Ditemukan 1011 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : butir busiri butar buhir buti butiar butiti budiri butirã butira butiro butirv butire
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagikomisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka menurutPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), SuwirLaut selaku individu. tidak memenuhi persyaratan sebagaipengurus yang mana dalam kenyataannya memang bukanpengurus perusahaan.Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678,dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakanbahwa
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 587/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 7 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
102 — 55
  • Butir1:Bahwa Para Penggugat sebagai Debitur telah menandatanganiPerjanjianKreditNomor: 007/NKR/BGRIIII/13tanggal 28Maret 2013 dengan Tergugat dengan pinjaman fasilitas kreditkepemilikan Rumah xXTra Dinamis Tipe B dengan tujuanpembelian ruko sebesar Rp. 1.054.000.000, (satu milyar liumapuluh empat juta Rupiah) yang berakhir masa perjanjian kreditnyatanggal 28 Maret 2023, bunga 7,99% per tahun berlaku fixed 3(tiga) tahun sejak tanggal 28 Maret 2013, selanjutnya bungabersifat mengambang (floating) sesual
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-04-2012 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 15 April 2012 — Terdakwa : HOSPITA CH SINAGA
45 — 13
  • Wiyono,Pembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit SinarGrafika Jakarta 2005 Hal..38) ;Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya,orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasisesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertiankorporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakanbadan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 26-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2148 K/Pid.Sus/ 2013
Tanggal 27 Januari 2014 — ALFIAN, S.Sos
96 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengenai alasanalasan dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatanTerdakwa selaku anggota panitia pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PengadaanPeralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng ternyata mempunyai hubungankausal dengan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi ;Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Lautbukan merupakan Direksi;Bahwa berdasarkan Pasal 32 UndangUndang KUP, Suwir Laut selaku individutidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus;Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan Mahkamah Agung tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678, dimana tidakterdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individuadalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi tersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan Mahkamah
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 30-03-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim
Tanggal 20 Februari 2017 — DJAMIN bin BATONG VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (KODAM JAYA TNI), Cs
133 — 52
  • Suatu sebab yang halalBahwa, transaksi jual beli yang di lakukan oleh Ponimin dan Almarhum Batong BinGanan secara hukum berdasarkan sarat sah suatu perjanjian menurut pasal 1320KUHPerdata, secara hukum tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian butir1 yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan diri, sebab faktanya adalah tidakmungkin dan mustahil seseorang yang telah meninggal dunia dapat memberikankata "sepakat " dalam suatu perjanjian, artinya yang terjadi Ponimin telahmelakukan transaksi jual
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Fakhrul Rozi Sihotang,SH.,MH
Terdakwa:
1.SOFYAN SURY, S.Pdi. M.Sc. Bin Alm. USTADIN AFANI.
2.RAHMAT ASHARI, SE Bin Alm. LUKMAN LAMPOH
104 — 35
  • Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara seluruhnya yaitu butir1 ditambah butir 2 ditambah butir 3.0 Bahwa dari hasil penghitungan tersebut diatas ditemukan Total kerugiannegara yaitu :1. Atas Penyertaan ModalPemerintah Kabupaten Aceh Barat :a: Jumlah yang seharusnyaditerima PD Pakat Beusareeb. Jumlah yang diterima di kasPD Pakat BeusareeC. Jumlah kerugian keuangannegara (butira. dikurangi butirb.)2. Atas pembayaran/pengeluaran kas PD.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — R.J. Lino Terhadap KPK RI
418 — 377 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sudah tidak mempunyai status sebagaiPenyidik sejak yang bersangkutan berhenti secara tetapdari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila PutusanPraperadilan Nomor 119 dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon yang diuraikandalam memori peninjauan kembali Jakarta, 26 Februari 2016 pada huruf A butir1
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : SERIKAT PEKERJA PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
196 — 159
  • Putusan Mahkamah Agung No. 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei1984yang dikutip dari buku Yurisprudensi Indonesia, PenerbitMahkamah Agung R.I, Tahun 1984I, halaman 165 (Bukti T50)yang menyatakan:Menurut hukum acara perdata conservatoir beslag yangdiadakan bukan atas alasan alasanalasan yang disyaratkandalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan; atas utangutang PT tidak dapat diadakan conservatoir beslag terhadap hartapribadi direkturnyaMasih selaras dengan hal tersebut di atas, layak kiranya disimak butir1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Lautbukan merupakan Direksi;Bahwa berdasarkan Pasal 32 UndangUndang KUP, Suwir Laut selaku individutidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus;Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan Mahkamah Agung tersebut pada butir1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473678, dimana tidakterdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individuadalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi tersebut;Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan Mahkamah
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-02-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk
Tanggal 14 Juli 2016 — - BASIRUN, SE
129 — 73
  • Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dari hasilklarifikasi dan analisa atas buktibukti yang ada dengan cara butir1) dikurangi butir 2) dan menambahkan butir 3) dengan butir 4);Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negarasebagaimana disebutkan di atas. diperoleh jumlah kerugian keuangannegara sebesar Rp. 1.099.500.000, dengan perhitungan sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (Rp) 1 Pencairan SP2DLS 3.948.000.000.00 halaman 88 dari 159 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnk
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 08-10-2014 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 454/Pdt.G/2014/PN.Bdg.
