Ditemukan 1154 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembenaran pembunahan pembedahan pembenihan pembunuhan pembebasan pembekalan perbenihan pembebanan pembelahan pembenanan
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Putus : 18-01-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 6/Pdt.G/2011/PN.PWK
Tanggal 18 Januari 2012 — 1. H. Zaenal Mutaqin 2. Heru Rahmat, Amd MELAWAN 1. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, cq. Bupati Purwakarta 2. PT. SURYA HANDA PERKASA
90 — 51
  • Pasar Plered akan direnovasi terutama renovasi pagardan trotoar jalan dan pembenahan kaki lima;4. Ketika pedagang bertanya mengenai PKS (PerjanjianKerjasama), bagaimana kendalanya jawab Bupati ituurusan Bupati (ketika proyek ini dibangun oleh pihakke 3 Surya Handa Perkasa (SHP) dan harganya pastitinggi, sementara kemampuan para pedagang tidakMampu maka akan terjadi dead locl (tidak ada titiktemu) maka solusinya akan memakai APBD;5.
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Putus : 17-03-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN TEBO Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN Mrt
Tanggal 17 Maret 2017 — ZULKIFLI Bin AMIRULLAH
64 — 62
  • maka SKAU yang menerbitkan itu Kepala Desa, yang sudah disertifikasidan mempunyai SK, dalam riwayat peraturan penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan hak yang mempunyai alas hak, dimulaipada P51, P20, P21, dan yang terbaru lagi itu P85, pada peraturanmenteri nomor P85 itu justru lebin tegas mengatur dan mengatakanbahwa dipidana apabila mengangkut kayu tidak disertai Nota Angkutan.Bahwa ahli menjelaskan dinamika pergantian dan perubahan peraturandengan tujuan supaya tertib, maka dilakukan pembenahan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 17-05-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk
Tanggal 5 Oktober 2017 — -SERVIE ROLLY PRANG, ST
173 — 71
  • SusTPK/2016/PN.Mnktahun 2010 dan ada pembenahan sedikit di tahun 2012 yaitu Urpil (urukanPilihan) sepanjang 500 m, padahal pada Tahun 2011 ketika sayamenjabat sebagai Pt. Kadis PU Kab. Sorsel Saksi sudah mendapatkanlaporan dari Pejabat lama sdr.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
H. BADRUZZAMAN ISMAIL, SH, M.Hum
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. H. SAIDAN NAFI, S.H.,M.HUM
186 — 71
  • Bahwa tindakan Tergugat adalah sebuah upaya pembenahan untukmemperbaiki tata kelola Majelis Adat Aceh (MAA) supaya menjadi lebihakuntabel dan transparan, tindakan Tergugat adalah kebijakan denganberpedoman pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)dikarenakan terjadinya kekosongan hukum ataupun tata aturan yangtidak sempurna dalam hal tata cara pemilihan Majelis Adat Aceh (MAA)yang sesuai dengan undangundang Pemerintahan Aceh;9.
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 10-06-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 179/Pdt.G/2020/PN Mnd
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.ROBBY JIMMY MAMUAJA
2.FELMING HARUN
3.ALEXIUS LEMBONG
4.EFFENDY MANOPPO
Tergugat:
PT. BANK SULUTGO
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Otoritas Jasa Keuangan OJK SULUT GORONTALO MALUT
2.ROYKE JOHANIS KAINDE, SH. M.Kn
3.RUSTAM AKILI, SE
158 — 59
  • tertinggi dalam perseroan;Menimbang, bahwa mengenai Bukti P.14 dan Bukti P.15 yaitu Surat OJKtertanggal 17 Februari 2017 yang ditujukan kepada Direksi (Bukti P.14) dansurat tertanggal 22 Mei 2017 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, dimanaSuratSurat ini muncul dari hasil kumulasi kinerja pengurus lama dan pengurusbaru dimana penilaian buruk kinerja dalam Bukti T.2 telah memberikan buktibahwa pengurus baru mempunyai beban kinerja yang lebih berat danmembutuhkan waktu karena harus melakukan berbagai pembenahan
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-11-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 158 /Pid.B/2012/PN.Kdr
Tanggal 8 Nopember 2012 — TUKILAH BINTI TAMSIR
55 — 18
  • Saksi ahli WIWIK WIDIANTO : Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Kantor Badan Pertanahan NasionalKota Kediri sejk tahun 2009 sampai dengan sekarang dan saksi sekarang menjabatsebagai Kasubsi Peralihan Pembebasan Hak, Pembenahan Hak dan PPAT ;e Bahwa yang menjadi tugas clan tanggung jawab saudara sebagai Kasubsi PeralihanPembebasan Hak, Pembebenanan Hak dan PPAT, di Kantor Pertanahan Nasionai KoiaKediri, yaitu :e Mengoreksi berkas peralihan.e Mengoreksi pembebanan hak tanggungan.e Mengajukan berkas
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-05-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 26-06-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Juli 2017 — 1.BUNYAMIN M 2.MAYANI 3.NY. NURMANI 4.ADUN BIN KONTONG Lawan 1.NIZAR 2.YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA YKPP DAHULU BERNAMA YKT DAN PENSIUN PEGAWAI PERTAMINA YAKTAPENA 3.FAHRI AYUB MUHAMMAD, selaku ahli waris dari AYUB MUHAMMAD 4.JAPTO SULISTYO SOERJOSOEMARNO 5.Nyoya RETNO SETIAWATI ESTI UTAMI 6.Raden Mas YEDIDIAH ZENISAR KERTI DARPITO SOERJOSOEMARNO 7.Raden Mas SAHID ABISHALOM BININU NAYA SAKWIKO 8.Raden Roro RETNO ADYATI LOKASITI ESTI UTAMI 9.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 10.LURAH PASAR MINGGU 11.NOTARIS DAN PPAT WILLY SILITONGA 12.NOTARIS DAN PPAT MUHAMMAD RIFAT TADJOEDIN 13.NOTARIS DAN PPAT R. JOHANES SARWONO,SH
170 — 52
  • Sel.Bahwa saksi sampai pindah tugas tidak tahu ada yang meributkan tanahsengketa tersebut amanaman saja ;Bahwa wakiu itu saksi menjabat sebagai Lurah tanah sudah dipagar dandiplang tanah milik Yapto, dan saksi tahu ada bedeng dan orangorang daripak Yapto, kalau bengkel , cucian motor saksi tidak tahu karena saksi tidakpernah masuk kedalam, dan saksi tidak pernah ngurusin tanah tersebutsaksi pokus ke pembenahan pasar Minggu, pos yandu dan Paud saja ;Bahwa tanah sengketa dipagar tinggi dan tidak bisa
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 01-05-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 6/G/2012/ PTUN-BKL.
Tanggal 2 Agustus 2012 — DEWI HERAWATY, S.Pd.,M.Pd melawan KETUA JURUSAN PMIPA FKIP UNIVERSITAS BENGKULU
88 — 43
  • Dan kalaupun Penggugat dianggap telah melakukanpelanggaran sehingga dianggap bersalah, tentunya dalampemberian sanksi harus diarahkan kepada atau dimaksudkansebagai upaya pembinaan, karena tujuan dari pemberian sanksiadministrasi yaitu untuk pembenahan atau perbaikan, olehkarenanya dalam penjatuhan sanksi dilakukan secara bertahapatau berjenjang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-05-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 26 Mei 2011 — Ir. M. ZAINAL ALIM, MM ;
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Garam pada tahun 1995 s/d tahun 1995 hanyabeberapa bulan saja, kemudian pindah di bagian keuangan SubBagian pembenahan asset. Bahwa saat itu saksi melihat di dalam neraca YKK PT. Garam Tahun1993 / 1994 dan neraca YDHT PT. Garam tahun 1993 menerangkanbahwa permodalan ke dua Yayasan tersebut berasal dari kontribusiPT. Garam 20 % dan dari karyawan PT. Garam 10 %. Bahwa YDHT PT. Garam pada tahun 1996 berubah menjadi YKK PT.Garam dimana dengan SK Direksi PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 294/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 8 Mei 2019 — Drs. SAPARI, Apt., M.Kes ; KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
273 — 177
  • Putusan Nomor 294/G/2018/PTUN.JKT.memenuhi syarat jabatannya, itu merupakan alasan PPK untukmemberhentikan karena yang memiliki kewenangan mengangkat,memindahkan, dan memberhentikan adalah PPK;Bahwa yang dimaksud penataan organisasi adalah organisasi tersebutsedang melakukan pembenahan, contohnya ada penambahan tugas tugasdi dalam unit tersebut, hal itu bisa dikatakan penataan organisasi, ada jugaperampingan organisasi, yaitu pengurangan tugastugas di dalam unitkerjanya;Bahwa di dalam UU dikenal
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 110/Pid.SUS -TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 15 April 2015 — Ir. KUSUMA EDI
81 — 82
  • beberapafakta bahwa:e Kondisi1 sebanyak5 unit (Sudah di PK tahun2013);e Kondisi2 sebanyak 8 unit;e Kondisi3 sebanyak4 unit;e Kondisi4 sebanyak 83 unit;3)Bahwa hingga akhir pemeriksaantanggal O2 Mei 2014, baik paketpekerjaan PRK KA1 maupun PRK KA2,belum ada satu unit rumah khusustersebut yang dihuni masyarakat ;Secara teknis, rusuS yang dapat dihunioleh masyarakat penerima bantuanuntuk lokasi PRK KA1 hanya sebanyak 7unit, sedangkan PRK KA2 hanyasebanyak 5 unit, dengan catatan perludilakukan perbaikan, pembenahan
    PT.Timor Pembangunan);7) Pekerjaan pembuatan Plat Nomor Rumah (DivisiIX.1) tidak dilakukan untuk semua unit rususterbangun, baik di Lokasi PRK KA1 (olehPT.Sarana Wangun Persada) maupun PRK KA2(oleh PT.Timor Pembangunan);Bahwa sebagaimana keterangan Ahli sebelumnya bahwasecara teknis, ruSuS yang dapat dihuni oleh masyarakatpenerima bantuan untuk lokasi PRK KA1 hanya sebanyak 7unit, sedangkan untuk lokasi PRK KA2 hanya sebanyak 5 unit,dengan catatan bahwa agar layak fungsi maka perlu dilakukanperbaikan, pembenahan
Pengadilan PN TEBO Perdata Khusus
Putus : 17-03-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN TEBO Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Mrt
Tanggal 17 Maret 2017 — WARSITO Bin NGASIMAN
166 — 75
  • disertifikasidan mempunyai SK, dalam riwayat peraturan penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan hak yang mempunyai alas hak, dimulaipada P51, P20, P21, dan yang terbaru lagi itu P85, pada peraturanmenteri nomor P85 itu justru lebih tegas mengatur dan mengatakanbahwa dipidana apabila mengangkut kayu tidak disertai Nota Angkutan;Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Mrt.Bahwa ahli menjelaskan dinamika pergantian dan perubahan peraturandengan tujuan supaya tertib, maka dilakukan pembenahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
382 — 500
  • Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2008 tentang Pelaksanaan UndangUndang tentangYayasan (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun2016 tentang Tata cara Pengajuan PrmohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar serta Penyampaian PemberitahuanPerubahan Anggaran Dasar dan Perubahan DataYayasan (fotokopi dari fotokopi);Berita koran Satelit post tanggal 14 Desember 2014(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Pembenahan
    Notaris diBanyumas (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UndangUndangtentang Yayasan (fotokopi print out);Buku pembenahan Yayasan PengusahaBanyumas/Yayasan Putera Harapan (fotokopisesuai dengan aslinya);Berita Acara Rapat/Pertemuan Pendiri YayasanPengusaha Banyumas tanggal 25 Februari 2019(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Akta Pernyataan Keputusan Rapat YayasanPengusaha Banyumas No. 5 tanggal
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 30-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 290/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
EFRENI
Terdakwa:
SUGENG RUDI ASMORO
59 — 14
  • Jaya Express Trasindo mendapatkan informasidari kantor pusat akan diadakan kontrol, dan atas hal tersebut terdakwa dan Saksi YUSUFHANAFIAH ALIAS MANDOR (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan karyawanHalaman 2 dari 54 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN SDAlainnya melakukan pembenahan baik didalam kantor secara administrasi maupun didalamgudang.Bahwa pada saat terdakwa dan Saksi YUSUF HANAFIAH ALIAS MANDOR (dalam berkasperkara terpisah) melihat banyaknya barang double order yang ada dalam gudang
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
RUDIYANTO, A.Md.
