Ditemukan 1154 data
Dicky Septiawan, S.H.
Terdakwa:
1.Moh. Risky DJ. Yusup alias Iki
2.Nurul Afandi alias Bobi
55 — 19
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN BulMenimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagaipembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yangbermanfaat bagi terdakwa.Menimbang, bahwa setiap pengguna narkotika adalah pelaku tindakpidana sekaligus menjadi korban tindak pidana, oleh karena Pelaku tindakpidana ini adalah sekaligus korban, maka perlu diberikan suatu pemidanaanyang sematamata bertujuan sebagai upaya pembenahan
PT. GALVINDO AMPUH
Tergugat:
WAKIL WALIKOTA BOGOR
359 — 160
Kamimelakukan pendataan dari tanggal 1821 Mei 2021, disamping itu kamimelihat situasi disana yang tidak kondusif memang ada pembenahan,hasil datanya ada 104 kios yang kami data dan los 1915, selanjutnyakami melaporkan ke ketua tim hasil dari investigasi di lapangan.
33 — 8
.83.000.000, danmendapat potongan sebesar Rp. 7.300.000,sehingga yang harus saksi bayar Rp.4483.000.000, Rp.7.300.000, total = Rp75.700.000, dengan cara pembayaranpertama Rp.16.600.000, dan sisa akandilunasi sebelum tahun ke 3(tiga) tanggal12 Desember 2012;Bahwa dalam perjanjian sewa lahan benarada syarat yang harus dalam perjanjiansewa lahan antara lain seperti sanggupuntuk membayar sewa lahan dan juga adasyaratsyarat lainnya yang harus dipenuhi;Bahwa dalam perjanjian sewa lahan jugatermasuk melakukan pembenahan
PT. POSO ENERGY
Tergugat:
1.DARSON PAPOIWO
2.YUNIUS RASIMAN TORE
Turut Tergugat:
1.METUNGKU ELFIS
2.ARLAN METUNGKU
3.EYFER METUNGKU
4.IYUS SAYAKO
5.FRANS SAYAKO
6.FERDINAN SAYAKO
7.ABDINAN TAELA
80 — 14
Bahwa pendirian/ pembenahan Pagar Sugili(Waya Masapi yaitu PS. Nomor01 dan PS. Nomor 02, sudah dilakukan pada Bulan Januari Tahun 2019 danpada bulan Februari 2019 sudah produksi;. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2020, tergugat rekonvensi menyatakanakan membebaskan atau memberikan kompensasi terhadap pagarsugiliiwaya masapi milik penggugat rekonvensi, maka dibebaskanlah PS.Nomor 47 pada tahun 2020;.
57 — 30
tidaktahu,termasuk sumber dananya dari mana saksi tidak tahu,dalam tahun 2013 ada pembangunan atau rehab atas tamansepanjang di depan perumahan Argowilis tersebutBahwa tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan kepadawarga,Selang beberapa hari kemudian ada undangan padasaksi untuk hadir ke Rumah Ketua RT dan setelah saksi hadirternyata ada warga lingkungan RT sudah hadir kira kira 20orang dan dari Dinas BLH Bondowoso yaitu P Agus , adapunsetelah itu ada penjelasan dari Ketua RT dan P Agus bahwaakan ada pembenahan
rumput golf/rumput jepang, krokot tapi mati, ada palm kecil 3 pohon, tanaman pucukmerah jumlahnya lupa, mawar jambe masih kecil, pohon dolar pohon, bunga soka kuningsama sebanyak 2 pohon, ukuran taman dari dulu sampai sekarang tidak berubah;Menimbang, bahwa tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan dari CV yang membangun,kemudian warga meminta kepada Dinas BLH untuk memberi penjelasan, waktu penjelasandihadiri lebih kurang 20 warga dan dihadiri dari Dinas BLH bernama AGUS dan menjelaskandiadakan pembenahan
rumput golf/rumput jepang, krokot tapi mati, ada palm kecil 3 pohon, tanaman pucukmerah jumlahnya lupa, mawar jambe masih kecil, pohon dolar 1 pohon, bunga soka kuningsama sebanyak 2 pohon, ukuran taman dari dulu sampai sekarang tidak berubah;Menimbang, bahwa tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan dari CV yang membangun,kemudian warga meminta kepada Dinas BLH untuk memberi penjelasan, waktu penjelasandihadiri lebih kurang 20 warga dan dihadiri dari Dinas BLH bernama AGUS dan menjelaskandiadakan pembenahan
68 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, demi mewujudkan pembenahan tatakelola persepakbolaan nasional yang melalui penegakan Statuta FIFAdan Statuta PSSI, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim untukmenolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya (niet ontvankelijkeverklaard);2. Gugatan Penggugat Salah Alamat2.1. BOPI sebagai Pembantu Menteri untuk melaksanakan tanggungjawabpembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalianolahraga profesional.
