Ditemukan 1154 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembunahan pembenaran pembedahan pembenihan pembunuhan pembebasan pembekalan pembebanan pemberatan pembelahan pembenanan
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Putus : 17-03-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN TEBO Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN Mrt
Tanggal 17 Maret 2017 — ZULKIFLI Bin AMIRULLAH
64 — 62
  • maka SKAU yang menerbitkan itu Kepala Desa, yang sudah disertifikasidan mempunyai SK, dalam riwayat peraturan penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan hak yang mempunyai alas hak, dimulaipada P51, P20, P21, dan yang terbaru lagi itu P85, pada peraturanmenteri nomor P85 itu justru lebin tegas mengatur dan mengatakanbahwa dipidana apabila mengangkut kayu tidak disertai Nota Angkutan.Bahwa ahli menjelaskan dinamika pergantian dan perubahan peraturandengan tujuan supaya tertib, maka dilakukan pembenahan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 17-05-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk
Tanggal 5 Oktober 2017 — -SERVIE ROLLY PRANG, ST
173 — 71
  • SusTPK/2016/PN.Mnktahun 2010 dan ada pembenahan sedikit di tahun 2012 yaitu Urpil (urukanPilihan) sepanjang 500 m, padahal pada Tahun 2011 ketika sayamenjabat sebagai Pt. Kadis PU Kab. Sorsel Saksi sudah mendapatkanlaporan dari Pejabat lama sdr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 07-12-2009 — Putus : 23-11-2010 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1617/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 23 Nopember 2010 —
218 — 139
  • Kiranya permohonan maaf ini akanmenjadi titik awal dalam upaya mengkomunikasikan seluruh persoalanyang dialami Kosti Jaya guna perbaikan dan pembenahan yang lebih baik ;Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000, (lima juts rupiah)per hari apabila Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tidakmemenuhi kewajibannya sejak keputusan perkara ini memiliki kekuatan hukumtetap.SUBSIDAIR:48DALAM EKSEPSI, DALAM KONPENSI DAN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-02-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 45/G/LH/2018/PTUN-JKT
Tanggal 4 September 2018 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) ; 1. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
239 — 162
  • 25/ CPM/VIV/2011,tanggal 21 Juli 2011, perihal Pemberitahuan KegiatanMobilisasi Alat Berat Dan Permohonan Dukungan SertaBantuan Keamanan (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat JenderalMineral dan Batubara Nomor: 2506/37.03/DBT/2016, tanggal20 September 2016, perihal Penambangan llegal (fotokopisesuai dengan aslinya);: Surat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam DanEkosistem Nomor: S42/KSDAE/KK/KSA1/ 2/2017, tanggal 2Februari 2017, perihal Rencana Pembenahan
Pengadilan PA MAGETAN Perdata Agama
Register : 25-02-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA MAGETAN Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Mgt
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 3
  • Putusan No.0299/Pdt.G/2019/PA.Mgt.ingin mengajak Wahai istriku sadarilah apa yang kita lakukanselama ini masih samasama perlu banyak pembenahan Denganbeberapa yang Penggugat lakukan diatas, mengapa malah Penggugatyang menggugat Cerai Tergugat???
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Putus : 18-01-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 6/Pdt.G/2011/PN.PWK
Tanggal 18 Januari 2012 — 1. H. Zaenal Mutaqin 2. Heru Rahmat, Amd MELAWAN 1. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, cq. Bupati Purwakarta 2. PT. SURYA HANDA PERKASA
90 — 51
  • Pasar Plered akan direnovasi terutama renovasi pagardan trotoar jalan dan pembenahan kaki lima;4. Ketika pedagang bertanya mengenai PKS (PerjanjianKerjasama), bagaimana kendalanya jawab Bupati ituurusan Bupati (ketika proyek ini dibangun oleh pihakke 3 Surya Handa Perkasa (SHP) dan harganya pastitinggi, sementara kemampuan para pedagang tidakMampu maka akan terjadi dead locl (tidak ada titiktemu) maka solusinya akan memakai APBD;5.
