Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-10-2015 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN MASOHI Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Msh
Tanggal 27 Oktober 2015 — Penggugat: SUKARDI TOMAGOLA Tergugat: 1.BAHTA ROY SELANO 2.LUTH PAWAE 3.M. DJEN WAILISSA 4.NASARUDIN HATAN 5.SAMSI SAMALLO 6.Hi. AHMAD PELU 7.AHMAD PEYKUA 8.SALEH KEWALESSY 9.BAHARA LESSYI 10.USMAN WELLETE 11.IDRIS LULUKAY 12.UMAR AKOHILO 13.BUCE MARAHINA 14.USMAN NUSALELU
9043
  • nilai darisetiap galian tersebut berpariasi, nilai galian yang terletak di kali totun dankali lata sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);e Bahwa saat itu ada diperlinatkan kwitansikwitansi yang terkait dengankontrak kerja sama tersebut;e Bahwa kwitansi tersebut tidak diserahkan kepada Muin Sanaky tetapiditerima oleh Sukardi Tomagola; Bahwa terkait dengan pungutan negeri yang dilakukan oleh Muin Sanakydan Abdulah Nusalelu dikaitkan dengan tata kelola administrasi, hal inimenjadi tumpang tindin
Register : 02-12-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 238/Pdt.G/2020/PN Plk
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.WAWAN PERNADI BUNGAI
2.TAMBUN HALMAH HUNDJUN, SH
3.PANCARASIE E.S. JAYAPRAWIRA
4.IKING IMAN
Tergugat:
1.TIKIL JUNI SAERANG, SH
2.SOFIRMAN Alias AYONG
Turut Tergugat:
YAYASAN “KALANG INDAH PERMAI”
8825
  • Kesimpulan Huruf a disebutkan baikyayasan kalang indah permai yang dikelolah oleh Herlison M.Gasing/Depung maupun Koperasi Serba Usaha Penyang Sangkalemoyang dikelola oleh Deden Arkenas Tawa sudah cukup jelas sket izinyang diberikan pemerintah Tidak Ada Tumpang Tindih sebagaimanapeta Koperasi Penyang Sangkalemo dan Para Penggugat membenarkanHalaman 38 dari 73 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN PIk08.09.objek sengketa tidak tumpang tindin sebagaimana dalil gugatan ParaPenggugat dalam gugatannya;Bahwa
Register : 11-06-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Unh
Tanggal 15 Desember 2015 — - DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP.,MM
430101
  • ST Nickel tidak tumpang tindin dengan IUP No. 231,karena Bupati sudah mencabut IUP PT. ST.
Register : 27-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 112/PDT/2020/PT PBR
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny.Hajjah Asmoro Branti Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat II : Tn.Haji Drs. Bagas Damar Nugroho Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat III : Ny. Dokter Dewi Diana Sari Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat IV : Ny.Ir.Endah Rumbiyanti Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat V : Ny.Kartika Febilina Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Terbanding/Tergugat I : Ny.Sunarti
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
101114
  • Hal tersebutdiwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untukmemastikan di mana letak/batasbatas dan luas tanah tersebut agartidak tumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk untukmemastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif) ;d) Prosedur penerbitannya (Prosedural).
Register : 16-12-2016 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 08-01-2019
Putusan PA SELONG Nomor 1275/Pdt.G/2016/PA.Sel
Tanggal 13 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
3632
  • ./ + 0.934 Ha;Bahwa Eksepsi para Tergugat 1,2 dan 5 ini ada keterkaitannyadengan Eksepsi point 1 diatas, bukankah dalam gugatan paraPenggugat sudah di jelaskan secara jelas dan terinci perbedaanluas tersebut merupakan rincian luas awal dan sisa luas akhir yangdi gugat karena sisa luas yang tidak di gugat /tidak dijadikan obyeksengketa sudah berada dalam kepemilikan pihak ke3 dan haltersebut merupakan Kompetensi Absolute Peradilan Umum danuntuk menghindari tumpang tindin dasar hukumnya sebuah perkaraantara
Register : 05-01-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
480334
  • sidang secara elektronik/ ecourt tertanggal 10 Februari 2021 antara lain isi dalam pokok perkaraHalaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUNSMGdisebutkan : Bahwa berdasarkan riwayat penerbitan Sertipikat Hak Milik No.99/Pedurungan Kidul maupun Hak Milik No. 2526/Pedurungan Kidul tersebutdiatas, dapat disimpulkan bahwa kedua sertipikat tersebut diterbitkanberdasarkan alas Hak Tanah Yasan dengan Nomor C dan Persil yangberbeda, sehingga seharusnya terhadap bidang tanah tersebut tidaktumpang tindin
Register : 13-05-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 226/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 15 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : Siti Saadah,
Terbanding/Penggugat II : Handjoko Sastra.Liauw Tek Han
Terbanding/Penggugat III : Tjoannoto.Liauw Tek Tjoan
Terbanding/Penggugat I : Ibu Lily Sastra.Giok Lie,
Turut Terbanding/Tergugat IV : Agus Suharto,
Turut Terbanding/Tergugat II : Alm. Asep Dedi Hamdani Cq. Erik Noviansyah, Dion Noviansyah, Ranti Miranti, dan Bia Subagja
Turut Terbanding/Tergugat V : Rika Mustika,
Turut Terbanding/Tergugat III : Alm. Neneng Yeti Hamdani Cq. Tia Deriantina
6943
  • permohonan tertulis kepada Kantor PertanahanKota Bogor untuk diadakan suatu pertemuan guna membahaspermasalahan sengketa tumpang tindih batasbatas tanah milik ParaTergugat Konvensi dengan tanah Para Penggugat Konvensi, dankemudian pada tanggal 10 Oktober pertemuan dimaksud digelar di KantorKantor Pertanahan Kota Bogor;Bahwa, berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor:2459/002 3271,100/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dilaksanakanmediasi sebagai tindak lanjut permohonan mediasi tumpang tindin
Register : 26-11-2019 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
1.H. MANSURUDDIN
2.EFTA INDRA
Tergugat:
1.OSMAN HENDRA KURNIAWAN
2.HOTMIAN SITUMORANG
3.ENI KARTUS PASARIBU
4.SUPARMAN
5.H.T. KAMARUZAMAN
6.NOTARIS OYONG TARULIN, SH
7.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK, SH
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Pelalawan Cq. Camat PKl.Kerinci Cq. Kepala Kelurahan Pkl.Kerinci Barat
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala BPN Pusat Cq.Kepala BPN Provinsi Riau Cq. Kepala BPN Pelalawan
10.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK
312307
  • Sertifikat ganda/tumpang tindih, sertifikat yang menguraikan satu bidangtanah yang sama, diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnyasaling tumpang tindin seluruh atau sebahagiannya.
Register : 16-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 16/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
HO, HARIATY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
Intervensi:
PT.Salim Maju Lestari
210146
  • Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo karena adanyaproses penerbitan SHGB Nomor 00112, Tanggal 14 Maret 2018 AtasNama PT SALIM MAJU LESTARI yang tumpang tindih, hal ini tidakHalaman 28 Putusan Perkara Nomor : 16/G/2018/PTUN.BJM.benar karena tidak ada tumpang tindin dalam penerbitan SHGB Nomor00112, Tanggal 14 Maret 2018 Atas Nama PT SALIM MAJU LESTARI;2.
Register : 22-11-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2016
Tanggal 14 Februari 2017 — PT. SURYABUMI TUNGGAL PERKASA VS MENTERI KEHUTANAN RI (SEKRANG MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI);
12679 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 46 P/HUM/2016negara bebas, sebagian telah dikuasai olen masyarakat dan telahdiberikan ganti rugi berdasarkan SPT/SPPHAT yang diterbitkan ditingkat Tapak;Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJtanggal 22 Mei 1984, Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat diperintahkan untuk mengintruksikan kepada Para Camat/KepalaKecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalambentuk apapun juga, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpaiizin membuka tanah tersebut tumpang tindin
Register : 10-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 54/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Darliaty Dkk.
2.Darliaty
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Intervensi:
Sugeng Riyadi
274126
  • 21 Maret 2019 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut, semestinya Peradilan Tata Usaha Negaratidak menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, sampaldengan adanya Putusan dari Peradilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwapenyelesaian sepenuhnya sengketa ini oleh peradilan perdata dalam lingkupperadilan umum bertujuan pula untuk menghindari putusan pengadilan yangtumpang tindin
Register : 15-06-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 24 / Pdt.G / 2015 / PN.Lmj
Tanggal 21 Desember 2015 — - LAM CHONG SAN (Penggugat - I) - PERUM PERHUTANI UNIT- II JAWA TIMUR CQ. KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) PROBOLINGGO CQ. SUB KESATUAN PEMANGKU HUTAN (SKPH) LUMAJANG CQ. BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (BKPH) PASIRIAN (TERGUGAT - I) - NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Cq. KANTOR PELAYANAN TERPADU LUMAJANG (TERGUGAT - II)
6728
  • Menetapkan Tergugat maupun Tergugat Il telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena menutupnutupi dan tidak menyampaikan faktafakta yang sebenarnya kepada Tim Jaksa Penyidik pada KejaksaanTinggi Jawa Timur tentang tumpang tindin hak penguasaan antaraTergugat dengan pihak lain, sehingga merugikan hak pembelaanPenggugat sebagai Tersangka sebagaimana Surat Perintah PenyidikanKepala Kejaksaan Tingi Jawa Timur tanggal 10 Pebruari 2015 nomor :134/0.5/Fd.1 /02/ 2015 dan 135/0.5 / Fd.1 / 02/2015;.
Register : 17-02-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 5/PDT.G/2016/PN Rkb
Tanggal 2 Maret 2017 — -Penggugat: -.H. ARMIAN -H. SARDI -NY. NITI -.NY. SAINAH -.RASID -.UDING -UCU SUHARDI -SUHALI -NY. ARIAH -RASUDIN -NY. RUMANAH -H. SUHERMAN -.H. JUNED -NY. IYOT -JARUN -.ABAH KIMAN -H. AMIR -BANDANIZI -SARBANI -.JUMRI -ABU HASBULLAH -TOTON FATHONI Tergugat: -TB. M. THOLIB -H. ENDANG WARYO -WADING -NY. AWIYAH -DENI HERDIYANA -SUTA MADROJI -Hj. ETI NURHAYATI -DEDE WAWAN -UJANG HADILAJID . S.IP Turut Tergugat: -Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementrian Agraria Badan Pertanahan Nasional RI, Cq Badan Pertanahan Nasinal Republik Indonesia Provinsi Banten, Cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak -Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Banten, Cq Bupati Lebak, Cq Camat Wanasalam Cq Kepala Desa Muara
567
  • Bahwa permasalahan tumpang tindin penguasaan fisik atas tanah yang terletak diMuara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak antara sertifikatsertifikata.
Register : 11-01-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Jmb
Tanggal 25 Oktober 2017 — MERINA ROSANTY (penggugat) melawan 1. KOESDJAJA Bin KOESRANTO 2. RADEN MUHAMMAD KUDEK 3. Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi (para tergugat) melawan RADEN MAHMUD (Penggugat INTERVENSI )
189304
  • juru ukurZULFAHMI dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi dengan nomorPeta Pendaftaran : 48.130.174018 untuk penerbitan Sertifikat Hak MilikNomor : 16167( asli ada pada Tergugat Ill ), yang telah diberi materai cukupdan sesuai dengan copynya dan bukti surat tersebut diberi tanda T.I danT.ll 10;Fotocopy hasil pemeriksaan dari penyidik POLDA Jambi NomorB/21/IV/2016/Ditreskrimum yang diukur oleh Sodikin tertanggal 19 April2016 ditemukan fakta bahwa tanah Tergugat masuk ke dalamsertifikat/tumpang tindin
Register : 28-03-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
MELIANUS TOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
14361
  • Videbukti P2=T.II.INT1.2); Sertipikat Hak Milik Nomor: 1664 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 916/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.495 M2, atas namaLinda Theresia Boboy, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P3=T.II.INT1.3); Dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1665 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 915/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.485 M2, atas namaMartha Maria Nalle, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P4=T.II.INT1.4), maka terjadilah tumpang tindin
Register : 04-02-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kln
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
Pemerintah Desa Teloyo
Tergugat:
1.YANTO
2.YANTI
3.YATMI
4.PARLAN
5.PARDI
6.SURATNO
7.SLAMET SISWOSUHARJO
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Klaten
2.SUPARMI
3.INDARTININGSIH
4.ENDANGSIH MULYANI
5.EXAN
6.DAHLAN SARTONO
7.MUHAMMAD SAFARUDIN
8.SUNGKONO
9.SRI SUKINI
10.SUJARMI
11.SUMILAH
12.SRI SUMARNO
13.UMI DARYANI
14.V. SRI HARYANTI. S. BUDI UTAMI
15.SRI YATI
16.SUMINI
17.NURUL FARITA
18.Drs. SUWARSO
19.SURATI
20.WIDODO
21.ROEHANA SUKANDAH
22.SUYADI
23.SRI SUDARMI
24.PURWANTO
25.ROEHANA SUKANDAH
26.ENDAH SUBEKTI
27.KISMO SUMARTO AL KEMI
28.SITI MARIYATUN KHASANAH
29.ANDY PURNOMO
15215
  • Kalimatyang tertulis tunduk dan patuh yang tidak bersifat menghukumbertentangan dengan kalimat selanjutnya yaitu mengosongkan danmenyerahkan yang merupakan putusan condemnatoir, sehingga hal inimenjadi tumpeng tindin tanpa arah, padahal petitum untuk TurutTergugat dan Tergugat harus berbeda; Bahwa karena dalam gugatan penggugat tidak ada sinkronisasi antaraposita dan petitum bahkan terjadi kontradiksi, maka isi dari gugatanpenggugat menjadi tidak jelas dan kabur;2.
Putus : 11-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2013
Tanggal 11 Desember 2014 — Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
8246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hierarkinya beradadibawah UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 yang juga merupakanperaturan perundangundangan sebagai peraturan pelaksanaan dariUndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tak terkecuali Peraturan yang saatini dimohonkan Keberatan/Uji Materiil oleh Pemohon kepada MahkamahAgung RI.Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon sampaikan tersebutdi atas, tampak jelas bahwa rumusan Pasal 17 dan Pasal 59 A PeraturanTermohon a quo adalah rumusan yang sangat rumit dan membingungkanserta mengesankan adanya tumpang tindin
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
TJITRA BINTORO alias TJOA TJITRA BINTORO
Tergugat:
1.PT. Banjar Gawi Makmur
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru
Turut Tergugat:
HARTONI JAYA BUANA
12138
  • danberdasarkan buktibukti Surat yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksisaksi dapat ditarik kesimpulan adanya indikasi Penggugat telah khilaf dalampenentuan atau penunjukan letak tanah dikarenakan telah terjadi perkembanganyang signifikan di wilayah sekitar objek sengketa yang hal tersebut tidak didukungoleh peta pendaftaran yang objektif sehingga mengakibatkan kesalahan dalampenujukan letak tanah yang seolaholah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 46 (152) /Landasan
Register : 08-04-2019 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 280/Pdt.G/2017/PN.Tng
Tanggal 12 Desember 2017 — Penggugat: HANDOYO SANTOSO Tergugat: PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk Turut Tergugat: 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 2.PT. BANK CENTRAL ASIAN. TBK
339102
  • tanggal 11 September 2006,berdasarkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.605/Ket36.71.300.7/VII/2015tanggal 14 Juli 2015 yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugattersebut Tergugatmenyampaikan dalam eksepsinya bahwa Penggugat telah keliru denganmenempatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang (BPN) sebagaiTurut Tergugat dalam perkara aquo, karenaseharusnya BPN Kota Tangerangditempatkan sebagai pihak Tergugat dalamperkara aquokarena terjadinyatumpang tindin
Register : 16-04-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PA CILEGON Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Clg
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2518
  • Clgprakteknya akan terjadi tumpang tindin dan gantungnya status jandaduda antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu, mohonagar Majleis Hakim perkara a quo, dapat menerima Eksepsi Tergugatdan memisahkan Gugatan Harta Bersama setelah Gugatan CeraiPenggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap.C. Gugatan Harta Bersama Penggugat Premature.1.Bahwa Penggugat dalam menggabungkan Gugatan Cerai dan HartaBersama adalah terlalu dini dan belum saatnya.