Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 108/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL. Diwakili Oleh : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL.
Terbanding/Tergugat : PT. Sebakis Inti Lestari .SIL.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
86 — 150
  • Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal12 Desember 2006 maka pada tanggal 14 Desember 2006 diadakan rapatantara TERGUGAT , TURUT TERGUGAT I, dan perusahaan perusahaan lain yang arealnya tumpang tindin dengan areal HPHTIPENGGUGAT. Sesuai dengan Surat TURUT TERGUGAT No::Halaman 36 dari151 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT.SMR.15.16.500/337/EkProda/XII/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih ArealPerkebunan Dengan HPHTI PT.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 95/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat:
1.Soendaroe Rachmad
2.Ridho Anomijati A
3.Roswani Ibnu A Djamil
4.Jetty Sri Wijati
5.Eddie Gunadirdja
6.Mastura Gunadirdja
7.Veranita Dwiputri
8.Adji Sunu
9.Siti Julia
10.Mirasanti Martopranoto
11.RNGT Soenarti
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO
2.Drs. MUCHDAN BAKRIE
368 — 356
  • .;19) Bahwa tanah yang dimohon tidak tumpang tindin dengansertipikat lain, baik perorangan, Badan Hukum maupunInstansi Pemerintah dan tidak ada sita jaminan atauPenetapan Penangguhan dari Pengadilan;20) Bahwa tanah yang dimohon belum pernah terbit hak diatasnyadan telah dikuasai pemohon sebagaimana sesuai ketentuanPasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan yang
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 02/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 10 Juni 2015 — DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN.
176 — 124
  • Jumlah wargasaksi selaku Ketua RT 42 jumlah warga yang terkena pembebasan lahansekitar 73 warga, dari jumlah tsb yang pembebasannya bermasalah adabeberapa orang warga yaitu atas nama EDI SUCIPTO (tumpangtindih dengantanah siapa saksi tidak tahu) ,RIONO (tumpang tindin dengan tanah siapasaksi tidak tahu), MARGONO (tumpang tindih dengan tanah siapa saksi tidaktahu), HADI SUPRIADI, ANDI ROHENDI (tumpang tindih dengan tanah siapasaksi tidak tahu)., selain itu warga kami sampai saat ini terkesan tidak
    Kav.257.A Tumpang tindih dengankav.217 atas nama Sudiarno/Girsang dan kav.105 tumpang tindihdengan Abonar Sirus Girsang seluas + 1.796 M2 + Bangunan,tanamtumbuh.c) Tanah atas nama Darman Embang SKT : 176/AGR/KGP/XII/1976Kav. 257.a tumpang tindin dengan Kav. 216 atas nama PitasminSidauruk seluas lebih kurang 605 M2 (Bangunan + Tanah Tumbuh)d) Tanah atas nama HUSNI Kv. 489.a dan Mukri Kav. 489.b tumpangtindih dengan Kav. 1104 atas nama Sabar Siagian seluas 1.124,31.Putusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 359/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 3 September 2018 — Pembanding/Penggugat : DJAELANI, CS
Terbanding/Tergugat : ROSYID ACHMAD BIN SARMADA
80 — 66
  • DKI.16.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan MANo.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan MA No.1159K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, gugatan yang tidakmenyebutkan batasbatas objek sengketa dinyatakan obscuur libeldan gugatan tidak daat diterima.Bahwa Obyek sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGATtumpang tindin sehingga menyulitkan pemeriksaan perkara a quosebagaimana tercantum dalam Posita dan Petitum dalam Gugatan PARAPENGGUGAT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 489/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 5 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Herijan Julianto
Terbanding/Tergugat I : Jaka Malik Ibrohim
Terbanding/Tergugat II : Asep Supriatna
Terbanding/Tergugat III : Endut Rahma
Terbanding/Tergugat IV : Enjang Nandang
Terbanding/Tergugat V : Endang Salim
Terbanding/Tergugat VI : Asep Mulyadi
Terbanding/Tergugat VII : Enca
Terbanding/Tergugat VIII : Sugiono
Terbanding/Tergugat IX : Endi
Terbanding/Tergugat X : Nurhayati
Terbanding/Tergugat XI : Sunarwan
Terbanding/Tergugat XII : Supriyanto
Terbanding/Tergugat XIII : Rudy Siswanto
Terbanding/Tergugat XIV : Muhamad Ansori
Terbanding/Tergugat XV : Merry
Terbanding/Tergugat XVI : Hendro
Terbanding/Tergugat XVII : Rohendi
Terbanding/Tergugat XVIII : Parijan
Terbanding/Tergugat XIX : Oman Suganda
Terbanding/Tergugat XX : Diana
Terbanding/Tergugat XXI : Dedi Suryadi
Terbanding/Tergugat XXII : Rasmadi
Terbanding/Tergugat XXIII : Sutarmo