Tanggal 27 Oktober 2015 — PT GRACIA GRIYA KENCANA, LAWAN PT ROYAL PREMIER INTERNATIONAL
164 — 58
  • setempat";Dengan demikian yang dimaksud Pengadilan Negeri setempat adalahPengadilan Negeri dimana perjanjian dilaksanakan atau di tanda tanganiyaitu Pengadilan Negeri di Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri BandungHalaman 143 dari 165 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2014/PN.Badg.tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa perkara aquo;Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat Intervensi Il, Majelismempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat Intervensi Il dalam butir1
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-06-2009 — Putus : 28-04-2010 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 257/PDT.G/2009/PN.JKT.PST.
Tanggal 28 April 2010 — PT GRIYAPESONA MENTARI, Cs >< AGUST TAKARBOBIR, S.H., Cs
157 — 103
  • Bahwa dari ketentuan Pasal 77 UUK yang Kurator/TERGUGAT sampaikan pada butir1 Eksepsi ini, menurut Kurator/TERGUGAT sekiranya PENGGUGAT dan atauPENGGUGAT Il tidak setuju dan atau berkeberatan terhadap permintaan Kurator/TERGUGAT untuk mengadakan RUPS Luar Biasa PT.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 11-12-2017 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 242//Pdt.G/2017/PN.Amb
Tanggal 29 Oktober 2018 — 1. Dra. USMAN BAHTA, Umur 55 Tahun, bertempat tinggal di Desa Batu Merah .003/RW 018, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku (Ketua Umum). 2. MUHAMMAD KOTTA, S.H, Umur 60 Tahun , bertempat tinggal di Desa Tulehu Jalan Wailatu Nomor 9 Kampung Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Waki Ketua) 3. SAN SLAMAT S.H, M.H, Umur 48 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Baru Masawoy Ling IAIN RT 003/RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku (Sekretaris). 4. DENNY ISMAIL PELLU, S.T, Umur 41 Tahun, bertempat tinggal di Desa Tulehu RT 001/RW Dusun Pohon Mangga Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Wakil Sekretaris). 5. NOVIAR R.M. LATUCONSIA, Umur 45 Tahun, bertempat tinggal di Jakarta Taman Seayan Nomor 6 RT 005/RW 015 Kelurahan Pondok Indah Pucung Kecamatan Pook Are Tangerang Selatan (Bedahara). 6. ABAS TUASAMU, S.E, Umur 54 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Kramat Desa Tulehu,Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Wakil Bendahara). Dalam kapasitas sebagai Pengurus Yayasan Pendidika Darusalam Maluku beralamat di Jalan Raya Tulehu, Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan merujuk Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia omo r 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahu 2001 tentang Yayasan dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Dr. Hi. Z.A.R. RUMALEA, S.H, M.H, ALEXIUS ANAKTOTOTY, S.H, MH, YERRY SOLISSA, S.H, GAZALI RAHMA, S.Hi, M.H, HEDRA MUSAID, Shi, M.H, UDIN SAREMA, SHi, Advokat dari Kantor Advokat Dr. Hi. Z.A.R RUMALEAN, S.H, M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Kebun Cengkih o. 38 A. Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/ADV.ZARR/SKH/Um/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Register Nomor 898/2017, tanggal 06 Nopember 2017 (terlampir) selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ; L a w a n 1. Pengurus Yayasan Darusalam Maluku, beralamat di Jalan Raya Wara, Kecamatan Sirimua Kota Ambon. 2. Notaris ROSDIANA ELY, S.H, beralamat di Kompleks Mesjid Raya Al Fatah (Gedung Ashari Lantai 2 Jalan Sultan Babullah Nomor 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MUNIR KAIT|ROTI, SH,MH, 2. ANDRI PADANG PUTUN, SH, 3. ALI RUMAU, SH, ketiganya adalah Advokat & Penasihat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH,MH & ASSICIATES beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Masjis Raya Al Fatah Jl. Sultan Babullah-Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus No: 02/ADV.MK/SKK/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 97/2018 tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II. 3. KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Cq. KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Wilayah XII, beralamat di Jalan Korpertis Karang Panjag Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Pengurus Yayasan Darusalam Maluku, beralamat di Jalan Raya Wara, Kecamatan Sirimua Kota Ambon dan KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Cq. KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Wilayah XII, beralamat di Jalan Korpertis Karang Panjag Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FAHRI BACHMID, S.H, M.H, M. TAHA LATAR, S.H, M.H, JACOBIS SIAHAYA, S.H, SARCHY SAPURY, S.H, ROSA TURSINA NUKUHEHE, S.Hi dan AZWAR PATTY, S.H adalah Para Advokad – Pengacara – Konsultan Hukum-Pembela Umum, pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FACHMID, S.H, M.H & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan. A.M Sangaji No. 36 Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor A.01-PDT/SKK/FB & A/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/2018 tanggal 30 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat III. 4. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jala Jenderal Sudirma Pintu Satu Senayan di Jakarta 10270, Telepon (021)7946100 (HUNTING) Laman Dikti Kemedikbud go.id, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Ani Nurdiani Azizah, SH, M.Si, 2. Plaris Siregar, SH, MH, 3. Rina Wirachmawati, SH, 4. Robertus Ulu Wardana, SH,LL.M, 5. Reno. Ghanes Satia, SH, 6. Didit Junaidi, SH, 7. Yasirman Hassan, SH, MH, 8. Erlin Triartha Yuliana, SH, 9. Fadhy Setiadi, SH, 10. Paramita Indiyanti, SH, M.Kn, 11. Stivenly Sumual, SH semuanya adalah pegawai pada kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di gedung D Lantai 9 Kompleks Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. sesuai Surat Kuasa Khusus No. 402/A4.2/HK/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 94/2018 tanggal 30 Januari 2018, dan selanjutnya sebagai Tergugat IV.
227 — 60
  • meskipun ada timbul vesrzet atau banding dan kasasi ; SUBSIDAIR.Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq, Yang Mulia Majelis Hakim berpendapatlain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadiladilnya (exa quo et bono).mengajukan jawaban sebagai berikut :Menimbang bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat II telahJawaban Tergugat II1.DALAM EKSEPSI.Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dengan tegas dan keras seluruhdalildalil posita mulai dari butir 1 sampai dengan butir 8 serta petitum butir1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008
Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
634 — 593 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keang Nam Development Indonesia tidakmerealisasikan pengalokasian saham Koperasi, LembagaPendidikan dan BUMD sebagaimana Amar KETIGA butir1 maka Keputusan ini dinyatakan batal dan tidak berlakulagi. Bahwa sesuai dengan Amar KETIGA butir 1 Keputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan Nomor : 805/KptsVI/99 Tanggal 30September 1999, adapun Pengalihan Saham PT.
    Keang Nam Development Indonesia tidakmerealisasikan pengalokasian saham Koperasi, LembagaPendidikan dan BUMD sebagaimana Amar KETIGA butir1 maka Keputusan ini dinyatakan batal dan tidak berlakulagi. Bahwa sesuai dengan Amar KETIGA butir 1 Keputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan Nomor : 805/KptsVI/99 Tanggal 30Hal. 64 dari 377 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2008September 1999, adapun Pengalihan Saham PT.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 32/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 24 Maret 2014 — Drs. A. MAKDAMI FIRDAUS, M.Si. Bin HASAN
125 — 230
  • dilakukan pengukuran dan pemetaan penatagunaantanah untuk dapat mengadakan pengaturan tata ruangnya.2 Segera diadakan pengukuran secara kadastral untukmemantapkan luas yang definitive, inventarisasi hak atastanah dan hak rakyar lainnya yang ada di atas tanahtersebut.3 Jika terdapat tanahtanah tanaman tumbuh dan hakhakrakyat lainnya yang ada di atas tanah tersebut terlebihdahulu harus diselesaikan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.4 Setelah syaratsyarat dan ketentuanketentuan pada butir1
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 13-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 13 April 2017 — 1. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu : a. Ahli Waris almarhum SYAHRUDIN bin NAPIAH; - YENY (isteri almarhum Syahrudin bin H. NAPIAH) ; - Nurlenawati binti Syahudin (anak) ; - Agus Hidayat bin Syahrudin (anak) ; Kesemuanya beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 No.20 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samrinda; b. H. SYARIFFUDIN bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Gg. Tridaya Rt. 07 No. 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c. Ahli Waris almarhumah HJ. FATIMAH binti H. NAPIAH , yaitu : - HAPIANI binti H. JAHRANI, - ANA binti H. JAHRANI, Kesemuanya beralamat di Jalan H. Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; d. H. JUMANI bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan P. Antasari Rt. 06 No. 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; e. HJ. NORHASANA binti H. NAPIAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; f. FADLI bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 47 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; g. M. MUCHTAR bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 48 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : 1. DR TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.HUM, 2. MOSES ANDIL OMPU SUNGGU, SH, 3. BENY P. LUMBANTORUAN, SH, 4. AGUSTINUS ARIF JUONO, SH, Para Advokat/Pengacara pada kantor Pembela dan Bantuan Hukum “ TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.Hum & ASSOCIATES “, beralamat di Jalan P. Antasari RT.2 No. 34 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016, Selanjutnya disebut PARAPEMBANDING semula PARATERGUGAT I ; M E L A W A N : 1. AZHAR KADRI, pekerjaan Wiswasta, beralamat di Jalan Cendana No.60 Rt/Rw. 010, Desa Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; 2. H. HAMDANI HAMID, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Bulan No. Kab.IV Rt. 021, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUFIAN, SH dan SAKIR, SH Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara “ SUFIAN, SH dan Rekan “ beralamat di Jalan KH Agus Salim No. 54 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2015, Selanjutnya disebut sebagai ParaTERBANDING semula PARA PENGGUGAT ; 3. N G A D I, pekerjan TNI, beralamat di Jalan Sentosa Gg. Kenaga II Rt. 51 No. 16 Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II; 4. a. Ahli Waris H. ILHAM bin H. NAPIAH, yaitu : - Hj. NURUNG (isteri almarhum H. ILHAM bin NAPIAH); - EWIN bin H. ILHAM ( anak ); - PANI binti H. ILHAM ( anak ); - DEDY bin H. ILHAM ( anak ); Beralamat di Gg. Tridaya Rt. 07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; b. Ahli Waris Hj. FATIMAH binti H. ILHAM, yaitu : - H. JAHRANI ( suami ), beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c.Ahli Waris H. IRWANSYAH bin H. NAPIAH, yaitu : - I P I T bin H. IRWANSYAH ( isteri ); - W I T A binti H. IRWANSYAH ( anak ); - RUKMANA binti H. IRWANSYAH ( anak ); - MAULANA bin H. IRWANSYAH ( anak ); Beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatam Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Kesemuanya selanjutnya disebut TURUT TERBANDING IIsemula TERGUGAT I;
301 — 179
  • Bahwa subjek hukum Tergugat dalam Gugatan Para Penggugat pada butir1 huruf c disebutkan "Ahli waris alm. H. Ilham bin H. Napiah, yaitu: Hj.Nunung (isteri alm. H. Ilham bin Napiah), Ewin bin H. Ilham, Pani bin H.llham, Dedy bin H. Ilham) dan pada butir. 1 huruf f disebutkan "Ahli waris alm.H. Inansyah bin H. Napiah, yaitu: Ipit (isteri alm. H. Inwansyah bin Napiah),Wita binti H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 17 Februari 2014 — H. IMAM SUDJONO
145 — 26
  • Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan mengurangkan butir1) dan butir 2);Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negarasebagaimana di atas, maka diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangannegara sebesar Rp.4.276.443.855,;Bahwa penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan yangdilanggar adalah sebagai berikut:a.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 17./Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 27 Juli 2015 — BASONDEN PEING BASO dan MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH
93 — 39
  • lain4) Lampiran I Bagian A Angka 3a butir 2) huruf d) dan huruf e) yangmenyebutkan:a.5)Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan PPN dan keuntungandan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15%tidak termasuk pajak.HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlaindan PPh Penyedia.Lampiran Il Bagian B. 1 huruf (f) butir10.a (2) yang menyebutkanharga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% dari HPS,dilakukan klarifikasi.Lampiran Il Bagian C.2 huruf(m) butir1
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Agustus 2014 — Pidana Korupsi - HERI ISMUWARDANA
240 — 83
  • (lihat R.Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undangundang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2005 Hal. 38);Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya,orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasisesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertiankorporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi