Ditemukan 700 data
53 — 19
MINGGUDibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga;e Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Sudin Pemakaman Jakarta Barat;e Bahwa pada tahun 2006 s/d 2010, saksi bertugas sebagai Kepala/Pengurus Tempat Pemakaman Umum (TPU) Basmol Taman Kota yangmasuk dalalm Areal Il dengan kepala seksi Drs.
127 — 38
PELAKSANAANBaja kanal dipasangsejajar dengan tie rod UNP 200 panjang 351,92 23.580.000,0yang telah dimasukkan meter 0ke dalalm lubang hasil UNP 100 panjang 176,37 34.804.000,0pengeboran meter 0Baja kanal terlebih Pelat t= 10mm (11 lembar) 34.804.000,0dahulu dipasang pelat Pelat = 20 mm (8 lembar) 0pengaku pada titik tie Upah kerja pemasangan 51.360.000,0rod dengan cara di las Baja Kanal 0dan pada titik tie rod, 143.777.000,baja kanal dilubangi. 00Baja kanal dipasang SUBTOTAL 416.417.0000,dgn cara
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
MARDIANTO Bin PARENG
116 — 31
Dimana setiappencairan Dana ADD dan DD tersebut saksi mengetahui peruntukan Danayang diambil tetapi setelah cair saksi tidak mengetahui benar tidaknya danatersebut digunakan sesuai dengan peruntukkannya atau tidak; Terkait dengan Silpa tersebut dalalm Buku Kas Umum dicatat tetapibentuk uang tersebut di Rekening Desa; Ada Pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa diluar APBDesadan yang mengetahuinya pasti dan dapat merincinya adalah Bendahara; Terkait dengan Kegiatan Fisik Tahap Tahun 2014 RT 2 berupasemenisasi
76 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan hakim yang nyata dariJudex Juris karena seharusnya Judex Juris membatalkan pertimbanganJudex Facti pada halaman 89 paragraf 5 menyatakan:Menimbang, bahwa terbukti dalalm bukti PP11, PP58 berupa suratkeputusan Direksi PT.
119 — 22
untuk mengatasi kekuranganpasokan Listrik dengan waktu paling cepat dalam 3 tiga tahun harusselesai ;Pemerintah segera membangun PLTU di Jawa Barat ada 3 (tiga)PLTU antara lain PLTU Sumur Adem Kecamatan Sukra KabupatenIndramayu ; Pada waktu itu terdakwa sebagai Bupati Indramayu ;SemuaProyek PLTU dibangun sepanjang pantai ;Bahwa saksi meminta bantuan terdakwa yang waktu Bupati Indramayuuntuk membangun PLTU Sumur Adem ; Mengacu kepada Aturan yangada agar pembebasan lahan dan Studi Amdal bisa selesai dalalm
112 — 34
Pmsgn takel dan pengelasan pelat 128.092.000,00pengakuBaja kanal dipasang sejajardengan tie rod yang telahdimasukkan ke dalalm lubang hasilpengeboran .
33 — 0
memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalalm
undang-undang ini;Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamina (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalalm Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang ada Terdakwa ditangkap
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
506 — 272
Administrasi justru dapat membuat penemuanhukum yang baik dengan mengambil contoh pada kasus Marbury versus Madison,guna membangun nagara hukum dengan argumentasi hukum dan denganpenalaran hukum yang rasional, di mana memang merurut Pasal 20 huruf a VUD1945, mempunyai konsep persetujuan bersama yang dapat selalu membenturkanantara apa yang dilaksanakan oleh Legislatif dengan apa yang dilaksanakan olehEksekutif, sehingga dalam pendangan Ahli UndangUndang AdministrasiPemerintahan tetap sangat relevan dalalm
113 — 67
penggugat rekonvensi tidak menepati isipembicaraan tersebut, sehingga tibatiba penggugat rekonvensi pergidari rumah tanpa alasan yang jelas, oleh sebab itu jika dalil denganalasan mengusir penggugat rekonvensi sangatlah tidak benar;Bahwa dalam Duplik Rekonvensi ini yang tidak kami jawab dengan tegasmaupun yang di jawab poin per poin agar kiranya dapat di jadikan satukesatuan dalam Duplik tersebut;Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengantegas menolak seluruh dalildalil Replik dalalm
107 — 29
penyidikan dan membenarkankesaksiannya sebagaimana tertuang dalam BAP;Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untukegiatan urusan kepegawaian dan umum/barang cetak di Ditjen HublaKementerian Perhubungan RI berdasarkan Keputusan MenteriPerhubungan No.KP.44 Tahun 2012;Bahwa sebagai PPK, saksi pernah mengadakan proses pengadaan brangberupa sertipikat keahlian COC dan sertipikat pengukuhan COE di DitjenHubla Kementerian Perhubungan RI di tahun 2012, namun sertipikat COPtidak dianggarkan dalalm
15 — 0
memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalalm
undang-undang ini;Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamina (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalalm Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:- Bahwa Terdakwa
151 — 46
untukmembuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan pada saat itusaksi pergi ke bagian keuangan di kantorPemda untuk menanyakan pencairan dan dan merekamengatakan boleh karena untuk menyelamatkan dana itu ;Bahwa pejabat penandatangan SPM adalah terdakwa ;59Bahwa yang memerintahkan untuk menyelamatkan ataumengamankan dana yang ada di KPKN adalah terdakwa ;Bahwa saksi mencairkan dana tersebut dan membayarkan secartunai kepada kontraktor karena pekerjaan sudah selesai dansesuai dengan nilai yang ada dalalm
105 — 37
dasarnya di triwulan III, dalam hal pencapaian target belumtercapai biasanya ada bargaining, misalnya boleh sasaran kerja tercapai asalmodal kerjanya sesuai, namun karena modal kerja tidak cukup dan uangyang dikirim dari pusat tidak sesuai dengan kebutuhan dan karena waktunyajuga sudah mepet sehingga terjadi penjualan benih bersubsidi non riiltersebut, padahal pada waktu rapat direksi, disampaikan pusat akanmemenuhi dana yang diminta daerah;Bahwa dalam hal tidak dipenuhinya target yang ditetapbkan dalalm
Pernyataan Kaharudin tersebut didengarsemua peserta rapat;Bahwa format kontrak managemen yang ditandatangani saksi berasal daripusat dan ada sanksi jika kontrak managemen tersebut tidak dilaksanaka;Bahwa kegiatan non riil tidak disampaikan dalam laporan formil ke kantorpusat, melainkan hanya dalam bentuk laporan ekstra countable;Bahwa saksi hadir dalam raker ke2 dengan agenda mempresentasikanevaluasi kinerja dan prognosa pencapaian tahun itu;Bahwa saksi membenarkan kesaksiannya sebagaimana dalalm
19 — 0
memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalalm
LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA SIP MAP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
2.ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
3.ERTI SUMIATI
4.AJENG RATNA SUMIRAT
5.EJA SEPTYASARI
6.FICKY DIYASTA AGASSI
7.DRS.H.EMA SUMARNA,M.Si
589 — 366
Pak Deny Setiana seingatsaksi waktu itu cari orang untuk berkonsultasi, karena sifatnya pertemanansaya diperlihatkan suratsurat tersebut kemudian ada peta (akte eigendom);Menimbang, bahwa dalalm perkara ini pihak Tergugat, Tergugat IIIntervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 tidak mengajukan saksi, meskipunsudah diberi kesempatan untuk itu ;Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasitanah bagian dari objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021pada saat pemeriksaan
LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA SIP MAP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
2.ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
359 — 210
Pak Deny Setiana seingatsaksi waktu itu cari orang untuk berkonsultasi, karena sifatnya pertemanansaya diperlihatkan suratsurat tersebut kemudian ada peta (akte eigendom);Menimbang, bahwa dalalm perkara ini pihak Tergugat, Tergugat IIIntervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 6 tidak mengajukan saksi, meskipunsudah diberi kesempatan untuk itu ;Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasitanah bagian dari objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021pada saat pemeriksaan
626 — 1258 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 UU No. 5 Tahun1999, unsur pasar bersangkutan merupakan salah satu unsurdari persekongkolan yang harus dipenuhi dan harus diuraikan olehTermohon atas tuduhan persekongkolan dalalm proses seleksicalon mitra investor:Setelah membaca putusan judex facti yang menguatkan putusanKPPU, tidak ada penjelasan atau uraian terhadap unsur pasalbersangkutan tersebut, padahal jikalau unsur ini tidak dipenuhi,maka tidak mungkin terjadi pelanggaran atas Pasal 22 UU No. 5Tahun 1999;Dengan
157 — 47
Tahapan integrasi inimerupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkapkarena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalalm kegiatanekonomi yang sah.
136 — 24
JAFAR SIDAK dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalalm masapenahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dandenda sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar) Subsidiar 6(Enam) bulan penjara ;3 Menyatakan barang bukti berupa : Daun Ganja seberat 159,44 gramdirampas untuk dimusnahkan ;4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (Lima ribu rupiah) ;Memperhatikan uraian pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohonkepada Majelis
JAFAR SIDAK ~ dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalalm masapenahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dandenda sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar) Subsidiar 6(Enam) bulan penjara ;6968 Menyatakan barang bukti berupa : Daun Ganja seberat 159,44 gramdirampas untuk dimusnahkan ;9 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (Lima ribu rupiah) ;Memperhatikan uraian pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohonkepada Majelis
406 — 220
saksi pernah ikut mengantar HENRY JASMEN P SITOHANG ke rumahNENENG HASANAH YASIN ;Bahwa saksi tidak terlalu banyak mengetahui materi pembicaraan antaraHENRY JASMEN SITOHANG dengan FITRADJAJA dan TARYUDI ;Bahwa yang memerintahkan saksi menjadi driver HENRY JASMENSITOHANG adalah dari pihak kantor ;Bahwa saksi bekerja di bawah yayasan Raih Daya Persada ;Bahwa saksi pernah mengantar HENRY JASMEN SITOHANG ke rumahNENENG HASANAH YASIN lebih dari 3 (tiga) kali ;Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalalm