apabila itu layak maka akan di buat DetailEnginering Desain (DED), layak dalam artian kebutuhan akan listrik darimasyarakat, Ketersediaan air sepanjang tahun musim hujan dan musimkering yang dimaksud adalah musim kemarau yang sama sekali atausangat sedikit turun hujan, Potensi daya listrik terbangkit mencukupi.Panjang Jaringan distribusi titik lokasi pembangkit terhadap penerima daya(beban) tidak lebih dari 5 KM untuk tegangan menengah dan 2 KM untuktegangan rendah, tidak pada kawasan konservasi dan cagar

Jalan akses menuju lokasi dapat dijangkau atau dapat ditempuhdengan teknologi yang tidak mahal.Lokasi pembangkit tidak merusak lingkungan dan atau berada dikawasan cagar alam atau budaya sesuai dan dengan mengikutiketentuan yang berlaku.

., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan, sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi AdatIstiadat dan Tradisi pada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali dan tahun2017 menjabat sebagai Kepala Seksi Cagar Budaya pada BidangCagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan PropinsiBali sampai dengan sekarang; Bahwa saksi terhadap Dana Bantuan Keuangan Khusus PropinsiBali adalah saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan);Hal.50 dari 102 halaman putusan Nomor 27

tersebut dan yang pertamasaksi lakukan adalah melakukan pengukuran;Bahwa saksi belum berani memperbaiki rumah tersebut, karena belumadanya IMB, dari awal 2018 baru melakukan pengukuran, pengurusan kekecamatan dan sidangsidang yang berhubungan untuk mendapatkan IMB ;Bahwa Setelah saksi dilakukan pengukuran, saksi membuat planning danlay out seperti apa bentuk dan design rumah tersebut, dan di sidangsidangtersebut dibahas ;Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 sidang yang harus diikuti, sidang TSPtentang Cagar

;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara danmasyarakat Indonesia karena Gedung Kejaksaan Agung adalahGedung Pelayanan Publik dan merupakan warisan Cagar Budaya;Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

(BB-493)838 2(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hashil pekerjaan Perluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun 2006 Lokasi Cagar Alam dolok Sibual-buali Propinsi Sumatera Utara.(fotokopi legalisir), Tertanggal 22 Desember 2006.(BB-494)840 2(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hasil pekerjaan Perluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun 2006 Lokasi Kantor Seksi Konservasi Wil I Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara.

(BB493) 8382(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hashil pekerjaanPerluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun2006 Lokasi Cagar Alam dolok Sibualbuali Propinsi Sumatera Utara.(fotokopi legalisir), Tertanggal 22 Desember 2006.(BB494) 8402(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hasil pekerjaanPerluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun2006 Lokasi Kantor Seksi Konservasi Wil Tapanuli Tengah PropinsiSumatera Utara.

;Bahwa pada saat pelaksanaan Ahli melakukan cek lapangan ditemui mobilradio MCS 2000 dan MOF 230;Bahwa Ahli melakukan pengecekan di Sulut, Kalteng, Sulsel;Bahwa cek fisik dilakukan hampir seluruh Indonesia sesuai kontrak, yangtidak dilakukan pengecekan Irian Jaya, NTT dan NTB, Maluku;Bahwa sesuai keterangan saksi di dalam BAP No. 11, dilakukanpengecekan oleh Tim, yaitu:Propinsi SUMATERA UTARA pada lokasi :RA 40 Tombak RancangBrigdalkar Daops PSR Aek NauliBrigdalkar Daops LBT Langga PayungResort Cagar

(BB493) 8382(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hashil pekerjaanPerluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun2006 Lokasi Cagar Alam dolok Sibualbuali Propinsi Sumatera Utara.(fotokopilegalisir), Tertanggal 22 Desember 2006.(BB494) 8402(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hasil pekerjaanPerluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun2006 Lokasi Kantor Seksi Konservasi Wil Tapanuli Tengah PropinsiSumatera Utara.

(BB493) 8382(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hashilpekerjaan Perluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA DepartemenKehutanan Tahun 2006 Lokasi Cagar Alam dolok Sibualbuali PropinsiSumatera Utara.(fotokopi legalisir), Tertanggal 22 Desember 2006.

Panjang Jaringan distribusi titik lokasi pembangkitterhadap penerima daya (beban) tidak lebin dari 5 KM untuk teganganmenengah dan 2 KM untuk tegangan rendah, tidak pada kawasan konservasidan cagar budaya.Pada saat survey awal kita sudah melibatkan masyarakat melalui informasimulai dari tanah yang akan digunakan milik siapa sampai mengijinkan atautidak tanah tersebut dipakai, apakah menggangu tidak dengan irigasimasyarakat, melihat dari permasalahan tersebut maka kita mengkajipotensi dan kelayakan

Lebih jelas tetang debit dan analisanyadapat dilihat di Pedoman Studi Kelayakan HidrologiPembangunan PLTMHBuku2A.Jalan akses menuju lokasi dapat dijangkau atau dapatditempuh dengan teknologi yang tidak mahal.Lokasi pembangkit tidak merusak lingkungan dan atau beradadi kawasan cagar alam atau budaya sesuai dan denganmengikuti ketentuan yang berlaku.Bahwa usulan tersebut disampaikan secara informal kepada Kepala BidangListrik dan Pemanfaatan Energi, selanjutnya Kabid LPE memerintahkan KepalaSeksi Pengembangan

induk;c. studi kelayakan; dand. penyusunan rancangan detail.Halaman 18 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKT38.39.Bahwa Rencana Induk Reklamasi harus memperhatikan Kajian LingkunganHidup Strategis, kesesuaian dengan RZWP3K Provinsi dan/atau RTRWProvinsi, sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yangdi reklamasi), akses publik, kondisi ekosistem pesisir, kepemilikan dan/ataupenguasaan lahan, pranata sosial, aktivitas ekonomi, kependudukan,kearifan lokal, dan daerah cagar

Daerah cagar budaya dan situs sejarah;Bahwa terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 11 Perpres 122Tahun 2012 karena tidak didahului kajian lingkungan hidup strategis,menutup akses publik, dan mengancam keberadaan salah situs sejarah diHalaman 19 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKT40.41.Pulau Onrus yang terletak di Teluk Jakarta;Bahwa Pasal 15 Perpres 122 Tahun 2012 menyebutkan persyaratan bagipemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakanreklamasi,

dilakukanmelalui kegiatana. penentuan lokasi;b. penyusunan rencana induk;c. studi kelayakan; dand. penyusunan rancangan detail.Bahwa Rencana Induk Reklamasi harus memperhatikan Kajian LingkunganHidup Strategis, kesesuaian dengan RZWP3K Provinsi dan/atau RTRWProvinsi, Sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang direklamasi), akses publik, kondisi ekosistem pesisir, kepemilikan dan/ataupenguasaan lahan, pranata sosial, aktivitas ekonomi, kependudukan, kearifanlokal, dan daerah cagar

Daerah cagar budaya dan situs sejarah;Bahwa terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 11 Perpres 122Tahun 2012 karena tidak didahului kajian lingkungan hidup strategis, menutupakses publik terhadap sumber daya perikanan, mengancam pranata sosialmasyarakat dimana nelayan menghormati laut sebagai sumber daya yang harusdilindungi dan mengancam keberadaan salah situs sejarah di Pulau Onrus yangterletak di Teluk Jakarta;Bahwa Pasal 15 Perpres 122 Tahun 2012 menyebutkan persyaratan bagipemerintah

selanjutnya dimiliki atau akandimilikioleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, adalah: jalan umum dan jalan tol, relkeretaapi (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluranair minum/airbersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; waduk, bendungan,bendungan irigasi danbangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara,stasiun kereta api, dan terminal; fasilitas keselamatan umum, seperti tanggulpenanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lainlainbencana; tempat pembuangansampah; cagar

alam dan cagar budaya; dan pembangkit,transmisi, distribusi tenagalistrik.

kelompokrentan.(2) Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan masyarakat dalam pengelolaanlingkungan hidup diatur dalam qanun.Pasal 149(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaanlingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumberdaya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasisumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar

Sedangkangugatan ini bukanlah terkait tentang Persengketaan PencemaranLingkungan atau Cagar Budaya, maka dipandang perlu penolakanGugatan Intervensi sepanjang mengenai dalildalilinya sebagal warganegara yang mampu menjaga, merawat, serta memanfaatkanlingkungan hidup, adalah tidak memiliki korelasi dengan Perkara ini.Sebab perkara ini tidak mengandung unsur Kerusakan ataupunmemulihkan lingkungan hidup.

SK.134/Menhutll/2004tanggal 4 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan GunungMerapi Seluas + 6410 ha yang terletak di Kabupaten Magelang,Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten Provinis Jawa Tengah danSleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi TamanNasional Gunung Merapi, yang dalam putusannya tidak menerimagugatan dari Penggugat dengan pertimbangan bahwa KeputusanTUN a quo tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan TUNyang dapat

Cagar alam dan cagar budaya;f. Pembangkit, transminis, distribusi tenanga listrik.g.

dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;f, pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;/. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;J. fasilitas keselamatan umum;k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;m. cagar

alam dan cagar budaya;n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;0. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah,serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah denganstatus sewa;p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; danr. pasar umum dan lapangan parkir umum.Dalam Pasal tersebut pengelolaan lahan untuk perkebunan atau pertanianbukan termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum.

Adapun bidang yangmenjadi mitra adalah; Hukum, perundangundangan, Pemerintahan, KetertibanUmum, Perlindungan masyarakat, Kependudukan dan catatan sipil, Penerangan dankomunikasi/pers, Kepegawaian dan aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasimasyarakat, Kebudayaan, Kerjasama Internasional, Cagar Budaya, Kepemudaan danolahraga; Komisi Il membidangi Ekonomi dan keuangan dengan ketua H. Wahyu Dinata, dananggota; Murniwaty, Darwandie, Mistirna singgah, H. Pahmi, Raminiaty SumantiDjoedir, H.

Hutan Cagar Alam : 173.272Ha;2. Hutan Taman Nasional : 1.930.076 Ha ;3. Hutan Wisata Alam : 61.850 Ha;B. Hutan Lindung; 2.751.702 Ha;C. Hutan Produksi Terbatas; 4.612.965 Ha;D. Hutan Produksi Tetap.: 5.121.688 Ha;Bahwa kegiatankegiatan yang boleh dilakukan pada Kawasan HutanProduksi, sebagai berikut :a.

Hutan Cagar Alam : 173.272Ha;2. Hutan Taman Nasional : 1.930.076 Ha ;3. Hutan Wisata Alam : 61.850 Ha;B. Hutan Lindung; 2.751.702 Ha;C. Hutan Produksi Terbatas; 4.612.965 Ha;D. Hutan Produksi Tetap.: 5.121.688 Ha ;Bahwa kegiatankegiatan yang boleh dilakukan pada Kawasan HutanProduksi, sebagai berikut :a.

Sedangkan saat ini sisa populasi orangutan Tapanuli teroecah dalam3 populasi: di Blok Barat; Blok Timur dan Cagar Alam Sibualbuali.

diatur dalam Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(2)Pasal 7Setiap bangunan gedung harus memenuhi standarteknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi danklasifikasi bangunan gedung.Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanahdan/atau air untuk bangunan gedung harusdilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.(3) Dalam...SK No 050602 A10.11.12.(4) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 102 Dalam hal bangunan gedung merupakan bangunangedung adat dan cagar

pelabuhan, bandar udara, dan terminal;e. infrastruktur...SK No 052195 ANesPRESIDENREPUBLIK INDONESIA 692 infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/ataudistribusi tenaga listrik;jaringan telekomunikasi dan informatikapemerintah;tempat pembuangan dan pengolahan sampah;rumah sakit Pemerintah Pusat atau PemerintahDaerah;fasilitas keselamatan umum;permakaman umum Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerah;fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbukahijau publik;cagar

alam dan cagar budaya;kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atauDesa;penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ataukonsolidasi tanah serta perumahan untukmasyarakat berpenghasilan rendah dengan statussewa termasuk untuk pembangunan rumah umumdan rumah khusus;prasarana pendidikan atau sekolah PemerintahPusat atau Pemerintah Daerah;prasarana olahraga Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerah;pasar umum dan lapangan parkir umum;kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gasyang diprakarsai dan/atau

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA55 .perubahan pada sifatsifat fisik dan/atau hayatilingkungan, yang melampaui baku mutu lingkunganmenurut peraturan perundangundangan;. perubahan mendasar pada komponen lingkungan yangmelampaui kriteria yang diakui berdasarkanpertimbangan ilmiah;.terancam dan/atau punahnya spesiesspesies yanglangka dan/atau endemik, dan/atau dilindungi menurutperaturan perundangundangan atau kerusakan habitatalaminya;.kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung(seperti hutan lindung, cagar

bangunan,tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.Pasal 42Angka 12Cukup jelas.Pasal 46Pasal 124Angka 1Cukup jelas.Pasal 44SK No 052659 AAyat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalahkepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputikepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk,bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih,drainase dan sanitasi, bangunan pengairan,pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api,terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar

Dalam Pasal 24 PP Nomro 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa fungsi kawasanhutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas (a) HutanKonservasi yang terdiri (1) Hutan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan SuakaMargasatwa (2) Hutan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman HutanRaya dan Taman Wisata Alam, (3) Taman Buru (b) Hutan Lindung (c) Hutan Produksiyang terdiri : (1) Hutan Produksi Terbatas (2) Hutan Produksi Biasa (3) Hutan Produksiyang dapat dikonversi (ayat (1)