Terbanding/Tergugat XXIV : Sutrisno
Terbanding/Tergugat XXV : Yuyu Wahyudin
81 — 60
  • Bahwa Gugatan Derden Verzet sebagaimana dalam perkara No.229/Pdt.Plw/2018/PN.BDG yang diajuakn dipengadilan Negeri Bandung,akan menimbulkan tumpang tindin dan kekacauan peradilan di Indonesia,hal ini dikarenakan akan terjadi ketidak jelasan terhadap kepastian hukum,dimana Pengadilan Negeri yang bukan merupakan pengadilan yangmemutus perkara sebelumnya tibatiba membatalkan putusan tersebut,padahal antara pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan IndustrialMerupakan suatu pengadilan yang sejajar ;10
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-08-2021 — Putus : 24-09-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 133/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 24 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : Usman Jaya
Pembanding/Penggugat II : Fandy Wijaya Oeij
Pembanding/Penggugat III : Irwan WIjaya
Terbanding/Tergugat I : Hendro Sujarwo
Terbanding/Tergugat II : Fusanto Wijaya
Terbanding/Turut Tergugat I : CV. ALASKA PRIMA COAL
Terbanding/Turut Tergugat II : H. IRIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat III : ABD. JAFAR
Terbanding/Turut Tergugat IV : H. SYAILI AKBAR
113 — 48
  • Saat ini, tanah tersebut tercatatpada bukti SPMHAT legalisasi No. 07/Pem/SS/III/2005 atas nama IrwanWijaya;Bahwa benar, dalil Para Pelawan pada angka 21 gugatan perlawanan.Turut Terlawan Il memang pernah menjual tanah kepada TerlawanTersita, Sesual dokumen SPMHAT legalisasi No. 08/Pem/SS/III/2005atas nama Fusanto Wijaya;Halaman 40 dari 140 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR10.11.Perlu Turut Terlawan II tegaskan, bahwa tanah Terlawan Tersita tersebut,tidaklah tumpang tindin dengan tanah Terlawan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 5 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
317 — 326
  • Brian dan Saksi yang bunyinya bunyinya IUP tanggalbunyinya IUP tanggal 5 Februari 2015;Bahwa Saksi mengetahui sejak 2014 kerja di Real Kaltim tidak ada kegiatanpertambangan di area perkebunan;Bahwa Saksi pada tahun 2017 menyampaikan ke POLDA bahwa adanyatumpang tindin dengan lahan plasma dan kami minta kompensasi denganadanya 2 sampai 3 kali pertemuan dengan PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 445/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
1.H. ZAINAL ARIFIN
2.IRWANSYAH
3.TUTI AMINAH
4.ENDEH SUKARSIH
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
2.PT. INDOFICA HOUSING
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq KEPALA BPN Cq KAKANWIL BPN JAKARTA
4.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Cq SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAKARTA UTARA
5.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq KOPERASI PEMBINA PROFESI DAN OLAHRAGA PERAIRAN DANAU SUNTER JAKARTA SUNTER
6.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
7.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
92 — 122
  • Bahwa apabila dicermati, gugatan aquo yang diajukan PARA PENGGUGAT diPengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya didasari oleh adanya peristiwatumpang tindin kepemilikan tanah antara PARA PENGGUGAT denganTERGUGAT I, dimana PARA PENGGUGAT mendasarkan kepemilikannya berupa:a. Irlander Verponding No. 25 tanggal 14 Agustus 1929;b. Irlander Verponding No. 26 tanggal 14 Agustus 1929;c. Irlander Verponding No. 27 tanggal 14 Agustus 1929;d. Irlander Verponding No. 28 tanggal 14 Agustus 1929;e.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-05-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 122/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 14 Desember 2016 — 1.PT SINARINDO INTERNUSA 2.FREDDY SIANIPAR 3.SUDIN PAULUS NAPITUPULU 4.DOAKSA MARISI SITOMPUL VS 1.SAUT PARLAUNGAN SIHOMBING 2.WAN SALMAH 3.BEYAMIN 4.Ir. PENNY BASTARI 5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
134 — 278
  • SINARINDO INTERNUSAmemang saling bertumpang tindin dengan keempat bidang tanah milikTERGUGAT I, Il, Ill dan IV.Bahwa untuk PENGGUGAT II bidang tanahnya yang bertumpang tindihdengan tanah milik TERGUGAT terletak di objek yang berbeda dengan bidangtanah PENGGUGAT , yaitu dipisah oleh jalan perjuangan.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 16-11-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Tpg
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
1.Maimunah
2.Lina
3.Sleman
Tergugat:
1.Sumini
2.Asyudi Setiawan
3.Retno Riani
4.H. Usman S.
5.Ny. Yah
6.H. Dahroen Yoesoef
7.Fenny Alfina
8.Raf Mustika
101 — 36
  • Tpgtumpang tindin hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar dankesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelishakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan aquo adalah hak dari paraPenggugat konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan apaapayang didalilkan olehnya dalam surat gugatannya, sedangkan mengenai segalasesuatu yang berkaitan dengan pembuktian mengenai kepemilikan atas tanahobjek sengketa tersebut menurut
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/Pdt.G/LH/2018/PN Bgl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
960 — 2473
  • dengan DokumenRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, fotocopydari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda P14;15.Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Bukit Sunur,fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda P15;16.Hasil Riset Yayasan Genesis yang tertuang dalam Buku OligarkiEkstraktif dan Penurunan Kualitas Hidup Rakyat, pada BAB IVJebakan Pemiskinan, Industri Batubara & Perusakan DASBengkuluHilm 4357 dan Peta Sebaran Sub Daerah Aliran Sungaiyang Tumpang tindin
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 Januari 2014 — Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO
62 — 21
  • kepemilikan sertifikatyang hasil rapat yang meminta HARIYANTO melepaskan hak atas tanahtersebut ;Bahwa pada tahun 2005 ada peningkatan Hak atas tanah atas namaHARYONO dan KARYONO yang terletak di Desa Nyatnyono ,yangternyata ada tumpang tindih atas peningkatan Hak atas tanah yangdimohonkan HARYONO dan KARYONO dengan tanah milik PU PropinsiJawa Tengah ;Bahwa Hak Pakai No.5 dasarnya Surat Keputusan Pemberian Hak dariPememerintah Propinsi Jateng,sedang C Desa dasarnya Konversi ;Bahwa sampai terjadi tumpah tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021
Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1201 — 1585 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakmempunyai landasan yuridis yang kuat karena tidak sesuai dengan Pasal18A dan Pasal 18B UUD 1945, serta karena menyangkut bidang pendidikankurang memperhatikan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 (Hakikat Pendidikandan Pendidikan Nasional), Pasal 3 (Fungsi dan Tujuan Pendidikan), danPasal 12 ayat (1) huruf a (Hak Pendidikan Agama) UndangUndang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa untuk itulan pemerintah dalam membentukperaturan perundangundangan agar tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-07-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 25 Oktober 2016 — Ir. H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI; Ir. FITRAH KAMARUDDIN, M.M.; Drs. A. GANI LASA, M.M.; Melawan MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, sebagai KETUA MERANGKAP ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI DALAM NEGERI, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI KEUANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI PERDAGANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; SEKRETARIS KABINET, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; WALIKOTA BATAM, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM;
160 — 47
  • Bahwa penurunan sebagaimana dimaksud dalam point huruf a dan bdisebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yaitu:1) Internal: a) Dualisme Pengelolaan Wilayan antara Pemerintan Kota(selanjutnya disebut Pemkot) dan BP Batam: penyediaaninfrastruktur belum memenuhi standar internasional, masalahkepastian hukum bagi investor yang masih kurang, perizinanusaha lamban, tumpang tindin pengelolaan tanah. b) Dualisme tanggung jawab vertikal BP Batam; pada praktiknyaBP Batam bertanggung jawab kepada dua institusi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-02-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.PT. CAHAYA ANDHIKA PERDANA. DiwakilIMAM INDRAYADI, S.T. i oleh
2.PT. Cahaya Andhika Perdana
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
Intervensi:
PT. Pondok Indah Land
608 — 867
  • /gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengankeadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftarantanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atastanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemeganghak atas tanah yang berbatasan.Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanahKTUN Objek Sengketa tidak menghadirkan para pemilik yaitu Penggugat sebagaipemegang hak atas tanah yang berbatasan dan tumpang tindin
