Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI
76 — 17
  • Sumedang, Saksi belum memilikiSertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi Saksipernah 2 (dua) kali mengikuti Pembinaan Tekhnis (Bintek) PengadaanBarang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah KabupatenSumedang dan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat tetapi belumlulus hingga Saksi belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; Bahwa Dasar Hukum yang digunakan untuk pengadaan barang,pekerjaan sipil, dan jasa dalam Pelaksanaan Proyek SAFVER padaDinas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 04/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SBY
Tanggal 4 Juni 2015 — H.MUHAIMIN
154 — 58
  • GSM sebagai Holding;Bahwa waktu pembahasan PT.GSM sebagai Holding adapembahasan yang diusulkan lembaga tekhnis untuk mengenaisaham;Bahwa saksi lupa apakah persyaratan waktu itu ada akta notaris;Bahwa ketika klarifiksasi di Gubernuran itu ada hasil klarifikasinamun saksi tidak ingat apa isinya;Bahwa yang membuat Perda No.3 itu yang membuat adalahbagian hukum;Bahwa dalam rancangan eksekutif itu ada tim Raperda yangterdiri dari bagian hukum, Asisten I, instansi pengusul, instansiterkait misalnya Dinas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 13 Nopember 2013 — Drs .H. WAWAN DARMAWAN bin H. AMAN DARTIMAN
119 — 21
  • mengetahui lokasi tanah yang diukur, selanjutnyadilakukan pengukuran yang diantar oleh RW atau RT setempat;Bahwa benar saksi menerangkan apakah peserta PRONA dipungut biaya atau tidak,namun sepengetahuan saksiuntuk pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan PendaftaranTanah (PRONA) tahun 2010 para peserta harusnya tidak dipungut biaya (Gratis).Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah adabrifing di Kantor Pertanahan KotaCimahi, oleh terdakwa Drs.H:.WAWAN DARMAWAN, dan sepengetahuan saksihanya ada brefing tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
120 — 41
  • Properti,Penilai Ahli Binis, Ahli Hukum) dan volume pekerjaanyayaitu. 102,28 Ha. yang terletak didaerah kelurahanSyamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung KotaBanjarbaru.Bahwa saksi tidak mengetahui terkait lisensi pada Lembaga Penilaiyang diatur di dalam Perkaban No 3 tahun 2007 tentang peraturanpelaksana Perpres No. 36 tahun 2005 Jo. 65 tahun 2005 tentangPengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum.Bahwa saksi tidak memasukkan Lisensi bagi Lembaga Penilai Publikdalam syarat tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
174 — 35
  • Sdri TRI RISMAHARINI, sesuai denganPeraturan Walikota Surabaya dengan Nomor 62 Tahun 2010tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaiberikut :1) Pemprosesan tekhnis perizinan / rekomendasi sesuaibidangnya ;2) Penyusunan Perumusan bahan penetapan kebijakanHalaman 109Put.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - HARLAN BATUBARA, S.H
199 — 514
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi, sertapelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan danpersiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
    Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi, sertapelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengadaan tanahpemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Khusus, namun mempunyai keahlian pengadaan tanahmelekat karena jabatan yang Ahli pegang;Ahli sudah 4 (empat) kali memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitan denganmonogeHal 168Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 17 Desember 2012 — FIRMAN HIMAWAN, S.Ip.
