Ditemukan 1872 data
Rizfan Abudaeri,SE,
Tergugat:
1.Muhammad Partono Amin,
2.Arijono
3.Rohadi Wicaksono
4.Mochammad Haminudin
5.Soedarsono
6.Darmo
7.Yudo Sigit Riswanto SH
78 — 96
Gugatan Penggugat Obscuur LibelBahwa posita gugatan penggugat tumpang tindin dan asalasalan,sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum dan fakta peristiwayang menjadi dasar (fatelijkke ground) gugatan Penggugat yangmenyebutkan bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalahMembatalkan Akta No. 11 tanggal 27 April 2007 yang dibuat di hadapanYUDO SIGIT RISWANTO, SH (In Casu Tergugat VII), karena dianggaptelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
1.MALIK NG
2.LILI SALIM
3.ASNI
4.TANDI SUHELI
5.VERAWATY
Tergugat:
YAYASAN IKHWAN PEKANBARU IKHWAN FOUNDATION
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
2.CAMAT BANDAR SEIKIJANG
3.KEPALA DESA MUDA SETIA
4.KEPALA DESA PANGKALAN BARU
158 — 60
Hal tersebutdiwujudkan dalam bentuk Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) untukmemastikan di mana letak/batasbatas dan luas tanah tersebut agartidak tumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk untukmemastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif);d) Prosedur penerbitannya (Prosedural).
1.ARNOLD R. MUDENG,
2.JANTJE ADRY RUNTUTHOMAS
3.PAULUS WELLEM SIMBOH
4.DJONI V. RUMIMPER
5.YOHANA NANANG ROSANA K
6.LOES MARIA MIKE SURENTU
7.JEANE LOLONG
8.LIENTJE N. MAMENTU
9.RINA LUSIDA HUTABARAT
10.ENGKOS KOSWARA
11.DAIBY CAROLYN KUMENTAS
12.LEGIATI
13.NOLDY A. RUNTUTHOMAS
14.YANUAR ABRAHAM AGUNG
15.JAMES LEFRANS SIGAR
16.OLLO PAULUS BASTIAN
17.LOUTJE TENTERO
18.MAENDAR ARISANDI
19.ALBERT TUASELA
20.ERWIN MAURITS HOELY, SE
21.ASLIN TUMPAK PURBA
22.EVELIEN UNDAP
23.SLAMET RIYANTO
24.JACH PAULUS RUNTU
25.DINA DWININGSIH
26.SIMON VICTOR RUNTU
27.NENGSIH BT. UPEN
28.GEERTJE CH RUNTU
29.RULIANSYAH
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Cq PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA,
Turut Tergugat:
1.PEM RI CQ MEN AGRARIA DAN TATA RUAN GRI CQ KBPN PUSAT CQ KKANWIL BPN PROV DKI JKT CQ KKBPN KOTA ADM JAKTIM
2.PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. DITJEN KEKAYAAN NEGARA
172 — 43
DKI Jakarta atas permohonan dari pihakpihak dalam perkara tersebut,selanjutnya guna menghindari adanya tumpang tindin putusan terhadapobyek yang sama, maka terhadap pokok persoalan persengketaan keduabelah pihak dalam perkara aquo menurut pendapat Majelis Hakim tidak perludibuktikan dan dipertimbangkan lagi oleh karena Para Penggugatmengajukan gugatan ini terlalu dini (prematur) yang seharusnya menungguHal 139 dari 142 Hal Putusan No. 248/Pdt.G/2015/PN. Jkt.
Terbanding/Tergugat I : PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO
Terbanding/Tergugat II : PETER UTOMO
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat : PPAT MAKBUL SUHADA, SH.
220 — 86
Bahwa di dalam Kesepakatan Bersama tanggal 1 Agustus 2016 telahdengan jelas dan tegas menyatakan, jika PENGGUGAT dalam 60(enam puluh) hari terhitung sejak 4 Agustus 2016 tidak dapatmenyelesaikan pengurusan overlapping/tumpang tindin atas tanahnya,maka PENGGUGAT sendiri menyatakan tidak akan menuntut dandengan sukarela untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut.Pasal 3 Kesepakatan Bersama Tgl. 1 Agustus 2016Halaman 22 dari 113 halaman.
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Intervensi:
PT. SASANA YUDHA BHAKTI
710 — 3394
13.664.700 M2).Selain itu di atas wilayah kuasa pertambangan eksplorasi yang dipegangPenggugat tersebut pada tanggal 29 September 2010 juga telahditerbitkan hak atas tanah berupa Sertipikat HGU No. 146/ Desa Buluqsenseluas 327,7 Ha (3.277.000 M2) sehingga bertumpang tindih denganwilayah kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat 320,93 Ha (3.209.300M2), sehingga Penggugat beranggapan secara keseluruhan sebanyak +/16.874.000 M2 (1.687,4 Ha) wilayah kuasa pertambangan ekplorasiPenggugat telah bertumpang tindin
213 — 561
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan yang menyebutkan:1) Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikankepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah;2) Penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan,tumpang tindih penggunaan, tumpang tindin penguasaan dantumpang tindih pemilikan tanah;3) Penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan,penguasaan
147 — 48
NURSIAH dan ADNAN Tterjadi tumpang tindin dengan Sertifikat An. AZROEL HAROEN yangsudah terbit terbih dahulu;Bahwa pada saat floting ke lapangan bersama Polda Riau saksi ikutbersama seluruh Panita A. kelokasi dan kemudian dilakukan gelar diKantor BPN dimana hasil gelar tersebut diusulkan pembatalan sertifikatAn.
227 — 56
PalembangPropinsi Sumatera Selatan, atas nama Edy Chandra,Misiana dan TjahyaKailanismaka karena sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap,maka Sertifikat Hak Milik itu sudah tidakmempunyai kekuatan hukum lagi untuk dijadikan sebagai bukti kKepemilikanEdy Chandra cs atas tanah sengketa di persidangan,dengan perkataan lainEdy Chandra Cs tidak mempunyai hak apapun atas tanah sengketa;Menimbang, bahwa bila suatu sertifikat dinyatakan batal karena cacatprosedur dan tumpang tindin
79 — 45
mengadilinya,dengan demikian perkara ini tidak memenuhi kualitas sebagai Sengketa TataUsaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata UsahaNegara, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenangsecara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkanbahwa penyelesaian sepenuhnya sengketa terkait lelang oleh pengadilanperdata dalam lingkup peradilan umum bertujuan pula untuk menghindariPutusan Pengadilan yang tumpang tindin
257 — 148
milik Penggugatyang sama sekali tidak tumpang tindin dengan SHM 34/PC dan SHM 35/PCyang diakui oleh Tergugat adalah miliknya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam posita jawaban Tergugatmenjelaskan bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimanatersebut dalam bukti surat tertanda P.2. foto copy dari foto copy berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor00279/Sidodadi/2016, yang terbit pada Tanggal 19 April 2016 atas nama H.Syamsu Rizal berada di dalam tanah milik
146 — 65
Areal Penggunaan Lain yang tumpang tindin dengan lokasi Transmigrasiyang telah mendapatkan SK Pencadangan dari Bupati KDH TK Il Luwusesuail surat No.348/lRekomendasi/XI/VBAP/1994 tanggal 29 Desember1994Keberatan Kanwil Depertemen Kehutanan Provinsi Sulsel, bahwa IzinLokasi yang diterbitkan untuk Tergugat tumpangtindih dengan KawasanHutan Produksi, dan Lahan HPH PT.
Menolak bahwa adanya tumpang tindin dengan Areal Transmigrasiberdasarkan SK Bupati KDH TK Il Luwu No. 552 Tahun 1994.Olehnya jika disimpulkan bahwa jika memang benar lahan perkebunan yangtelah dibuka oleh Tergugat berada di HUTAN dan telah diselesaikan secara baikbaikmaka sudah sepatutnya Tergugat mampu membuktikan penyelesaian secarabaikbaik itu dalam bentuk seperti apa?
175 — 59
Dionan Riduan Hasan tanggal20 JUni 2016 yang ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kota Pangkalpinang, yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Nomor Perkara gugatan yang telahdiajukan ke Pengadilan Negeri adalah Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN Pgp;berupa foto copy Akta Pendirian Komunitas Hijau (GreenCommunity) Bangka Botanical Garden, Nomor : 12 tanggal08 Juli 2014, yang dibuat oleh Wahyu Dwicahyono Notarisdi Kota Pangkalpinang;berupa foto copy peta lahan (tanah perkara) milik paraPenggugat yang tunpang tindin
129 — 83
waris dari Penggugat (ketika nantinya Penggugat meninggal dunia)selaku saudara kandungnya karena Penggugat tidak memiliki anak; Bahwa pertanyaan yang akan muncul kemudian ketika Penggugat meninggal dunia, akankah anak angkat yang dimaksud (Penggugat II) akandidudukkan sebagai anak angkat yang mendapatkan bagian wasiat wajibahataukah akan didudukkan sebagai ahli waris sah Penggugat yangmendapatkan bagian sebagaimana bagiannya dalam hukum waris Islam(faraidh);Dengan demikian akan terjadi tumpang tindin
