Hal ini sejalanpula dengan pertimbangan putusan PTUN Bandung dalam Putusan Reg.No. 16/G/2014/PTUNBdg halaman 44, yang mengatakan ...danpermohonan pemohon tidak dsertai/dilampiri bukti kewarganegaraanPemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c serta pengumumantidak memenuhi syarat Pasal 5 ayat 2 peraturan Menter Pertanian danAgraria No. 2 Tahun 1962, maka dapat disimpulkan bahwa prosedurdikeluarkannya Sertifikat Objek sengketa a quo bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

Putusan PTUN Jakarta No.11/G/2009/PTUN.JKT tanggal 18 Juni 2009jo. Putusan Banding No.193/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 23 Nopember2009 jo. Putusan Kasasi No.101 K/TUN/2010 tanggal 24 Mei 2010 jo.Putusan Peninjauan Kembali No. 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni2012). Yang mana pada tahun 2008, Pengugat mengaku mendapatkanPelepasan Hak terhadap tanah Jalan Kapten P.

Sehingga secara hukum Surat Tanah Milik Adat C Nomor 1115 Persil76a D II Sudah tidak berlaku lagi dan telah dinyatakan batal / dibatalkanberdasarkan Putusan PTUN Bandung Nomor 59/G/2011/PTUNBdgtanggal O09 Januari 2012 juncto Putusan PTTUN Jakarta Nomor107/B/2012/PT.TUN.Jkt tanggal 16 Oktober 2012 juncto Putusan KasasiMARI Nomor 83 K/TUN/2013 tanggal 25 April 2013 juncto PutusanPeninjauan Kembali MARI Nomor 114 PK/TUN/2015 tanggal 09November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;d.

Bahwa sehubungan dengan Putusan PTUN Serang Nomor19/G/2013/PTUNSRG, maka seluruh pihak yang perkara, yakniKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bantenselaku Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalam perkara TUN jncasu Penggugat Konpensi dalam perkara ini serta Para Penggugatdalam perkara TUN in casu Tergugat Konpensi s/d Tergugat IllKonpensi dalam perkara ini maupun Para Penggugat Il Intervensidalam perkara TUN in casu Tergugat IV Konpensi s/d Tergugat XIKonpensi dalam perkara

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (TigaRatus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);.3.19 Bahwa sehubungan dengan Putusan PTUN Serang Nomor :19/G/2013/PTUNSRG, maka seluruh pihak yang perkara, yakniKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiBanten selaku Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalam perkara TUNin casu Penggugat Konpensi dalam perkara ini serta Para Penggugatdalam perkara TUN in casu Tergugat Konpensi s/d Tergugat IllKonpensi

sengketa yangdibeli dari Amag Nuriah dan didapat dari Amaq Sahtum;Bahwa sekarang keturuan Inaq Inaq Rumisah masih ada menguasai tanahsengketa;Bahwa dulu Saksi bersama dengan anak dari Inaq Rumisah pernahmengurus permohonan ke BPN untuk mengukur luas keseluruhan tanahsengketa sebagaimana bukti TI,II, II dan IV9);Bahwa dari pengukuran tersebut BPN mengeluarkan Surat KeteranganTanah sesuai bukti TI, 1,1 dan IV12) dengan luas 6470 (enam ribu empatratus tujuh puluh) meter persegi;Bahwa Saksi pernah membaca Putusan

PTUN Mataram pada halaman 52karena Saksi sebagai Penggugat di PTUN Mataram dan hasilnya tidakmenghalangi kuturunan Inaq Rumisah beraktipitas di tanah sengketa.Bahwa di atas tanah sengketa ada ruko yang belum jadi milik Saksi;Bahwa di atas tanah sengketa ada musolla;Bahwa sebelu membeli Saksi tahu asal tanah tersebut dari Inaq Rumisahkarena Saksi melihat pipilnya atas nama Inaq Rumisah;Bahwa perkara di PTUN Mataram adalah menggugat Pemda LombokTimur;Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020

dijadikan dasar hukum oleh ParaPembanding adalah Akta yang sah dan tidak meragukan dan semuasesuai dengan UU Perseroan sedangkan Akta yang dijadikan dasarhukum oleh Terbanding adalah akta yang proses pembuatannya sesatdan dibuat secara melawan hukum, mulai adanya Kuasa Palsu kemudianDi Subtitusikan kepada pihak lain kemudian dijadikan dasar untukseakanakan dilakukan jual beli sampai dengan tahap ditolaknya segalapendaftaran disisminbakum Dirjen AHU KemenkumHAm RI atas Aktaakta aquo (vide Bukti Surat Putusan

PTUN DKI Jakarta;.