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/Pdt.Bth/2020/PN Sby
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
1.NY DR SRI SUDARWATI
2.TN HERU SISWANTO
3.NY DRG TRI WARIYANTI
4.NY LILIS LISTYORINI,SKM
5.NY FEBRIANA WURJANINGRUM,SE,MT
6.NY NOVIANA,SE
Tergugat:
1.Tn Trisno Romo Santoso
2.Tn Octavianus Stevie Lianto
3.Tn Willy Hindranata
4.Notaris Sherly Dian Meirawati,SH
5.PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya
6.Tn Hendra Wijono,SH,M.Kn
7.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya
Turut Tergugat:
1.NY SISWARI
2.TN SUDARNOTO ST
3.NY SRI MULYA RINI,SE
82 — 24
  • rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir; Bahwa jika Turut Terlawan II tidak menandatangani dan memberikan kuasakepada Turut Terlawan justru akan menimbulkan akta tersebut cacathukum karena kekurangan ahli waris yang bertandatangan dalam kuasatersebut, hal ini semestinya sudah sangat dipahami oleh Para Pelawan; Bahwa Terlawan Ill melihat iktikad tidak baik dari Para Pelawan yangmenggiring opini bahwa dengan Turut Terlawan II menandatangani suratkuasa serta menandatangani sebagai pihak adalah tumpeng tindin
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 18 Januari 2019 — Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
366 — 283
  • Tritunggal Sentra Buana yang mempunyai Ijin Perkebunan(vide Obyek Sengketa) maka tidak terbukti sama sekali adanyatumpang tindin antara Kuasa Pertambngan dengan jinPerkebunn Kelapa Sawit.Bahwa perlu Tergugat Jelaskan pada Penggugat terkait Ijin Lokasisesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai KartanegaraNo. 35 tahun 2000 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Maret 2014 — PT. Indo Multi Media, DKK VS H. Hutomo Mandala Putra
388 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan fakta dimana terjadi tumpang tindin dan terdapatkemungkinan akan adanya dua buah putusan mengenai subyek hukum danpermasalahan yang sama yang mungkin menimbulkan kerugian ganda bagipara Tergugat, maka Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohonkepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menunda pemeriksaan inisampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan569, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvantkelijk verklaard
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 01-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 800/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.MILONO RAHARJO, SH
2.TRI WAHYU A. PRATEKTA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.R O S I D I
2.BAGOES KRISNA PRIBADI Alias MANDA NOVIANDI
3.G O F U R
4.DEDY ARIYANTO
5.ARIEF IRFAN
162 — 44
  • Timterdakwa Bagoes tidak terjadi tumpang tindin dengan lahan atasnama drg.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 148/PDT/2018/PTBTN
Tanggal 26 Nopember 2018 — Ny. Hj. MALA FATMA HUSIN, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal/alamat terakhir di Jl. Mars I No. 4 Villa Cinere Mas, Cinere, Kecamatan Pisangan, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H., Herlinda, S.H., Dody Novizar M, S.H., M.H., R. Hasan Fikrie A., S.H., M.H., Bakas Manyata, S.H., Jerri Simarmata, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Law Office Alamsyah Hanafiah & Partner, Jl. Letjen. R. Suprapto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat Blok C No. 7 Jakarta Pusat, Indonesia 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut PembandingI/ Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I. MELAWAN: 1. Tuan SUSANTO DARMA PUTRA, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Gempol No. 17 Bambu Apus Ceger Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., Sarma Marihotua, S.H., M.H., CLA dan Jeni Limbong Allo, S.H., Advokat & Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara BUNGARAN SITANGGANG, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Palem Lestari Blok H/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/BSA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Penggugat. 2. HAMZAH,warga Negara Indonesia,pekerjaan swasta, beralamat di Kampung Lio Jl. Nurul Ikhwan No. 18 B RT 005 RW 001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendra Puji, S.H., M.H., Nursal, S.H., Afriyati, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Komplek PerkantoranFatmawati Mas Blok 1 No. 118 Jalan RS. Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/WP-R/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II (Turut Terbanding)/Pembanding II semula sebagai Tergugat II. 3. AHLI WARIS H. ABDULLAH A. BONA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pondok Serut RT 003/003 No. 126, Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini awalnya memberi kuasa kepada Sutrisno Wijaya, beralamat di Pondok Serut RT. 003/003 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 5/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, kemudian memberi kuasa kepada Irfan Iskandar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Irfan Iskandar, SH & Rekan, beralamat di Perumahan Duta Bintaro Blok E3 No. 72 RT. 03 RW. 09, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula sebagai Tergugat III. 4. AHLI WARIS JIMAN bin GARIP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Lio RT 001/001 No. 39, Desa Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang, beralamat di Kp. Lio RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 20/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV. 5. AHLI WARIS UNDIN bin DAMIN, warga negara Indonesia, alamat terakhir di Kampung Lio RT 005/001 No. 13, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunalan, beralamat di Jl. Masjid Nurul Ikhwan RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 19/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V. 6. M. DJAMIN,warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kampung Serut RT 001/002, Desa Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI. 7. H. HAPANI/AHLI WARIS H. HAPANI, warga negara Indonesia, swasta, alamat terakhir di Jl. Falah RT 002/003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabenih, S.H., Merlina, S.H. dan Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum”LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI-SABENIH MANONG (LBH ANE-SM), berkantor di Jalan Mandor Husen RT. 008 RW. 010 No. 189, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula sebagaiTergugat VII. 8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTAMADYA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh., Saleh Yahya, S.H., M.Kn., Aris Prasetiantoro, S.H., Junus Nicholas Butar Butar, S.H. dan Amrinif, S.H., Pejabat dan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1930/600.7.36.14/XI/2016 tanggal 16 November 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Iz.Insidentil/2016/PN.TNG tanggal 25 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I. 9. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) dahulu PT. PERKEBUNAN XI, berkedudukan di Jl. Sindangsima No. 4 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naning Diah Trisnowati, S.H., Roldiman KS, S.H., Giri Sari Ratu Timur, S.H., Helen Rosdiana Siagian, S.H., Ahmad Huda Dayan Nasution, S.H., Haryatama, S.H., Teguh Megantara Saputra, S.H. dan Dadi Wardiman, S.H., karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII, berkedudukan hukum di Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK/III.2/105/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 67/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagaiTurut Tergugat II. 10. KEPALA KECAMATAN PONDOK AREN, berkedudukan di Jl. Graha No. 1 Bintaro 15228, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kunen., Pelaksana/Staf PPATS Kecamatan Pondok Aren, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/545-Pem/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 6/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagaiTurut Tergugat III. 11. KEPALA KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR, berkedudukan di Jl. Pondok Raya No. 1, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masbulloh, S.E., Perangkat Kelurahan Pondok Kacang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 4/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagaiTurut Tergugat IV.
492 — 66
  • atas nama HAMZAH (Tergugat ).Halaman 72Dari 154 Halaman Putusan Nomor 148/PDT/2018/PT BTNBahwa dari persoalan hukum atas permasalahan tersebut, Penggugatmengajukan gugatannya dalam sengketa hak keperdataan atas kepemilikandari bidang tanah, selanjutnya dari persoalan hukum ini dari bidang tanahtersebut disebut juga objek perkara.Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat , dari bidang tanahobjek perkara, telah terjadi tumpang tindin (overlapping) status hakkepemilikan atas tanahnya, yaitu