Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 251/Pid.B/2020/PN Tpg Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
EKA PUTRA KRISTIAWAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
RAMLI Alias ALI Bin AHMAD.
105 — 124
EKA PUTRA KRISTIAWAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
RAMLI Alias ALI Bin AHMAD.
105 — 124
janji atau imingiming kepada Saksi;Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Saksi dan Saksi NurBudi Marastuti dan saksi Irma;Bahwa sikap perusahaan tetap meminta pertanggungjawaban atas perbuatanTerdakwa;Bahwa uang yang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yangbelakangan ditransfer kepada Terdakwa adalah benar milik Saksi Airlanggayang Saksi duluankan ;Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa tidak dapatditanggung oleh asuransi kantor karena terjadi bukan karena force
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ASTRA DAIHATSU MOTOR
118 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Force Motor Limited denganpersentase mark up adalah sebesar 6, 98%.Halaman 27 dari 51 halaman.
Register : 08-02-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 5/Pdt.G/2017/PN PBU Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT :
NANANG
TERGUGAT :
1.HJ.SARIAH
2.H.MUHAMAD HANAFIAH
162 — 23
162 — 23
Yani;Jelas apabila dua bidangbidang diatas merupakan bukti yang sah danauthentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (VolledigBewijskracht/Full Force Of Evidence) hal ini sejalan pula denganketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria yangberbunyi: oembenan suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat Juncto Pasal 20 Ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok
Register : 11-09-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 540/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 4 Desember 2017 — PT.NATIONAL SAGO PRIMA >< KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN RI
543 — 332
543 — 332
NINDYO PArmano,sh.m.si DAN HakimAnggota NURSYAM ,SH.M.HUM yang menyatakan berdasarkan buktiT 116 dan T 117 adalah suata Force Majour atau bencana adalahsuatu kekeliruan dan kekhilapan yang nyata;7.
Upload : 10-10-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 81/PDT/2016/PT-MDN DRS. SAHAT SIMBOLON, SE. MSI. X UNIV. SANTO THOMAS
41 — 31
41 — 31
Hal ini dikarenakan adanya Hal Hal atau KeadaanKeadaan yang sangat mendesak (Force majure), yaitu : adanya biayarutinitas untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidup sehari hari di dalamkelangsungan hidup Keluarga dan Biaya Pendidikan dari anak anakPENGGUGAT ;10.
Register : 01-09-2010 — Putus : 06-06-2011 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn Tanggal 6 Juni 2011 — SULTAN DELI
LAWAN
PT KERETA API, dkk
271 — 115
271 — 115
Deli spoowegMaatschappij, yang berkedudukani Negeri Belanda dengan perwakilan di Medan. hwa menurut saksi tindakan nasionalisasi itu bukan tindakan yuridisetapi tindakan politis bahwa suatu kontrak merupakan tindakanAN nasionalisasi masuk kedalam force mayer maka demi hukum tanahtanahitu jatuh kembali kepada sipemilik bukan kepada tindakan politiskenegaraan.
Register : 28-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt. Pst Tanggal 30 September 2020 — KT CORPORATION >< PT GLOBAL MEDIACOM TBK
1371 — 672
1371 — 672
Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secarasederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utangyang telah jatuh waktu dan tidak dibayar ; Untuk membuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih Kreditormaupun adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dapat dibayar mestidapat dibuktikan berdasarkan "alat bukti yang mencapai nilai kekuatanpembuktian (bewijskracht, probatory force) yang "mencapai batas minimalpembuktian akan tetapi yang menjadi patokan : terdapat / ditemukan
Register : 09-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 440/Pdt.G/2017/PA.Bjn Tanggal 20 Juni 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
25 — 2
25 — 2
Suami yang sudah mengikrarkan talaknya dengan mudahmelupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidaksanggupan atau menunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force)sementara isteri harus berfikir panjang untuk mengajukan permohonan ekseku sidengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya,akibatnya putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan (legal justice) dankemanfaatan (legal certanty), selanjutnya dengan sendirinya membuka ruangkesengsaraan berkepanjangan
Register : 25-08-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN JANTHO Nomor 10/ Pdt. G/ 2015/ PN Jth Tanggal 3 Maret 2016 — MUHAMMAD THARIQ SAADAN
111 — 24
111 — 24
Adapun yang dimaksud dengan overmacht atau force majeur adalah suatukeadaan yang dapat menyebabkan seseorang debitur tidak dapat memenuhi prestasinyakepada kreditur dimana keadaan tersebut timbul di luar kehendak si debitur (siberhutang) dan keadaan yang timbul itu juga berupa suatu keadaan yang tidak dapatdiketahui pada waktu perjanjian dibuat;Menimbang, bahwa Pasal 1244 KUH Perdata, 1245 KUH Perdata, 1444 KUHPerdata menerangkan bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatanatau melakukan
Register : 15-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BREBES Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bbs Tanggal 20 Juni 2017 — - ACHMAD FUAD MUDJAHID
- Direktur Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Brebes
- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Wilayah IX DKJN Semarang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
79 — 8
79 — 8
Pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai denganperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanoa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Putus : 22-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2682 K/Pdt/2014 Tanggal 22 Juni 2015 — LEONG JIN CORPORATION PTE. LTD. VS PT.GRIYA ARTHA LESTARI
76 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
sendiri,tanpa melihat sebab akibat kenapa terjadi permasalahan bisnis yangterjadi antara Penggugat dan Tergugat khususnya barangbarangyang dipesan tergugat kepada Penggugat;Bahwa Tergugat telah melakukan bisnis/oemesanan barangbarangkepada Penggugat dengan purchase order (PO) sudah berjalan lamasejak tahun 2000 dan adanya tagihan yang belum selesai dibayarkantergugat atas PO yang dipesan Tergugat kepada Penggugat, bukankarena wanprestasi, sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi karenakeadaan darurat (force
Register : 23-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mnd Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
1.FERRY NONGKA
2.FREDIK KUDIMANG
3.YOPPI ROMPIS
4.CHRISTIA SANDY PALIT
5.JANE HARIBAE
Tergugat:
PT AGUNG UTARA SAKTI
129 — 25
1.FERRY NONGKA
2.FREDIK KUDIMANG
3.YOPPI ROMPIS
4.CHRISTIA SANDY PALIT
5.JANE HARIBAE
Tergugat:
PT AGUNG UTARA SAKTI
129 — 25
Bahwa menurut Pasal 164 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, menegaskan:Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekera/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal
Register : 03-06-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 B/PK/PJK/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA, Tbk;
131 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa keputusan sebelumnyatersebut tidak dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dan tidakmenganut asas the binding force of precedent (tidak terikatpada putusan sebelumnya);Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berkesimpulan bahwa Putusan Majelis HakimPengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi PajakPertambahan Nilai (PPN) Keluaran sebesar Rp19.070.109.584,00nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK,
VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
426 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
426 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebab yang berhak dan berwenang untukmenentukan nilai kekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force)Hal. 104 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016dari kedua alat bukti yang ditemukan itu,sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim dalamproses persidangan Pengadilan.12.
Sebab yang berhak dan berwenanguntuk menentukan nilai kekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force)dari kedua alat bukti yang ditemukan itu,sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim dalamproses persidangan Pengadilan.12. Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAPAlat Bukti Yang Sah Untuk Membuktikan KesalahanHal. 180 dari 193 hal. Put.
Register : 08-12-2010 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 629 B/PK/PJK/2010 Tanggal 22 Januari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PERFEKTA NUSA;
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapanpajak kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanyakeadaan luar biasa tersebut;9.
Register : 29-01-2019 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 15/PDT/2019/PT YYK Tanggal 18 April 2019 — RACHEL SARASWATI PEMILIK OXEN FREE MELAWAN SETIAWAN
84 — 103
84 — 103
15/PDT/2019/PT YYKtidak mengherankan jika PENGGUGAT menggunakan dasar hukumyang tidak jelas dan terang.Bahwa gugatan PENGGUGAT semakin menjadi tidak jelas dansemakin kabur ketika dalam gugatan halaman 6 angka 24 danangka 25 yang pada pokoknya menyebutkan kiblat hukum darihukum Indonesia berasal dari Belanda melalui analogi perkara a quodengan kasus Waterleiding Arest yang tentu saja hal ini bagaikanbumi dan langit mengingat Yang Mulia Majelis Hakim di Indonesiatidak menerapkan asas the binding force
Register : 05-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Dps Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
Ivan Kaweono
355 — 180
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
Ivan Kaweono
355 — 180
Member dapat meminta admin untuk menyetorkansaldo dari CB dan SB ke akun paypal member yang kemudian akandiproses oleh admin Bahwa perhitungan investasi pada 5LevelIncome.com dengancara membagi rata setiap penerimaan pembayaran kepada seluruhmember aktif yang telah mendaftar sebelumnya Bahwa usaha pada web www.getprofitadz.com adalah :Website www.getprofitadz.commenawarkan 2 produk untuk diikuti,yaitu: Revenue Share dan Force Matrix, kedua Produk tersebutmemiliki sistem perhitungan yang terpisah:
Register : 14-11-2019 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 823/Pdt.G/2019/PN Mdn Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
FREDDY IRWANTO
Tergugat:
PT. BANK DBS INDONESIA Cabang Medan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Padang Sidimpuan
2.Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal
3.PT. Balai Lelang Dhanapala
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatra Utara Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal
77 — 15
FREDDY IRWANTO
Tergugat:
PT. BANK DBS INDONESIA Cabang Medan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Padang Sidimpuan
2.Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal
3.PT. Balai Lelang Dhanapala
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatra Utara Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal
77 — 15
Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atauPenjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.17.7.
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR Tanggal 4 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
278 — 133
278 — 133
denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku telah timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalamhal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force
timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalamhal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :Halaman 49 dari 129 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT PBR1)2)3)Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force
Register : 18-06-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PTBGL Tanggal 8 September 2015 — Ir. ANDI REMAN SUGIYAR BIN KASTOER
124 — 60
124 — 60
15 Desember 2009;Bahwa berdasarkan fakta persidangan hingga masa kontrak berakhir pekerjaanpembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong tidak selesai seratus persenmelainkan sembilan puluh lima persen, sedangkan di dalam Keppres Nomor 80 Tahun2003 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pekerjaan yang tidak selesai hinggaseratus persen sesuai kontrak;Bahwa namun demikian di dalam kontrak induk diatur menyangkut pekerjaan yangtidak selesai seratus persen yang disebabkan oleh adanya keadaan kahar/force
ANDI REMAN SUGTYAR bin KASTOER juga dalam lampiran 7dimana pada halaman 6 (enam) Kesepakatan Bersama tersebut disebutkan denganjelas tentang adanya kondisi atau keadaan kahar/force majeur akibat tingginyacurah hujan yang mengakibatkan terganggunya penyelesaian GOR TerpusatKabupaten Lebong, yaitu yang menyatakan: ...... kalau dilihat atas kejadian darilapangan telah memenuhi unsur aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentangadanya Perubahan Design dan masalah yang timbul di luar kendali penyediabarang
Diknaspora KabupatenLebong tentang permohonan perpanjangan waktu dikarenakan adanya curah hujanyang tinggi sehingga pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan hingga masaakhir kontrak tanggal 31 Desember 2009 dan atas surat permohonan PTPembangunan Perumahan tersebut telah ditindak lanjuti dengan pertemuan danpembahasan dan disimpulkan perlu adanya perpanjangan waktu namun tidak adatindak lanjutnya;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka (5) kontrak induk apabila terjadikeadaankeadaan kahar/force
majeur, tindakan yang diambil untuk mengatasi keadaankahar/force majeur tersebut, diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak;Bahwa atas tidak selesainya pekerjaan pembangunan GOR Terpusat KabupatenLebong , faktanya telah disepakati antara Kepala Diknaspora Kabupaten Lebongsebagai Pengguna Anggaran sekaligus pengguna barang/jasa dan PT PembangunanPerumahan (persero) selaku Penyedia Barang/Jasa untuk dilakukan pengakhirankontrak yaitu dengan dilakukannya serah terima pekerjaan pada tanggal 15