Putusan PTUN Bandung Nomor : 130/G/2008/PTUN BDG, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI: Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;Dalam Pokok Perkara : Halaman 41 dari 119 Putusan Perkara Nomor :143/G/2017/PTUN.BDG1. Mengabulkan gugatan Penggugatan sebagian ;2. Menyatakan batal :a.

Peradilan TataUsaha Negara, sehingga eksepsi yang diajukan terkait dnegan tenggat waktuatau daluarsa yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi cukupberalasan dan harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut MajelisHakim menunjukan bahwa Penggugat telah tidak memanfaatkan kesempatanyang diberikan oleh undangundang untuk menggugat pihakpihak terkaitdengan hal itu, sehingga tertutup peluang Penggugat untuk menggugat di PTUNBanjarmasin;Menimbang, bahwa putusan

PTUN tersebut adalah menyatakan gugatantidak dapat diterima, oleh karenanya secara tidak langsung, Majelis HakimPTUN telah tidak merubah peristiwa apapun terkait dengan terbitnya sertifikattanah tesebut, sehingga sertifikat sebagaimana digugat oleh HARRY JANSYAHLIMANTARA (Penggugat) tetap masih harus dinyatakan sah dan berlaku ataumempunyai nilai pembuktian terkait status kKepemilikan tanah dimaksud;Halaman 124 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/201 7/PN.Bjb.Menimbang, bahwa Tergugat

memperhatikan kapanterbitnya tetapi sifatnya sudah jelas jika Bupati Katingan selaku KepalaDaerah yang mengkoordinir seluruh kinerja baik itu Camat dan KepalaDesa yang ada dibawahnya sudah jauh jauh hari mengetahui jika TanahObjek Sengketa itu tidak pernah digarap ataupun dimilik oleh TergugatKonvensi apalagi dimanfaatkan oleh Kelompok Tani tertentu ataupun yangsejenisnya sehingga untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati ituHalaman 32 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pat.G/2019/PN Ksn11hanyalah Putusan

PTUN saja, dan itupun sudah lewat waktu, sehinggasah berlaku Surat Keputusan Bupati tersebut;.Bahwa tidak benar dalil Tergugat Konvensi pada poin 10 halaman 9didalam jawabannya dan perlu diluruskan supaya semakin paham, sebabsudah dijelaskan didalam gugatan jika perbuatan Tergugat Konvensibertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu Hak SubjektifPenggugat Konvensi atas tanah objek sengketa itu yang sudah memiikiPerijinan dengan mengurus adminstrasi sampai mengeluarkan biaya tetapiTergugat Konvensidengan

sesuai asll) ;16.Bukti T16 : Putusan Mahkamah Agung No.15P/HUM/2011 (foto copy dari foto copy) ;17.Bukti T17 : Keputusan Kepala Badan Pembinaan KonstruksiKementerian Pekerjaan Umum Nomor : 10/KPTS/M/2011, tentangProsedur Operasional Standar Seleksi Asosiasi Perusahaan JasaKonstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi Dan / AtauHalaman 135 dari 186 halaman, Putusan Nomor : 05/G/2012/PTUNJKT.Pakar Dan Pemerintah Untuk Menjadi Kelompok Unsur (foto copysesuai asli) ; 18.Bukti T18 : Putusan

PTUN Jakarta No.196/G/2011/PTUNJKT.

atas tanah dalamobjek sengketa dan pada saat ini tanah tersebut telah menjadi hak milikTerqugat Il dan bukti kepemilikan tersebut atas dasar Surat PelepasanHak No. 5 tahun 2016 tertanqgal 18 Februari 2016 yang dibuat dihadapanHal 42 dan 102 hal Putusan Nomor12.Noitaris Surya Sudrajad, S.H dan juga Sertifikat Hak Guna Bangunan atasnama Terqugat Il.Bahwa didalam gugatan Aquo pada halaman 24 dan 25 pada Point 28 dan 29yang menyatakan gugatan PTUN yang dilakukan tanpa melibatkan ParaPenggugat dan juga Putusan

