Ditemukan 2210 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-10-2019 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn
Tanggal 6 Agustus 2020 — H. CORNELIS, BBA. Melawan AMBUR B DAMAN
16782
  • memperhatikan kapanterbitnya tetapi sifatnya sudah jelas jika Bupati Katingan selaku KepalaDaerah yang mengkoordinir seluruh kinerja baik itu Camat dan KepalaDesa yang ada dibawahnya sudah jauh jauh hari mengetahui jika TanahObjek Sengketa itu tidak pernah digarap ataupun dimilik oleh TergugatKonvensi apalagi dimanfaatkan oleh Kelompok Tani tertentu ataupun yangsejenisnya sehingga untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati ituHalaman 32 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pat.G/2019/PN Ksn11hanyalah Putusan
    PTUN saja, dan itupun sudah lewat waktu, sehinggasah berlaku Surat Keputusan Bupati tersebut;.Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 10 halaman 9didalam jawabannya dan perlu diluruskan supaya semakin paham, sebabsudah dijelaskan didalam gugatan jika perbuatan Tergugat Konvensibertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu Hak SubjektifPenggugat Konvensi atas tanah objek sengketa itu yang sudah memiikiPerijinan dengan mengurus adminstrasi sampai mengeluarkan biaya tetapiTergugat Konvensidengan
Register : 08-11-2018 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 4 Nopember 2019 — .BETSY SUJANTO dan TONY HARTONO 2.CLEMENTINE SRI SWASTI 3.DEWI YUSMINA 4.Dra. LOIDE SINAGA 5.MISTIANI SOEHARTO, dkk 6.IR. LINDA MULYANI 7.M. S. SAKLARICA MULWANTO 8.NURHAYATI 9.SYIRIAWATI 10.SUSI SUSANTI 11.TRIYANTI LITANINGSIH 12.ZULAIKHA WIRTADJAJA 13.ADJI D. SOENDJOTO, dkk 14.GDE JAYA USADHA 15.HESTHITOMO, dkk 16.ISSLAMET POERNOMO 17.KUSMANHADJI 18.ABDUL LATIF FAKIH MELAWAN 1.Sdr. Drs. Muchdan Bakrie 2.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO Gubernur Jawa Barat Kementrian Pekerjaan Umum Antasar
3961004
  • atas tanah dalamobjek sengketa dan pada saat ini tanah tersebut telah menjadi hak milikTerqugat Il dan bukti kepemilikan tersebut atas dasar Surat PelepasanHak No. 5 tahun 2016 tertanqgal 18 Februari 2016 yang dibuat dihadapanHal 42 dan 102 hal Putusan Nomor12.Noitaris Surya Sudrajad, S.H dan juga Sertifikat Hak Guna Bangunan atasnama Terqugat Il.Bahwa didalam gugatan Aquo pada halaman 24 dan 25 pada Point 28 dan 29yang menyatakan gugatan PTUN yang dilakukan tanpa melibatkan ParaPenggugat dan juga Putusan
    PTUN hanya berkaitan dengan produkadministrasi semata adalah hal yang keliru.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang No. 5 tahun1986 Jo UndangUndang No. 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata UsahaNegara yang menyatakan :Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingandalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baikatas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atasprakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, danbertindak
Register : 05-08-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 01-08-2021
Putusan PN SELONG Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
1.Amrun bin Amaq Amrun
2.Hadrun bin Amaq Amrun
3.Inaq Umar binti Amaq Amrun
4.Lalu Ridwan bin Mamiq Ridwan
Tergugat:
1.Lalu Sapri
2.Amaq Sahtum
3.Inaq Rahmin
4.Inaq Sayuti
5.Wahid alias Amaq Gata
6.Mahdi
7.Muhidin alias Cibok
8.H. Hajir Hasan
9.Amaq Jumaiyah
10.Bapak Dani
11.H. Abdul Rasyid
12.Moh. Saleh
13.H. Muhammad Amin
14.Mulyono
Intervensi:
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
8152
  • sengketa yangdibeli dari Amag Nuriah dan didapat dari Amaq Sahtum;Bahwa sekarang keturuan Inaq Inaq Rumisah masih ada menguasai tanahsengketa;Bahwa dulu Saksi bersama dengan anak dari Inaq Rumisah pernahmengurus permohonan ke BPN untuk mengukur luas keseluruhan tanahsengketa sebagaimana bukti TI,II, II dan IV9);Bahwa dari pengukuran tersebut BPN mengeluarkan Surat KeteranganTanah sesuai bukti TI, 1,1 dan IV12) dengan luas 6470 (enam ribu empatratus tujuh puluh) meter persegi;Bahwa Saksi pernah membaca Putusan
