Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar Kemampuan debitor. Jadidebitor tidak bersalah;Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi,perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja ataulalai tidak memenuhi prestasi, dalam hal ini ada 3 keadaan :a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;c.

Debitor tidak dapatmenggunakan alasanalasan atau peristiwa apapun juga termasuk keadaanmemaksa (force majeure) yang terjadi pada debitor untuk menundapembayaran angsuran tersebut atau meminta penjadwalan kembali ataspembayaran angsuran.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam No.Pol BM 5702 KF beserta kunci kontak ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F 1 Z Type V 110 ZK (Force one) warna hitam Np. Pol K 5486 RA beserta BPKB dan STNKB ; Uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sisa penjualan sepeda motor merk Honda Supra X No.

Pol BM 5702 KF beserta kunci kontakdikembalikan kepada saksi Cokrowiadie 1 (satu) sepeda motor Yamaha F Z Type V 110ZK (force one) warna hitam No. Pol K 5486 RAbeserta BPKB dan STNKBe Uang sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluhribu rupiah) sisa penjualan sepeda motor merkHonda Supra X No.

Pol K 5480 RA dengan sepeda motor Merk Supra X dan tambahanuang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mitro dan sepeda motorterdakwa yaitu Yamaha Force One warna merah hitam No.

Pol BM 5702 KFBahwa setelah melakukan negosiasi antara terdakwa dansaksi Mitro akhirnya terdakwa menyetujui untuk menukarsepeda motor Yamaha Force One warna merah hitamNo. Pol K 5480 RA dengan sepeda motor Merk Supra Xdan tambahan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus riburupiah) kepada saksi Mitro dan sepeda motor terdakwaIOIyaitu Yamaha Force One warna merah hitam No.

Pol BM 5702 KFe Bahwa setelah melakukan negosiasi antara terdakwa dansaksi Mitro akhirnya terdakwa menyetujui untuk menukarsepeda motor Yamaha Force One warna merah hitamNo. Pol K 5480 RA dengan sepeda motor Merk Supra Xdan tambahan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus riburupiah) kepada saksi Mitro dan sepeda motor terdakwayaitu Yamaha Force One warna merah hitam No.

Pol K 5480 RA dengan sepeda motor Merk Supra X dan tambahanuang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mitro dansepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Force One warna merah hitam No.

., MoH. wo. cccccccccecsceeseeceeeceeeeeeeuseeaueeeseeeeeeeeaeseuaeueaneeneees Hakim Anggota;Bambang Setia Putra, S.H.. ........ccceecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeaaes Panitera Pengganti;Nur RUILA, S.H. ...ccccccccccceccceeceseeceeeaeeceeeeceeeeuseeeaueeseueeeeeueueaeeeueeeeeeaneeaeaneeeeaaes JaksaSidang melalui media teleconference dibuka dan dinyatakan terobuka untukumum oleh Hakim Ketua, dengan alasan terdakwa tidak dapat keluar dari Rutan karenaadanya keadaan Force Majeure yaitu meluasnya

Bahwa berdasarkan Hukum Negara RI tertinggi jo PutusanKedaulatan tertinggi jo kekuasaan/ kewenangan tertinggi jo pemilu2014 dengan segala tindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkanmenurut/ bersadarkan hukum: bahwa secara sah dan menyakinkanmenurut atau berdasarkan TELAH dan SEDANG terjadi KEADAANMEMAKSA (Force Majeure) yaitu orang perorang didalam PT. BPRGISAWA telah melakukan tindakan Penyimpangan Hukum Atas tindakanPenagihan yang mengandung unsur melawan hukum.

Bahwa terkait dengan Fasilitas Kredit yang diberikan pada Penggugat,dimana Fasilitas Kredit Penggugat tidak memenuhi unsur dan kriteria untuk dilakukan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Bank IndonesiaNo.23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 karena jangka waktukreditnya belum jatuh tempo (Ssampai dengan 3 Juli 2028) serta keadaanPenggugat yang tidak membayar angsuran tidak diakibatkan karena:e Adanya Overmacht (Force Majeure);Halaman 20 dari 33 Putusan

tidak dapat memenuhiprestasi yang telah diperjanjikan, oleh karenanya Hakim perlu,mempertimbangkan mengenai halhal apa yang menjadi penyebab tidakdipenuhinya prestasi oleh Tergugat;Menimbang, bahwa di dalam hukum disebutkan bahwa debitur tidakdapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi apabila sebab tidakterpenuhinya prestasi bukan dikarenakan oleh adanya kelalaian ataukesengajaan, tetapi dikarenakan seorang debitur berada dalam keadaan forcemajeure (keadaan memaksa), di mana keadaan force

majeure dapat ditafsirkanyaitu adanya keadaankeadaan tertentu atau Keadaankeadaan memaksa yangtidak bisa dihindarkan yang disebabkan bukan karena faktor kelalaian ataukesengajaannya tetapi keadaan tersebut terjadi karena faktor di luar kehendakdan kemampuan si debitur, misalnya bencana yang disebabkan oleh keadaanalam seperti gempa bumi, banjir, kKebakaran, dan sebagainya, di mana dengankeadaan tersebut membuat debitur tidak mungkin dapat memenuhi prestasisebagaimana yang diperjanjikan baik untuk

) terhadap kredit pembiayaan tersebut kepada Penggugat,akan tetapi Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti yang menguatkanmengenai dalil jawabannya tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa alasanyang diajukan oleh Para Tergugat mengenai ketidakmampuannya membayarangsuran kepada Penggugat bukanlah alasan yang dapat membebaskan ParaTergugat dari kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat,sebab alasan yang diajukan oleh Para Tergugat tidaklah termasuk dalamkategori force

majeure yang membuat debitur tidak mungkin dapat memenuhiprestasi sebagaimana yang diperjanjikan, oleh karena itu Hakim berpendapatbahwa dari seluruh pertimbanganpertimbangan yang telah diuraikan di atasyang didasarkan atas faktafakta yang terungkap di persidangan, maka dapatdisimpulkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi tanggungjawab hukumnya kepada Penggugat (PT Reksa Finance Cabang Medan)tersebut dapat dinilai sebagai salah satu kelalaian debitur, sehingga layak danpatut untuk

wajibmemberlakukan perjanjian tersebut sebagai undangundang,yaitu baru akan mengajukan gugatan setelah jangka waktuperjanjian selesai/berakhir, tidak seperti sekarang ini, di manapihak Penggugat mengajukan gugatan perdata sebelumberakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut.Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Padt.G/2020/PN Lig9.10.Bahwa andaikata pun benar (QUAD NON) Tergugat telahmelakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepadaPenggugat adalah karena adanya keadaan yang memaksa(FORCE

MAJEURE) yaitu bencana Nasional karena viruscorona yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali diIndonesia, di mana sejumlah daerahnya melakukanPembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagaimanasecara umum diatur dalam UndangUndang No. 6 Tahun 2018tentang Kekarantinaan Kesehatan.Sehingga Tergugat terhalang untuk melakukan aktifitaspekerjaannya, dan hal yang terjadi ini bukan hanya menimpaTergugat dan Penggugat saja tapi seluruh dunia.

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi(Jabodetabek) akan mengeluarkan kebijakan full lockdown, halmana dapat mengakibatkan Tergugat sulit untuk mengawasidan mengurus kendaraankendaraanya tersebut, oleh karenaitulah dengan berat hati Tergugat teropaksa menarik kendaraankendaraanya tersebut untuk sementara waktu.Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah terbukti dantidak dapat dibantah kebenarannya bahwa Tergugat tidakmelakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, akantetap karena faktor Force

Majeure sehingga Tergugat tidakdapat melaksanakan pekerjaannya.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat padaButir 12 mengenai tuntutan ganti kerugian baik materiil danimmaterial, dikarena secara tegas Penggugat mengajukangugatan mengenai wanprestasi/ingkar janji, dan apabilaseseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkarjanji) hanya diwajibkan untuk membayar penggantian biaya,rugi dan bunga sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata,sedangkan kalau yang diminta oleh Penggugat mengenaituntutan

Biaya jam stop KIP 7 yang murni disebabkan karena force majeure,akan dibebankan kepada PT. Somit Trakonad sebagai biayaoperasional.hal 10 dari 62 hal put. No. 241/PDT/2017/PT.DKIButir 4SOMIT akan menyelesaikan kenajiban pembayaran sebagaimana dalambutir 3 huruf a, b dan c, selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejakditerimanya Invoice dari PT. TIMAH (PERSERO) Tbk.Butir 5Kedua belah pihak sepakat merevisi penalty mengacu kepada ketentuanyang berlaku di Logistik PT.

Somit Trakonad beralasan force majeure dan perhitungannyaakan disampaikan kepada PT. Timah (Persero) Tbk. dalam waktu 1(satu) minggu sejak ditandatangani Minutes of Meeting ini.Tanggal 11 September 2014 akan dilakukan pertemuan kembaliuntuk membahas formula tagihan stop operasi kapal karena forcemajeure.PT. Somit Trakonad akan melakukan negosiasi dengan manajemenTINS perihal perpanjangan Surat Perjanjian No. 011/TT/SP1000/14.11.4 tanggal 13 Januari 2014.PT.

Penyisiran ranjau dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan 24April 2014 akan dikategorikan sebagai force majeure dengancatatan PT. SOMIT TRAKONAD melampirkan surat resmi dariTNI AL atas kegiatan tersebut dan PT. Somit Trakonaddibebaskan dari kewajiban membayar sewa. Surat resmi dari TNIAL tersebut sampai dengan saat ini belum pernah disampaikansecara tertulis kepada PT. TIMAH (PERSERO) Tbk. (Jika suratresmi tidak ada maka pihak PT.

Selama jangka waktu tersebut terjadi halhal yang berada di luarkekuasaan PIHAK PERTAMA atau alasan Force Majeure;ii. PIHAK KEDUA belum memenuhi seluruh kewajibannya,termasuk tetapi tidak terbatas pada pelunasan seluruh hargapemesanan, dendadenda, biayabiaya dan kewajibankewajiban pembayaran lainnya (kalau ada) sesuai denganketentuan dalam perjanjian;iil.

Selama jangka waktu tersebut terjadi halhal yang berada di luarkekusaan PIHAK PERTAMA atau alas an Force Majeure;ViI.Pihak Kedua belum memenuhi seluruh kewajibannya,termasuk tetapi tidak terbatas pada pelunasan seluruh HargaPemesanan, lainnya (kalau ada) sesuai dengan ketentuandalam perjanjian;VIL. Adanya peraturan atau kebijakan pemerintah yangmenyebabkan keterlambatan dan/ atau terhentinya pembangunanMPV,VIL.

Selama jangka waktu tersebut terjadi halhal yang berada di luarkekuasaan PIHAK PERTAMA atau alasan Force Majeure;li. PIHAK KEDUA belum memenuhi seluruh kewajibannya,termasuk tetapi tidak terbatas pada pelunasan seluruh hargapemesanan, dendadenda, biayabiaya dan kewajibankewajiban pembayaran lainnya (kalau ada) sesuai denganketentuan dalam perjanjian;iil.

Selama jangka waktu tersebut terjadi halhal yang berada di luar kekusaanPIHAK PERTAMA atau alas an Force Majeure;2. Pihak Kedua belum memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk tetapi tidakterbatas pada pelunasan seluruh Harga Pemesanan, lainnya (kalau ada)sesual dengan ketentuan dalam perjanjian;3. Adanya peraturan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkanketerlambatan dan/ atau terhentinya pembangunan MPV;4.

Selama jangka waktu tersebut terjadi halhal yang berada di luar kKekusaanPIHAK PERTAMA atau alas an Force Majeure;2. Pihak Kedua belum memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk tetapi tidakterbatas pada pelunasan seluruh Harga Pemesanan, lainnya (kalau ada)sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;3. Adanya peraturan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkanketerlambatan dan/ atau terhentinya pembangunan MPV;4.

Bahwa tertangguhnya atau tertunggaknya pembayaran cicilan Hutang(prestasi) Para Penggugat Dalam Rekonpensi (DR), sesungguhnya adalahBUKAN dikarenakan KESENGAJAAN (dolus) atau KELALAIAN (culva),akan tetapi dikarena adanya Keadaan Memaksa (Force majure). Jadi diluar kemampuan Para Penggugat Dalam Rekonpensi (DR);d.

PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP URAIAN PENDALILANYURIDIS PADA GUGATAN DALAM REKONPENSIA.1.ADANYA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)Bahwa in casu a quo sesungguhnya dan sebenarnya denganberdasarkan fakta dan realita yuridis yang ada dan dimiliki olehPARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT dK / PARAPENGGUGAT dR, yakni :a. Buku Harian Pembayaran Cicilan Hutang ;b.

Bahwa tertangguhnya atau tertunggaknya pembayaran cicilanHutang (prestasi) PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT dK /PARA PENGGUGAT dR, sesungguhnya adalah BUKANdikarenakan KESENGAJAAN (dolus) atau KELALAIAN (culva), akantetapi dikarena adanya Keadaan Memaksa (Force majure).

Soemadipradja, Penjelasan Hukum TentangKeadaan Memaksa, Dalam Putusan MARI, Gramedia, Jakarta 2010),dinyatakan tertulis tentang ruang lingkup dari jenis peristiwa dariKeadaan Memaksa (force majure), yakni sebagai berikut :a.

Resiko perang ;Act of god atau Tindakan administrasi pemerintah ;Peraturan peraturan pemerintah ;Kecelakaan laut ;2090 5Keadaan darurat, yaitu situasi atau kKeadaan yang sama sekali tidakdapat diduga dan atau yang sangat memaksa yang terjadi di luarkekuasaan pihak yang harus berprestasi ;Bahwa selanjutnya tentang konsep keadaan memaksa, overmacht, atauforce majeure dalam KUHPerdata diatur secara tegas dalam pasal pasal berikut :1.

• 1 (satu) buah spakbor belakang warna oranye sepeda motor Force One,
• 1 (satu) buah spakbor depan warna putih sepeda motor Force One,
• 1 (satu) buah papan nomor depan warna kuning sepeda motor Force One

Dirampas untuk negara

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Maret 2002 disampaikan setelah selesaipemeriksaan yaitu) disampaikan tanggal 2 Maret 2004.Bahwa waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai Pebruari sampai dengan Desember 2002sebagaimana fakta tersebut di atas bukan karena itikadtidak baik melainkan disebabkan karena sesuatu hal diluar kemampuan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding (force majeure) sebagaimana telahdisampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakdengan

Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah denganmenyadari kondisi atas keterlambatan PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding"menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan WNilai Masa Pajak Pebruari sampaidengan Desember 2002 yang dilakukan selamaberlangsungnya pemeriksaan bukan~ karena itikadtidak baik Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding melainkan karena sesuatu hal diluar kemampuan (force

majeure), pajak yang harusdibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding sesuai ketetentuan perpajakan48 dari 61 hal.

Bahwa pertimbangan hukum dan anjuran Mediator menyatakan tindakanTergugat tidak terkait Covid atau force majeur akan dengan ketentuanpekerja buruh berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal156 ayat dua(2) , uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) tetapi perusahaanmelakukan efisiensiBahwa Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah mengeluarkanAnjuran No.567/ 1745 tertanggal O3Agustus 2020 yang isinya :MenganjurkanAgar

Tergugat), dan menurut Praktisi Hukum HubunganIndustrial Aulia Kemalsjah Siregar, SH.Pandemi Covit19 yang terjadi di seluruh dunia, merupakan peristiwayang berada di luar kemampuan normal manusia untuk memperkirakanterjadinya, dan karenanya dapat digolongkan sebagai keadaan yangmemaksa (force majeure)Dan akibat Pandemi Covid19 yang membuat keadaan yang memaksa(force majeure) terhadap Tergugat (ic.

menyebutkan,Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugiansecara teruS menerus selama 2 tahun, atau keadaan memaksa (forcemajeur), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggatian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dst...., dalamsituasi Covid19 ini bisa dikategorikan sebagai force

majeur.Dan secara rinci definisi force Majeur tidak diatur dalam KUH Perdata diIndonesia, akan tetapi dalan Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan :Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karenakeadaan (overmacht) atau karena sesuatu keadaan yang tidakdisengaja.Dan berdasarkan halhal tersebut diatas dan kemampuan ekonomiTergugat (ic.

Tidak dipenuhinya prestasi dalamperikatan tersebut disebabkan karena:1) kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.2) keadaan memaksa (overmacht), force majeure;Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, Wanprestasi tersebut dapatberupa:1). Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,2). Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yangdiperjanjikan,3). Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktupelaksanaannya,4).

Polres MuaroBungo tentang penipuan cek kosong dan penggelapan atas pengirimankacang kedelai yang total seluruhnya dengan cek kosong ditambahdengan pengiriman kacang kedelai adalah sejumlah Rp. 811.000.000,(Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah) kerugian yang dialami olehTergugat dan laporan Tergugat atas perbuatan dari Emanda AryantoHalaman 15 dari 36 Putusan Nomor: 118/Pat.G/2016.PN Pdgdiketahui dan disaksikan oleh orang kepercayaan dari Penggugat sendinyang bernama Jhon.Bahwa Tergugat dalam keadaan Force

Majeure tersebut masihmembayar bon kacang kedelai.

Bahwa dalam Kasus Aquo justru sebaliknyaPenggugat dalam perjanjian kerjasama ini tidak beritikat baik kepadaTergugat s/d Tergugat Ill yang sedang dalam keadaan Force Majeuremenuntut Penggugat untuk membayar bunga, denda,dll, dalam usahadagang dengan Penggugat dalam bentuk kerjasama.10.Bahwa dalildalil Penggugat dari angka 5, 6 , 7 dan angka 8, Mohon11.Majelis Hakim untuk menolaknya, karena sudah Tergugat , Tergugat Ildan Tergugat Ill uraikan pada pointpoint sebelumnya.Bahwa dalam Kasus Aquo Tergugat

KarenaPenggugat tidak peduli dengan keadaan Force Majeure dari Tergugat s/d Tergugat Ill.12.Bahwa perlu Tergugat s/d Tergugat Ill jelaskan dalam Perkara Aquo,bahwa pada awal Perjanjian kerjasama tersebut, Tergugat selalumengirim uang pembayaran kacang kedelai sebelum jatuh tempo, artinyabegitu kacang kedelai Penggugat dikirim ke Pabrik Tahu dan TempeTergugat s/d Tergugat Ill, uang sudah diterimanya langsungadakalanya melalui sopir Penggugat dan orang kepercayaan dariPenggugat artinya tidak sampai

RIK 3 adalah diluarkehendak atau kendali Tergugat Il karena hal tersebut adalahmurni akibat faktor cuaca buruk dan hal tersebut dapatdikategorikan dalam Force Majeur;7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak sependapat dengan dalil GugatanPenggugat halaman 5 sampai halaman 6 butir 8, 9 dan 10 dengan uraianHalaman 30 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Padt.G/2019/PN Sbysebagai berikut :bahwa jelas, kejadian Force Major menimpa kapal KM.

ELANG EMAS dan EDDY INDRIANTOHALIM, darimana perhitungan jumlah uangnya apabila di hitungdari jumlah semen yang membatu akibat force major??;bahwa perlu diketahui tidak semua semen milik CV.BAHTERASURYA PERKASA, yang diangkut itu rusak, sebab yang rusakhanya sebagian saja akibat force major, dan yang diklaimkanganti rugi oleh CV.BAHTERA SURYA PERKASA, CV.

BahteraSurya Perkasa, namun Tergugat dan Tergugat II tidak dapatmelawan kehendak alam, dimana cuaca dilaut saat itu tibatibaburuk dan ombak serta gelombang tinggi sekali, yangmengakibatkan terjadinya Force Major;Bahwa sesuai Pasal 41 ayat 3 Undangundang No 17 tahun2008maka Tergugat selaku Pemilik Kapal harus mengasuransikapalnya dan CV.

yang tidak diingikan mengakibatkan terjadinya Force Major, dankemudian Tertanggung yaitu CV.BAHTERA SURYA PERKASA,CV.

ELANG EMAS DAN EDDYINDRIANTO atas barang barang yang diangkut diatas kapal yang memilikiresiko besar karena berhubungan denga cuaca alam dan imbak sertagelombang yang tidak menentu, Tergugat dan Tergugat II tidak terlibatdalam Polis Asuransi yang dilakukan antara penggugat dengan CV BahteraSurya Perkasa, CV Elang Emas dan EDDY INDRISNTO HALIM dan jugatelah disepakati antara CV Bahtera Surya Perkasa dan Tergugat jikaadanya FORCE MAJEURE yaitu adanya Badai, Gelombak/onbak yangtinggi, pasang surut,

tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;

1 mau dak dijawab saksiRIZALMAN Alias ZALMAN Bin MUNASRIforce 1 kemudian dijawab saksi SUKMATULUS PUTRA Alias SUKMA Bin NANANGABAS iya, force 1 nya, force 1 lama, bodynyatak ada lagi, sama tak ada surat juga dijawabsaksi RIZALMAN Alias ZALMAN Bin MUNASRI"tengok dulu hondanya bang lalu saksiHalaman 5 dari 27 halaman Putusan No.78/SUKMA TULUS PUTRA Alias SUKMA BinNANANG ABAS berkata kalau kau maunengok, tu hondanya ada dipangkas.

1 mau dak dijawab saksiRIZALMAN Alias ZALMAN Bin MUNASRIHalaman 13 dari 27 halaman Putusan No.78/14force 1 kemudian dijawab saksi SUKMATULUS PUTRA Alias SUKMA Bin NANANGABAS iya, force 1 nya, force 1 lama, bodynyatak ada lagi, sama tak ada surat juga dijawabsaksi RIZALMAN Alias ZALMAN Bin MUNASRI"tengok dulu hondanya bang lalu saksiSUKMA TULUS PUTRA Alias SUKMA BinNANANG ABAS berkata kalau kau maunengok, tu hondanya ada dipangkas.

BatangTauaka Gang Mahoni Tembilahan sementara terdakwa mengikuti saksidari belakang dengan mengendarai sepeda motor force 1, sesampainyaterdakwa di simpang mau masuk ke Gang Mahoni, terdakwa melihatsaksi keluar dari Gang Mahoni dengan berjalan kaki lalu saksi langsungnaik ke atas motor force yang dikendarai oleh terdakwa dan berkata "dahsiap Nai, ayo kita pergi" lalu kKeduanya pun pergi.Bahwa kemudian sepeda motor force 1 milik saksi SUKMA TULUSPUTRA Alias SUKMA Bin NANANG ABAS yang ditukar dengan

1 mau dak" dijawab saksi RIZALMAN Alias ZALMANBin MUNASRI "force 1" kemudian dijawab saksi "iya, force 1 nya, force 1lama, bodynya tak ada lagi, sama tak ada surat juga" dijawab saksiRIZALMAN Alias ZALMAN Bin MUNASRI "tengok dulu hondanya bang" lalusaksi berkata "kalau kau mau nengok, tu hondanya ada dipangkas".Bahwa kemudian terdakwa, saksi dan saksi RIZALMAN menuju tempatpangkas rambut, setiba ditempat pangkas rambut tersebut saksimemperlihatkan sepeda motor force 1 miliknya kepada saksi RIZALMANAlias

1 mau dak" dijawab saksi RIZALMAN Alias ZALMAN BinMUNASRI "force 1" kKemudian dijawab saksi "iya, force 1 nya, force 1 lama,bodynya tak ada lagi, sama tak ada surat juga" dijawab saksi RIZALMANAlias ZALMAN Bin MUNASRI "tengok dulu hondanya bang" lalu saksiberkata "kalau kau mau nengok, tu hondanya ada dipangkas".

DAJK karena pabrik terjadi kahar (force majeure)yaitu kebakaran sehingga saham PT. DAJK menjadi turun;. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sebagai Komisaris PT.

perlu,mempertimbangkan mengenai halhal apa yang menjadi penyebab tidakdipenuhinya prestasi oleh Tergugat;Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN SrhMenimbang, bahwa di dalam hukum disebutkan bahwa debitur tidakdapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi apabila sebab tidakterpenuhinya prestasi bukan dikarenakan oleh adanya kelalaian ataukesengajaan, tetapi dikarenakan seorang debitur berada dalam keadaan forcemajeure (keadaan memaksa), di mana keadaan force

majeure dapat ditafsirkanyaitu adanya keadaankeadaan tertentu atau Keadaankeadaan memaksa yangtidak bisa dihindarkan yang disebabkan bukan karena faktor kelalaian ataukesengajaannya tetapi keadaan tersebut terjadi karena faktor di luar kehendakdan kemampuan si debitur, misalnya bencana yang disebabkan oleh keadaanalam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan sebagainya, di mana dengankeadaan tersebut membuat debitur tidak mungkin dapat memenuhi prestasisebagaimana yang diperjanjikan baik untuk

memang benar telahmengalami penurunan pendapatan yang drastis terhitung sejak tanggal jatuhtempo pembayaran utang tersebut sampai dengan saat ini;Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa alasanyang diajukan oleh Tergugat mengenai ketidakmampuannya melunasi sisapokok pinjaman uang kepada Penggugat bukanlah alasan yang dapatmembebaskan Tergugat dari kewajibannya untuk melunasi sisa pokok pinjamanuang kepada Penggugat, sebab alasan yang diajukan oleh Tergugat tidaklahtermasuk dalam kategori force

majeure yang membuat debitur tidak mungkindapat memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, oleh karena ituHakim berpendapat bahwa dari seluruh pertimbanganpertimbangan yang telahdiuraikan di atas yang didasarkan atas faktafakta yang terungkap dlpersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat yang tidakmemenuhi tanggung jawab hukumnya kepada Penggugat tersebut dapat dinilaisebagai salah satu kelalaian debitur, sehingga layak dan patut untukmenyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi