Ditemukan 5680 data
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1724 — 2008
keadilan restorative ini,pemidanaan ditempatkan sebagai Ultimum Remedium The Last Resort yangdigunakan apabila sanksisanksi lainnya dirasakan tidak efektif untuk dikenakankepada pelaku;Menimbang, bahwa terdapat banyak alasan untuk menjustifikasipentingnya implementasi keadilan restorative seperti korban mendapatkankeadilannya (victim justice), pelaku terhindar dari stigma atau label negatifsebagai pelaku kejahatan, pelaku sepenuhnya menyadari dan insyaf ataskesalahan perbuatannya tanpa harus dipaksa (force
261 — 146
yang dituangkan dalam perjanjian pokok, maka para pihakkehilangan hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapatyang termuat dalam perjanjiannya kepada pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum Pacta Sunt Servanda(aggrements must be kept) yang menyatakan bahwa setiap perjanjianmenjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force
480 — 114
Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, Karena menjadikanProyek Pembangunan Malioboro Heritage menjadi Terhambat, terlebihlagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapatmenjual/mengalinkan kepada pihak lain atas 60 Kondotel yang sudahdipesan oleh Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi ;Bahwa didalam Marketing Agreement tertanggal 30 Januari 2015, PartIll, 12 TERM di nyatakan :The Commencement date of theAppointment shall be the effective date ofThis Agreement which shall continue in Full Force
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
which did not constitute a criminal offenceunder national or international law at the time when it wascommitted (tidak seorangpun dipertanggungjawabkan untuksuatu tindak pidana, yang tidak merupakan tindak pidanamenurut hukum nasional atau hukum intermnasional, pada saatperbuatan itu dilakukan) ;5 Pasal 24 ayat (1) Statua Roma tentang InternationalCriminal Court ( ICC ) National Personal NonRetroaktif ;e No person shall be criminally responsible under this statue forconduct prior to the entry the force
169 — 37
Dian Punakawan tanggal 1 Juni 2005 menyampaikanlaporan hasil koordinasi/ Task Force ke Dinas/ Instansi terkait Tim SKNo. 66 Tahun 2005. (Vide Surat No. 17/DPPtk/VI/2005 tanggal 8 Juni2005) ;Menindaklanjuti Surat Kepala Bappeda dan PMD Kota Pontianak No.644/111/BP3MK.4 tanggal 9 Juni 2005, PT. Dian Punakawanmenyampaikan data ke Bappeda dan PMD Kota Pontianak mengenai1111data dan persetujuan pemilik ruko pasar flamboyan. (Vide Surat No. 22/DPPtk/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005).
83 — 19
Putusan Nomor 175/G/2016/PHI SbyPasal 164.(1) Pengusaha dapat Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerna/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua)tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal
70 — 7
Dengan demikianmempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (executoriale kracht, executionary force) danjuga amar putusan menegaskan bahwa objek perkara yang akan dieksekusi dapat sajadilaksanakan meskipun objek perkara berada di tangan siapapun, maka adalah beralasandan berdasarkan hukum eksekusi harus dijalankan dan menolak tuntutan PROVISIPEMBANTAH pada surat bantahannya;Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBANTAH III, IV, V, VI, VII dan VII mohon kepadaMajelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili
59 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari pemeriksaan diskripsi luka didapatkan juga hampir semualuka mempunyai dasar otot yang artinya tidak menembus, dandapat diambil kesimpulan bahwa pelaku menggunakan senjatayang tidak begitutajam (setengah tajam) atau pelakunya adalah seorang perempuan karena force atau tenaga yang kurang, karena pada luka tusuk dipengaruhi oleh: ketajamansenjata, dan force, bila senjata tajam force yang diperlukantidak terlalu besar dan sudah dapat menyebabkan luka tusukyang menembus;d.
143 — 58
SE32/D6/2003 tanggal 21 lanuari 2003 perihal Persepsi Kerugian Keuangan Negaradisebutkan bahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaannegara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaankewenangan/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan67atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure); Bahwa menurut auditor BPKP terdapat adanya Kerugian Negara atas DugaanPenyelewengan Hasi) Pungutan
227 — 69
tanggalditerbitkannya surat peringatan terakhir ternyata PIHAK KEDUA tetaptidak memulihnkan kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka PIHAKPERTAMA dapat menjatuhkan sanksi dengan tidak menghilangkankewajibankewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh PIHAKKEDUA dalam Perjanjian ini, dalam hal demikian para Pihak sepakatsecara tegaS mengesampingkan ketentuanketentuan dalam Pasal1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.(7) Pemutusan perjanjian juga dapat dilakukan apabila terjadi halhal di luarkekuasaan Para Pihak (Force
Majeure) yang menyebabkan ParaPihak/salah satu Pihak tidak dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibandan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini,sedangkan apabila keadan/peristiwa tersebut menyebabkan Pekerjaantidak dapat diserahkan tepat pada waktunya sebagaimana ditentukandalam Pasal 7 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapatmemperhitungkan kembali waktu penyerahannya.(8) Apabila dalam perencanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA tidak cermatyang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasatersebut;9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
41 — 10
Pemutusan Hubungan Kerja terhadappara Penggugat disebabkan karena adanya penurunan produksisehingga dilakukan tindakan efisiensi, menurut Tergugat tindakanPemutusan hubungan kerja tersebut tidak bertentangan denganUndangUndang Ketenagakerjaan karena sudah diatur dalam pasal164 ayat (8) yang bunyinya sebagai berikut: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
44 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
karyawan baru yang berjumlahkurang lebih 40 orang yang umumnya adalah mantan dan/ataukaryawan yang mengajukan pensiun dini dengan status sebagaikaryawan kontrak (outsourcing) ;Bahwa menurut ketentuan didalam Pasal 164 ayat (3)Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandisebutkan sebagai berikut : Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
HERMAN DAENG PASORE
74 — 30
Bahwa obat Imboost force dengan komposisi 250 Mg, BlackEldeberya 400 Mg dan Znpicolinate 10 Mg dengan fungsi sebagaivitamin suplemen untuk daya dahan tubuh, obat alaxan FR dengankomposisi : /buprofen 200 Mg dan Paracetamol 325 Mg denganfungsi sebagai analgetik dan anti piretik untuk meredakan danMenimbang22menghilangkan rasa sakit dan meredakan demam, untuk obatmeloxicam tablet merupakan obat generik sediaan tunggal denganfungsi untuk menghilangkan rasa nyeri.Atas keterangan Saksi yang dibacakan
122 — 10
disadari penuh oleh Penggugat21sebagai pihak yang selalu diberikan bimbingan dan teguran untukmelakukan perbaikan kinerja dan melaksanakan kewajiban Penggugatsebagai karyawan yang mana Penggugat tidak memenuhi kewajibansebagai karyawan baik dalam hal disiplin absensi yaitu kehadiran masukkerja Penggugat dan apalagi dalam hal kinerja hasil kerja Penggugatyang terkategori tidak mencapai hasil yang diharapbkan sebagaimanasudah dijelaskan di atas secara rinci dampak yang tidak diharapkan danbersifat force
154 — 106
dapat menahan atau menampung air hujan tersebutdan Tergugat mendapatkan data dari BMKG Kota menyatakan bahwa padatanggal 89 Mei 2013 dari jam.17.00 s/d 06.00 Wit telah terjadi hujan denganintensitas 80 mm yang berlokasi di Distrik Sorong Barat Kota Sorongberdasarkan Surat Nomor : GF.302/153/SOR/V/2013, tertanggal 14 Mei 2013 .Bahwa sudah jelas akibat runtuh dan robohnya talud diakibatkan faktor alamyang tertuang di dalam Kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan padaPasal 19 adalah keadaan memaksa/force
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Panin Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan OJK Semarang
50 — 42
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan Surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atauk.
SULAIMAN S.Ag
Tergugat:
1.SUKRI YUNUS
2.PEMERINTAH RI Cq PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq PEMERINTAH KAB DELI SERDANG Cq KADIS PEKERJAAN UMUM KAB DELI SERDANG
Turut Tergugat:
MUKTAMAR
93 — 21
berupa sangkalan yang diajukanbertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatankarena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapusberdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugattelah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lainsebagainya;Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances), berupasangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasanTergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force
Wijianto bin Slamet
Tergugat:
1.Srigati binti Ginah
2.Sutiyani binti Ginah
3.Jumali bin Ginah
4.Kanthi binti Ginah
5.Katiyem
6.Dian Permata Sari
7.Sudrajat Ari Wibowo
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Badan Pertanahan Nasional Kanwil BPN Jatim Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri
48 — 16
nama Kasminem (istri Ginah yang telah meninggal),dengan Nomor SHM 202, Gambar Situasi Tgl 921984 No.319/1984,Seluas 1.010 M2 (bukti P4)Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Kar17.Bahwa menyadari Kelalaiannya, Ginah memberikan SHM aquo kepadaSlamet untuk dipecahkan seluas Objek Sengketa atas nama Slamet,mengingat Objek Sengketa merupakan sebagian tanah didalam SHMaquo, dan Slamet pun menerimanya untuk diproses melalui TurutTergugat.18.Bahwa setahun Kemudian, pada tahun 1999, terrjadilah Force
72 — 13
Mediator telah salah mengutip Pasal 164 ayat (8) UndangUndangNo. 138 Tahun 2003 tentang efisiensi dimana disebutkan : Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh ...dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/oburuh berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai sesuai