PTUN hanya berkaitan dengan produkadministrasi semata adalah hal yang keliru.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang No. 5 tahun1986 Jo UndangUndang No. 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata UsahaNegara yang menyatakan :Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingandalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baikatas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atasprakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, danbertindak

Fotocopy peta Sertifikat Nomor HM 18,20,21 dan HM 19 telahdibatalkan dengan putusan PTUN AMBON tertanggal 09 Desember2009 No.14/G.TUN/2009/PTUN.AMBON yang diberi tanda bukti4. Fotocopy Surat Keterangan dari Adam Sapsuha tertanggal 20 Mei2013 yang diberi tanda bukti5. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Seksi Survei PengukuranPemetaan tertanggal 11 Oktober 2013 yang diberi tanda bukti6. Fotocopy Akta Hibah No.06/PPAT/1986 tertanggal 31 Juli 1986yang diberi tanda bukti7.

adadalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban)No. 3 Tahun 2011;Ketentuan dalam Pasal 64 ayat (8) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 Tentang PengelolaanPengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan berarti pulabahwa pembataslan hak berdasarkan putusan pengadilan umumbaik perdata maupun pidana yang tidak dikategorikan sebagaipembataslan hak karena cacat admnistrasi dan hanya PutusanPeradilan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai cacathukum karena hanya Putusan

PTUN yang secara tegasmemerintahkan pembataslan sertifikat hak;Pengkategorian Pembataslan sertifikat hak atas tanah yangdilaksanakan berdasarkan putusan peradilan umum baik perdatamaupun pidana sebagai cacat admisirasi dalam PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 menurutTergugat Ill merupakan pengkategorian yang tidak tepat karenaPutusan Perdata ataupun pidana pada dasarnya tidakmenyangkut administrasi dalam penerbitan hak tetapimenyangkut keabsahan pemilikan seseorang terhadap

Bahwa sehubungan dengan Putusan PTUN Serang Nomor19/G/2013/PTUNSRG, maka seluruh pihak yang perkara, yakni KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten selakuTergugat dan Tergugat Il Intervensi dalam perkara TUN in casuPenggugat Konpensi dalam perkara ini serta Para Penggugat dalamperkara TUN in casu Tergugat Konpensi s/d Tergugat III Konpensidalam perkara ini maupun Para Penggugat II Intervensi dalam perkaraTUN in casu Tergugat IV Konpensi s/d Tergugat XI Konpensi dalamperkara

Tanggal 04 Maret2015 dan Putusan PTUN Medan Nomor 26/G/2014/PTUNMDN tanggal 13Nopember 2014, kurang dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd),maka Putusan PT.TUN Medan tersebut harus dibatalkan, sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tertanggal 18101972:Oleh karena itu sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 29/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 04 Maret 2015dibatalkan:TERHADAP PUTUSAN PTUN MEDAN NOMOR 26/G/2015/PTUNMDN1.

XIIl tanggal 30 Desember2019;Register I, Register Sub Bagian Umum Tata Usaha, 15 Mabar;Surat Law Office Muhammad Achyar and Acociates, Nomor 01/MAAPermh/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 beserta lampiran;Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/385/53.15/III/2019 Tanggal 12 Maret2019;Surat dari Kuasa Pemohon Makarius Paskalis Baut, S.H. tanggal 28 Februari2019;Jawaban Termohon dalam Perkara TUN Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.KPGantara Amran Aliman selaku Pemohon melawan Kepala BPN ManggaraiBarat selaku Termohon;Putusan

PTUN KPG Nomor: 1/P/FP/2019/PTUNKPG;Surat Kakanwil BPN Prov.

dua) lembar fotocopy surat yang di tujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan telah di tanda tangani olehAmran Aliman pada tanggal 13 Desember 2018;1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahnuan, Nomor: 99/253.15/I/2018tanggal 20 Januari 2018;1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perdamaian tanggal 26 Juni 2018;2 (dua) lembar fotocopy surat Perihal mohon Tindakan kongkrit dari BapakMenteri ATR/ Kepala BPN atas Tindakan kepala kantor pertanahan manggaraibarat yang tidak mematuhi putusan

PTUN serta PP 24 / 1997 tanggal 15Januari 2019;Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2021/PT KPG. halaman 168 dari 212 halaman13371338.1339.1340.1341.1342.1343.1344.1345.1346.1347.1348.1349.1350.1351.1352.1353.1354.1 (satu) lembar fotocopy surat Undangan pemeriksaan lapangan danpengukuran batas bidang tanah, Nomor: 616/553.15/VII/2018 Tanggal 27 Juli2018;1 (satu) lembar fotocopy surat Undangan pemeriksaan lapangan danpengukuran batas bidang tanah, tanggal 19 oktober 2017;1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan

Putusan PTUN No.120/G/1993/HPH/PTUNJKT tanggal 12September 1994;3. Putusan PT. TUN No.174/B/1994/PT.TUNJKT tanggal 13 Pebruari1995;4. Surat PTUN No.W7.PTUNJKT. Prk.120.35196, tanggal 8 Agustus1996;5. Putusan MARI No.131 KfTUN/1995 tanggal 17 Mei 1999;B. Putusan Perdata atas Perkara No.579/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst1. Putusan Pengadilan Negeri Jkt.Pst No.579/Pdt.G/1999 tanggal 29Pebruari 2000;2. Putusan PT. DKI Jkt No.379/Pdt/2000 tanggal 24 Agustus 20003. Putusan MA.R.

berdasarkanakta jual beli dari orang tuanya bernama Atang Sobandisesuai dengan putusan Pengadilan, namun saat itu belumbisa diproses karena diatas tanah tersebut telah adaSertifikat Hak Milik no 1107 atas nama Lim Tjing Hu ;bahwa pada tahun 2009 Terdakwa datang kembali keKantor Badan Pertanahan Nasional memperlihatkanSertifikat Hak Milik Induk no. 443 atas nama Edwin Basuki,Sertifikat Hak Milik no. 1107 atas nama Lim Tjing Hu, SuratKuasa, Surat permohonan pencabutan mematikanSertifikat Hak Milik no. 1107, Putusan

PTUN dan PutusanPengadilan Negeri Bandung, surat keterangan ahli warisAtang Sobandi dll kemudian saksi sarankan untukdimasukan ke dalam loket ;bahwa saksi mengetahui berkas tersebut adalah berkasuntuk permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik no.1107 yang diajukan oleh Terdakwa dengan melampirkanSurat Kuasa dan surat pelepasan tanah kepada negaradari Lim Tjing Hu, foto copy KTP atas nama Terdakwa danLim Tjing Hu, foto kopy Sertifikat Hak Milik no. 1107 dll ;bahwa saksi sempat membaca surat kuasa

KepalaKantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta, No :08102/FHV01/RM01/MJR/VHI/2011, tanggal 25 Agustus 2011Tentang : Mohon Jawaban Tentang, Apakah Remisi UmumPeringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2011 masih diberikanatau tidak terhadap Narapidana Rudy Sutadi, (foto kopi dari fotokopi) ; : Surat Penggugat (Kuasa Hukum Penggugat FIRMA HUKUMVICTORIA Advokat dan Konsultan Hukum), kepada MenteriHukum dan HAM RI, No. 0895/FHV01/STH/VIII/2011, tanggal 18Agustus 2011 Tentang: Permintaan Agar Putusan

PTUN No. 155/G/2009/PTUNJKT, tanggal 20 April 2010, jo Putusan TingkatBanding No. 136/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Agustus 2011,jo Putusan Kasasi MARI No. 108K/TUN/2011 tanggal 9 Mei 2011antar Penggugat dr.

Bahwa Tergugat Il perkara a quo selaku Tergugat dan Syamsudin, Bsc besertaAhli Waris H.Abdul Rohim selaku Tergugat Il Intervensi mengajukan bandingterhadap Putusan PTUN Jakarta tertanggal 1 Desember 2009 perkara Nomor103/G/2009/PTUN.JKT, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakartamempertimbangkan Surat Segel Djual Mutlak tertanggal 25 Desember 1959yang disebut Para Tergugat Il Intervensi sebagai tanda tangan Simbong BinTaing dan H.Abdul Somad yang disebut sebut telah disahkan dengan Putusanberkekuatan