155 — 81
  • lebin misalnya lebar jalan 4 m namun dilakukan pekerjaan4,1 m maka terhitung tetap 4 m;Namun ketika pekerjaan terjadi Kurang misal lebarnya jalan 4 m namun dilakukanpekerjaan 3,8 m maka terhitung kurang 0,2 m; Intinya boleh lebih namun tidak bolehkurang.Bahwa untuk Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan telah dilaksanakan akan tetapiSaksi tidak ikut melakukan opname melainkan hanya Direksi Lapangan (Pengawassaja), sehingga Saksi tidak mengetahui mengenai adanya kekurangan pekerjaan atauperlu adanya pembenahan
Pengadilan PN KUNINGAN
Register : 22-09-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KUNINGAN Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Kng
Tanggal 28 April 2015 —
53 — 22
  • adalah bagianbagian dari SuratPerjanjian Kerja Sarna, Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor PJ.018/VIIl/2007, tentang Pengelolaan Setu Janggala, tertanggal 11 Agustus 2007yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat danTergugat ;10.Bahwa, sejak Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa Panawuan,11Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, ternyata Penggugatmenemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan perjanjiantentang pengelolaan Setu Janggala oleh karenanya Penggugatberusaha untuk melakukan pembenahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/PID.SUS/2014
Tanggal 19 Maret 2014 — Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma
68 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian kelangsungan terhadap proses belajarmengajar dan pembenahan sarana serta prasarana pendidikan adalahmerupakan harga mati, dan sekaligus merupakan tanggung jawab dariseorang Direktur. Dan kegiatan belanja langsung terhadap proses belajarmengajar tersebut, hal itu sesungguhnya telah cukup lama terjadi padaAKPER, jauh sebelum Pemohon Kasasi diangkat sebagai Direktur, dalamartian Pemohon Kasasi hanya melanjutkan kebijakan yang telah ada.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 30-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 289/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MARYANI SRI RAHAYU, SH
Terdakwa:
YUSUF HANAFIAH
27 — 3
  • Bahwa sekitar bulan September 2019 terdakwa dan Saksi SUGENGRUDI ASMORO (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan informasidari kantor pusat akan diadakan kontrol, dan atas hal tersebut terdakwadan Saksi SUGENG RUDI ASMORO (dalam berkas perkara terpisah)bersama dengan karyawan lainnya melakukan pembenahan baik didalamkantor secara administrasi maupun didalam gudang.Halaman 31 dari 120 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN SDA Bahwa pada saat terdakwa dan Saksi SUGENG RUDI ASMORO (dalamberkas perkara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-01-2012 — Upload : 21-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 16 Januari 2012 — YOYO IRYADI Bin DJAYA DINATA;
395 — 227
  • Kanda untuk memasuki barangbarang material, dimana hargamaterial tersebut saksi tidak tahu.Bahwa untuk kegiatan normalisasi kali cikijing tersebut telah selesai.Bahwa dalam kegiatan normalisasi kali cikijing tersebut, pekerjaannya berjumlah 25orang selama 19 hari, dengan gaji Rp. 30.000,/orang, dan saksi sendiri yanglangsung menggaji.Bahwa bahanbahan untuk normalisasi kali cikijing, untuk beli peralatan, selain itubeli karung bambu juga tanah.Bahwa normalisasi kali Cikijing itu meliputi pembenahan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 625/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 5 Januari 2018 — SUTRISNO BUDI SANTOSO (DIRUT PT.SANTIKA CONSULINDO) >< PT.BANK RAKYAT INDONESIA Tbk CQ KANTOR CAB.RAWAMANGUN CS
81 — 46
  • No.625/PDT/2017/PT.DKI10.dilaksanakan oleh Tergugat danTergugat Il melalui Tergugat Ill padatanggal 07 Mei 2014 ;Bahwa lebih lanjut, apabila merujuk pada Sertifikat Hak Milik No.5719,Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya JakartaSelatan, pada bagian Lembar Tambahan untuk Baku Tanah/Sertifikatmengenai Pendaftaran Peralihnan Hak, Pembenahan dan PencatatanLainnya, secara tegas tertulis bahwa nama yang berhak adalah RudiHaryanto berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 131/2014Tanggal