68 — 10
  • muka persidangan yang pada pokoknya telahmemberikan keterangan sebagai berikut :40 Saksi TUTI SUSILAWATI, SE,Ak, yang keterangannya dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi pernah mengaudit di Pemkot Bandung;Bahwa saksi memeriksa mengenai dana Bansos tersebut sejak tanggal 27 Oktober2011 sampai 09 Februari 2012;Bahwa anggota tim Audit yaitu :Susunan tim koordinator bidang tim investigasi;Pengendalian mutu;Pengendalian tekhnis
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 24-09-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY
158 — 71
  • Putusan No. 20/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiBahwa untuk besaran uang makan minum para petugas Damkar dalam DPA yaitusebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per orang setiap harinya bagi parapetugas Damkar baik PNS ataupun yang honorer dan pada tahun 2017 tersebutyang mengelola dana kegiatan makan minum para Petugas Damkar adalahsaksi sendiri;Bahwa untuk tekhnis pencairannya setelah saksi mengajukan permohonan lalu danakegiatan tersebut dimintakan ke bagian keuangan yang kemudian menerbitkan SPPdan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — SETIAWAN,ST Bin SUGITO
78 — 24
  • Kemudian pelaksanaan pekerjaan oleh saksiKASMADIYANSAH Bin MASKUR yang tanpa menggunakan peralatan dantenaga Ahli/tekhnis sebagaimana yang dimasukkan di dalam dokumenkualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Desember 2016 — Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M.KES ( Terdakwa)
266 — 359
  • dengan cara menyadurspesifikasi teknis peralatan yang terdapat dalam brosur peralatankesehatan yang didapat dari Terdakwa.Bahwa Terdakwa tidak proaktif dan tidak memperhatikan perkembanganharga pasar yang sedang berjalan.Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tawar menawar dengandistributor sehingga perbandingan harga dari suatu produk tidakdidapatkan.Halaman 314 dari Putusan Perkara No 14/Pid.SusTPK/2016/PN TpgBahwa perubahan spesifikasi peralatan Kedokteran, Kesehatan danKB yang dilakukan oleh Tim Tekhnis
    menyususnjadwal lelang yang dilaksanakan dengan system eloktronik = yaknilayanan pengadaan secara eloktronik (LPSE).Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 telah ditetapkan pemenang lelangPengadaan sebagaimana yang tertuang dalam surat pengumumanpemenang lelang yang ditandatangani oleh Terdakwa.Bahwa pada saat proses kegiatan pengadaan berjalan, PanitiaPengadaan tidak memahami tentang spesifikasi peralatan kesehatan,kedokteran dan KB.Bahwa Terdakwa pernah melibatkan saksi SUKO YUDO ASMOROselaku Tim Tekhnis
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 21-09-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA
Tanggal 6 Nopember 2018 — Pembanding/Terdakwa : DELFI DWIAN ISKANDARSYAH, SE., BIN LAHMUDDINSYAH. Diwakili Oleh : MUHAMMAD REZA MAULANA S H CPL
Terbanding/Penuntut Umum : IMAM ASYHAR, SH
95 — 57
  • pembayaran programprogam kegiatan yang dilaksanakanpada TA 2014, yaitu untuk program upaya pelayanan kesehatan, programpelayanan administrasi perkantoran dan program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan Pustu sertajaringannya, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2014.Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 35.555.800.161, yang telah dilakukanrealisasi penyaluran oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran DinasKesehatan Aceh Utara melalui Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 747 K/PID.SUS/2013
Tanggal 10 September 2014 — ACHMAD DJUHANA
156 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Krakatau SteelNomor 32/C/DUKS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem danProsedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan tanggal dalam poin 2.11ditetaokan bahwa Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan dapatmelakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung apabila memenuhi kriteria kKebutuhan darurat / mendesak danditinjau secara tekhnis maupun ekonomis masih memungkinkandilakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 4 Januari 2017 — REZA ANDRIADI, ST.,MT. Bin SUGENG SUGIYANTO
172 — 149
  • pendiriannya saksi tidak tahu dan tahunya sebagai Badan Usaha MilikDaerah berkantor di Pangkalan Bun.Bahwa hubungan kemitraan didasari adanya kebijakan Pemerintah DaerahKabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai program pengembanganjagung hibrida pada tahun 2009, selaku Dinas Teknis melakukan pencariandan inventarisasi terhadap calon petani / calon lokasi (CP/CL) dari hasil dataCP/CL yang diperoleh dibuat Surat Keputusan oleh Bupati Kotawaringin Baratdan Dinas Pertanian melakukan pendampingan tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — IR. HARYONO SAMSUATMOJO, SP.1 Bin SAMSU SUNARDJO
102 — 20
  • Via Kontruksi ;Dengan hasil lulus administrasi seluruhnya ;a ee BrEvaluasi Tekhnis terhadap 11 Penawar tersebut diataslulus seluruhnya;. Evaluasi Biaya terhadap 11 Penawar tersebut diatas lulusseluruhnya ;Evaluasi Kualifikasi terhadap 11 Penawar tersebut diatasLulus 7 Penawar dan tidak lulus empat penawar ;Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara EvaluasiPenawaran Terhadap dokumen penawaran kegiatanRehabilitasi Jaringan lrigasi D.l Bendung Penggung DesaKarangjati Kec. Wonosegoro Kab.
    Kebersihan KabupatenBoyolali berdasarkan Surat Keputusan Boyolali Nomor : 821.2/5990 Tahun 2010tanggal 25 September 2010, yang berdasarkan berdasarkan Peraturan BupatiBoyolali Nomor : 13 Tahun 2008, dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :346o Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penyediasaran dan prasarana umum, pertambangan, perhubungan dan kebersihan,dengan penjabaran sebagai berikut :a. merumuskan kebijakan tekhnis
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2009 — Putus : 02-09-2010 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 383/Pid.B/2009/PN.PL.R
Tanggal 2 September 2010 — H. JATNO SOESILARTO
128 — 74
  • Pihak kedua(PT.Surya Barokah) memberikan pertanggungjawaban kepada pihakpertama (KUD Rukun Mas dan KUD Sumber Indah)apabila terjadikesalahan tekhnis yang dilakukan oleh pihak kedua (PT.Surya Barokah) ;Bahwa pemberian/pencairan dana kredit (KKPA) tersebut dilakukan secarabertahap atau tidak sekaligus ;Bahwa sumber dana kredit KKPA tersebut dari KLBI :Bahwa yang diperlukan/dilampirkan dalam pencairan kredit (KKPA) untukpencairan selanjutnya adalah Laporan perkembangan / kemajuanperkebunan tersebut
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
155 — 63
  • Berdasarkan uraian tersebutpermohonan hak tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkandenngan syarat: Penggugat telah memenuhi persyaratan tekhnis,yuridis dan administrativeBahwa jelas dalam dalilnya Penggugat telah mengakui bahwa Penggugatbaru menyelesaikan persyaratan teknis dan adminsitratif, sementarapersyaratan yuridis termasuk pelepasan hak dan ganti rugi dari pemeganghak belum dilakukan.4 Hal itu bersesuaian pula dengan dalil Penggugat yangmenyatakan: bahwa Hak Guna Bangunan atas 7 (enam
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 24-02-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
Tanggal 8 Juni 2017 — JAFAR SIDIK Bin KHALID
183 — 24
  • Dilakukan evaluasi Penawaran oleh Pejabat Pengadaan, apabilamemenuhi syarat kriteria administrasi,tekhnis dan harga maka akanditunjuk sebagai pemenang dan dapat dipertanggungjawabkan.e.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 185 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — Drs. ACEP TURISNO, M.Si
97 — 17
  • Tasikmalaya sebagai dasar untuk menyusun anggaran kegiatan,tahun 2012 UPTD wilayah Tasikmalaya menganggarkan pengembanganPLTMH di Desa Harumandala di Dusun Cibuluh dan pada tahun tersebutdilaksanakan proses pembangunannya.e Bahwa benar dalam hal pembangunan PLTMH tersebut saksi tidak terlibat,saksi hanya mengetahui adanya pembangunan PLTMH tersebut, dalamdiskusi masalah PLTMH secara keseluruhan saksi memang sering diskusikarena saksi pernah mengikuti diklat PLTMH dan saksi hanya melakukanbimbingan tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 4 Februari 2015 — ENDANG SRI HANDAYANI, SH.,Sp.N.,MH
128 — 35
  • BPN Semarang dan peninjauan ke lokasi DesaNyatnyono dilaporkan bahwa berdasarkan keterangan kantor BPNSemarang pelepasan Sertifikat Hak Milik secara sukarela (tanpa gantirugi) sudah sah tanpa harus ada SK pembatalan dari Kanwil BPN JawaTengah apabila dicatat dalam daftar buku tanah dan penarikan sertifikatHak Miliknya dan BPN Semarang akan mengirimkan surat kepadaGubernur Jateng ; Bahwa tugas saksi selaku wakil Ketua adalah memfasilitasi pelaksanaantugas kesekretariatan Panitia Tim Penaksir yang tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 30 Januari 2014 — dr. ELLY ENGELBERT LASUT, M.E
175 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkanpembuatan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibuatsecara tidak benar sehingga menurut Majelis Hakim merupakan perbuatanmelawan hukum adalah merupakan perbuatan dan tanggung jawab saksiLeni Ruth Takarendehang sebagai pejabat pelaksana teknis dalampengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuanperundangundangan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa haltersebut bukan kesalahan dan tanggungjawab Terdakwa/Pemohon PKsebagai pejabat pembuat kebijakan bukan pejabat tekhnis