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 10-06-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 179/Pdt.G/2020/PN Mnd
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.ROBBY JIMMY MAMUAJA
2.FELMING HARUN
3.ALEXIUS LEMBONG
4.EFFENDY MANOPPO
Tergugat:
PT. BANK SULUTGO
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Otoritas Jasa Keuangan OJK SULUT GORONTALO MALUT
2.ROYKE JOHANIS KAINDE, SH. M.Kn
3.RUSTAM AKILI, SE
158 — 59
  • tertinggi dalam perseroan;Menimbang, bahwa mengenai Bukti P.14 dan Bukti P.15 yaitu Surat OJKtertanggal 17 Februari 2017 yang ditujukan kepada Direksi (Bukti P.14) dansurat tertanggal 22 Mei 2017 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, dimanaSuratSurat ini muncul dari hasil kumulasi kinerja pengurus lama dan pengurusbaru dimana penilaian buruk kinerja dalam Bukti T.2 telah memberikan buktibahwa pengurus baru mempunyai beban kinerja yang lebih berat danmembutuhkan waktu karena harus melakukan berbagai pembenahan
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-11-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 158 /Pid.B/2012/PN.Kdr
Tanggal 8 Nopember 2012 — TUKILAH BINTI TAMSIR
55 — 18
  • Saksi ahli WIWIK WIDIANTO : Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Kantor Badan Pertanahan NasionalKota Kediri sejk tahun 2009 sampai dengan sekarang dan saksi sekarang menjabatsebagai Kasubsi Peralihan Pembebasan Hak, Pembenahan Hak dan PPAT ;e Bahwa yang menjadi tugas clan tanggung jawab saudara sebagai Kasubsi PeralihanPembebasan Hak, Pembebenanan Hak dan PPAT, di Kantor Pertanahan Nasionai KoiaKediri, yaitu :e Mengoreksi berkas peralihan.e Mengoreksi pembebanan hak tanggungan.e Mengajukan berkas
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
H. BADRUZZAMAN ISMAIL, SH, M.Hum
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. H. SAIDAN NAFI, S.H.,M.HUM
186 — 71
  • Bahwa tindakan Tergugat adalah sebuah upaya pembenahan untukmemperbaiki tata kelola Majelis Adat Aceh (MAA) supaya menjadi lebihakuntabel dan transparan, tindakan Tergugat adalah kebijakan denganberpedoman pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)dikarenakan terjadinya kekosongan hukum ataupun tata aturan yangtidak sempurna dalam hal tata cara pemilihan Majelis Adat Aceh (MAA)yang sesuai dengan undangundang Pemerintahan Aceh;9.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 207/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Januari 2017 — JEAN ANDRE DUMAIS Lawan 1.MUHAMMAD AL alias MEMET 2.PT GARANSINDO INTERNATIONAL MOTOR GIM
114 — 63
  • Penggugat telah melakukan tugasnya melakukan pembenahan diTergugat II (butir 28 huruf a);f. Tergugat dan Tergugat Il memaksa PENGGUGAT untuk berhentibekerja di Tergugat Il (dalam 28 huruf c);Perlu dicatat bahwa dalildalil Penggugat di atas hanya merupakanrangkaian cerita yang dikarang sedemikian rupa oleh Penggugat untukmenggiring pemikiran Majelis Hakim sama seperti yang dilakukan olehPenggugat ketika menjawab Eksepsi kewenangan mengadili yangdiajukan oleh Tergugat Il.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
382 — 500
  • Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2008 tentang Pelaksanaan UndangUndang tentangYayasan (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun2016 tentang Tata cara Pengajuan PrmohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar serta Penyampaian PemberitahuanPerubahan Anggaran Dasar dan Perubahan DataYayasan (fotokopi dari fotokopi);Berita koran Satelit post tanggal 14 Desember 2014(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Pembenahan
    Notaris diBanyumas (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UndangUndangtentang Yayasan (fotokopi print out);Buku pembenahan Yayasan PengusahaBanyumas/Yayasan Putera Harapan (fotokopisesuai dengan aslinya);Berita Acara Rapat/Pertemuan Pendiri YayasanPengusaha Banyumas tanggal 25 Februari 2019(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Akta Pernyataan Keputusan Rapat YayasanPengusaha Banyumas No. 5 tanggal
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2014 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 120/Pid.sus-TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 13 Juli 2015 — RONNY ANGGREK
