;Keadaan diluar kemampuanPeninjauanperjanjian ;para pihak (force majeure)pelaksanaan Pasal 14; Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10, merupakan penerimaan/ pendapatan Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wayibseluruhnya disetorkan pada rekening desa ; b> Peraturan Bupati Purworejo Nomor 58 tahun 2009 tentangpedoman pengelolaan keuangandesa ; Pasal 21 ; Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kasdesa ;(Ayat4) ; oa Setiap pendapatan desa sebagaimana

Menguntungkandesa ; 2 Jangka waktu paling lama 3 tahun sesuai dengan jeniskekayaan desa dan dapat diperpanjangdan ; 3 Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan KepalaDesa setelah mendapat persetujuanBPD; Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan suratperjanjian sewa menyewa, yang sekurangkurangnyamemuataPihakpihak yang terkait dalam perjanjian ; Obyek perjanjian sewa menyewa ; Jangka waktu ;Hak dan kewajiban para pihak ; Penyelesaianperselisihan ; Keadaan diluar kemampuan para pihak (force

majeure)Peninjauan pelaksanaan perjanjian ; Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalamPasaldesa ;10, merupakan penerimaan/ pendapatan Hal.23 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatantersebut disebabkan karena: kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian. keadaan memaksa (overmacht), force majeure;Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, Wanprestasi tersebut dapatberupa: Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,Putusan nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Jmr., halaman 10 dari 18 halaman.

dalam melaksanakan lintas damaimelalui perairan Indonesia setiap kapal asing yang melaksanakan hak lintasdamai wajid menggunakan alur laut yang sesuai dengan asal tujuanpelayaran, wajib berada dalam batas batas alur pelayaran yang wajardengan kecepatan dan arah yang sesuai dengan navigasi yang normaldalam rangka menuju tempat tujuan pelayaran, tidak boleh membuangHalaman 15 dari 106 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Btmjangkar, berhenti, mondar mandir, kecuali hal itu perlu dilakukan karenaforce majeure

atau musibah atau karena menolong orang, kapal ataupesawat yang dalam keadaan musibah; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (6) Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) No. 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran Laut danBangunan dan atau Instalasi di Perairan, semua kapal asing sewaktumelaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh berhenti atauberlabuh jangkar atau mondar mandir kecuali dalam hal force majeure ataudalam keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang lainatau kapal

yang sedang dalam keadaan musibah; Bahwa Pasal 56 Ayat (1) Huruf d Permenhub No. 129 Tahun 2016 TentangAlur Pelayaran Laut dan Bangunan dan atau Instalasi di Perairan kapal asingyang melintasi alur laut kKepulauan tidak boleh melakukan bongkar muat baikorang maupun barang kecuali dalam keadaan force majeure; Bahwa Pasal 4 Huruf b Undangundang Republik Indonesia No.17 Tahun2008 Tentang Pelayaran menyebutkan undangundang Ini juga berlaku bagikapal asing yang berlayar di perairan Indonesia;Bahwa Terdakwa

• 1 (satu) buah spakbor belakang warna oranye sepeda motor Force One,
• 1 (satu) buah spakbor depan warna putih sepeda motor Force One,
• 1 (satu) buah papan nomor depan warna kuning sepeda motor Force One

Dirampas untuk negara

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force dengan nopol :E-2980-QC tahun 2013 warna merah Nomor rangka MH31FD004DJ030709 Nomor Mesin: 1FD030706 ; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Force dengan nomor STNK : 1484180 An. CARNOYO ; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Force ; 1 (satu) buah BPKB an. CARNOYO ;dikembalikan kepada saksi korban CARNOYO bin DARSA ;6.

dengan nopol :E2980QC tahun 2013warna merah Nomor rangka MH31FD004DJ030709 Nomor Mesin:1FD030706 ;e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Force dengan nomor STNK :1484180 An.

CARYONO ;e 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Force ;1 (satu) buah BPKB an.

BADAWI;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secarasah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaituberupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force dengan nopol :E2980QC tahun2013 warna merah Nomor rangka MH31FD004DJ030709 Nomor Mesin:1FD030706 ;e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Force dengan nomor STNK :1484180 An. CARYONO ;e 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Force ;1 (satu) buah BPKB an.

dengan nopol :E2980QC tahun2013 warna merah Nomor rangka MH31FD004DJ030709 Nomor Mesin:1FD030706 ;e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Force dengan nomor STNK :1484180 An.

