Ditemukan 906 data
78 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3189 K/Pdt/1983 Jo. 1311K/Pdt/1983 Jo. No. 1816 K/Pdt/1989 (Vide Hukum Acara Perdata karanganHakim Agung M. Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2004,h. 112 sid h. 117 dan h. 439). Dengan demikian terbukti benar bahwaHal. 17 dari 28 hal. Put. No. 336 K/Pdt/2009peradilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum tentang tatatertib beracara ;.
1.SUSI INTRANTRIANI. Dr
2.SUSI INTFANTRIANI, Dr
Tergugat:
1.TAUFIK
2.SARJAN
114 — 71
Tergugat Konvensi/Para PenggugatRekonvensi) bersamasama dengan saudara dan saudari kandungnya yaituMuliadin dan Dewisartika dari sebelum orang tua mereka, Almarhum Nurdin,meninggal hingga sekarang;Menimbang, bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadappenguasaan dan penggarapan tanah objek sengketa yang dilakukan secarabersamasama seharusnya keseluruhan pihak yang melakukan penguasaandan penggarapan tersebut ditarik sebagai pihak dalam gugatan sebagaimanaselaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3189
Terbanding/Tergugat I : POL KENER SIHITE
Terbanding/Tergugat II : SANTAULI Br. MANALU
27 — 11
Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 3189 K/Pdt/ 1983 tanggal 2811985 jo PT Semarang No. 254/1980 tanggal 1211 1981 Jo PNKlaten No. 1/1978, tanggal 1761978;halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 285/Pdt/2019/PT MDN2,Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 186/R/Pdt/1984 tanggal 18121985, jo PT Samarinda No. 178/1983 tanggal 2191984 Jo PNSamarinda No. 96/1982 tanggal 531983.Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1125 K/Pdt/1984 , Jo PTBandung Np. 454/1982 Jo PN Bandung No. 6/1982 tanggal 2581982.Il.
76 — 29
dikerjakan oleh orang lain sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Majelis Hakim dalam PemeriksaanSetempat juga menemukan keadaan di obyek sengketa diamana obyek sengketa telahterbagi menjadi beberapa bagian dan masingmasing bagian telah dikuasai dandikerjakan oleh orang lain selain Tergugat, maka seharusnya pihakpihak lain yangsecara nyata menguasai maupun menggarap tanah yang menyadi obyek sengketa harusditarik sebagai pihak dalam perkara ini (Vide Putusan MA No. 3189
58 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
2014Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat menjadi pihak dalam perkara ini;Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan Mahkamah Agung Nomor151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975: pada intinya menjelaskan agar gugatantidak mengandung cacat kurang pihak (p/urium litis consortium), semua orangyang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditariksebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat.Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia padaPutusan Mahkamah Agung Nomor 3189
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada putusan Mahkamah AgungNomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975; Pada intinya menjelaskanagar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (plurium litisconsortium), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatanganiperjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikutbertindak sebagai Penggugat;Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada putusanMahkamah Agung Nomor 3189 K/Pdt/1983 tanggal 28 Januari 1985tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga
85 — 27
(Tergugat), dengan demikian gugatanPara Penggugat cacat (error in persona) dalam bentuk ExceptioPluriun Litis Consortium yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditariksebagai Tergugat didalam surat gugatan, maka gugatan tidak dapatditerima (Vide Yurusprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 3189 K/Pdt/1983 dimana gugatan tidak dapat diterima atasalasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkapmengakibatkan gugatan penggugat error in persona ;.
484 — 352
., berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983 dimana gugatan tidakdapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidaklengkap mengakibatkan gugatan penggugat error in persona . Olehkarena itu.
71 — 25
Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam SHM No.3189 tanggal 14/04/2003 atas nama Sabatun Siti Nurjanah, SarjanaEkonomi Akuntansi terletak di Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan,Kotamadya Semarang, Jawa Tengah;c.
66 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3189 K/Sip/1984 tanggal 14 Januari 1986, dinyatakan :"Alasan kasasi yang hanya berisi pengulangan fakta yang telahdikemukakan pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, tidakdapat diterima"Hal demikian adalah juga sebagaimana yang digariskan Pasal 30 ayat (1)UU MA dimana Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tidak Berwenangmemeriksa hal yang berkenaan dengan hasil penilaian pembuktian, sebabhal itu Tidak Tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, terlebih lagi dalamperkara ini, oleh Majelis Hakim
66 — 32
quo dan dalam proses eksekusi nantinya pun tidak mengalamiK@SUIItaN. 222 2n= non nnn non rene nnn nnn non nn nnn nen nnn nee noe nen nnn nee ee neBahwa dengan tidak ditariknya Saudara FRANSISKUS XAVERIUS HANSDIN,FERNANDES NATO, ROBERTUS NAHOR, dan YAKOBUS BARU makasecara hukum Gugatan Penggugat/Terbanding secara juridis formal adalahcacat hukum karena subyek tergugat tidak lengkap/kurang subyek tergugat(Plurium Litis Consortium).Pemikiran hukum kami tersebut di atas sejalan dengan Putusan MA No.3189
85 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 32 K/Padt.SusPHI/2016Desember 1985:Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error inpersona dalam bentuk plurium litis consortium Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3189 K/Pdt/1983 tanggal 28Januari 1985 :Oleh karena yang ditarik sebagai Tergugat tidak seluruhnya, gugatandinyatakan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagaitergugat tidak lengkap (plurium litis consortium)Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Pemutusan HubunganKerja a quo mengandung
CHUSNUL KHOTIMAH
Tergugat:
DWI SUNTORO
102 — 30
Nomor: 769/L/II/2016 tertanggal 14 Maret 2016,antara Moch Fauzi yang mendapat jin dari Isterinya bernama WahyuFatmawati disebut sebagai Pihak Pertama pemberi Kuasa dan KhusnulKhotimah sebagai pihak kedua sebagai Penerima Kuasa, diberi tanda buktiP2;Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)yang dibuat Chusnul Khotimah sebagai Penggugat tertanggal 14 Maret2016 yang diketahui Kepala Desa / Kelurahan Medokan Ayu, diberi tandabukti P3;Fotocopy Surat Keterangan Nomor: B.530/MKR/3189
35 — 16
Korupsi pada Pengadilan Negeri32Pekanbaru. tanggal 15 Oktober 2015, kontra memori banding tersebut telahdiserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober2015;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat PemberitahuanUntuk Mempelajari Berkas Perkara No.W4.U1/3189
172 — 64
No. 3189 K / Pdt / 1983, tanggal 281 1985 yangpada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima olehkarena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan(plurium litis consortium). Oleh karenanya seluruh gugatan dari ParaPenggugat patut untuk ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima..
185 — 17
Bahwa secara factual, tanah obyek sengketa yang disengketakanPenggugat tidak hanya dikuasai oleh Tergugat, tetapi ada penggarap ataupihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, sebagimanaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3189 K/Pdt/1983 tanggal 28Januari 1985, ditegaskan bahwa penggarap haruslah ditarik sebagaiTergugat, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak.3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang subyek/pihak,maka sudahsepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.
134 — 45
Ukur(SU) tanggal 14 Mei 2001 No 03/2001 sebagaimana dalam petunjukpenerbitan Sertifikat a quo merupakan tanah Perusahan Adat yangmana sangatlah patut apabila ditariknya pihak lain yakni PemerintahNegeri Soya selaku Persekutuan Masyarakat Hukum Adat padadaerah setempat ;Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmengadili perkara a quo menolak gugatan penggugat atau tidak diterimamengingat hal ini telah dipertegas dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 3189
Pembanding/Tergugat II : KRISTIANTO TULAK SAMPELALONG
Terbanding/Penggugat : CLIF PESURNAY
Turut Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Repoblik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasinal Kota Ambon
198 — 53
Bahwa Gugatan Penggugat mengadung cacat(error in persona) dalam bentuk Exeptio Plurium Litis Consortium yaitutidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai tergugat didalam suratgugatan maka gugatan tidak dapat diterima, berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983 dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditariksebagai tergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan penggugaterror in persona.
213 — 13
Fotokopi dari Surat pengakhiran penugasan NomorPPU/03b/3189/hst/12/R, tanggal 31 Desember 2012, diberi tanda P2;3. Fotokopi dari surat persetujuan cuti Nomor Plu//0335/R, diberi tanda P3;4. Fotokopi dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor:05/PDT.SUSPHI/2014/PN.PAL tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda P4;5. Fotokopi dari Putusan Mahkamah Agung RI.
68 — 10
hanya Tergugat saja yang ditarik dalam gugatanPenggugat, dan tidak dikut sertakannya pihakpihak yang mengaku sebagai pemilik dariobjek sengketa yakni BAHITYAM BINTI MUKTI dan CEK MINA BINTI MUKTI dalamgugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah kurangpihak, yang menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, pendapat MajelisHakim ini senada dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 437 K/Sip/1973, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3189
37 — 18
litisconsortium ,dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya ;Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320 Pdt.G/2016/PN DpsMenimbang, bahwa untuk menghindari hambatan dan kesulitan ketikaeksekusi obyek sengketa, serta jangan sampai putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dinyatakan non executable (tidak dapat dieksekusi);Menimbang, berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalamPutusan Mahkamah Agung RI No. 878 K/Sip/1977, tanggal 19 Juni 1977 danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 3189