yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanperbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang adaPutusan Nomor 32/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal15dari125hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalagunakan

BanjarKalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanperbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalagunakan

No. 2525 K /Pid.Sus/2012> Keberatan Ketiga :Bahwa baik Judex Facti (Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatandan Barat) maupun Judex Facti (Pengadilan Negeri Makale) telah salahdan keliru menerapkan hukum terutama tentang kesesuaian antaraketerangan saksisaksi dan bukti lainnya yang terungkap dalampersidangan sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya tentangunsur menyalagunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan ;Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman

didakwakan yaitu tanpa hakatau melawan hukum menggunakan shabushabu yang mengandungMetamfetamin yang terdaftar sebagai narkotika golongan I.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu,yaitu Setiap penyalahguna narkotika Golongan I telah terpenuhi.Bahwa mengenai unsur kedua bagi diri sendiri Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukanorang lain, berarti pelaku mengkomsumsi narkotika untuk diri sendiriatau menyalagunakan

, bahwa akan tetapi untuk menentukan apakah benar Terdakwaadalah subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perludibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian tingkah lakuperbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan, jika benar makadengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalahpelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini padanya karena jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyalagunakan

ditentukan secarapasti pada bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan April tahun 2012 atausetidaktidaknya diwaktuwaktu lain pada tahun 2011 dan tahun 2012,bertempat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananti Kelurahan ManantiKecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi yang bertempat di Pengadilan Negeri Makassar, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan

yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanperbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang adaPutusan Nomor 32/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal15dari125hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalagunakan

BanjarKalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanperbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalagunakan

Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKepenjen dan berdasarkan Pasal 5 Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan pidana yakni dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan

Sehingga tindakan Tergugat melanggar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, AsasKemanfataan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan AsasTidak Menyalagunakan Wewenang, sebagaimana dimaksud padaUU Administrasi Pemerintahan Pasal 10;d.

INTAN telah menyalagunakan Narkotika jenis shabu shabu denganmenghisap sebanyak 3 kali sebagaimana keterangan saksi PUTRI WIDYA NINGSIHAlias SACI, Terdakwa WAWAN KURNIAWAN (berkas terpisah) akan tetapi tidakdijadikan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian, malahan dilepas oleh Penyidik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas bagi Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hulu = harusmenjadi perhatian atas tindakan Penyidik di lapangan yang telah melepaskan 2 (dua

Merahasiakan segala sesuatu yang menurutsifatnya patut dirahasiakan dan b). tidak menyalagunakan kewenangandan pasal 179 ayat (1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaansebagaimana dimaksud pada pasal 178 pada pemerintah provinsi danpemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaanpengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri, sebagaimana juga diaturHalaman 41 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPR12.dalam pasal 50 ayat (3) Peraturan menteri tenaga kerja Nomor 33 tahun2016 tentang tatacara

melampaulwewenang sebagaimana di maksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a danpasal 18 ayat (1), serta keputusan dan/atau tindakan yang di tetapkandan/atau dilakukan secara sewenangwenang sebagaimana di maksuddalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak Sah apabilatelah di uji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Bahwa Tergugat telah melanggar asasasas pemerintahan yang baik yaituasas Kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidak berpihakan, asaskecermatan, asas tidak menyalagunakan

BanjarKalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanperbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalagunakan

Bahwa selama berada di kamar nomor 335 Hotel Hermes Terdakwatidak ada menyalagunakan narkotika dalm bentuk apapun sesuaiBerita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum No LAB :10586/NNF/2019 tanggal delapan Oktober 2019 dari Labfor Poldasunamun Terdakwa tidak melarang dan membiarkan ataupun tidakmelaporkan kepada pihak yang berwajib padahal Terdakwamengetahui Sdr. Aldi (tidak diperiksa), Sdri. Ayu Marlinda (Saksi5)dan Sdri.

terdakwaseharus menolak untuk memuat APBDes, Proposal Pencairan Dana, SPJ bagi17 (tujuh belas) desa itu walaupun sepengetahuan dan seizin dari saksi HariadiUtomo selaku atasan terdakwa, karena hal tersebut bukan merupakan tugasdari terdakwa tapi sebaliknya terdakwa dalam hal ini bertugas untuk memeriksakelengkapan permohonan pencairan ADD dan DD itu sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, makarangkaian tindakan terdakwa tersebut menurut Majelis dapat dikwalifikasikansebagai tindakan menyalagunakan

untukbertanggungjawab secara pidana karena menjalankan perintah atasan adalahpendapat yang tidak beralasan hukum sehingga ditolak, karena syarat subjektifdan syarat objektif dalam perintah dimaksud tidak terpebuhi sebagaimanadisebutkan di atas, sehingga dalam hal ini terdakwa dan saksi Hariadi Utomotetap harus bertanggungjawab secara pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas,maka rangkaian tindakan terdakwa tersebut menurut Majelis dapatdikwalifikasikan sebagai tindakan menyalagunakan

Serta unsur yang ke3 (ketiga)yaitu menyalagunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan.Bahwa di dalam ajaran Hukum Pidana khususnya yangmembahas tentang unsur terpenuhinya suatu deliktindak pidana.

BanjarKalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanperbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalagunakan

Menyatakan terdakwa MASRAWI Alias AWI bIN (Alm) BASWI terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi Menyalagunakan kewenangan melanggar pasal 3 jo.

Cirebon atau setidakHalaman 10 dari 92Putusan No. 41/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Saidintidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung yangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsiyang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalagunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanganNegara

Pasal 1, Pasal 3 angka (5)Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor022/KMA/SK/II/2012 O7 Februari 2012Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yangtanggal tentang Pengoperasianberwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukanatau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau oarng lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan

Sulawesi selatan atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertempat di Pengadilan Negeri MakassarSebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan