Ditemukan 1150 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembenaran pembunahan pembenihan pembedahan pembunuhan pembebasan pembekalan pembebanan perbenihan pembelahan pembenanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-02-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — Ir. ATOK YUDIANTO;dk
139 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., SKC Pekanbaru memberikan disposisi dalam PAKReview tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil antara lain kondisikedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik, namun masihperlu normalisasi dan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalurpanen dan perumahan bagi pegawainya namun dalam PAK Review tidakada uraian yang memadai dan terinci yang disertal nominal mengenairencana penggunaan fasilitas KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tigamiliar rupiah); Bahwa pada tanggal 21 September
    No. 212 PK/PID.SUS/2016perlu normalisasi dan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalurpanen dan perumahan bagi pegawainya namun dalam PAK Review tidakada uraian yang memadai dan terinci yang disertal nominal mengenairencana penggunaan fasilitas Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliarrupiah);Bahwa pada tanggal 21 September 2008 Mulya Warman Muis selakuPimpinan Wilayah Kantor Wilayah 02 Padang atas dasar disposisi dalamPAK Review yang dibuat oleh Terdakwa memberikan disposisi : "Setujudiberikan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 7 Nopember 2013 — WACHDIJONO, SP. MM Bin SARNO DULCHASANI;
42 — 22
  • Puspahastamaharusdirombak dan masih perlu pembenahan, sedangkan secara formal tidak mengetahuimengenai struktur organisasi yang lengkap dan hanya Direktur PD. PuspahastamaKabupaten Purbalingga dijabat oleh terdakwa dengan masa jabatan sejak tahun 2006sampai tahun 2010;Bahwa tugas dan wewenang Direktur PD. Puspahastama Kabupaten Purbalingga adalahTugas :e Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD.PUSPAHASTAMA;34e Merencanakan dan menyusun program kerja PD.
    dikirimi beras dan ada juga beberapa pihak yangmemang benar benar membeli beras dan masih mempunyai tunggakan pembayaran;Bahwa setelah terdakwa tidak berhasil melakukan penagihan kepada PT Pertani,terdakwa menyampaikan kalau terdakwa telah ditipu karena ternyata beras yangdikirim tersebut tidak sampai pada PT Pertani;Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa mengenai piutang yang sampai bataswaktu yang ditentukan tidak dapat diselesaikan yang direkomendasi dari BadanPengawas kepada Bupati yaitu pembenahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 103/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. BINA MANDIRI MULIA RAHARJA
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
252 — 276
  • X, di SIUP namun di cek di lapangan tidak ada, saat ahli ceksalah satu PT tapi kantor itu Ssudah menjadi kantor lain, ada yang menjadibengkel AC, ada yang menjadi kantor biro komunikasi, dari situ perlu adasebuah pembenahan, sekarang ini sSemangatnnya adalah bagaimanaperbaikan tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia ;Bahwa uji materi Permenaker No. 10 Tahun 2019 dan sudah ada putusannya,Putusan Mahkamah Agung No. 15/P/HUM/2020, menurut hemat ahli sudahsangat tepat, karena pertimbangan hakim
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 28-02-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
JAKA INDRAWAN, DKK.
Tergugat:
PT SWANISH BOGA INDUSTRIA
151 — 56
  • , denganmenyampaikan halhal sebagai berikut:6.1Bahwa dalil Para PENGGUGAT yang mengatakan TERGUGAT tidakmemiliki itikad baik untuk membayar hakhak Para PENGGUGATsehingga Para PENGGUGAT harus menyurati TERGUGAT tertanggal31 Juli 2019 agar TERGUGAT segera membayarkan hakhak ParaPENGGUGAT adalah sebuah kesimpulan yang berlebihan, olehkarena TERGUGAT menerima surat tersebut pada tanggal 5 Agustus2019 yang saat itu hingga saat in) TERGUGAT masih dalam kondisimempelajari situasi dan disibukkan dengan pembenahan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 05-07-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 63/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 29 Agustus 2012 — MAULANA HARRY VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2.KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA
131 — 85
  • TNIAUmohon izin untuk mengambil langkah pembenahan sbb (Bukti P10=T3): a Peninjauan kembali Peta Tanah TNIAU Lanud Husein SastranegaraTahun 1976 dengan mengadakan inventarisasi dan penetapan kembaliHal 101 dari 112 hal. Put.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 26-12-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 258/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 5 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : Tuan ASNIL Diwakili Oleh : MICHAEL SHERMAN
Terbanding/Tergugat : Tuan DANIEL YAMATO SILALAHI Diwakili Oleh : BASUKI RAHMAT, SH, MH, Dkk
71 — 53
  • Pertama (Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalamKonvensi), sebesar 40 %Pihak Kedua (Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalamKonvensi),sebesar 60 %Terhadap Perianiian Keriasama tanggal 20 November 2017Kontrak Pengerjaan Proyek YANTEK, dengan ketentuan bagi basilsebagai berikut Dimulai dari Invoice Bulan September 2017, dengan pembagian hasil 70% 130%,Invoice Bulan Agustus 2017 ke bawah pembagian hasil 1 %untuk management,Equipment yang digunakan untuk operasional, pembagian kuota 50 % :50%Biaya pembenahan
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Pemerasaan dan Pengancaman
Register : 20-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN MALANG Nomor 95/Pid.b/2017/PN.MLG
Tanggal 4 Mei 2017 — ANDIK FERIANTO
90 — 14
  • sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimanadalam dakwaan Jaksa penuntut Umum;Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium ataupenyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukanpemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaanyang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaantidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku(rechtguterverletzung), tetapi juga pembenahan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 316/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 31 Januari 2019 — TENGKU ISMAINI, DK VS DRS. H.TENGKU M. ICHSAN AL-RASYID, DKK
66 — 47
  • menyebabkankerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkanHalaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 316/Padt/2018/PT MDN11.12.13.keputusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitungsejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;Bahwa selama Penggugat menjadi Ketua Umum Yayasan Sultan MamoenAl Rasyid, Penggugat telah menjalankan fungsinya sebagaimana maksuddan tujuan serta sesuai Ketentuan Anggaran Dasar Yayasan SultanMamoen Al Rasyid, langkah awal Penggugat melakukan pembenahan
Pengadilan PT DENPASAR
Putus : 08-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 47/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 8 Juni 2016 —
137 — 100
  • Akan menyelesaikan pembenahan adminisitrasi taksiran (foto copy KTPnasabah, tanda tangan nasabah, penaksir dan Kuasa Pemberi Kredit)sejak saat ini.c. Bersedia menanggung segala kerugian materiil dan non materiil yangtimbul akibat kelalaian yang sudah dilakukan ;d.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 16-02-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 139/G/2016/PHI.Sby
Tanggal 16 Februari 2017 — PT. NAMASINDO PLAS ABADI MELAWAN KHOIRUDIN BUCHORY, DKK
93 — 32
  • adalah bertentangan dengan pasal151 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yangmenyatakan :Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerjaYang dalam penjelasannya menerangkan Yang dimaksud dengan segalaupaya dalam ayat ini adalah kegiatankegiatan yang positif yang padaakhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 21-10-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 78/G/KI/2019/PTUN.SMG
Tanggal 8 Januari 2020 — Pemohon:
Kepala Desa Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar
Termohon:
Agustin Susamto
164 — 210
  • Pemerintah yang baik,Bersih dari Krupsi, Kolusi dan Nepoteisme, sehingga begitu pentingnyatransparansi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, berwibawa danakuntable; 222220 2nn none en nen n nnn nnn cence nc nnc eeDari Bukti surat P2, P3 dan P4 yang Pemohon Informasi/ TermohonKeberatan ajukan kuat dugaan adanya upaya untuk menutupipenyimpangan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Desa Buntar,dengan cara membenahi dahulu informasi yang diminta biar seolaholahsudah sesuai hukum dan pada saat manipulasi pembenahan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 04-05-2014 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 262/Pdt.G/2015/PN.Tng
Tanggal 17 Desember 2015 — PT.HIPMAWI MITRA X PERUM KERETA API INDONESIA
90 — 76
  • penggusuran tersebut ;Bahwa kawasan yang digusur tersebut dulu adalah merupakan ikon KotaTangerang, kawasan bersejarah dan setelah ada penggusuran ini lalulintas menjadi macet dan tidak karuan, hal tersebut saksi tahu karenasaksi sering melintas didaerah ini jika sedang berdinas ke Kantor DPRD ;Bahwa menurut saksi tidak jelas desain tata ruang juga maksud dantujuan pengembangan stasiun Kereta Api di Tangerang ;Bahwa dalam dengar pendapat yang dilakukan pada tanggal 30 April2015 pada intinya tidak menolak pembenahan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 21-12-2018 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 521/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
YOPPY SUTISNA SIP
Tergugat:
1.IKATAN WARGA KOMPLEK BATUNUNGGAL INDAH
2.DRS SUPRIHADI USMAN
3.ESRON PAKPAHAN SH.,MM
4.SUNARSONO
5.BAYU TRISNA RAMAHADI SIP MSI
6.BILLY MUHAMAD FAURY S AB
Turut Tergugat:
PT BATUNUNGGAL PERKASA
270 — 87
