Ditemukan 1273 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penyalahgunaan kekuasaan
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
113 — 18
113 — 18
untuk mencapai tujuandimaksud dan tujuantujuan ketentuan UndangUndang (Prajudi Atmosudirjo.1986, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 25).Adapun UndangUndang yang dimaksud meliputi UndangUndang yangberkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan APBD;Bahwa tindakan pembentukan APBD dengan tujuan atau sikap batin yangternyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang terkait,menunjukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengertian sempit(formil) dan adanya perbuatan penyalahgunaan
kekuasaan (determeneunt depouvoir) yang mana merupakan salah satu unsur objektif dan subjektif tindakpidana korupsi ex.
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg Hamid
106 — 24
106 — 24
Oleh karenanyajika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perludibuktikan.Menimbang, bahwa Dawam Prinst dalam bukunya, Pemberantasan Tindakpidana Korupsi (2002 : 34) mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau haksehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan ataupenyalahgunaan hak.
Putus : 04-12-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk Tanggal 4 Desember 2014 — W. SUWITO, SH, MH
118 — 23
118 — 23
tipu muslihat;e Bahwa Sehubungan dengan permasalahan ini, saksi pernah hadir gelarperkara di Mabes Polri pada tanggal 6 Nopember 2013;e Bahwa Dalam gelar perkara tersebut, saksi memberikan pendapat,bahwa tidak ditemukan adanya pidana, karena ini hubungan bisnis,dan kalau memang bisa dibuktikan terjadi tindak pidana cari unsuryang paling tepat untuk tersangka;e Bahwa Dalam delik jabatan, perbuatan melanggar dalam jabatan tidakdapat dipidana, kecuali ada unsur kejahatan didalamnya, misalnyaadanya penyalahgunaan
kekuasaan, adanya pembiaran, karena dalamTikipor pembiaran termasuk perbuatan pidana;e Bahwa Dalam gelar perkara tersebut, saski hanya dimintai pendapat,kalau pendapat saksi tidak dipakai itu hak mereka;e Bahwa Setiap perbuatan hukum yang terjadi disuatu instansi tidaksemuanya diketahui oleh Kepala Dinas, karena ada origatur, tetapitanggungjawab administrasi tetap dengan Kadis, dan mengenai buktisurat yang berupa fotokopi, itu bisa digunakan sebagai petunjuk, danitu harus dibuktikan, kalau sudah
Register : 25-01-2018 — Putus : 06-07-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 10-K/PMT-II/AD/I/2018 Tanggal 6 Juli 2018 — I Wayan Aditya, S.IP., Kolonel Czi
397 — 982
397 — 982
,sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana: Penyalahgunaan kekuasaan,sebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana yang tercantum dalam Pasal 126 KUHPM.Sistem pembuktian yang dianut peradilanpidana Indonesia adalah sistem pembuktiannegative wettelijke stelsel, yang artinya bahvakesalahan Terdakwa harus didukung oleh dua alatbukti yang sah yang menimbulkan keyakinanbahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidanasebagaimana diatur dalam pasal 171
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
137 — 23
137 — 23
untuk mencapai tujuandimaksud dan tujuantujuan ketentuan UndangUndang (Prajudi Atmosudirjo.1986, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 25).Adapun UndangUndang yang dimaksud meliputi UndangUndang yangberkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan APBD;Bahwa tindakan pembentukan APBD dengan tujuan atau sikap batin yangternyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang terkait,menunjukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengertian sempit(formil) dan adanya perbuatan penyalahgunaan
kekuasaan (determeneunt depouvoir) yang mana merupakan salah satu unsur objektif dan subjektif tindakpidana korupsi ex.
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
290 — 176
290 — 176
UndangUndang (Prajudi Atmosudirjo.1986, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 25).Adapun UndangUndang yang dimaksud meliputi UndangUndang yangberkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan APBD;Halaman 116 dari 171 Putusan Nomor: 66/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg Bahwa tindakan pembentukan APBD dengan tujuan atau sikap batin yangternyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang terkait,menunjukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengertian sempit(formil) dan adanya perbuatan penyalahgunaan
kekuasaan (determeneunt depouvoir) yang mana merupakan salah satu unsur objektif dan subjektif tindakpidana korupsi ex.
Putus : 25-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto Tanggal 25 Agustus 2015 — - TOTOK BACHTIAR, S.E.
103 — 36
103 — 36
kelalaian dari pihakPengguna Anggaran (PA) dan PPTK serta bendahara pada Kantor PengelolaData Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo lalu aktif untukmelakukan pekerjaan jasa internet di Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo walaupun tanpa kontrak dan tanpa kuasadari PT.Informasi Tehnologi Multimedia;Menimbang, bahwa apakah Terdakwa menerima biaya jasa internet pada KantorPengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo sebagaiakibat dari penyalahgunaan
kekuasaan dan kesempatan ada padanya karenajabatan atau kedudukan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari fakta hukum Terdakwa secara pribadi masih aktifuntuk melakukan pekerjaan jasa internet di Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo walaupun tanpa kontrak yang sah, danmelanjutkan pekerjaan pada tahun sebelumnya yang dikerjakan olehPT.lInformasi Tehnologi Multimedia yang berkedudukan di Manado, dihubungkandengan kenyataan Terdakwa pada tahun 2010
Putus : 06-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tpg Tanggal 6 Januari 2015 — Drs. H. DEDDY CHANDRA, MM (Terdakwa) - MARUHUM ,SH (JPU)
78 — 100
78 — 100
cara menyalahkan gunakan kewenangan sarana atauyang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dipegangnyatersebut, Tegasnya, perbuatan Tersangka dalam kegiatan pengadaan tanahtersebut diatas tidaklah merupakan perbuatan pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tipikor.e Apa yang dilakukan Tersangka tersebut berkaitan erat dengantindakan dalam bidang hukum administratif, Muladi memberikanparameter untuk mengkategorikan suatu perbuatan yang melawanhukum materiil atau penyalahgunaan
kekuasaan itu termasuk dalamperanan hukum pidana ataukah termasuk dalam ranah hukumadministratif. namun demikian, Muladi, juga memberikan kriteriakriteria agar tidak terjebak pada parameter yang masuk yurisdiksihukum administrasi (maladministration), atau hukum perdata(onrechtmatigedaad), maka perbuatanperbuatan diskresionertersebut harus pula mengandung elemenelemen yang bernuansa :Hal 227 dari 239 Pts.
Putus : 19-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO
73 — 34
73 — 34
;Ke2 mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu ,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat , dengankekerasan , ancaman atau penyesatan , atau dengan memberikesempatan , sarana atau keterangan , sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan ;Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatanmenggerakkan orang lain oleh pelaku di isyaratkan telahdipergunakan upayaupaya berupa pemberian jan,penyalahgunaan kekuasaan , ancaman kekerasan atau denganmenggunakan kekerasan
Putus : 19-06-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO.
60 — 37
60 — 37
;Ke2 mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu ,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat , dengankekerasan , ancaman atau penyesatan , atau dengan memberikesempatan , sarana atau keterangan , sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan ;Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatanmenggerakkan orang lain oleh pelaku di isyaratkan telahdipergunakan upayaupaya berupa pemberian janji ,penyalahgunaan kekuasaan , ancaman kekerasan atau denganmenggunakan kekerasan
Putus : 03-12-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 3 Desember 2014 — SUHARTATIK Binti SAMADI DAN KAWAN
95 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abbas Afandi (Kepala Urusan Umum Desa Turus) bersamasama denganSubandi, S.E bin Darmo Paniran (Kepala Desa Turus) tersebut di atasmerupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan atas jabatanmereka semua, selain itu juga bertentangan dengan :1. Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 2001 tentang Pedoman UmumPengaturan mengenai Desa Pasal 25 :Ayat (1).
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
522 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
522 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
Go Publik, baik penilaian atas nilai assets suatu PT.Go Publik agar nilai efek tersebut tidak membebani minoritasmaupun mengontrol pemegang saham mayoritas daritindakan sewenangwenang penyalahgunaan kekuasaan baikpada saat mengagunkan harta kekayaan perusahaanmaupun penentuan suatu nilai dan penggunaan pinjaman;Bahwa untuk menghindari UndangUndang Pasar Modal,maka dibuat rekayasa seolaholah Tergugat XIIl danTergugat XIX sebagai penjamin (Guarantor) dalam PerjanjianIndenture dan Sertifikat Global
Register : 11-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 1/PID.TPK/2018/PT PLK Tanggal 26 Juni 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : ABDUL RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
131 — 53
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
131 — 53
dilakukan secara melawan hukum atau menyalahgunaankekuasaan, sehingga bersifat alternatif;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 huruf e maupun dalampenjelesannya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak adaditemukan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian perbuatan melawanhukum atau penyalahgunaan
kekuasaan, sehingga pengertian melawan hukumyang dimaksudkan dalam penjelesan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi,Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat 1 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor
Register : 13-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RADEN DIMAS HIDAYATULLAH sh
Terdakwa:
ANGGI FIRGINITA ARISANTA Amd. Als ANGGI Binti AMRIL DARMAWAN Alm
120 — 46
RADEN DIMAS HIDAYATULLAH sh
Terdakwa:
ANGGI FIRGINITA ARISANTA Amd. Als ANGGI Binti AMRIL DARMAWAN Alm
120 — 46
Unsur Menyalahgunakan KekuasaanBahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yangmelekat pada jabatan dan kedudukannya;Bahwaperbuatan menyalahgunakan kekuasaan harus dihubungkandengan perbuatan memaksa, karena timbulnya perbuatan memaksa disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh orang lain yang berstatuspegawai negeri atau penyelenggara negara;Bahwamemaksa diartikan sebagai perbuatan dengan menekankehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yangditekan tersebut.
Register : 27-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg. Tanggal 19 Juni 2017 — HERMAN, S.Pd. MM Bin (Alm.) IMAN
61 — 20
61 — 20
TPK/2017/PN.Bdgsehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan ataupenyalahgunaan hak.
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
ROFEN ANDIANSYAH. R, SE Als ROFEN Bin ROZALI
82 — 34
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
ROFEN ANDIANSYAH. R, SE Als ROFEN Bin ROZALI
82 — 34
Unsur Menyalahgunakan KekuasaanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya;Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kekuasaanharus dihubungkan dengan perbuatan memaksa, karena timbulnya perbuatan memaksa disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan olehHalaman 277 dari 322 Putusan Nomor : 73/Pid.SusTPK/2018/PN Bglorang lain yang berstatus pegawai negeri atau penyelenggara negara.Menimbang, bahwa memaksa diartikan sebagai perbuatandengan
Register : 27-02-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 02-11-2012
Putusan PN AMBON Nomor 08/Pid.SUS/2012/PN.AB Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs, ENOS YANSEN AKASIAN;
154 — 50
154 — 50
Telah mendengar pembacaan pleidooi Terdakwa yang padapokoknya menyatakan bahwa unsur penyalahgunaan kekuasaan,unsur memaksa seseorang untuk memberi sesuatu , serta unsurpembayaran dengan pemotongan tidak terbukti ; Telah mendengar pembacaan pledoi Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakimmemutuskan :Primair :1. Membebaskan terdakwa Enos Yansen Akasian dari keseluruhandakwaan tersebut ;2.
Register : 17-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
179 — 53
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
179 — 53
Dengan demikian korupsi dapat diartikansebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi.Kekuasan publik disini diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan olehpublik dan publik bisa berarti masyarakat ataupun organisasiorganisasiyang ada di dalam masyarakat.Tindak pidana korupsi seringkali dipandang sebagai tindak pidana yangmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009 Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
343 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
343 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
Go Publik , baik penilaian atas nilai assets suatu PT.Go Publik agar nilai efek tersebut tidak membebani minoritasmaupun mengontrol pemegang saham mayoritas dari tindakansewenangwenang penyalahgunaan kekuasaan baik pada saatmengagunkan harta kekayaan perusahaan maupun penentuansuatu nilai dan penggunaan pinjaman.Bahwa untuk menghindari UndangUndang Pasar Modal, makadibuat rekayasa seolaholah Tergugat 13 dan Tergugat 19sebagai penjamin (guarantor) dalam perjanjian Indenture danSertifikat Global Notes
Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Sby Tanggal 5 September 2016 — Drs. H. MASYKURI, S.Ag ;
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK - SURABAYA
65 — 16
65 — 16
menyalahgunakanwewenang diartikan sebagai : Memiliki Kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada kewenanganyang ada; Tidak memiliki kKewenangan, tetapi melakukan tindakantindakan seolaholah memilikikewenangan; Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untukmencapai tujuan tertentu;Menimbang, bahwa Dawam Prinst dalam bukunya, Pemberantasan TindakPidana Korupsi (2002 :34) mengartikan kewenagan sebagai kekuasaan atau haksehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan
kekuasaan ataupenyalahgunakan hak.