    PTUN Mataram pada halaman 52karena Saksi sebagai Penggugat di PTUN Mataram dan hasilnya tidakmenghalangi kuturunan Inaq Rumisah beraktipitas di tanah sengketa.Bahwa di atas tanah sengketa ada ruko yang belum jadi milik Saksi;Bahwa di atas tanah sengketa ada musolla;Bahwa sebelu membeli Saksi tahu asal tanah tersebut dari Inaq Rumisahkarena Saksi melihat pipilnya atas nama Inaq Rumisah;Bahwa perkara di PTUN Mataram adalah menggugat Pemda LombokTimur;Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020
Register : 17-11-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 143/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 19 April 2018 — Penggugat:
1.Ir Annin Hudaya MT
2.Linda Purnomo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Persero
228149
  • Putusan PTUN Bandung Nomor : 130/G/2008/PTUN BDG, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI: Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;Dalam Pokok Perkara : Halaman 41 dari 119 Putusan Perkara Nomor :143/G/2017/PTUN.BDG1. Mengabulkan gugatan Penggugatan sebagian ;2. Menyatakan batal :a.
Register : 16-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 100/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 2 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Mr. OH YONG KEUN
Pembanding/Tergugat II : Mr. YOO BYONG SUNG
Pembanding/Tergugat III : H.M., SUTAMSIS, S.H., M.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat I : KIM CHANG SHIK
Terbanding/Penggugat II : SURYA SAEFUDDIN
15975
  • dijadikan dasar hukum oleh ParaPembanding adalah Akta yang sah dan tidak meragukan dan semuasesuai dengan UU Perseroan sedangkan Akta yang dijadikan dasarhukum oleh Terbanding adalah akta yang proses pembuatannya sesatdan dibuat secara melawan hukum, mulai adanya Kuasa Palsu kemudianDi Subtitusikan kepada pihak lain kemudian dijadikan dasar untukseakanakan dilakukan jual beli sampai dengan tahap ditolaknya segalapendaftaran disisminbakum Dirjen AHU KemenkumHAm RI atas Aktaakta aquo (vide Bukti Surat Putusan
    PTUN DKI Jakarta;.
Putus : 06-05-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Olm
Tanggal 6 Mei 2019 — Betji Manoe, Dk lawan Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, dkk
17984
  • adadalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban)No. 3 Tahun 2011;Ketentuan dalam Pasal 64 ayat (8) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 Tentang PengelolaanPengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan berarti pulabahwa pembataslan hak berdasarkan putusan pengadilan umumbaik perdata maupun pidana yang tidak dikategorikan sebagaipembataslan hak karena cacat admnistrasi dan hanya PutusanPeradilan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai cacathukum karena hanya Putusan
    PTUN yang secara tegasmemerintahkan pembataslan sertifikat hak;Pengkategorian Pembataslan sertifikat hak atas tanah yangdilaksanakan berdasarkan putusan peradilan umum baik perdatamaupun pidana sebagai cacat admisirasi dalam PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 menurutTergugat Ill merupakan pengkategorian yang tidak tepat karenaPutusan Perdata ataupun pidana pada dasarnya tidakmenyangkut administrasi dalam penerbitan hak tetapimenyangkut keabsahan pemilikan seseorang terhadap
Register : 11-01-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 12 Juni 2012 — 1.Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011
10055
  • sesuai asll) ;16.Bukti T16 : Putusan Mahkamah Agung No.15P/HUM/2011 (foto copy dari foto copy) ;17.Bukti T17 : Keputusan Kepala Badan Pembinaan KonstruksiKementerian Pekerjaan Umum Nomor : 10/KPTS/M/2011, tentangProsedur Operasional Standar Seleksi Asosiasi Perusahaan JasaKonstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi Dan / AtauHalaman 135 dari 186 halaman, Putusan Nomor : 05/G/2012/PTUNJKT.Pakar Dan Pemerintah Untuk Menjadi Kelompok Unsur (foto copysesuai asli) ; 18.Bukti T18 : Putusan
    PTUN Jakarta No.196/G/2011/PTUNJKT.
Putus : 10-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — HAMZAH VS HARJANTO JASIN DKK;
37093231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sehubungan dengan Putusan PTUN Serang Nomor19/G/2013/PTUNSRG, maka seluruh pihak yang perkara, yakni KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten selakuTergugat dan Tergugat Il Intervensi dalam perkara TUN in casuPenggugat Konpensi dalam perkara ini serta Para Penggugat dalamperkara TUN in casu Tergugat Konpensi s/d Tergugat III Konpensidalam perkara ini maupun Para Penggugat II Intervensi dalam perkaraTUN in casu Tergugat IV Konpensi s/d Tergugat XI Konpensi dalamperkara
Register : 27-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 26/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : VERONIKA SYUKUR. Diwakili Oleh : Dr. Hendrik Jehaman, S.H.,M.H
4461589
  • XIIl tanggal 30 Desember2019;Register I, Register Sub Bagian Umum Tata Usaha, 15 Mabar;Surat Law Office Muhammad Achyar and Acociates, Nomor 01/MAAPermh/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 beserta lampiran;Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/385/53.15/III/2019 Tanggal 12 Maret2019;Surat dari Kuasa Pemohon Makarius Paskalis Baut, S.H. tanggal 28 Februari2019;Jawaban Termohon dalam Perkara TUN Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.KPGantara Amran Aliman selaku Pemohon melawan Kepala BPN ManggaraiBarat selaku Termohon;Putusan
    PTUN KPG Nomor: 1/P/FP/2019/PTUNKPG;Surat Kakanwil BPN Prov.
    dua) lembar fotocopy surat yang di tujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan telah di tanda tangani olehAmran Aliman pada tanggal 13 Desember 2018;1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahnuan, Nomor: 99/253.15/I/2018tanggal 20 Januari 2018;1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perdamaian tanggal 26 Juni 2018;2 (dua) lembar fotocopy surat Perihal mohon Tindakan kongkrit dari BapakMenteri ATR/ Kepala BPN atas Tindakan kepala kantor pertanahan manggaraibarat yang tidak mematuhi putusan
    PTUN serta PP 24 / 1997 tanggal 15Januari 2019;Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2021/PT KPG. halaman 168 dari 212 halaman13371338.1339.1340.1341.1342.1343.1344.1345.1346.1347.1348.1349.1350.1351.1352.1353.1354.1 (satu) lembar fotocopy surat Undangan pemeriksaan lapangan danpengukuran batas bidang tanah, Nomor: 616/553.15/VII/2018 Tanggal 27 Juli2018;1 (satu) lembar fotocopy surat Undangan pemeriksaan lapangan danpengukuran batas bidang tanah, tanggal 19 oktober 2017;1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan
Register : 30-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU., II. BAHRUM DALIMUNTHE, DKK., III. Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, DKK VS PT. SERBA HUTA JAYA DAN AIDA FITRIYANI DALIMUNTHE;
117111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanggal 04 Maret2015 dan Putusan PTUN Medan Nomor 26/G/2014/PTUNMDN tanggal 13Nopember 2014, kurang dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd),maka Putusan PT.TUN Medan tersebut harus dibatalkan, sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tertanggal 18101972:Oleh karena itu sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 29/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 04 Maret 2015dibatalkan:TERHADAP PUTUSAN PTUN MEDAN NOMOR 26/G/2015/PTUNMDN1.
Register : 16-04-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Agustus 2015 — Pidana Korupsi - ANI SAADAH, SH
379354
  • berdasarkanakta jual beli dari orang tuanya bernama Atang Sobandisesuai dengan putusan Pengadilan, namun saat itu belumbisa diproses karena diatas tanah tersebut telah adaSertifikat Hak Milik no 1107 atas nama Lim Tjing Hu ;bahwa pada tahun 2009 Terdakwa datang kembali keKantor Badan Pertanahan Nasional memperlihatkanSertifikat Hak Milik Induk no. 443 atas nama Edwin Basuki,Sertifikat Hak Milik no. 1107 atas nama Lim Tjing Hu, SuratKuasa, Surat permohonan pencabutan mematikanSertifikat Hak Milik no. 1107, Putusan
    PTUN dan PutusanPengadilan Negeri Bandung, surat keterangan ahli warisAtang Sobandi dll kemudian saksi sarankan untukdimasukan ke dalam loket ;bahwa saksi mengetahui berkas tersebut adalah berkasuntuk permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik no.1107 yang diajukan oleh Terdakwa dengan melampirkanSurat Kuasa dan surat pelepasan tanah kepada negaradari Lim Tjing Hu, foto copy KTP atas nama Terdakwa danLim Tjing Hu, foto kopy Sertifikat Hak Milik no. 1107 dll ;bahwa saksi sempat membaca surat kuasa
Register : 30-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 357/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 30 September 2019 — Pembanding/Penggugat XIX : AYE SUNARYA Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXXIV : SANSAN SAEPULOH Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat II : E KUSWARA Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XVII : OOM Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXXII : RUKAESIH Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XV : JAJANG PERMANA Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXX : ENCENG RAHMAT Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XIII : SUPARMAN Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXVIII : UNUS Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XLIII : ENUNG DEDEH RUSMANAH Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XI : YUSUP Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXVI : AJAT HERMAWAN Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pemb
8776
  • PTUN memutuskan putusan 30 hari kerja sejak diterimanyagugatan Pihak keberatan mangajukan kasasi kepada MA atasputusan PTUN sejak 14 hari kerja dikeluarkan putusan PTUN; 2. MA mengeluarkan putusan 30 hari sejak permohonan kasasiditerima;3.
Register : 20-06-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Pgp
Tanggal 4 Juli 2017 — 1. DJOHAN RIDUAN HASAN, Penggugat I 2. Dra. Hj. FIDAH HASAN, Penggugat II melawan 1. PT. KRAMA YUDHA SAPTA, TERGUGAT 2. Pemerintahan RI Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung Cq. Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, TURUT TERGUGAT
17959
  • Krama Yudha Sapta dengan BPN, terkait penetapan tanahterlantar olen BPN;Bahwa hasil putusan PTUN terhadap gugatan PT.
Register : 15-01-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 36/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : HENDRI
Terbanding/Tergugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
6338
  • KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 belum pernahHalaman 117 dari 132 Putusan Nomor 36/Pdt/2020/PT MDNdibatalkan atau dicabut oleh Putusan PTUN yang telah berkekuatanHukum Tetap.Untuk itu perlu ditampilkan Surat Pemberitahuan Putusan Banding No.137/B/2017/PT.TUN.JKT :Pada hari jumat, tanggal 20 Oktober 2017, saya Panitera PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dan berdasarkan perintah Ketua Pengadilantata Usaha Negara Jakarta tersebut.TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :Nama Jabatan : PERUSAHAAN
Register : 03-08-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1178/Pid.B/2020/PN Mks
Tanggal 30 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
PANCA TRISNA T.
556134
  • Jadi putusan MARI tersebut tidak boleh langsungdicatat dalam Buku Tanah atau daftar lainnya yang ada di KantorPertanahan;Bahwa ahli membenarkan, Putusan PTUN Nomor:04/G.TUN/96/P.TUN.U.Pdg tanggal 4 Juli 1996 telah mengabulkangugatan Penggugat terhadap BPN sebagai Tergugat yang dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi TUN Ujung= Pandang Nomor:37/Bdg.TUN/1996/PT.TUN.
Register : 27-02-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 108/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 29 April 2020 — Pembanding/Penggugat : Iskandar Kenanga
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum Perikanan Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Cabang Belawan
6647
  • KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 harus dinyatakanterlebih dahulu dicabut melalui Surat Keputusan Direksi Perum PerikananIndonesia pula atau dinyatakan batal dan tidak berkekuatan Hukumberdasarkan Putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan HukumTetap, dan Surat Keputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia No.KEP063/PERINDO/DIR.A/SIII/2016 tanggal 22 Maret 2016 belum pernahdibatalkan atau dicabut oleh Putusan PTUN yang telah berkekuatanHukum Tetap.Untuk itu perlu ditampilkan Surat
Putus : 12-01-2011 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/PDT.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Januari 2011 — PT. MULYAKARYA JAYACO >< MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Cs
10257
  • Putusan PTUN No.120/G/1993/HPH/PTUNJKT tanggal 12September 1994;3. Putusan PT. TUN No.174/B/1994/PT.TUNJKT tanggal 13 Pebruari1995;4. Surat PTUN No.W7.PTUNJKT. Prk.120.35196, tanggal 8 Agustus1996;5. Putusan MARI No.131 KfTUN/1995 tanggal 17 Mei 1999;B. Putusan Perdata atas Perkara No.579/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst1. Putusan Pengadilan Negeri Jkt.Pst No.579/Pdt.G/1999 tanggal 29Pebruari 2000;2. Putusan PT. DKI Jkt No.379/Pdt/2000 tanggal 24 Agustus 20003. Putusan MA.R.
Register : 01-08-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 1 Februari 2017 — SAFE’I Bin SIMBONG ; KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
150261
  • Bahwa Tergugat Il perkara a quo selaku Tergugat dan Syamsudin, Bsc besertaAhli Waris H.Abdul Rohim selaku Tergugat Il Intervensi mengajukan bandingterhadap Putusan PTUN Jakarta tertanggal 1 Desember 2009 perkara Nomor103/G/2009/PTUN.JKT, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakartamempertimbangkan Surat Segel Djual Mutlak tertanggal 25 Desember 1959yang disebut Para Tergugat Il Intervensi sebagai tanda tangan Simbong BinTaing dan H.Abdul Somad yang disebut sebut telah disahkan dengan Putusanberkekuatan
Register : 22-12-2011 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 07-08-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juli 2012 — DR.Dr. Lucky Aziza Bawazier, Sp.PD., KGH., FACP., FINASIM., S.H;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Rudy Sutadi, Spa., Mars., Dr
220269
  • KepalaKantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta, No :08102/FHV01/RM01/MJR/VHI/2011, tanggal 25 Agustus 2011Tentang : Mohon Jawaban Tentang, Apakah Remisi UmumPeringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2011 masih diberikanatau tidak terhadap Narapidana Rudy Sutadi, (foto kopi dari fotokopi) ; : Surat Penggugat (Kuasa Hukum Penggugat FIRMA HUKUMVICTORIA Advokat dan Konsultan Hukum), kepada MenteriHukum dan HAM RI, No. 0895/FHV01/STH/VIII/2011, tanggal 18Agustus 2011 Tentang: Permintaan Agar Putusan
    PTUN No. 155/G/2009/PTUNJKT, tanggal 20 April 2010, jo Putusan TingkatBanding No. 136/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Agustus 2011,jo Putusan Kasasi MARI No. 108K/TUN/2011 tanggal 9 Mei 2011antar Penggugat dr.
Register : 28-05-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 6 Agustus 2015 — MARTINI NAZIF, Lawan 1. RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI), 2. SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE, 3. dr. TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, SpOG, (Spesialis Obstetri dan Ginekologi) , berpraktik di RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI) 4. dr. KEUMALA PRINGGARDINI, SpA (Spesialis Anak) berpraktik di RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI) 5. PT. RASHAL SIAR CAKRA MEDIKA, 6. PT. SAMMARIE PURNAFIAT
9401265
  • Jkt.Seldiajukan oleh Tergugat Ill dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara putusanPengadilan tata Usaha Negara No. 187/G/2013/PTUNJKT tanggal 29 Aprilyang dimohonkan banding, akan tetapi menurut Majelis Hakim putusanterhadap perkara aquo tidaklah tergantung dengan putusan PTUN, oleh karenaMajelis Hakim memutuskan sesuai dengan buktibukti dan faktafakta yangdihasilkan melalui persidangan MKDKI;Menimbang, bahwa telah ternyata juga bahwa Tergugat Ill dalam kasusmembantu/kelahiran pasient yaitu.