Ditemukan 1296 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berutu bersatu bermihu berhitu bermuli bermuda bermata berhulu bertutup
Pengadilan PN BANDA ACEH
Register : 11-10-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 14/PID.SUS/TPK/2017/PN Bna
Tanggal 20 September 2017 —
115 — 14
  • Tersedianya benih untuk pengembangan benih bermutu varietas unggulpada daerahdaerah yang belum menggunakannya,3. Tersedianya benih untuk pelaksaan kegiatan peningkatan produktifitasdan produksi tanaman pangan apabila alokasi bantuan benih darisumber anggaran lainya belum atau tidak tersedia.Bahwa untuk Kab.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-04-2010 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 13-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 9 Maret 2011 — DAVID DIKI, 2. MARYUSUF, 3. SAIP, 4. MASNAN, 5. MISRA, 6. SYAHRONI, 7. KANJAN, 8. SAMSURI, 9. REBING, 10. RAKMAN, 11. SAIPULLAH, 12. SAPRUDIN.MS, 13. JANAMAN, 14. NASTILAH dan 15. NURMAENAH, M e l a w a n PT. PLN PUSAT (Persero), PT. PLN (Persero) Cq. PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN REGION JAKARTA BANTEN PT. PLN (Persero) Cq. PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN JAWA-BALI, PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA (PT.BBS), PT. LEKTRIKA KARYATAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Cq. DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN DITJEN LPE
104 — 42
  • Pasal 56 ayat(1) jo Paragraf 1 Penjelasan Umum UndangUndang No.30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) (Bukti TIV6), pada pokoknyamengatur sebagai berikut : Bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalammewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan listrikdikuasai oleh Negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalandengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlahyang cukup merata dan bermutu ; Pembangunan
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 19-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 199/Pdt.G/2016/PN Arm
Tanggal 12 Juli 2017 — - Pemohon: PDT. FANNE H. SOMPIE,STh, bertindak untuk dan atas nama : UD. SARI ALAM NUSANTARA - Termohon: 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA, 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol Manado-Bitung 1, 3. TAUFIK, Jabatan PENILAI KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)Sih Wiryadi & Rekan,
132 — 251
  • sebagai berikut:1) Mengidentifikasi SDA Lokal,Mencari manfaat terbaik dantertinggi, Meneliti dan menemukan Metode Proses yangEkonomis, baik dan bermutu, Menemukan TeknologyPengolahan Tepat Guna berbasis ekonomi kerakyatan.2) Mendesain MODELMODEL Kerjasama KEMITRAANdengan Masyarakat (IntiPlasma).3) Mewujudkan Program Kemandirian PANGAN,ENERGY,USAHA MANDIRI, DESA MANDIRI dan Zero Waste.4) Menemukan SOLUSI pada PERMASALAHAN: Bahan Bakudan Penunjang, PRODUKSI, PERMODALAN, KEMITRAANdan PEMASARAN.Bahwa
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 16-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1497/Pid.Sus/2016/PN.Bks
Tanggal 16 Maret 2017 — pidana - H. SYAFRIZAL - IIN SULASTRI
102 — 410
  • menerima atau menyalurkan obatobatanharus ada ijin edar dan sarananya;Bahwa BPOM Dalam pengawasan terhadap mutu untuk keamanandan khasiatnya, kami melakukan pengawasan untuk produknya danpengawasan terhadap sarana meliputi produksi, menyalurkan,menyerahkan obat agar dapat mempertahankan mutu tersebut;Bahwa Yang dilakukan BPOM untuk meminimalisasi kegiatanperedaran yang tanpa ijin yaitu dengan melakukan sosialisasi untukmemberikan informasi kepada masyarakat untuk mengkonsumsi obatdan makanan yang bermutu
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 21-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1503/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 21 Maret 2017 — pidana - M. Syahrul Munir
102 — 46
  • Undangundang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 ayat (1)menyatakan Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasialbermanfaat, bermutu, dan terjangkau. (2) Setiap orang yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,Hal 43 dari 100 hal Putusan No. 1503/Pid.Sus/2016/PN.Bks.menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat danbahan yang berkhasiat obat.Undangundang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 196,menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor '82/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks
Tanggal 19 Maret 2019 — - JPU Vs. - MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd
121 — 37
  • penghitungan kerugian keuangan negara;Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.oOBahwa, Ahli menerangkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) padaSMK Negeri 4 Pinrang Tahun Anggaran 2015 termasuk dalampengertian keuangan negara karena Program Bantuan OperasionalSekolah (BOS) SMK merupakan program pemerintah berupapemberian dana langsung ke sekolah menengah kejuruan untukmembantu sekolah memenuhi biaya operasional non personalia sekolahsehingga sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yangterjangkau dan bermutu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
320 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PKS Interkoneksi merupakan suatu perjanjian yang wajib dibuatdan wajib dilaksanakan oleh dan antara para operator telekomunikasidalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna jaringantelekomunikasi kedua belah pihak agar dapat memberikan pelayanan jasatelekomunikasi yang handal, berjangkauan luas dan bermutu tinggi bagimasyarakat luas.
