(foto copy sesuai dengan aslinya );Foto copy Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor: 900/2677/SJ tanggal 08 November 2007,hal Hibah dan Bantuan Daerah. (foto copy sesuaidengan aslinya );Foto copy Peraturan Wali Kota Batam Nomor: 06Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian danPertanggung jawaban Belanja Subsidi, Hibah,Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.

Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu berdasarkan SHM No.1674/2008, Surat Ukur No.1957/10.17/R/2008 luas 2677 M2 dengan batas-batas Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sebelah Selatan berbatas dengan , 1374/07M Sebelah Timur berbatas dengan NIB 1970 Sebelah Barat berbatas dengan jalan12.

Pramuka Kwarcab Tapanuli Tengah;

Oktober 2011 Perihal Muslub GerakanPramuka Kwarcab Tapanuli Tengah;18)1 (Satu) set fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah padatanggal 27 Juli 2011 ;19)1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Pelaksanaan Kirab Satgas TangkalNAPZA Gerakan Pramuka Sumatera Utara 2008 tanggal 15 Februari2008 ;20)1 (satu) set fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 900/2677

Nomor : 32Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah padatanggal 27 Juli 2011 ;1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Pelaksanaan Kirab Satgas TangkalNAPZA Gerakan Pramuka Sumatera Utara 2008 tanggal 15 Februari2008 ;Halaman 168 dari 244Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor 73/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mdn20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.1 (satu) set fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 900/2677

tanggal 3 Oktober 2011 Perihal Muslub GerakanPramuka Kwarcab Tapanuli Tengah;1 (Satu) set fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tanggal27 Juli 2011 ;1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Pelaksanaan Kirab Satgas TangkalNAPZA Gerakan Pramuka Sumatera Utara 2008 tanggal 15 Februari2008 ;1 (satu) set fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 900/2677

SE Mendagri No.900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 PerihalHibah dan Bantuan Daerah, disebutkan pada point 6Pertanggung Jawaban pemberian hibah dilakukan sebagaiberikut :Hibah dalam bentuk uang terhadap instansi vertikal (sepertikegiatan TMMD, Pengamanan Daerah dan penyelenggaraanPILKADA oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (sepertiPMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaandalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, buktibuktilainnya

SE Mendagri No.900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 PerihalHibah dan Bantuan Daerah, disebutkan pada point 6 PertanggungJawaban pemberian hibah dilakukan sebagai berikut :Hibah dalam bentuk uang terhadap instansi vertikal (sepertikegiatan TMMD, Pengamanan Daerah dan penyelenggaraanPILKADA oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (sepertiPMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK) dipertanggung jawabkanoleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuklaporan realisasi penggunaan dana, buktibukti

Cianjur adalah Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 47Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat EdaranMenteri Dalam Republik Indonesia Nomor : 900/2677/BJ, tanggal 8Nopember 2007, serta Peraturan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2008tentang Sistem dan Prosedur Belanja Hibah, Subsidi dan Bantuan Daerah.8.

Tipidum, tanggal 2 Februari 2017, perihalpermohonan ijin pemeriksaan Notaris Anly Cenggana, SH dan Syaifudin, SHberisikan yang pada pokoknya terkait adanya Laporan Polisi Nomor:LP/782/VIII/2016/Bareskrim, tanggal 04 Agustus 2016 dan nomor akta yangakan diperiksa (Bukti P28 halaman 3839) ;Bahwa selanjutnya Direktur Tindak Pidana Umum mengirimkan surat(terkait dengan fakta hukum nomor 3) kepada Ketua Majelis KehormatanNotaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, nomor: B/2677/IX/2017/DitTipidum, tanggal

Bahwa awal penerbitan sertifikat tanan No. 384/KembanganSelatan semula tercatat atas nama Haji Nasih atas dasar pemeriksaanHalaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brtoleh tergugat III selaku panitia pemeriksasan tanah A sebagaimana risalahpemeriksaan tanah No. 2677/RPT/1997 tanggal 30 April 1997 dandiketahui letak tanah tersebut yang dimohonkan Haji Nasih terletak di Jl.Raya Kembangan Rt.04/Rw.03 Kel.

fEL7 fA7 IF fde7bff7fde7 bff7 fff7 f6b2d082 1 Sa6bff7 ff7 f1771524ac6 1 8a5 1 4ad35de7bff7 fde7bff7fde7b2925e7 1ce7 1 cb55 6ff7 ff7 f71b556e7 1c734eff7 f7 17 178 146f7S eff7 117 fff7ff7fbd779c738c3 1f03d75ead35ad35ad3509216b2d945 2677 107 fHE7 fEE7 fE7 17 ff7977734e082 1 de7bfR7 fEF7 CAT7 fEE7 fEP7 P77 E77 PEE P77 7 7 7 7 fF7 fER7 6RP7 RE? EP E77 E77 7 77 7 7 7 E77 7 77 7 77 fEE7 CRP7 ARE? BER 7 7 E77 7 77 7 7 7 7 7 7 PE 77 77 fE7 17 17 fF7 7 b6F3 146292542086b2d2925082 1 ad35 fF7 fAE7 fEP7 FA?

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007tentang Hibah dan Bantuan Sosial.Bahwa peraturan perundangundangan di atas antara lain menentukan, yaitu :e UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) KeuanganNegara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efesien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatuhan.e UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 3 ayat (2) PeraturanDaerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007tentang Hibah dan Bantuan Sosial pada angka 10 menyebutkan Pemberian bantuansosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerimabantuan dalam bentuk tanda tanda terima uang beserta peruntukkanpenggunaannya.Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan di atas, semestinya dana Bansosdicairkan dan diserahkan kepada / digunakan oleh kelompok/anggota masyarakatpemohon proposal, organisasi kKemasyarakatan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan dianggarkan dalam bantuan sosial.e Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007tentang Hibah dan Bantuan Sosial pada angka 10 menyebutkan Pemberian bantuansosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerimabantuan dalam bentuk tanda tanda terima uang beserta peruntukkanpenggunaannya.Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan di atas, semestinya dana Bansosdicairkan

., yang berkedudukan di Surabaya;

., yang berkedudukan di Surabaya;

Anggaran (DPA) DPPKADKabupaten Bone Bolango tersebut; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Permendagri Nomor 59Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi:Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan secara selektif,tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukanpenggunaannya dengan mempertimbangkan kKemampuan keuangan daerahdan ditetapbkan dengan keputusan Kepala Daerah dan sesuai dengan SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677

menyatakan:Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerimabantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerahsebagaimana dimaksud ayat (1); Pasal 32 Ayat (3) menyatakan:Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan carapembayaran langsung (LS); Pasal 34 Ayat (1) menyatakan:Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporanpenggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengantembusan kepada SKPD terkait:Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677

bertentangandengan Pasal 111 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Permendagri Nomor 59Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyiBantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif,tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukanpenggunaannya dengan mempertimbangkan kKemampuan keuangan daerahdan ditetapbkan dengan keputusan Kepala Daerah dan sesuai dengan SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677

77.Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerimabantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerahsebagaimana dimaksud ayat (1); Pasal 32 Ayat (3) menyatakan:Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan carapembayaran langsung (LS); Pasal 34 Ayat (1) menyatakan:Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporanpenggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengantembusan kepada SKPD terkait:Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677

kemudianKONI melaporkan penggunaan atas bantuan Hibah yang diterimanya kepadaBupati Cianjur melalui bagian Keuangan Setda Kabupaten Cianjur ;Bahwa benar dasar Pemberian dana bantuan Hibah APBD untuk KONIKabupaten Cianjur adalah Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 47Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam RepublikIndonesia Nomor : 900/2677

., yang berkedudukan di Surabaya;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/SJ tanggal 08November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

Bag.Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/SJ tanggal 08November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah;Untuk pelaksanaan di Daerah sesuai Pasal 133 Ayat (3) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 138 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007mengamanatkan bahwa : Tata Cara pemberian danpertanggungjawaban

dapat diberikan kepada organisasikemasyarakatan, yayasan pendidikan, yayasan keagamaan, rumahibadah, organisasi profesi, organisasi kesenian, dll dan untukkegiatan pendidikan/pemberian bea siswa, pembangunan rumahibadah, biaya kegiatan penyuluhan dari bidang profesi dari kalanganswasta, membantu pembelian alatalat kesenian dll, hal tersebutdiatur di Peraturan Walikota Nomor :8/2009 tanggal 7 April 2009tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban bansos danSurat edaran Mendagri Nomor :900/2677

Kompleks Sudah tidak TERLAWAN 2677 PT. Pertiwi MES diketahui lagiPlywood PT.Pertiwi keberadaannyPrima Plywood a dalamDesa Pinang wilayah hukumSebatang RepublikTimur Kec. IndonesiaTualang Kab.Siak SriIndrapura26 LisdaP Eks. Karyawan JIn. Kompleks Sudah tidak TERLAWAN 2688 PT. Pertiwi MES diketahui lagiPlywood PT.Pertiwi keberadaannyPrima Plywood a dalamDesa Pinang wilayah hukumSebatang RepublikTimur Kec. IndonesiaTualang Kab.

Raditya Putra Bahtera ;Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan olehAsisten Keuangan Setda Propinsi DKI Jakarta Nomor 2677/SPP/SWD/BB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006, PT.Raditya Putra BahteraHal. 12 dari hal. 605 Put.

Raditya Putra Bahtera ;Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan olehAsisten Keuangan Setda Propinsi DKI Jakarta Nomor 2677/SPP/SWD/BB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006, PT.Raditya Putra Bahteramenerima pembayaran dalam pengadaan Filler Hukum ABT tahun2006 setelah dipotong Pajak (PPh, PPN), sebesar Rp.1.866.840.000,(satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empatpuluh ribu rupiah) yang dicairkan langsung ke rekening PT.RadityaPutra Bahtera pada Bank Mandiri Cabang

BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakarta ;1 (satu) lembar foto copy Dokumen Daftar Pengantar SuratPermintaan Pembayaran No. 2677/SPP/SWD/BB/XII/2006tertanggal 20 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H.BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DK Jakarta danan. HARI SANDJOJO, Mu selaku Asisten Keuangan ;1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat PermintaanPembayaran No. 2677/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20Desember 2006, yang ditanda tangani an. H.

BUDIYONO selaku Pemegang KasSetdaprov DKI Jakarta ;. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Daftar Pengantar SuratPermintaan Pembayaran No. 2677/SPP/SWD/BB/XII/2006tertanggal 20 Desember 2006, yang ditanda tangani an. H.BUDIYONO selaku Pemegang Kas Setdaprov DKI Jakartadan an. HARI SANDJOJO, MJ selaku Asisten Keuangan ;1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat PermintaanPembayaran No. 2677/SPP/SWD/BB/XII/2006 tertanggal 20Desember 2006, yang ditanda tangani an. H.

158Putusan No. 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGRincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Sekda Provinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2009;e Bahwa benar yang dimaksud dengan Belanja Hibah, dasarperuntukannya dan mekanisme usulan permohonan untukmendapatkan bantuan hibah diatur dalam :1) Permendagri No : 13 / 2006, tentang Pedoman pengelolaankeuangan daerah dan Permendagri No : 59 / 2007, tentangPerubahan atas Permendagri No. 13/2006, tentang Pedomanpengelolaan keuangan daerah2) SE (Surat Edaran) Mendagri Nomor : 900 / 2677

Merek Simbadda berikut 1 (satu) Unit Monitor merek Samsung 22 Inci;89. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Type G Diesel Nopol B 2677 STM tahun 2010, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFXR42G4A0008288, Nomor Mesin : 2KD6685686 atas nama SEAN WILLIAM HENLEY, berikut BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR Nomor H-08288784, STNK dan 1 (satu) set Kunci Mobil.90. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Type G Diesel Nopol B 986 ID tahun 2014, warna Abu - Abu Metalik, Nomor Rangka : MHFXR42G2E0024866,