PRAWIRA M. SILALAHI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
MUKIYAT DKK
144 — 142
perundangundangan.Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang PenyelesaianKasus Pertanahan, menyatakan : a. kesalahan prosedur dalamproses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, b. kesalahanprosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hakatas tanah bekas milik adat, c. kesalahan prosedur dalam prosespenetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, d. kesalahan prosedurdalam proses penetapan tanah terlantar, e. tumpang tindin
Terbanding/Penggugat X : Haryanto
Terbanding/Penggugat VIII : Erwindo
Terbanding/Penggugat VI : Ahmadian
Terbanding/Penggugat IV : Thamrin Sutopo
Terbanding/Penggugat II : Apriyani
Terbanding/Penggugat XIII : Yahya Alexander Iteh
Terbanding/Penggugat XI : Rosdiana
Terbanding/Penggugat IX : Joni Yohanes
Terbanding/Penggugat VII : Lourdes Fransiska Sutopo
Terbanding/Penggugat V : Noverita
Terbanding/Penggugat III : Sidik
Terbanding/Penggugat I : Effendy
Terbanding/Penggugat XIV : Yanti
Terbanding/Penggugat XII : Welly
Turut Terbanding/Tergugat LIX : M. NATSIR
Turut Terbanding/Tergugat XXVII : SADIANTO
Turut Terbanding/Tergugat X : pardi
Turut Terbanding/Tergugat LXXIV : YUN SUPRANTI
Turut Terbanding/Tergugat XLII : NGADIRIN
Turut Terbanding/Tergugat XXV : SYAIFUDIN SIREGAR
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Maulana
Turut Terbanding/Tergugat LXXII : AMAT DIRJO
Turut Terbanding/Tergugat XL : KARNO BI
Turut
209 — 67
No. 185/Desa Menten s/d M No. 308/DesaMenten)ternyata tidak tumpang tindin dengan sertipikat hak milik atasnama Effendy bin Sutopo, dkk /Para Penggugat (73 sertipikat : M.00740/Desa Menten s/d M. 00887/Desa Menten).Temuan di lapangan ternyata H. Arsalan Nasution, dkk (Tergugat s/d Tergugat LXXVI) menggarap di atas tanah milik Effendy binSutopo, dkk (Para Penggugat). Mengenai sengketa penggarapanagar diselesaikan secara musyawarah oleh masingmasing pihakdiluar BPN..
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
192 — 126
juga dimenangkan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu PTSianjur Resort, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tanah seluaslebih kurangi25 ha (Serataus dua puluh lima hektar) berdasarkan SuratPelepasan Hak Penguasaan dengan Ganti Rugi tanggal 24 Januari 2003 dantanggal 9 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli SerdangKecamatan Patumbak, Provinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukummilik Pembanding semula Penggugat yaitu PT Sianjur Resort dan tidak terjaditumpang tindin
yangberiktikat baik menurut Pasal 1338 KUHPerdata harus dilindungi secara hukumsebagaimana diatur dalam SEMA No.05 tahun 2014 dan SEMA No.4 tahun2016 berupa Putusan Rapat Kamar Perdata mahkamah Agung RI yangmenyatakan pembeli yang beriktikat baik haruslah dilindungi secara hukumMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Pembanding semulaPenggugat telah dapat membuktikan sebagai yang berhak atas obyekterperkara karena tidak terjadi tumpang tindin
236 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang menyatakan Penataan ruang wilayahnasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayahkabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan yang dimaksudkomplementer adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional,penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayahkabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidakterjadi tumpang tindin
65 — 5
yangterletak di Jalan Padat Karya Sematang Borang, Kelurahan SrimulyaRt,O7, Kecamatan Sako, Palembang (dahulu. termasuk dalamHalaman 117 dari 126 Halaman Putusan Nomor 2472/Pdt.G/2017/PA.Plglingkungan RT.20, Kampung 2 Illir, Kecamatan llir Timur II, Palembang)atau salah satu tanah objek sengketa pada saat ini masih adanya proseshukum mengenai kepemilikan tersebut di Pengadilan sehingga dalam halini belum ada kepastian hukum terhadap kepemilikan terhadap objektanah dimaksud karena untuk menghindari tumpang tindin
62 — 38
Jika sebabmusabab sengketa tumpang tindin kepemilikan atas objek sengketabermuara dari Surat Keterangan Lurah Kelurahan BP. Nauli , maka parapihak bersengketa lah yang berkewajiban membuktikan dalil dalilnya.Halaman 65 dari 131 Putusan Nomor 132/Pdt/2021/PT MDNBahwa Lurah Kelurahan BP.
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
RosmawatySanusi (Tergugat Il) secara tumpang tindin di atas tanah milikPenggugat: Sertifikat Hak Milik No. 9/Cihideung tanggal 26 Agustus1974, Gambar Situasi Nomor 1038/1974, luas 9.610 meter persegi,terakhir atas nama Lanny Miguna (Penggugat) yang sudah diterbitkanpada tahun 1974;Hal. 21 dari 140 Hal. Putusan Nomor 341 PK/Pdt/20122216.17.22e Tergugat Il yang membeli tanah Persil 109 D.