  • dan slip penarikan TURUT TERGUGAT II;Copy dari (Asli) Surat TERGUGAT IE untuk TERGUGAT VI tanggal 18April 2018 perihal Pertanggung jawaban atas laporan Keuanganperiode Februari 2017 sampai dengan Maret 2018;Copy dari (Hasil print out) Laporan Kas AprilJuni dari TERGUGAT VI;Copy dari (Asli) Surat dari PENGGUGAT No. 003/SKL/PKKPBIIWABI/XI/2007 perihal Klarifikasi Laporan Keuangan tanggal 10Nopember 2017 (Ttd PENGGUGAT);Copy dari (Asli) Surat dari PENGGUGAT No. 08/SKL/PKKPBIIWABI/XII/2017 perihal Pembenahan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-12-2015 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 402/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 15 Desember 2015 — PT. AMPUH SEJAHTERA melawan 1. Ketua BPK Republik Indonesia cq Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah cq BERNADETTA ARUM DATI, SE ,MM,Ak, dkk
85 — 53
  • Pembenahan gambar perencanaanadalah kewajiban dari Penggugat yang juga telah memilikiahli dalam membuat desain perencanaan, sedangkankewajiban Konsultan Perencana adalah melakukanpengawasan berkala serta memberikan petunjuk terhadappembenahan gambar perencanaan yang telah dibuatnya,apabila dirasa dalam pelaksanaan pekerjaan belum sesuaidengan yang ada dilapangan.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 24-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 92/PDT/2015/PT PLK
Tanggal 17 Desember 2015 — Pembanding/Penggugat : WIBYANTO ONGGARA ACHMAD Diwakili Oleh : ERLINA R.TAMBUNAN,S.H
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
Terbanding/Tergugat : WILLIAM, SE. Diwakili Oleh : NANANG SUJAHANTOPO, SH
48 — 29
  • Menggabungkan Peta ke dalam satu system tunggal yang terkontrol melaluisuatu aplikasi digital dan proses pemetaan yang dilaksanakan sejakdiberlakikannya PP 24 Tahun 1997 telah mengacu pada satu systemkoordinat nasional yang bertujuan penggabungan bidang tanah.( Vide bukti P8);. 12.Bahwa kalau memang itu yang menjadi alasan kenapa SHM Penggugatyang harus dikorbankan, mestinya kalau memang ada pembenahan danpenyesuaian harus ditata ulang baik yang lebih dulu maupun yang terbitbelakangan dan harus menjadi
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
PT. TRIMITRA SELARAS SEJAHTERA
Tergugat:
1.GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL
2.PT. MOLINO PRAMUKA
Turut Tergugat:
PT. PERTAMINA Cq. GENERAL MANAGER PT. PERTAMINA Persero MOR III,
167 — 51
  • Dengan demikian setiaptindakan pengurus organisasi selama masa bakti, termasuk atas pengelolaankekayaan organisasi dipertanggungjawabkan dalam musyawarah nasional; Bahwa setelah Munas X Gerakan Pramuka Tahun 2018 pada tanggal 28September 2020 berdasarkan tanggungjawabnya Pengurus Kwartir NasionalGerakan Pramuka melakukan pembenahan organisasi termasuk pembenahantata kelola kekayaan / aset Gerakan Pramuka, salah satunya adalah melakukanevaluasi terhadap pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 28-09-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 154/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat:
SUTRISNO HADI
Tergugat:
1.KEPALA DESA SRIKATON
2.CAMAT KECAMATAN PAPAR
377 — 209
  • Adapun hak dari warga masyarakat Dusun Kedungcangkring, diantaranya:a. pembangunan dan/atau perbaikan jalan yang masih dalam proses; b. perbaikan infrastruktur di dusun kedungcangkring yakni, perawatandan perbaikan saluran air, pengecatan pagar dan gapura dusun, pembenahan dinding jembatan yang rusak;c. fasilitas dalam memudahkan kinerja petani yang sawahnya berada diDusun Kedungcangkring, manakala terjadi hambatan segeraditangani Penggugat dan diambilkan dari Dana Kerukunan WargaDusun.Namun dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-09-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 13 September 2017 — SUMITA TOBING, S.H., PhD., M.Sc.
87 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (vide Putusan Judex Facti Tingkat PertamaHim 80 Par 2);Bahwa pada faktanya di muka persidangan, tujuan dari tindakan/perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana di dalammengeluarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 02/KEP.1.1/2002tertanggal O07 Januari 2002 tentang Pembentukan Panitia LelangPengadaan Barang Peralatan Teknik dan Umum untuk tahun Anggaran2002 yang diketuai oleh Endro Utomo selaku Ketua Panitia Lelangadalah dalam rangka melakukan pembenahan perusahaan TVRI.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 105/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ANUGERAH USAHA JAYA
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
312 — 168
  • X di SIUP namun di cekdi lapangan tidak ada, saat ahli cek salah satu perusahaan tapi kantor itusudah menjadi kantor lain, ada yang menjadi bengkel AC, ada yangmenjadi kantor biro komunikasi, dari situ perlu ada sebuah pembenahan,sekarang ini semangatnnya adalah bagaimana perbaikan tata kelolaperlindungan pekerja migran Indonesia ;Bahwa mengenai uji materi Permenaker No. 10 Tahun 2019 dan sudahada putusannya, Putusan Mahkamah Agung No. 15/P/HUM/2020,menurut hemat ahli sudah sangat tepat, karena pertimbangan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 07-02-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 456/Pdt/2018/PT.SMG
MARHADI MARNADI dkk lawan SRI LISNAWATI dkk
96 — 50
  • Tergugat perlu meluruskan tuduhan dari Para Penggugat tersebut, fakta yangsesungguhnya terjadi adalah bahwa setelah perjanjian jual beli terjadi danproses sertifikasi selesai maka kemudian alm Budi Suroso bermaksud untukmulai melakukan pembenahan atas bangunan yang mangkrak tersebut,kenapa mangkrak ?