89 — 77
  • beberapafakta bahwa:e Kondisi1 sebanyak5 unit (Sudah di PK tahun2013);e Kondisi2 sebanyak 8 unit;e Kondisi3 sebanyak4 unit;e Kondisi4 sebanyak 83 unit;3) Bahwahingga akhir pemeriksaantanggal O2 Mei 2014, baik paketpekerjaan PRK KA1 maupun PRK KA2,belum ada satu unit rumah khusustersebut yang dihuni masyarakat ;4) Secara teknis, rusus yang dapat dihunioleh masyarakat penerima bantuanuntuk lokasi PRK KA1 hanya sebanyak 7unit, sedangkan PRK KA2 hanyasebanyak 5 unit, dengan catatan perludilakukan perbaikan, pembenahan
    PT.Timor Pembangunan);7) Pekerjaan pembuatan Plat Nomor Rumah (DivisiIX.1) tidak dilakukan untuk semua unit rususterbangun, baik di Lokasi PRK KA1 (olehPT.Sarana Wangun Persada) maupun PRK KA2(oleh PT.Timor Pembangunan);Bahwa sebagaimana keterangan Ahli sebelumnya bahwasecara teknis, rusuS yang dapat dihuni oleh masyarakatpenerima bantuan untuk lokasi PRK KA1 hanya sebanyak 7unit, sedangkan untuk lokasi PRK KA2 hanya sebanyak 5 unit,dengan catatan bahwa agar layak fungsi maka perlu dilakukanperbaikan, pembenahan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 110/Pid.SUS -TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 15 April 2015 — Ir. KUSUMA EDI
81 — 82
  • beberapafakta bahwa:e Kondisi1 sebanyak5 unit (Sudah di PK tahun2013);e Kondisi2 sebanyak 8 unit;e Kondisi3 sebanyak4 unit;e Kondisi4 sebanyak 83 unit;3)Bahwa hingga akhir pemeriksaantanggal O2 Mei 2014, baik paketpekerjaan PRK KA1 maupun PRK KA2,belum ada satu unit rumah khusustersebut yang dihuni masyarakat ;Secara teknis, rusuS yang dapat dihunioleh masyarakat penerima bantuanuntuk lokasi PRK KA1 hanya sebanyak 7unit, sedangkan PRK KA2 hanyasebanyak 5 unit, dengan catatan perludilakukan perbaikan, pembenahan
    PT.Timor Pembangunan);7) Pekerjaan pembuatan Plat Nomor Rumah (DivisiIX.1) tidak dilakukan untuk semua unit rususterbangun, baik di Lokasi PRK KA1 (olehPT.Sarana Wangun Persada) maupun PRK KA2(oleh PT.Timor Pembangunan);Bahwa sebagaimana keterangan Ahli sebelumnya bahwasecara teknis, ruSuS yang dapat dihuni oleh masyarakatpenerima bantuan untuk lokasi PRK KA1 hanya sebanyak 7unit, sedangkan untuk lokasi PRK KA2 hanya sebanyak 5 unit,dengan catatan bahwa agar layak fungsi maka perlu dilakukanperbaikan, pembenahan
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 155/Pdt.Bth/2019/PN Gin
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
1.I Wayan Darta
2.I WAYAN SUDIARTA
3.I MADE WARTA
4.I MADE BADUNG
5.I MADE SETIAWAN
6.I MADE MURDA
7.I MADE GINDIL
8.I KETUT ANCO
9.I NYOMAN RANTAU
10.Ni Made Monok
11.I WAYAN PUJA,
12.I MADE SELAMET
13.I Wayan Suardika
14.I WAYAN MULIANA
15.I NYOMAN DIANA
16.NI WAYAN BAKTI
17.I WAYAN LINGGIH
Tergugat:
1.I KETUT KARMA WIJAYA
2.I WAYAN PASTIKA
Turut Tergugat:
1.I WAYAN SAMA
2.I Made Karsa
3.FRANGKI TJAHJADI KARTA
4.I Wayan Seraya
5.I Made Wija
6.I Wayan Mudana
7.I Made Rangga
8.Jro Mangku Jani
9.I Ketut Plikes
10.I Nyoman Buntil
11.I Wayan Gangga
12.I Wayan Subawa
13.I Made Wijaya
14.I Nyoman Reta
15.I Made Murthawan
16.I Made Agus Darsana
17.I Wayan Mumbul
18.I Made Narka
19.I Wayan Kecol
20.I Wayan Sukradana
21.I Nyoman Lembut
22.I Ketut Angger
23.I Wayan Gedot
24.I Made Dayuh
25.I Made Tekek
26.I Wayan Dina Antara
27.I Made Madra
28.I Wayan Ginawi
29.I Made Sukri
30.I Made Geblos
177 — 85
  • sekarang menjadi MajelisDesa Adat; Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat Laba Pura di Desa Adatpakudui karena belum pernah ada laporan ke saksi terkait Laba PuraPuseh Desa Adat Pakudui dari dulu sampai sekarang; Bahwa menurut saksi syarat untuk membuat suatu awigawigadalah pertama mengutus krama bahwa akan membuat awigawig,setelah itu ada pertemuanpertemuan yang terdiri dari tiga Majelis wargaParayangan, Pawongan dan Palemahan dan jika sudah sepakat akandibuatkan Parwataka permbuatan awigawig atau pembenahan
Pengadilan PN TEBO Perdata Khusus
Putus : 17-03-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN TEBO Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Mrt
Tanggal 17 Maret 2017 — WARSITO Bin NGASIMAN
166 — 75
  • disertifikasidan mempunyai SK, dalam riwayat peraturan penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan hak yang mempunyai alas hak, dimulaipada P51, P20, P21, dan yang terbaru lagi itu P85, pada peraturanmenteri nomor P85 itu justru lebih tegas mengatur dan mengatakanbahwa dipidana apabila mengangkut kayu tidak disertai Nota Angkutan;Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Mrt.Bahwa ahli menjelaskan dinamika pergantian dan perubahan peraturandengan tujuan supaya tertib, maka dilakukan pembenahan
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 30-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 290/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
EFRENI
Terdakwa:
SUGENG RUDI ASMORO
59 — 14
  • Jaya Express Trasindo mendapatkan informasidari kantor pusat akan diadakan kontrol, dan atas hal tersebut terdakwa dan Saksi YUSUFHANAFIAH ALIAS MANDOR (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan karyawanHalaman 2 dari 54 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN SDAlainnya melakukan pembenahan baik didalam kantor secara administrasi maupun didalamgudang.Bahwa pada saat terdakwa dan Saksi YUSUF HANAFIAH ALIAS MANDOR (dalam berkasperkara terpisah) melihat banyaknya barang double order yang ada dalam gudang
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
RUDIYANTO, A.Md.
155 — 81
  • lebin misalnya lebar jalan 4 m namun dilakukan pekerjaan4,1 m maka terhitung tetap 4 m;Namun ketika pekerjaan terjadi Kurang misal lebarnya jalan 4 m namun dilakukanpekerjaan 3,8 m maka terhitung kurang 0,2 m; Intinya boleh lebih namun tidak bolehkurang.Bahwa untuk Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan telah dilaksanakan akan tetapiSaksi tidak ikut melakukan opname melainkan hanya Direksi Lapangan (Pengawassaja), sehingga Saksi tidak mengetahui mengenai adanya kekurangan pekerjaan atauperlu adanya pembenahan
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 30-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 289/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MARYANI SRI RAHAYU, SH
Terdakwa:
YUSUF HANAFIAH
27 — 3
  • Bahwa sekitar bulan September 2019 terdakwa dan Saksi SUGENGRUDI ASMORO (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan informasidari kantor pusat akan diadakan kontrol, dan atas hal tersebut terdakwadan Saksi SUGENG RUDI ASMORO (dalam berkas perkara terpisah)bersama dengan karyawan lainnya melakukan pembenahan baik didalamkantor secara administrasi maupun didalam gudang.Halaman 31 dari 120 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN SDA Bahwa pada saat terdakwa dan Saksi SUGENG RUDI ASMORO (dalamberkas perkara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-01-2012 — Upload : 21-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 16 Januari 2012 — YOYO IRYADI Bin DJAYA DINATA;
395 — 227
  • Kanda untuk memasuki barangbarang material, dimana hargamaterial tersebut saksi tidak tahu.Bahwa untuk kegiatan normalisasi kali cikijing tersebut telah selesai.Bahwa dalam kegiatan normalisasi kali cikijing tersebut, pekerjaannya berjumlah 25orang selama 19 hari, dengan gaji Rp. 30.000,/orang, dan saksi sendiri yanglangsung menggaji.Bahwa bahanbahan untuk normalisasi kali cikijing, untuk beli peralatan, selain itubeli karung bambu juga tanah.Bahwa normalisasi kali Cikijing itu meliputi pembenahan
Pengadilan PN KUNINGAN
Register : 22-09-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KUNINGAN Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Kng
Tanggal 28 April 2015 —
53 — 22
  • adalah bagianbagian dari SuratPerjanjian Kerja Sarna, Nomor 593.2/79/Ekbang, Nomor PJ.018/VIIl/2007, tentang Pengelolaan Setu Janggala, tertanggal 11 Agustus 2007yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat danTergugat ;10.Bahwa, sejak Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa Panawuan,11Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, ternyata Penggugatmenemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan perjanjiantentang pengelolaan Setu Janggala oleh karenanya Penggugatberusaha untuk melakukan pembenahan