Harjono,SE
Tergugat:
PT Bussan Auto Finance Cabang Surabaya
77 — 20
melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (1, 2 dan 3)UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yangmenyatakan :Pasal 151 ayat (1)Pengusaha, pekerja/oburuh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja.PenjelasanYang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindariterjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja,penghematan, pembenahan
112 — 60
Ketenagakerjaan menjelaskan yaituPengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan terjadi pemutusan hubungan kerja.31Serta Penjelasan Pasal 151 ayat (1) Undangundang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan yaitu Yangdimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain,pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan
62 — 11
tetap harus diberikan hukuman sebagai pembelajaran atas perbuatanyang dilakukannya agar tidak mengulanginya lagi dan tidak menjadi contoh bagi oranglain caloncalon pelaku lainnya (potential offenders) untuk melakukan perbuatan yangsama yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, tetapi di sisi lain jugauntuk memberikan dorongan kepada korban pihak Perhutani untuk lebih meningkatkankinerjanya dalam perlindungan serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidanaperusakan hutan baik melalui pembenahan
164 — 89
Dan petitum Para Penggugat jugamengenai perubahan cara rekrutmen dan pembenahan praktek penggunaan pekerja ;4. Bahwa namun dalam URAIAN FAKTA pada poin 1 Para Penggugat mengklaim telahdirekrut sebagai pekerja dan telah dipekerjakan di kantor kantor BRI. Selanjutnya dalamANALISIS HUKUM B.1.
296 — 380 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur Hak Cipta (Bukti T30);Bahwa jika Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksadan mengadili perkara ini, benarbenar teliti dan mencermati terbitnyasertifikatsertifikat merek PERADIN mengatasnamakan organisasiseyogyanya sebelum sertifikatsertifikat merek diterbitkan haruslah terlebihdahulu melakukan pembenahan atas /ega/l standing/keabsahan organisasisebagaimana yang disyaratkan suatu Undang UndangOrmas, quodnonharus memperhatikan legitimasi organisasi baik berdasarkan SuratKeterangan
Terbanding/Terdakwa : NURUL HUDA Bin SHOLEH
91 — 53
Budiawan Hendratno untuk membuatlagi ronggarongga itu pada stapel yang lain, hal itu memerlukanbiaya untuk pembongkaran atau pembenahan stapel/ tumpukan,dan untuk biaya pembongkaran satel tersebut Terdakwa disuruhmengeluarkan beras, hal tersebut dilakukan selama Bp.
1.ALFAN ANUGRAH
2.YUSUF BUDIANTO
3.WAHID FAKHRI HUSEIN
4.OKI DINI ANGGRAENI BUGIS
5.MAULANA AULIA
Tergugat:
1.PT. AFARA MANDIRI SURYATAMA
2.PUPUT HASPRIANTO
Intervensi:
Sigit Kurniawan, SH.
120 — 78
atau berfungsisebagaimana mestinya;Selain itu, Tergugat II selaku owner yang telah menerima pembayaran DownPaymen ataupun angsuran dari Para Penggugat maupun konsumen lainnyamelalui rekening pribadinya, tidak transfaran dalam mengelola keuangansehingga direksi lainnya kesulitan untuk mengetahui pengeluaran danpemasukan keuangan di perusahaan.Bahwa dengan adanya perubahan kembali susunan direksi dan komisarissebagaimana poin 7 diatas, Tergugat terus berusaha melakukanpenyelesaian pembangunan dan pembenahan
168 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1590 K/Pid.Sus/2015tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil antara lain kondisi Kedua kebunyang akan dibiayai secara umum cukup baik, namun masih perlu normalisasidan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalur panen danperumahan bagi pegawainya namun dalam PAK Review tidak ada uraianyang memadai dan terinci yang disertai nominal mengenai rencanapenggunaan fasilitas KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);Bahwa pada tanggal 21 September 2008 Mulya Warman Muis selakuPimpinan
ATOKselaku Pemimpin PT.BNI(Persero) Tbk SKC Pekanbaru memberikan disposisi dalam PAK Reviewtersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil antara lain kKondisi kedua kebunyang akan dibiayai secara umum cukup baik, namun masih perlu normalisasidan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalur panen danperumahan bagi pegawainya namun dalam PAK Review tidak ada uraianyang memadai dan terinci yang disertai nominal mengenai rencanapenggunaan fasilitas KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar
287 — 729
Samosir sesuai denganfungsi dan kewenangan masingmasing yang telah diatur oleh peraturanperundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasukjuga pemilik kapal dan Nahkoda kapal;Bahwa adapun tindakan yang telah dilakukan oleh pemerntah KabupatenSamosir setelan adanya kejadian tenggelamnya kapal KM.Sinar Bangun 4pada tanggal 18 Juni 2018 dalam aspek pembenahan pengawasan dankeselamatan pelayaran adalah :a. Pemerintah Kab.
Samosir telah menunjuk tim knusus untuk melaksanakanpengawasan dan pembenahan aspek keselamatan pelayaran di Kab.Samosir;Bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan telah melaksanakanpengecekan kelayakan kapal;j. Adanya pengawasan melekat setiap saat dari petugas perhubunganterhadap kapalkapal yang akan berlayar dari Kab.
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
DODO ZAKARIA, SH
124 — 45
Bahwa dalam pengeluaran dana Perusda tersebut telah terdapat atau terjadipengeluaran dana sebesar Rp. 265.000.000,untuk membiayai kegiatan fiktifyaitu sewa alat berat untuk kegiatan pembenahan dan pelesatan jalanpelabuhan Perusda Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan olehDrs.Doner, SH selaku Direktur Utama Perusda Kabupaten KonaweSelatan dengan cara membuat dan menandatangani kontrak sewa alat beratdengan DODO ZAKARIA, SH selaku Direktur Utama PT Dwicipta IndoMaju masingmasing : Kontrak Nomor :
Bahwa dalam pengeluaran dana Perusda tersebut telah terdapat atau terjadipengeluaran dana sebesar Rp. 265.000.000,untuk membiayai kegiatan fiktifyaitu sewa alat berat untuk kegiatan pembenahan dan pelesatan jalanpelabuhan Perusda Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan oleh Drs.Doner, SH selaku Direktur Utama Perusda Kabupaten KonaweSelatan dengan cara membuat dan menanda tangani kontrak sewa alatberat dengan DODO ZAKARIA, SH selaku Direktur Utama PT DwiciptaIndo Maju masingmasing : Kontrak Nomor
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bachtiar untuk biayakursus Bahasa Inggris diMakassar79. 2003 Anggota DPRD Panjar untuk insentif anggota 60,000,000dewan untuk pembahasan 10raperda80. 14Aug03 Arman Panjar untuk pembenahan 1,000,000Arif/pimpro, tempat upacara di Lapangan 19Sumarni/bendpro, NopemberAgus Baris Hal. 13 dari 107 hal. Put.
No.1010 K/Pid.Sus.2008 kursus Bahasa Inggris diMakassar79. 2003 Anggota DPRD Panjar untuk insentif anggota 60,000,000dewan untuk pembahasan 10raperda80. 14Aug03 Arman Arif/ Panjar untuk pembenahan 1,000,000pimpro, Sumarni/ tempat upacara di Lapangan 19bendpro, Agus NopemberBaris81. 5Dec03 Basir (Camat) Panjar untuk diklat Camat 6,000,00082. 7Aug03 Boy Panjar pengadaan material 1,000,000listrik yang dipakai dipanggunglap.Konggoasa83. 7Mar03 Burhan Panjar untuk pembayaran iuran 3,650,000indovision
210 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melakukan pembenahan terkait kebijakan dalampenyelenggaraan PPDS dengan memperbanyak jumlahpenyelenggaraan PPDS, misalnya dengan memberikanHalaman 17 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018kesempatan kepada perguruan tinggi swasta untuk menjadipenyelenggara PPDS, sepanjang memenuhi persyaratan danketentuan yang berlaku. Selama ini, penyelenggaraan PPDShanya ada di perguruan tinggi negeri dan jumlah mahasiswayang dapat diterima pun jumlahnya sangat terbatas;e.
103 — 56
Budiawan Hendratno untuk membuatlagi ronggarongga itu pada stapel yang lain, hal itu memerlukanbiaya untuk pembongkaran atau pembenahan stapel/ tumpukan,dan untuk biaya pembongkaran satel tersebut Terdakwa disuruhmengeluarkan beras, hal tersebut dilakukan selama Bp.
Supini
Tergugat:
Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
Intervensi:
Suryani Thamrin
201 — 117
Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal45 PP No. 24 Tahun 1997 yang antara lain menyatakan Kepala KantorPertanahan menyatakan menolak untuk melakukan pendaftaranperalihan atau pembenahan hak jika salah satu syarat dibawah ini tidakdipenuhi, antara lain tanah yang bersangkutan menjadi obyek sengketadi Pengadilan.