Ditemukan 1271 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penyalahgunaan kekuasaan
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — Terpidana I. ROMI HERTON dan Terpidana II. MASYITO
295 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
295 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disini sangat terlinat adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim yangnyata dalam menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;Sementara Menurut Muladi, Pengertian Korban ( victims) adalah orangorang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderitakerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi ataugangguan substansial terhadap hakhaknya yang fundamental, melaluiperbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masingmasingnegara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan
Putus : 30-10-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 30 Oktober 2015 — ROHMAT HARIANTO, SP.,MM Bin BROTO SOEWARNO.
KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
55 — 18
55 — 18
Olehkarenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perludibuktikan ;Menimbang, bahwa menurut Dawam Prinst dalam bukunya, Pemberantasan Tindakpidana Korupsi (2002 : 34) mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehinggapenyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak.Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalamkedudukan atau jabatannya itu sedang menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
131 — 23
131 — 23
untuk mencapai tujuandimaksud dan tujuantujuan ketentuan UndangUndang (Prajudi Atmosudirjo.1986, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 25).Adapun UndangUndang yang dimaksud meliputi UndangUndang yangberkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan APBD;Bahwa tindakan pembentukan APBD dengan tujuan atau sikap batin yangternyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang terkait,menunjukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengertian sempit(formil) dan adanya perbuatan penyalahgunaan
kekuasaan (determeneunt depouvoir) yang mana merupakan salah satu unsur objektif dan subjektif tindakpidana korupsi ex.
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
276 — 176
276 — 176
UndangUndang (Prajudi Atmosudirjo.1986, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 25).Adapun UndangUndang yang dimaksud meliputi UndangUndang yangberkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan APBD;Halaman 116 dari 171 Putusan Nomor: 66/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg Bahwa tindakan pembentukan APBD dengan tujuan atau sikap batin yangternyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang terkait,menunjukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengertian sempit(formil) dan adanya perbuatan penyalahgunaan
kekuasaan (determeneunt depouvoir) yang mana merupakan salah satu unsur objektif dan subjektif tindakpidana korupsi ex.
Putus : 19-06-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO.
57 — 37
57 — 37
;Ke2 mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu ,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat , dengankekerasan , ancaman atau penyesatan , atau dengan memberikesempatan , sarana atau keterangan , sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan ;Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatanmenggerakkan orang lain oleh pelaku di isyaratkan telahdipergunakan upayaupaya berupa pemberian janji ,penyalahgunaan kekuasaan , ancaman kekerasan atau denganmenggunakan kekerasan
Putus : 06-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tpg Tanggal 6 Januari 2015 — Drs. H. DEDDY CHANDRA, MM (Terdakwa) - MARUHUM ,SH (JPU)
73 — 100
73 — 100
cara menyalahkan gunakan kewenangan sarana atauyang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dipegangnyatersebut, Tegasnya, perbuatan Tersangka dalam kegiatan pengadaan tanahtersebut diatas tidaklah merupakan perbuatan pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tipikor.e Apa yang dilakukan Tersangka tersebut berkaitan erat dengantindakan dalam bidang hukum administratif, Muladi memberikanparameter untuk mengkategorikan suatu perbuatan yang melawanhukum materiil atau penyalahgunaan
kekuasaan itu termasuk dalamperanan hukum pidana ataukah termasuk dalam ranah hukumadministratif. namun demikian, Muladi, juga memberikan kriteriakriteria agar tidak terjebak pada parameter yang masuk yurisdiksihukum administrasi (maladministration), atau hukum perdata(onrechtmatigedaad), maka perbuatanperbuatan diskresionertersebut harus pula mengandung elemenelemen yang bernuansa :Hal 227 dari 239 Pts.
Putus : 19-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO
69 — 34
69 — 34
;Ke2 mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu ,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat , dengankekerasan , ancaman atau penyesatan , atau dengan memberikesempatan , sarana atau keterangan , sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan ;Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatanmenggerakkan orang lain oleh pelaku di isyaratkan telahdipergunakan upayaupaya berupa pemberian jan,penyalahgunaan kekuasaan , ancaman kekerasan atau denganmenggunakan kekerasan
Putus : 25-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto Tanggal 25 Agustus 2015 — - TOTOK BACHTIAR, S.E.