CARNOYO ;e 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Force ;e 1 (satu) buah BPKB an. CARNOYO ;dikembalikan kepada saksi korban CARNOYO bin DARSA ;6.

Debitor tidak dapatmenggunakan alasanalasan atau peristiwa apapun juga termasuk keadaanmemaksa (force majeure) yang terjadi pada debitor untuk menundapembayaran angsuran tersebut atau meminta penjadwalan kembali ataspembayaran angsuran.

Maret 2002 disampaikan setelah selesaipemeriksaan yaitu) disampaikan tanggal 2 Maret 2004.Bahwa waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai Pebruari sampai dengan Desember 2002sebagaimana fakta tersebut di atas bukan karena itikadtidak baik melainkan disebabkan karena sesuatu hal diluar kemampuan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding (force majeure) sebagaimana telahdisampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakdengan

Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah denganmenyadari kondisi atas keterlambatan PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding"menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan WNilai Masa Pajak Pebruari sampaidengan Desember 2002 yang dilakukan selamaberlangsungnya pemeriksaan bukan~ karena itikadtidak baik Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding melainkan karena sesuatu hal diluar kemampuan (force

majeure), pajak yang harusdibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding sesuai ketetentuan perpajakan48 dari 61 hal.

Selanjutnya, Pelawan/Pembanding mendalilkanpula bahwa dalam masa/waktu terikat akad, terjadi gempa yangmengakibatkan perekonomian kota Padang lumpuh total termasuk usahaPelawan/ Pembanding (force majeure), sehingga Pelawan/Pembandingtidak sanggup memenuhi kewajiban sesuai akad. Terhadap perkara a quo(dalildalil tersebut) Pengadilan Agama telah memeriksanya dalam persidanganterbuka untuk umum dengan cukup sesuai dengan agenda persidangan yangtelah dibuat.

Bahwa tertangguhnya atau tertunggaknya pembayaran cicilan Hutang(prestasi) Para Penggugat Dalam Rekonpensi (DR), sesungguhnya adalahBUKAN dikarenakan KESENGAJAAN (dolus) atau KELALAIAN (culva),akan tetapi dikarena adanya Keadaan Memaksa (Force majure). Jadi diluar kemampuan Para Penggugat Dalam Rekonpensi (DR);d.

PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP URAIAN PENDALILANYURIDIS PADA GUGATAN DALAM REKONPENSIA.1.ADANYA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)Bahwa in casu a quo sesungguhnya dan sebenarnya denganberdasarkan fakta dan realita yuridis yang ada dan dimiliki olehPARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT dK / PARAPENGGUGAT dR, yakni :a. Buku Harian Pembayaran Cicilan Hutang ;b.

Bahwa tertangguhnya atau tertunggaknya pembayaran cicilanHutang (prestasi) PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT dK /PARA PENGGUGAT dR, sesungguhnya adalah BUKANdikarenakan KESENGAJAAN (dolus) atau KELALAIAN (culva), akantetapi dikarena adanya Keadaan Memaksa (Force majure).

Soemadipradja, Penjelasan Hukum TentangKeadaan Memaksa, Dalam Putusan MARI, Gramedia, Jakarta 2010),dinyatakan tertulis tentang ruang lingkup dari jenis peristiwa dariKeadaan Memaksa (force majure), yakni sebagai berikut :a.

Resiko perang ;Act of god atau Tindakan administrasi pemerintah ;Peraturan peraturan pemerintah ;Kecelakaan laut ;2090 5Keadaan darurat, yaitu situasi atau kKeadaan yang sama sekali tidakdapat diduga dan atau yang sangat memaksa yang terjadi di luarkekuasaan pihak yang harus berprestasi ;Bahwa selanjutnya tentang konsep keadaan memaksa, overmacht, atauforce majeure dalam KUHPerdata diatur secara tegas dalam pasal pasal berikut :1.

Putusan Kedaulatantertinggi Jo. kekuasaan/kewenangan tertinggi Jo. pemilu 2014 dengansegala tindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkan menurut/ bersadarkanhukum: bahwa secara sah dan menyakinkan menurut atau berdasarkantelan dan sedang terjadi keadaan memaksa (force majeure) yaitu orangperorang didalam PT. BPR Batanghari, Jalan Slamet Riyadi Nomor 5AJambi telah melakukan tindakan Penyimpangan Hukum Atas tindakanPenagihan yang mengandung unsur melawan hukum.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 1adalah merupakan dalil yang dibuatbuat dan tidak relevan dengan pokokpermasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa dalil GugatanPenggugat yang menyatakan bahwa: ... terkait dengan (Tergugat) yangakan selalu melakukan tindakan pelanggaran hukum atau penyimpanganhukum karena terjadi force majeure/keadaan yang memaksa di luarkemampuan.

melalui saksisaksi maupun bukti surat, secara notoir ketiga TPOdimaksud bukan rusak karena kesalahan melainkan murni peristiwa alam yangtidak lazim di mana ketiga TPO dimaksud dihantam oleh ombak yangketinggiannya mencapai 3 (tiga) meter dan jangkauannya melewati TanggulPemecah Ombak, berakibat kerusakan pada TPO Takatidung sepanjang +25meter TPO Tonyaman sepanjang +80 meter dan TPO Mampie +70 meter,peristiwa alam yang demikian ini menurut hemat Pemohon Kasasi sudah masukkategori Bencana Alam (Force

Majeure) yang menjadi penyebab gugurnyakewajiban Para Penyedia Jasa dalam hal ini Pemohon Kasasi sesuai ketentuanyang tercantum dalam Kontrak.3) Proyek Pembangunan TPO, baik untuk kelurahan Takatidung,Kecamatan Polewali Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang maupun Mampie,Kecamatan Wonomulyo Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat olehorang yang sama, yaitu H.

Dan peristiwa alam ini sudah masuk kategoribencana alam (Force Majeure);Bahwa sebelum terjadi bencana alam/peristiwa alam yang tidak lazim, tidakpernah ditemukan adanya kesalahan bestek dalam pekerjaan TPO baik dikelurahan Takatidung, Desa Tonyaman maupun Desa Mampie.3 Bahwa pendapat Judex Facti (Pengadilan Tinggi) (vide hal. 40 alinea 2) dalammemperbaiki penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi dengan alasan untukmewujudkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya,sesuai fakta

Biaya jam stop KIP 7 yang murni disebabkan karena force majeure,akan dibebankan kepada PT. Somit Trakonad sebagai biayaoperasional.hal 10 dari 62 hal put. No. 241/PDT/2017/PT.DKIButir 4SOMIT akan menyelesaikan kenajiban pembayaran sebagaimana dalambutir 3 huruf a, b dan c, selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejakditerimanya Invoice dari PT. TIMAH (PERSERO) Tbk.Butir 5Kedua belah pihak sepakat merevisi penalty mengacu kepada ketentuanyang berlaku di Logistik PT.

Somit Trakonad beralasan force majeure dan perhitungannyaakan disampaikan kepada PT. Timah (Persero) Tbk. dalam waktu 1(satu) minggu sejak ditandatangani Minutes of Meeting ini.Tanggal 11 September 2014 akan dilakukan pertemuan kembaliuntuk membahas formula tagihan stop operasi kapal karena forcemajeure.PT. Somit Trakonad akan melakukan negosiasi dengan manajemenTINS perihal perpanjangan Surat Perjanjian No. 011/TT/SP1000/14.11.4 tanggal 13 Januari 2014.PT.

Penyisiran ranjau dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan 24April 2014 akan dikategorikan sebagai force majeure dengancatatan PT. SOMIT TRAKONAD melampirkan surat resmi dariTNI AL atas kegiatan tersebut dan PT. Somit Trakonaddibebaskan dari kewajiban membayar sewa. Surat resmi dari TNIAL tersebut sampai dengan saat ini belum pernah disampaikansecara tertulis kepada PT. TIMAH (PERSERO) Tbk. (Jika suratresmi tidak ada maka pihak PT.