    penyelenggaraantelekomunikasi di Indonesia.Esensi Perjanjian Interkoneksi Bukan Perjanjian PenetapanHarga dan Pemohon Kebertan Berada dalam Posisi Tawar YangLemaha.Bahwa maksud diadakannya Perjanjian Interkoneksi adalahsebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan kegiatanbisnis yang sehat dalam pelaksanaan kegiatantelekomunikasi, dan khususnya untuk meningkatkan dayadan hasil guna jaringan telekomunikasi para operator agardapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi yanghandal, berjangkauan luas dan bermutu
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 17/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - H. SYAIRIL H. BUNYAMIN
63 — 31
  • Hukum terdakwatersebut Majelis Hakim menilai bahwa dari faktafakta yang terungkapdipersidangan dihubungkan dengan riwayat hidup dari terdakwa yangtelah lama berkecimpung sebagai kontraktor secara nalar sehat terdakwaseharusnya menyadari ada potensi kerugian negara yang akan timbulbilamana pekerjaan disubkan kepada pihak lain padahal sesuai kontrakkerja dihubungkan dengan fakta integritas yang ditanda tangani terdakwaseharusnya dialah yang mengerjakan sendiri proyek, dilaksanakan secarabaik dan bermutu
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 8 Juni 2017 — Penuntut Umum:
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
285 — 417
  • Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Maksud dan tujuanPerseroan ini adalah melakukan usaha di bidang transportasi, serta optimalisasipemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barangdan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untukmendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan denganmenerapkan prinsipprinsip Perseroan Terbatas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 12-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — 1. PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL, 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA vs PT. SAWIT KALTIM LESTARI;
107 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan adanya upayahukum dimaksud, hakim diharapkan akan bersikap bijak dalam memutuskanperkara, sehingga substansi putusannya akan semakin bermutu, rasional, efektif, danbermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.Itu sebabnya pula, dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali II(Pemohon Kasasi H/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) telahmenggunakan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) sehingga untuk memperolehkeadilan dan kebenaran yang lebih substantif maka Pemohon Peninjauan Kembali II(Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
622 — 1248 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam situasi dimana tenderdilakukan sebagai pilihan bebas (seandainya proses seleksimerupakan tender, halmana ditolak), penyelenggara akanmenjaga dan mengawasi agar tidak terjadi persengkokolan ataukecurangan di antara para peserta untuk mengatur/memenangkansalah satu peserta yang tidak qualified/tidak bermutu, dan tidakmungkin pula terjadi bersekongkol antara penyelenggara denganpeserta untuk memenangkan salah satu peserta.
    Put.No. 305 K/Pdt.Sus/2012177.178.dimana proses seleksi dilakukan sebagai pilihan bebas,penyelenggara akan menjaga dan mengawasi agar tidak terjadipersengkokolan atau kecurangan di antara para peserta untukmengatur/nemenangkan salah satu peserta yang tidakqualified/tidak bermutu.
    Tentu saja siapapun tidakmungkin meminta/menginginkan teknologi yang tidak terujidan teknologi kualitas rendah.Kesimpulan Termohon Kasasi berarti bahwa walaupunteknologi peserta tertentu tidak berkualitas/bermutu, pihaktersebut haruslah ditunjuk sebagai pemenang. Kesimpulantersebut tidak dapat dibenarkan dari segi bisnis danhukum.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 07-09-2015 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 218/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 24 Maret 2016 — A.M WENNY TRIASTUTI, dkk., vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO, 2. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 9 JEMBER
159 — 69
  • Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdayasaing kuat baik di pasar dalam negeri ataupun internasioanl; danPutusan Perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 48 dari 138 Halaman1.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si
127 — 63
  • 20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya operasionalKUPT Kecamatan dan dana tersebut diambil dari dana BOS (BantuanOperasional Sekolah) sekolah dasar SeKabupaten BimaBahwa usulan tersebut sempat tidak disetujui oleh para KUPT karenabiayanya yang dianggap terlalu besar dan menyalahi aturan mengenaidana BOS yang mana seharusnya dana BOS dikelola oleh masingmasing sekolah, namun Terdakwa menjawab bahwa SAYA SUDAHMEMBUAT TIM PENYUSUNAN SOAL YANG LEBIH BERKOMPETENDAN MENGHASILKAN SOAL YANG LEBIH BERMUTU
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-12-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 13-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 716/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 10 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : JHONY LUKITO Diwakili Oleh : GOGO EDY H MARPAUNG
Terbanding/Tergugat I : BOBBY VALENTINO HALIM
Terbanding/Tergugat II : ALEX HENDRAWAN
Terbanding/Tergugat III : RANDY GWAN
Terbanding/Tergugat IV : PT. LINGKAR JAYA TIRTA
Terbanding/Turut Tergugat I : PD. PASAR JAYA
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS ESTHER SETIAWATI SANTOSO,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : NOTARIS AUGUSTIN BEATRICE SUYANTO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : NOTARIS HENDRA WISMAL, SH
Terbanding/Turut Tergugat V : NOTARIS SUHARDI HADI SANTOSO, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS SIAUW HENRY LEOPRAYOGO, SH
Terbanding/Turut Tergugat VII : NOTARIS MALA MUKTI, SH
456 — 301
  • Jaya;(3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pasar Jaya sebagai Badan Hukum berhak melakukan usahausahaberdasarkan Peraturan Daerah ini;Ketentuan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentangBadan Usaha Milik Negara (UU BUMN) (bukti T.II/IIl22) menyatakan :Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yangseluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yangbertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang bermutu
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 13-01-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 52 / Pid.Sus/Tipikor/ 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 13 Januari 2015 — MUFTI SOFYAN, SE Bin TJETJEP.
39 — 11
  • memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa pekerjaan saksi adalah swasta dan bekerja disalah satu pabrikpembuatan meubeler di Surabaya ;Bahwa saksi menjadi perantara jual beli Meubeler antara Toko SehatSubur dengan pabrik dimana saksi bekerja.Bahwa Meubeler yang diproduksi oleh Pabrik dimana saksi bekerja adayang pakai merk dan ada yang tidak pakai merk tetapi kualitasnya sama,itu hanya tergantung kepada sipembeliBahwa pabrik dimana saksi bekerja tidak ada membedakan mutu dansemua barang yang dikeluarkan bermutu
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 12-03-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Pemerintah Provinsi Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Provinsi Riau
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq.Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cq. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Plus Provinsi Riau
142 — 70
  • apabila PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi menilai demikian maka seharusnya maribersamasama mencarikan solusinya, apakah dengan mengganti kepalasekolah atau staf pengajar yang dianggap sudah tidak berkompeten ataumanagement sekolah diperbaiki, sebab melihat tujuan Yayasanberdasarkan surat gugatan adalah sama dengan Pemerintah khususnyaPemerintah Provinsi Riau yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melaluipenyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas Sumber dayamanusia melalui sekolah yang bermutu
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 07-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 29-06-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 48/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. Perkebunan Nusantara I Diwakili Oleh : Binsar Simbolon, sh
Terbanding/Penggugat I : PT GALATTA LESTARINDO
Terbanding/Penggugat II : PT SARANA ADYABOGA AGUNG
Terbanding/Penggugat III : CV ANUGERAH JAYA
Terbanding/Penggugat IV : CV BERSAMA JAYA
Terbanding/Penggugat V : CV PRIMA INDAH LESTARI
Terbanding/Penggugat VI : CV NUSA ABADI JAYA
Terbanding/Penggugat VII : CV DWI PUTRA MANDIRI
Terbanding/Penggugat VIII : CV TUNAS PELITA JAYA
Terbanding/Penggugat IX : CV GRAHA PRIMA LESTARI
139 — 88
  • Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagipemenuhan hayjat hidup orang banyak;d. Menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapatdilaksanakan oleh sektor swasta atau korporasi;e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepadapengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.Halaman 107 dari 128.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-05-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 6 Agustus 2015 — MARTINI NAZIF, Lawan 1. RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI), 2. SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE, 3. dr. TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, SpOG, (Spesialis Obstetri dan Ginekologi) , berpraktik di RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI) 4. dr. KEUMALA PRINGGARDINI, SpA (Spesialis Anak) berpraktik di RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI) 5. PT. RASHAL SIAR CAKRA MEDIKA, 6. PT. SAMMARIE PURNAFIAT
811 — 1066
  • TERGUGAT telah bersalah karena lalai mengawasi seluruhperbuatan dan tindakan dokterdokter yang berpraktik di RS ASRI(TERGUGAT 1), yaitu TERGUGAT Ill dan TERGUGAT VN,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata.Bahwa TERGUGAT Il telah terbukti melakukan Perbuatan MelawanHukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) UndangUndangNo. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di mana sebagai penyelenggarakesehatan TERGUGAT wajib melaksanakan secara bertanggung jawab,aman dan bermutu, namun ternyata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 25-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1591 K/PID.SUS/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI
128 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menpan tentang standar audit, sehingga hasilaudit BPKP tidak bermutu, tidak valid, melanggar hukum dan cacat hukum,karena berdasarkan ketentuan tersebut bahwa standar audit merupakankriteria atau ukuran mutu yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasanintern pemerintah dalam melakukan audit.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
550 — 618
  • Memberikan sumbanganbagi perkembanganperekonomian nasional pada umumnya dan penerimaanpada Negara pada khususnya;Mengejar keuntungan;Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedianbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadaibagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;4. menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belumdapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepadapengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, danmasyarakat;Bahwa sesuai
    Memberikan sumbangan bagi perkembanganperekonomian nasional pada umumnya dan penerimaanpada Negara pada khususnya;Mengejar keuntungan;Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedianbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadaibagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;4. Menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belumdapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;5.