96 — 36
96 — 36
kelalaian dari pihakPengguna Anggaran (PA) dan PPTK serta bendahara pada Kantor PengelolaData Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo lalu aktif untukmelakukan pekerjaan jasa internet di Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo walaupun tanpa kontrak dan tanpa kuasadari PT.Informasi Tehnologi Multimedia;Menimbang, bahwa apakah Terdakwa menerima biaya jasa internet pada KantorPengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo sebagaiakibat dari penyalahgunaan
kekuasaan dan kesempatan ada padanya karenajabatan atau kedudukan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari fakta hukum Terdakwa secara pribadi masih aktifuntuk melakukan pekerjaan jasa internet di Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo walaupun tanpa kontrak yang sah, danmelanjutkan pekerjaan pada tahun sebelumnya yang dikerjakan olehPT.lInformasi Tehnologi Multimedia yang berkedudukan di Manado, dihubungkandengan kenyataan Terdakwa pada tahun 2010
Putus : 03-12-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 3 Desember 2014 — SUHARTATIK Binti SAMADI DAN KAWAN
88 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abbas Afandi (Kepala Urusan Umum Desa Turus) bersamasama denganSubandi, S.E bin Darmo Paniran (Kepala Desa Turus) tersebut di atasmerupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan atas jabatanmereka semua, selain itu juga bertentangan dengan :1. Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 2001 tentang Pedoman UmumPengaturan mengenai Desa Pasal 25 :Ayat (1).
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
ROFEN ANDIANSYAH. R, SE Als ROFEN Bin ROZALI
73 — 24
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
ROFEN ANDIANSYAH. R, SE Als ROFEN Bin ROZALI
73 — 24
Unsur Menyalahgunakan KekuasaanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya;Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kekuasaanharus dihubungkan dengan perbuatan memaksa, karena timbulnya perbuatan memaksa disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan olehHalaman 277 dari 322 Putusan Nomor : 73/Pid.SusTPK/2018/PN Bglorang lain yang berstatus pegawai negeri atau penyelenggara negara.Menimbang, bahwa memaksa diartikan sebagai perbuatandengan
Register : 13-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RADEN DIMAS HIDAYATULLAH sh
Terdakwa:
ANGGI FIRGINITA ARISANTA Amd. Als ANGGI Binti AMRIL DARMAWAN Alm
116 — 40
RADEN DIMAS HIDAYATULLAH sh
Terdakwa:
ANGGI FIRGINITA ARISANTA Amd. Als ANGGI Binti AMRIL DARMAWAN Alm
116 — 40
Unsur Menyalahgunakan KekuasaanBahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yangmelekat pada jabatan dan kedudukannya;Bahwaperbuatan menyalahgunakan kekuasaan harus dihubungkandengan perbuatan memaksa, karena timbulnya perbuatan memaksa disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh orang lain yang berstatuspegawai negeri atau penyelenggara negara;Bahwamemaksa diartikan sebagai perbuatan dengan menekankehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yangditekan tersebut.
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
509 — 374 — Berkekuatan Hukum Tetap
509 — 374 — Berkekuatan Hukum Tetap
Go Publik, baik penilaian atas nilai assets suatu PT.Go Publik agar nilai efek tersebut tidak membebani minoritasmaupun mengontrol pemegang saham mayoritas daritindakan sewenangwenang penyalahgunaan kekuasaan baikpada saat mengagunkan harta kekayaan perusahaanmaupun penentuan suatu nilai dan penggunaan pinjaman;Bahwa untuk menghindari UndangUndang Pasar Modal,maka dibuat rekayasa seolaholah Tergugat XIIl danTergugat XIX sebagai penjamin (Guarantor) dalam PerjanjianIndenture dan Sertifikat Global
Register : 11-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 1/PID.TPK/2018/PT PLK Tanggal 26 Juni 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : ABDUL RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
126 — 50
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
126 — 50
dilakukan secara melawan hukum atau menyalahgunaankekuasaan, sehingga bersifat alternatif;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 huruf e maupun dalampenjelesannya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak adaditemukan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian perbuatan melawanhukum atau penyalahgunaan
kekuasaan, sehingga pengertian melawan hukumyang dimaksudkan dalam penjelesan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi,Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat 1 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor
Register : 27-02-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 02-11-2012
Putusan PN AMBON Nomor 08/Pid.SUS/2012/PN.AB Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs, ENOS YANSEN AKASIAN;
152 — 46
152 — 46
Telah mendengar pembacaan pleidooi Terdakwa yang padapokoknya menyatakan bahwa unsur penyalahgunaan kekuasaan,unsur memaksa seseorang untuk memberi sesuatu , serta unsurpembayaran dengan pemotongan tidak terbukti ; Telah mendengar pembacaan pledoi Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakimmemutuskan :Primair :1. Membebaskan terdakwa Enos Yansen Akasian dari keseluruhandakwaan tersebut ;2.
Register : 27-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg. Tanggal 19 Juni 2017 — HERMAN, S.Pd. MM Bin (Alm.) IMAN
61 — 20
61 — 20
TPK/2017/PN.Bdgsehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan ataupenyalahgunaan hak.
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009 Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
330 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
330 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
Go Publik , baik penilaian atas nilai assets suatu PT.Go Publik agar nilai efek tersebut tidak membebani minoritasmaupun mengontrol pemegang saham mayoritas dari tindakansewenangwenang penyalahgunaan kekuasaan baik pada saatmengagunkan harta kekayaan perusahaan maupun penentuansuatu nilai dan penggunaan pinjaman.Bahwa untuk menghindari UndangUndang Pasar Modal, makadibuat rekayasa seolaholah Tergugat 13 dan Tergugat 19sebagai penjamin (guarantor) dalam perjanjian Indenture danSertifikat Global Notes
Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Sby Tanggal 5 September 2016 — Drs. H. MASYKURI, S.Ag ;
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK - SURABAYA
58 — 16
58 — 16
menyalahgunakanwewenang diartikan sebagai : Memiliki Kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada kewenanganyang ada; Tidak memiliki kKewenangan, tetapi melakukan tindakantindakan seolaholah memilikikewenangan; Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untukmencapai tujuan tertentu;Menimbang, bahwa Dawam Prinst dalam bukunya, Pemberantasan TindakPidana Korupsi (2002 :34) mengartikan kewenagan sebagai kekuasaan atau haksehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan
kekuasaan ataupenyalahgunakan hak.
Register : 17-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
167 — 53
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
167 — 53
Dengan demikian korupsi dapat diartikansebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi.Kekuasan publik disini diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan olehpublik dan publik bisa berarti masyarakat ataupun organisasiorganisasiyang ada di dalam masyarakat.Tindak pidana korupsi seringkali dipandang sebagai tindak pidana yangmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Putus : 04-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 Maret 2016 — AMRU, S.Sos, MSi ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
104 — 44
104 — 44
bahwa terhadap perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikanbahwa seseorang itu dalam melakukan sesuatu perbuatan harus dilihat apakah seseorangtersebut dalam melakukan suatu perbuatan tersebut berdasarkan kewenangan ataukahtidak ;Menimbang, bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kewenanganyang ada padanya tetapi kewenangan yang ada padanya tersebut dipergunakan secaratidak benar dan melanggar aturanaturan hukum, maka perbuatan tersebut adalahmerupakan penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan
kekuasaan, sedangkanapabila sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sama sekali tidak ada dasarkewenangannya dan perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar aturan hukum yangada, baik berupa aturan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, makaperbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diuraikan tersebut diatas MajelisHakim berpendapat bahwa Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun2013 Propinsi Jawa Timur yang diterima dan dikelola
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007 Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
288 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
288 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indonesia (Bukti P8, Bukti P9, Bukti P10, Bukti P11, Bukti P12, BuktiP13, Bukti P14, Bukti P15 dan Bukti P16).Bahwa latar belakang dikeluarkannya UU PasarModal dan Peraturan Pasar Modal adalah untukmelindungi publik yang membeli efek di pasar modal,maupun untuk melindungi pemegang saham minoritasdi perusahaan Tbk atau PT Go Public,baik penilaianatas nilai asset suatu Go Public agar nilai efektersebut tidak membebani minoritas maupunmengonirol pemegang saham mayoritas dari tindakansewenangwenang penyalahgunaan
kekuasaan baikpada saat mengagunkan harta kekayaan perusahaanmaupun penentuan suatu nilai dan penggunaanpinjaman.Bahwa untuk menghindari UU Pasar Modal, makadibuat rekayasa sendiri seolaholah Tergugat 13 danTergugat 18 sebagai penjamin (guarantor) dalamPerjanjian Indenture dan Sertifikat Global Notesdengan tujuan untuk menghindari ketentuan UU PasarModal.Sebab:Apabila Tergugat 13 dibuat sebagai penerbit suratSertifikat Global Note maka harus mendapatkan suratpersetujuan dan ijin dari Pemerintah