wajibmemberlakukan perjanjian tersebut sebagai undangundang,yaitu baru akan mengajukan gugatan setelah jangka waktuperjanjian selesai/berakhir, tidak seperti sekarang ini, di manapihak Penggugat mengajukan gugatan perdata sebelumberakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut.Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Padt.G/2020/PN Lig9.10.Bahwa andaikata pun benar (QUAD NON) Tergugat telahmelakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepadaPenggugat adalah karena adanya keadaan yang memaksa(FORCE

MAJEURE) yaitu bencana Nasional karena viruscorona yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali diIndonesia, di mana sejumlah daerahnya melakukanPembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagaimanasecara umum diatur dalam UndangUndang No. 6 Tahun 2018tentang Kekarantinaan Kesehatan.Sehingga Tergugat terhalang untuk melakukan aktifitaspekerjaannya, dan hal yang terjadi ini bukan hanya menimpaTergugat dan Penggugat saja tapi seluruh dunia.

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi(Jabodetabek) akan mengeluarkan kebijakan full lockdown, halmana dapat mengakibatkan Tergugat sulit untuk mengawasidan mengurus kendaraankendaraanya tersebut, oleh karenaitulah dengan berat hati Tergugat teropaksa menarik kendaraankendaraanya tersebut untuk sementara waktu.Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah terbukti dantidak dapat dibantah kebenarannya bahwa Tergugat tidakmelakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, akantetap karena faktor Force

Majeure sehingga Tergugat tidakdapat melaksanakan pekerjaannya.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat padaButir 12 mengenai tuntutan ganti kerugian baik materiil danimmaterial, dikarena secara tegas Penggugat mengajukangugatan mengenai wanprestasi/ingkar janji, dan apabilaseseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkarjanji) hanya diwajibkan untuk membayar penggantian biaya,rugi dan bunga sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata,sedangkan kalau yang diminta oleh Penggugat mengenaituntutan

Tidak dipenuhinya oleh debitur karena duakemungkinan alasan yaitu : a. karena kesalahan debitur baik karenakesengajaan maupun kelalaian. b. karena keadaan memaksa(force majeure) diluar Kemampuan debitur. Jadi debitur tidak bersalah.Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Makassar secara tersirat mengakuibahwa perbuatan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korbanadalah peristiwa hukum utang piutang yang mana peristiwa hukum tersebutmasuk dalam lingkup hukum perdata.

Selanjutnya Tergugat membalas surat Penggugat dengan Nomor630/543/DPIPD/DPU/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 dan menolak alasanPenggugat dengan alasan bahwa banjir yang dialami oleh Penggugatselama melaksanakan pekerjaan dianggap bukan bencana sebagaikeadaan kahar (force majeure), dan menilai progress pekerjaan yangdilaksanakan oleh Penggugat hanya 0%, sedangkan jelas pekerjaantersebut dilaksanakan oleh Penggugat sebanyak 35,53% (tiga puluh limakoma lima puluh tiga persen) dan telah sesuai dengan spesifikasi

Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar Kemampuan debitor. Jadidebitor tidak bersalah;Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi,perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja ataulalai tidak memenuhi prestasi, dalam hal ini ada 3 keadaan :a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;c.

Menetapkan barang bukti berupa :- Sepeda Motor Yamaha Force One AD-5047-ME Noka MH133KA002RK153789, Nosin 3YS025400 ;- STNK sepeda motor Yamaha Force One AD-5047-ME atas nama SUGIMIN alamat Kedungringin, Kedungwaduk, Karangmalang, Sragen Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sowi Bin Semu;5.

BIN SEMU dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun;Menyatakan barang bukti berupa : Sepeda Motor Yamaha Force AD5047ME NokaMH133KA002RK153789, Nosin 3YS025400 ; STNK sepeda motor Yamaha Force AD 5047ME atas nama SUGIMINalamat Kedungringin, .Kedungwaduk Karangmalang, Sragendikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sowi Bin Semu;Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu ratus rupiah) ;Telah mendengar

dikendarai Terdakwa tidak terangsehingga pandangan terbatas lalu tibatiba Terdakwa melihat di depan ada putihputin dan karena jarak terlalu dekat Terdakwa tidak membunyikan klakson sebagaiisyarat dan tidak dengan segera mengurangi kecepatan kendaraan yangdikemudikannya dengan jalan mengerem melainkan Terdakwa tetap memacukecepatan sepeda motor yang dikemudikannya sehingga menabrak pejalan kakiyaitu korban PAINAH dan atas kejadian tersebut mengakibatkan Terdakwa selakupengendara sepeda motor Yamaha Force

NURCAHYANI SETIAWATI dokter pemeriksa pada Rumah SakitUmum Kabupaten Sragen :Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa :e 1 ( satu ) buah sepeda Motor Yamaha Force OneNo.Pol AD 5047 ME NokaMH133KA002RK153789,Nosin 3YS025400;e STNK sepeda motor Yamaha Force One AD 5047ME;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa dan Visum et Repertum serta barang bukti di atas setelah MajelisHakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lainnya dan telah puladinilai

Unsur Karena Kelalaiannya: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaiankurang hatihati atau tidak memperhitungkan kemungkinan yangMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 04.30 Wmengemudikan Sepeda Motor Yamaha Force One No.pol.

Menetapkan barang bukti berupa :e Sepeda Motor Yamaha Force One AD5047ME NokaMH133KA002RK153789, Nosin 3YS025400 ;e STNK sepeda motor Yamaha Force One AD5047ME atas namaSUGIMIN alamat Kedungringin, Kedungwaduk,Karangmalang, Sragen Dikembalikan kepada yang berhakmelalui Terdakwa Sowi Bin Semu;5.

Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubisi Dump Truck DA 9878 TN ;dikembalikan kepada saksi ISMAIL Bin KARIM ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One DA 3068 KZ ; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force One DA 3068 KZ ; 1 (satu) lembar SIM C an. Mahdari ;dikembalikan kepada NOOR ARIFAH Binti M.HUSNI ;6.

Menetapkan Barang bukti berupa :e 1 (satu) unit mobil Mitsubisi Dump Truck DA 9878 TN ;Dikembalikan kepada saksi Ismail ;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One DA 3068 KZ ;e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force One DA 3068 KZ ;e 1 (satu) lembar SIM C an. Mahdari ;dikembalikan kepada saksi Noor Arifah Binti M.Husni ;4.

motor Yamaha Force One DA3068 KZ adalah sepeda motor yang dikendarai suami saksi Noor Arifahyang bernama Mahdari saat tabrakan terjadi, 1 (satu) lembar STNKsepeda motor Yamaha Force One DA 3068 KZ dan 1 (satu) lembar SIM Can.

, 1 (satu) lembar STNKsepeda motor Yamaha Force One DA 3068 KZ dan 1 (satu) lembar SIM Can.

Ismail Nomor Rangka MHMFE349E2R028897, Nomor Mesin4D34218899 , maka perlu ditetapbkan agar barang bukti tersebut dikembalikankepada yang berhak, yaitu saksi ISMAIL Bin KARIM ;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One DA 3068 KZ ;e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force One DA 3068 KZ ;e 1 (satu) lembar SIM C an.

Memerintahkan agar barang bukti berupa :e 1 (satu) unit mobil Mitsubisi Dump Truck DA 9878 TN ;dikembalikan kepada saksi ISMAIL Bin KARIM ;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One DA 3068 KZ ;e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force One DA 3068 KZ ;e 1 (satu) lembar SIM C an. Mahdari ;dikembalikan kepada NOOR ARIFAH Binti M.HUSNI ;6.

gugatan para Penggugat angka 2, 3, 4, dan 5haruslah ditolak;Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat dalam petitum gugatanangka 6 tetap menuntut untuk dibayarkan pesangon sementara hubungan kerjamasih berlangsung, menurut Majelis Hakim bahwa hubungan kerja demikianapabila akan diteruskan tidak akan membawa manfaat yang baik bagi keduabelah pihak dan hubungan kerja tidak akan harmonis lagi, maka Majelis Hakimmenyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugatkarena keadaan memaksa (force

majeure) yang tidak mengakibatkanperusahaan tutup sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja,yakni: Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadappekerja/ouruh karena alasan keadaan memaksa (force majeure) yang tidakmengakibatkan perusahaan tutup maka pekerja/ourun berhak atas: uangHalaman 34 dari 37 Putusan Nomor 32/Pdt.SusPHI/2021