/hak tanggungan, hakhak yang diistimewakan yang menjadi miliknya sebagai Pembeli
    Millenium Atlantic Securitieskepada PELAWAN berdasarkan Akta PENGALIHAN HAK ATASTAGIHAN, tanggal 17 Januari 2005, Nomor : 65, dibuat dihadapan HILDASARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta tersebut, yang dengandemikian secarahukum FIREWORKS VENTURES LIMITEDPELAWAN) menjadi pemilikdanyan berhakatas semuahaktagih/piutang, termasuk dan tidak terkecualihakhakselakuagenfasilitas, agen jaminananberikut hakhak preferen/haktanggungan,hakhak yang di istimewakan yang menjadi miliknya sebagai Pembeli,hak gadai
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 15-06-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PN BITUNG Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
PT. Bina Nusa Mandiri Pertiwi
Tergugat:
PT. SIG ASIA
Intervensi:
PT Laut Biru Seafood
153 — 111
  • dilakukan dengan pembuatan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh dan dihadapan PPAT sertaHalaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN BitSertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan dan terdaftar di KantorPertanahan setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku (pasal 10 ayat (2) UUHT jo pasal 37 PP No 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah), sehingga Sertifikat Hak Tanggungan merupakanproduk hukum Kantor Pertanahan yang telah diikat sempurna yang memilikihak preferen