Ditemukan 5678 data
Terbanding/Terdakwa : ANDI ADAM PUTRA TOMO
149 — 0
Sehingga kalau kemudian diajukan permohonan pailitsebenarnya ini masih kurang memenuhi syarat untuk kepailitan, sehinggakemungkinan OJK tidak akan mempertimbangkan untuk mengajukanpermohonan pailit:Berdasarkan referensi beberapa kasus kepailitan, kondisi yang sekarang inioleh Hakim dimasukkan sebagai force mejeur atau overmacht, dengan demikiangagal bayar tersebut tidak tepat penyelesaiannya langsung kepadapermohonan kepailitan;Bahwa permohonan kepailitan kalau asetasetnya masih ada maka tidak akanmempertimbangkan
RI No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, haruslahditolak karena majelis hakim tidak terikat pada putusan perkara terdahulu dalammemeriksa dan memutus suatu perkara (the binding force of precedent) ; Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur pertama dalamdakwaan subsidair telah terpenuhi; weneeee Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ; I WAYAN BANDESA, IWAYAN GEDE MUSTIKA, I NENGAH SEPEL, SH, I MADE MUDIA, SH, IPUTU GEDE ASTAWA, NI LUH PUTU MURDIATI
Yurisprudensi MARI tersebut Majelis Hakim sependapat,namun demikian maksud dari Yurisprudensi tersebut bukan bertahanterhadap semua jenis jual beli ada jual beli yang dapat dituntut yaitu jualbeli yang bersifat melanggar ketentuan UndangUndang dan Peraturan,adapun jual beli atau utang piutang yang tidak dapat dituntut tersebutantara lain adalah tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihakdalam perikatan jual beli dikarenakan suatu keadaan, misalnya tidakdipenuhinya kewajiban salah satu pihak karena force
l. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force No. Pol. : H 4167 HI, warna Putih, tahun 2015.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, makadasar Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat Rekonvensi ini denganalasan pengurangan tenaga kerja (efisensi), karena kelebihan tenagasecurity, maka merujuk pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Bahwa meskipun Hukum Acara Pidana tidak menganut asas stare decisisatau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragamanputusan Mahkamah Agung (consistency in court decision) bahwa alasanlain untuk mengikuti putusanputusan Mahkamah Agung yang sebelumnyatersebut, karena putusanputusan a quo merupakan "*pedoman dalammemeriksa dan mengadili perkara yang sama, dan selain itu merupakanpula sumber hukum dan pembentukan hukum ; Menimbang, bahwapendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk
Fee kepada Penggugat sampaidengan masa Perjanjian Waralaba berakhir;Ada pun besarnya Royalty Fee berdasarkan Pasal 5 ayat 6 PerjanjianWaralaba adalah 5% dari pendapatan kotor semua outlet restoran Komala milikTergugat; Berdasarkan Perjanjian Waralaba, Pendapatan Kotor sendiri dinyatakan sebagaiberikut:Gross Monthly Recipts means the gross sales turnover of the FranchiseesBusiness arising directly or indirectly from the conduct of the Business at Outletduring each month that this Agreement is in force
Yangdimaksudkan dengan kekerasan yang dilakukan secara terbuka ataukekerasan yang sifatnya terbuka itu ialah vis publica (kekuatan umum),force ouverte (kekerasan terbuka) menurut pasal 440 C.P. atau /emploipublic et flagarant de violence (penggunaan dari kekerasan orangbanyak) yang dilakukan terhadap orangorang dan barangbarang.Menimbang, bahwa menurut R.
Selain dari pada itu, nyata juga bagiMajelis bahwa perbuatan Terdakwa SUROTO Alias MASROTO Alias BRAM Bin SURYADIdan Terdakwa SOLEH Alias MARTIN Alias BOTAK Bin SUHAEDI sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum itu bukanlah merupakan Pembelaan Terpaksa, bukanmerupakan hasil dari force majeur, bukan merupakan pelaksanaan perintah yang salah dantidak pula dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan perintah perundanganundangan sehinggadengan demikian maka Majelis dapat memastikan bahwa Para Terdakwa
Pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai denganperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bbs halaman 68 dari 98i. terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanoa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Bahwa sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan diluar kemampuan manusia (force
Pasal 26 jo Pasal 27 jo Pasal 28 joPasal 29 mengenai jangka waktu penahanan dikaitkan denganpenundaan sidang di masa kahar atau force majeure jugabertentangan dengan kebijakan persidangan daring;Halaman 131 dari 192 Putusan Nomor 1/PID.TPK/2021/PT SMR10.Bahwa Saksi Sdr. Edi Juniardi dan Saksi Sdri.
Entered into force on 24 April 1964 UnitedTerjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:Permasalahan hubungan kerja wajib diselesaikanberdasarkanPengesahan Konvensi mengenai Hubungan Diplomatik 1961 yangberlaku tanggal 24 April 1964 Perserikatan Bangsa Bangsa.....Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untukmenolak seluruh dalil dalam Gugatan secara keseluruhan atau setidaknyamenyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (niet ontvankelijkverklaarad
Jaddi Putera Gemilangbilamana tidak terjadi force majeur, Penjamin (Tergugat i dan Tergugat Ill) dengan sepenuhkemampuannya akan mencari alternatif dan sepenuhnya bertanggungjawab agar halhal yang merugikan tersebut tidak terjadi;Bahwa Penggugat tegaskan secara terang dan jelas, dimana atasPerjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Nomor 01A//20011yang dibuat dan disepakati olen Penggugat dan Tergugat I, yang masingmasing merupakan bentuk dari sebuah Badan WHukum berbentukPerseroan, namun dengan
Kerugian in materil (kerugian ekonomis) yang tidak bisadinilai ekonomis, karena akibat perbuatan para terdakwamenebang pohon dalam kawasan konservasimemungkinkan terjadinya Force Major (bencana alam).b.
In countries which have not abolished the deathpenalty, sentence of death may be imposed onlyfor the most serious crimes in accordance withthe law in force at the time of the commissionof the crime and not contrary to the provisionsof the present Covenant and to the Conventionon the Prevention and Punishment of the Crimeof GeNo.cide. This penalty can only be carriedout pursuant to a final judgement rendered by acompetent court;Terjemahan:Pasal 61.
penggunaananggaran belanja langsung oleh SKPD Satuan Polisi Pamong PrajaKebupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013.Bahwa perihal adanya kerugian keuangan negara yaitu berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure).
entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(b) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force