Ditemukan 6225 data
83 — 15
MineralKabupaten Jepara Nomor : 050/189/2009 tentangpenunjukan Pimpinan Program/Kegiatan, Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Teknik DanAdministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan APBDTahun 2009 tanggal 26 Pebruari 2009 sedangkan Tahun2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten JeparaNomor : 050/256/2010 tentang penunjukan PimpinanProgram/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis
122 — 24
pertanian, perikanan dankehutananPemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang penyuluhanpenyuluhan pertanian, perikanan dan kehutananPembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang penyuluhanpertanian, perikanan dan kehutananPenyelenggaraan Administrasi KesekretariatanPelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya;Bahwa adapun untuk uraian tugas selengkapnya berdasarkan PeraturanBupati Majalengka Nomr 8 tahun 2011 tentang rincian tugas pokok danfungsi lembaga tekhnis
654 — 201
Dimana pembangunan yang dilakukan oleh ParaTerbanding/Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7ayat (1), dan ayat (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002Tentang Bangunan Gedung yang menyatakan:Pasal 7 ayat (1) setiap bangunan gedung harus memenuhipersyaratan administrative dan persyaratan tekhnis sesuaidengan fungsi bangunan gedungPasal 7 ayat (2) Persyaratan administrative bangunan gedungsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratanstatus hak atas tanah, status kepemilikan bangunan
AGUS SUBAGYA, SH
Terdakwa:
Drs MAHMUDI BIN WIRYA SUHARTA
186 — 50
melakukan pemeriksaan terhadap keadaanatau. kondisi kelengkapan barang/jasa/kontruksi/oangunan sebelumdipasang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan yangberlaku pada kegiatan proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 KotaBanjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015;Bahwa Saksi sejak ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaantidak pernah merasa berkompeten untuk tugas tersebut dan Saksi maumenandatangani berita acara karena menurut PPTK pekerjaan tersebutsudah diperiksa oleh Tim Pengawas, Tim Tekhnis
55 — 13
Kegiatan dari unit tekhnis ( Dinas Tata Kota dan Keindahan kota atau sekarangdisebut juga Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan perumahan) mengusulkanPenetapan Lokasi kepada Walikota yang disampaikan melalui Kabag TataPemerintahan untuk meminta Koreksi format penetapan Lokasi sebelumdimajukan ke Walikota2. Bagian Perlengkapan membentuk Tim pengadaan dan Pembebasan Tanah3. Diadakannya rapat menyangkut tentang RUSUNAWA4. Tim melakukan sosialisasi kemudian melakukan musyawarah harga ganti rugi5.
91 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bintang Sembilan;Bahwa berdasarkan uraian diatas sebenarnya Pemohon Kasasi tidakmempunyai kewenangan dalam proses pencairan dana dan teknis pelaksanaananggaran di lapangan melainkan tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaranhanya berkaitan dengan administrasi terkait dengan pembentukan PejabatPengadaan dan sebagai fungsi pengawasan dalam pelaksanaan anggaranserta kontrol dari Kepala Dinas / Pengguna Anggaran kaitan dengan ada atautidak adanya ketersediaan anggaran bukan terkait dengan tekhnis pelaksanaankegiatan.Bahwa
164 — 65
kepadakhalayak umum, Melakukan Proses aanwijzing, Melalukan Proses Pendaftaranpeserta lelang, melakukan Proses pemasukan dokumen penawaran dari parapeserta Lelang, melakukan Proses pembukaan dokumen penawaran dari parapeserta lelang, Pembuatan berita Acara Hasil Pelelangan, pengumumanPemenang Lelang , Panitia Lelang menunggu apakah ada sanggahan dansanggahan banding dari peserta lelang melakukan Proses evaluasi dokumenpenawaran dari para peserta lelang yang terdiri dari :> Evaluasi administrasi;> Evaluasi tekhnis
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Muhammad Nawir, SE Alias Nawir Bin H. Bado
105 — 0
- 6 (enam) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah di Hotel Spark tanggal 09 s/d 12 Januari 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis sosialisasi Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum dan perundangundangan daerah serta prosedur penyusunan produk hukum daerah di Hotel Jayakarta tanggal 02 s/d 05 April 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar Piagam Penghargaan workshop tentang Bintek yang diselenggarakan oleh Divisi Diklat DPP Partai Demoktrat di Jakarta di Jakarta tanggal 21 23 Oktober 2016.
- 20 (Dua puluh) lembar sertifikat kegiatan Bimbingan tekhnis optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD serta failitasi sekwan dalam fungsi DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Kab. enrekang pada tanggal 1720 Nnovember 2016 di Hotel grand Asia Makassar.
- 13 (Tiga belas) lembar Sertifikat Bimbingan tekhnis Kebijakan biaya perjalanan dinas berdasarkan PMK No. 65 tahun 2015 tentang standar biaya masukan TA. 2016 dan PMK No. 115 Tahun 2015 tentang standar biaya keluaran TA. 2016 serta pandangan legislatif tentang tindak pidana korupsi diselenggarakan oleh LOSARI di hotel maleo Makassar tanggal 10 13 Maret 2016.
- 15 (Lima belas) lembar Sertifikat Bimbingn tekhnis Sosialisasi permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan prodik daerah dan optimalisasi peran aparatur sekertaris DPRD dalam Pemnjabaran APBD di hotel Clarion makassar tanggal 710 April 2016 oleh LPMKP2D.
- 21 (Dua puluh Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis gambaran hak keuangan DPRD Pasca UU No. 23 / 2014 di hotel Kuta Playa Bali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.
YOGI APRIANTO, S.H.
Terdakwa:
RIYANTO, S.Pd. MM Bin BADRUN
203 — 78
Fotocopy legalisir Permendikbud RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tanggal 05 September 2019.
112 — 80
Staf kecamatan yang ditunjuk (4 orang) selaku Staf tekhnis .29079Bahwa saksi pernah diundang ke kabupaten dan perwakilan KepalaDesa di ruang Jalabumi menerima penjelasan berkaitan denganSimpemdes yang disampaikan Asisten dan Kabag.
104 — 38
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatanperencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan pengadaan tanah pemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Knusus, namun mempunyai keahlian pengadaantanah melekat karena jabatan yang Ahli pegang;Hal 180Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.54/Pid.
85 — 25
yangsebenarnyaBahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK)untuk 9 kegiatan di bidang akuntansi sesuai dengan KeputusanKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong dengan Total pagu Rp. 2.529.231.940,.Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala bidang Akuntansi sejakakhir tahun 2007 s/d awal Tahun 2013 sekarang dengan Tupoksisaksi sebagai Kabid Akuntansi secara umum membanitu KepalaDinas guna penyusunan laporan keuangan daerah.Bahwa Selain Saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
148 — 39
dan diberikantanpa ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangantersebut.Saksi sebagai kepala bidang pendapatan diDinas Pendapatan danPengelolaan keuangan kota Surabaya, sesuai dengan SK WalikotaSurabaya dengan Nomor : 821.2/ 3503/ 436.7.6/ 2014, tertanggal 11Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Walikota Surabaya yaitu SdriTRI RISMAHARINI.Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabayadengan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan FungsiDinas Kota Surabaya sebagai berikut :1) Pemprosesan tekhnis
155 — 764
dipergunakan oleh KONIsetiap tahunnya dari pemerintah Kota Pekalongan melalui APBD.Bahwa Selama saksi menjadi pengurus KONI pada bidang Penelitiandan Pengembangan tidak pernah mendapat biaya operasional, jadiuntuk keperluan selama menjadi pengurus saksi ambilkan dari uangpribadi bahkan untuk honor pengurus saksi tidak mendapatkan.Bahwa saksi mendengar KONI Kota Pekalongan mendapatkan danahibah dari Pemerintah Kota Pekalongan TA 2014 dari Ketua KONI KotaPekalongan pada saat jeda rapat pembahasan tekhnis
280 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6Januari 2012 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaKegiatan APBD Provinsi Riau diLingkungan Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Riau) Tahun Anggaran 2012,beserta lampirannya (BB I179 / BB II165);533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisirDokumen Surat Keputusan Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts. 71/Dispora/II/2009 tanggal26 Februari 2009 tentang PenunjukkanPejabat Pelaksana Tekhnis
Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6Januari 2012 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaKegiatan APBD Provinsi Riau diLingkungan Dinas Pemuda~ danOlahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran2012, beserta lampirannya (BB I179 / BBIl165);533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisirDokumen Surat Keputusan Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26Februari 2009 tentang PenunjukkanPejabat Pelaksana Tekhnis
No.1648 K/Pid.Sus/2014533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Dokumen Surat Keputusan KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/ Dispora/1/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu PengelolaAdministrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas padaKegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai TahunAnggaran 2009, beserta lampirannya (BB I180 / BB II166);534) 8 (delapan) lembar asli Dokumen Surat Keputusan Kepala
Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor: Kpts.12/Dispora/l/2012 tanggal 6Januari 2012 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaKegiatan APBD Provinsi Riau diLingkungan Dinas Pemuda~ danOlahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran2012, beserta lampirannya (BB I179 / BBIl165);533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisirDokumen Surat Keputusan Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor: Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26Februari 2009 tentang PenunjukkanPejabat Pelaksana Tekhnis
88 — 44
dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalan ngade sone TA 2014;57) Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;58) Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;59) Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp 52.800.000,00;60) Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;61) Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLP-KT/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis
pembangunan jalan dan jembatan bidangbina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalanngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp. 52.800.000.Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis
93 — 31
bukti, saksi tidak pernah melihat fotocopysertipikat tersebut, sedangkan pembayaran slip TBS, datadata pembayaran danlainnya saksi pernah melihat;Bahwa saksi tidak tahu mengenai pola akuan;Bahwa saksi tidak ada mendengar adanya jual beli CPO;Bahwa hasil penjualan TBS dipotong sesuai dengan surat perjanjian Pola PraKepemilikan, di mana hasil pemotongan berbedabeda terkecuali dalam satukelompok potongannya sama;Bahwa setiap laporan yang saksi buat disampaikan ke Pak Wijanarko;Bahwa saksi tidak tahu tekhnis
89 — 100
No. 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TpgBahwa benar anggaran untuk kegiatan tersebut berasal dariAPBD Kota tanjungpinang di sekretariat Kota tanjungpinangtahun anggaran 2009.Bahwa benar prosedur untuk pengeluaran anggaran untukPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Unit sekolah barudi Kelurahan Pinang Kencana tersebut adalah DokumenPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Unit sekolah barudi Kelurahan Pinang Kencana tersebut disiapkan olehPPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis kegiatan) yaitu terdakwaDEDI CHANDRA, setelah dokumen
66 — 8
Kegiatan Penyusunan Rencana Tekhnis Ruang Kawasan.9. Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidupc. 6 (Enam) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban lengkap kegiatan Bidang Prasarana Wilayah pada Bappekab Jember, Tahun Anggaran 2009 tentang :1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi beserta produk berupa Buku Laporan Akhir Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi.2.
NELLY, SH
Terdakwa:
ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN Alm
270 — 175
Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tenaga Teknis/Pendukungtahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat KPU Kab Selumadari tahun 2018 s/ d 2019 bertugas dan bertanggungjawab dalamMembantu di Sub Bagian Tekhnis dan Membantu Kegiatan KPU KabSeluma.Bahwa Bendahara KPU Kab. Seluma pada periode Januari 2018 Desember 2018 adalah Sdr.ANGGI ANGGRAINI S.Kom.
Bensin kePemda Bengkulu antara surat Tanggapan Masyarakat Daftar Calonsementara, uang yang diterima Rp.50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah)untuk satu orang, dari SPPD Ke SMA Negeri 01 (Sosialisasi PendidikanPemilin Tanggal 10092018, Honor yang diterima Rp.150.000.00(Seratus lima puluh ribu rupiah) dari Biaya transport penempelanpengumuman kelulusan tertulis PPS 5 Orang, honor yang diterimaRp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari sdr DAHAYAN selakuKasubag Tekhnis