Putusan Nomor 223 K/Mil/2018Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta menjatuhkan pidanakepada Terdakwa Mayor Pnb RADEN MUHAMAD NURCAHYA, NRP533709 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;Menetapkan barang bukti berupa suratsurat:1) 1 (satu) lembar Notice of Warning Report Nomor A/20170624/1075tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan dari Singapore Police Force;2) 1 (satu) lembar Scan Surat Peringatan dari Kepolisian Singapura MayorPnb Raden Muhamad Nurcahya;3) 4 (empat) lembar Berita

Menetapkan barang bukti berupa surat :a. 1 (satu) lembar Notice of Warning Report Nomor A/20170624/1075tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan dari Singapore Police Force;b. 1 (satu) lembar Scan Surat Peringatan dari Kepolisian Singapura MayorPnb Raden Muhamad Nurcahya;c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atase Pertahanan RI diSingapura;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah);Hal. 2 dari 6 hal.

Oleh karena itu Terdakwa terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian melanggar Pasal 362 KUHP, dan dijatuhi pidana; Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Perwira memalukan Negara Indonesiadan seharusnya tidak perlu terjadi karena Terdakwa sedang tugas belajarmengikuti Pendidikan Safety Afficer Course (RSAF) di Air Force TrainingCommand (AFTC) Singapura;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukanPemohon

Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) lembar Notice of Warning Report Nomor A/20170624/1075tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan dari Singapore Police Force;b. 1 (satu) lembar Scan Surat Peringatan dari Kepolisian SingapuraMayor Pnb Raden Muhamad Nurcahya;Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 223 K/Mil/2018c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atase Pertahanan RI diSingapura;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;4.

akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja/Buruhmelakukan kesalahan berat eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapatdilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, pasal 164 ayat (3) bahwa pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja / buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (Force

Majeure) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja / buruh berhakatas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Padt.SusPHI/2018/PN.Pal18.19.penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4);Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan, pasal 1 Ayat (4) berbunyi pemberi kerja adalah orangperseorangan, pengusaha, badan

Menetapkan barang bukti berupa ;- Kalung emas mainan Love seberat 6,2 (enam koma dua setengah) gram ;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi IRMAWATI ALIAS IRMA ;- Sepeda motor Yamaha Force One warna hitam BK 5540 LF tanpa nomor mesin dan nomor rangka Dirampas untuk Negara ;6. Membebankan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menetapkan barang bukti berupa :e Kalung emas mainan Love seberat 6,2 Ye (enam koma dua setengah)gram ;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi IRMAWATI AliasIRMA;e Sepeda motor Yamaha Force One warna hitam BK 5540 LF tanpanomor mesin dan nomor rangkaDirampas untuk Negara1.

dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebihsecara bersamasama perbuatan mana dilakukan terdakwaterdakwa dengancara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 WIBterdakwa ALUNG alias ASUN alias DEDI datang kerumah terdakwa DEDIISKANDAR alias DEDI di Jalan Sakti Lubis Kampung Rao Kelurahan MandailingKecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, lalu terdakwaterdakwapergi ke Kampung Pon dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force

Terdakwa telah melakukan penjambretan satu buah kalungemas ;Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib di bertempt di JI Lintas TebingTinggi Medan tepatnya di depan kantor PTPN III kebun rambutanDesa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten SerdangBedagai ;Bahwa cara Terdakwa melakukan penjambretan yaitu pada hari Sabtutanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwabersama terdakwa Dedi Iskandar dengan mengendarai sepeda motorYamaha Force

diperoleh Fakta fakta Hukum yaitu sebagaiberikut :e Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib di bertempt di JI Lintas TebingTinggi Medan tepatnya di depan kantor PTPN III kebun rambutanDesa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten SerdangBedagai ;e Bahwa cara Terdakwa melakukan penjambretan yaitu pada hari Sabtutanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwabersama terdakwa Dedi Iskandar dengan mengendarai sepeda motorYamaha Force

Menetapkan barang bukti berupa ;e Kalung emas mainan Love seberat6,2 Ye (enam koma dua setengah)gram ;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi IRMAWATI ALIAS IRMA ;e Sepeda motor Yamaha Force Onewarna hitam BK 5540 LF tanpanomor mesin dan nomor rangkaDirampas untuk Negara ;6.

tanggal diterimaKeputusan yang digugat;bahwa Pasal 40 Ayat (4) UndangUndang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmenyatakan Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikatapabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanpenggugat;bahwa penjelasan Pasal 40 Ayat (4) UndangUndang Nomor : 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak menjelaskan Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugatkarena keadaan di luar kekuasaannya (force

Pasal 40 Ayat (30) Jo Pasal 1 angka 12 UndangUndangNomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pengajuan gugatan diajukan dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalamhal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, atau putusan diterima secaralangsung;bahwa Majelis berpendapat Surat Gugatan Nomor : GBCOJFVENL00509 tanggal 30Agustus 2012 tidak didukung dengan alasan atau bukti berupa keadaan di luar kekuasaanpenggugat (force

majeur);bahwa Majelis berpendapat Surat Gugatan Nomor : GBCOJFVENL00509 tanggal 30Agustus 2012 tidak termasuk dalam pengertian keadaan di luar kekuasaan (force majeur),sehingga majelis berpendapat tidak dapat mempertimbangkan jangka waktu pengajuan gugatanPenggugat dengan menggunakan tanggal selain tanggal stempel pos pengiriman, tanggalfaksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah pada saat surat, keputusan, atauputusan diterima secara langsung;bahwa berdasarkan penelitian bukti T1

., LL.M. menyatakan dalam bukunya bahwamenurut pasal 1244 jika terjadi halhal yang tidak terduga(pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan terjadinyakegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukantermasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkantermasuk ke dalam kategori force majeure, yang pengaturanhukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beriktikad jahat, dimana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggungjawabnya.

Menurut beliau, sebab lain mengapa seorang debiturdianggap berada dalam keadaan (mengalami) force majeure,sehingga dia tidak perlu) bertanggung jawab atas tidakdilaksanakannya kontrak, adalah jika tidak dipenuhinya kontraktersebut disebabkan oleh keadaan memaksa.

Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya karena tindakan Pemerintah atauhalhal di luar kekuasaan kedua belah pihak (force majeure) sehinggapengelolaan SPBU tidak dapat berjalan/berlangsung lagi";Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2346 Tahun2005 tentang Penetapan 32 Titik Lokasi SPBU yang beroperasi di Jalur Hijau/Taman/Ruang Terbuka Hijau Jo.

Majelis Pengadilan Pajak seharusnya juga dapat mempertimbangkandengan rasa keadilan yang berdasarkan kepada kenyataan bahwadiluar Kemampuan (Force Majeure) Tentang Krisis Ekonomi Globalyang mengakibatkan transaksi perdagangan antar Negara denganNegara lain dapat terkendala, Hal ini sebenarnya Pemohon PK(Semula Pemohon Banding) telah juga membuktikan dalampersidangan di Majelis Pengadilan Pajak dengan menunjukkan buktiotentik korespondensi dari pihak Buyer (Pembeli) yang ada diluarnegeri, tetapi buktibukti

Komeng pun berangkat kerumah Rudi Hartono denganmengendarai sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa platnomor, dengan nomor mesin 4 WH407446 untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabusabu tersebut ; Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB ternyata Messusianto Als.Komeng, Rudi Hartono dan Robianto Als.

Menyatakan barang bukti 1 bungkus kecil sabusabu seberat 0,1 gram ; 1 unit sepeda motor merek Force One wama hitam tanpa plat nomorpolisi dengan nomor mesin WH407446 ; 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,(seribu ..... (seribu rupiah) ;3. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 44/Pid.B/2011/PNRap yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Berlan Sitepu Als.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sabusabu seberat 0,1 gram, dirampas untukdimusnahkan ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force One warna hitamtanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin WH407446, dikembalikankepada yang berhak melalui Terdakwa ; 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000, (seriburupiah) ; 4.

Menyatakan barang bukti berupa:- 1 (satu) bungkusan plastic bening yang berisi 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin berwarna kuning;- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warna kuning ;Dikembalikan kepada saksi JUAI KUMALASARI- 1 (Satu) unit motor Yamaha Force One warna biru putih tanpa No Pol;Dikembalikan kepada terdakwa HARYADI Als ARYADI Bin KADRI8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkusan plastik bening yang berisi 1 (Satu) buah klaung dan 1 (satu)buah cincin berwarna kuning dan; 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warnakuning;Dikembalikan kepada saksi Jual Kumalasari 1 (satu) unit motor Yamaha Force One warna bitu putih tanpa no. PolDikembalikan kepada Terdakwa Haryadi Als Aryadi Bin Kadri;4. Menetapkan agar Terdakwa Haryadi Als Aryadi Bin Kadri membayar biaya Perkarasebesar Rp. 5.000.

Pol)Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa belum pernahdihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:1 (satu) bungkusan plastik bening yang berisi 1 (Satu) buah klaung dan 1 (satu)buah cincin berwarna kuning dan;Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 799/Pid.B/2015/PN Sql. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warnakuning; 1 (satu) unit motor Yamaha Force One warna bitu putin tanpa no.

Bahwa berawal pada wakiu terdakwa pergi menembak ayam di lingkungansekolah SDN 13 Kelapa Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten BangkaBarat bersama Saksi Mukhlis Diagama Als Turut Bin Sumin denganmenggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna biru putih;5.

Bahwa Terdakwa melakukan perbutan tersebut sendirian;10.Bahwa tedrakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu)bungkusan plastik bening yang berisi 1 (Satu) buah kalung dan 1 (satu) buahHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 799/Pid.B/2015/PN Sql.cincin yang berwarna kuning, 1 (Satu) buah jam tangan warna hitam , 1 (satu)buah jam tangan warna kuning dan 1 (satu) unit motor Yamaha Force One warnabiru putih tanpa no.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkusan plastic bening yang berisi 1 (Satu) buah kalung dan 1 (satu)buah cincin berwarna kuning; 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan warnakuning ;Dikembalikan kepada saksi JUAI KUMALASARI 1 (Satu) unit motor Yamaha Force One warna biru putih tanoa No Pol;Dikembalikan kepada terdakwa HARYADI Als ARYADI Bin KADRI8.

Asahan yang menurut keteranganTerdakwa saat itu Saksi Azwan Als Iwan Als Lekman mengenakan baju kaosberwarna biru tua bertuliskan Air Force One, sehingga atas keterangantersebut saksisaksi melakukan pengembangan untuk menangkap Saksi AzwanAls Iwan Als Lekman dengan cara memancingnya agar mengantar pesananshabu yang disepakati pukul 22.Wib di JIn Cokroaminoto Kisaran, dan akhirnyaSaksi saksi Azwan Als Iwan Als Lekman berhasil ditangkap dan daripenangkapan tersebut saksisaksi menemukan lagi barang

Asahan dan berhasilmenemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna silver dan 1 (Satu) buah bajukaos warna biru tua bertuliskan Air Force One; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BuktiNarkotika Nomor Lab.: 3894/NNF/2018 tanggal 2 April 2018 yang dibuat danditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Ipda. R.

Iwan Alias Lekmanmenerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisikan butiran Kristaldiduga Narkotika jenis shabu bukan lah shabu melainkan gula batu,kemudian Saksi dan Saksi Heru Ermansyah kembali melakukanpenggeledahan ke rumah Saksi Azwan Alias Iwan Alias Lekman yangberada di Jalan Cokroaminoto Gang Pendidikan Kelurahan Kisaran KotaKecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan berhasil menemukan 1(Satu) unit HP merek Nokia warna silver dan 1 (Satu) buah baju kaos warnabiru tua bertuliskan Air Force

Simatupang kembali melakukanpenggeledahan ke rumah Saksi Azwan Alias Iwan Alias Lekman yangberada di Jalan Cokroaminoto Gang Pendidikan Kelurahan Kisaran KotaKecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan berhasil menemukan 1(Satu) unit HP merek Nokia warna silver dan 1 (Satu) buah baju kaos warnabiru tua bertuliskan Air Force One yang saat itu tergantung di balik pintukamar Saksi Azwan Alias Iwan Alias Lekman; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenanguntuk memiliki atau menyimpan

diterima secara langsung;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 dan 12 Undangundang Nomor 14 tahun2002 tentang Pengadilan Pajak maka secara yuridis formil diketahui tanggal diterimakeputusan Tergugat adalah tanggal pengiriman pos keputusan Tergugat tersebut yaitu 04Juni 2012;bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 40 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa:Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan di luarkekuasaannya (force

yang diterbitkan oleh Tergugat mempunyai jangka waktuyang tidak terbatas dan adanya perbedaan penafsiran mengenai tanggal diterima olehPenggugat yang dikarenakan suatu keadaaan atau keterbatasan atau pengetahuanPenggugat, maka demi keadilan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) telah memberikansarana pertimbangan hukum dalam pemenuhan ketentuan formal pengajuan Gugatan.bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alasan force

majeur yangmenyebabkan gugatan diajukan lewat jangka waktu 30 (enam puluh) hari yaitu karenaKeputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasar benlakunyasuatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambil sikap atautindak lanjutnya atas Keputusan yang diterbitkan Tergugat dikerenakan tidak mempunyaitanggal atau jangka waktu pemberlakuan;bahwa menurut Majelis secara umum yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaanatau force majeur adalah suatu kejadian

Yang termasuk kategori keadaan di luar kekuasaan atau forcemajeur adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, danbencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;bahwa dengan demikian suatu keputusan yang diterbitkan tanpa tanggal bukan hal yangmenjadikan force majeur bagi Penggugat;bahwa sesuai undangundang, Majelis berpendapat jangka waktu 30 (tiga puluh) hariadalah jangka waktu yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan;bahwa dengan

Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan apa yangdianjurkan/disarankan oleh mediasi, maka semestinya Tergugat melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Penggugatdengan dasar adanya keadaan yang memaksa (force majeur),sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam : UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dalam Pasal 164 ayat (1), menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugiaan

secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (Force Majeur), dengan ketentuanpekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4).

SURIATAMA MINANG LESTARI(Group) Padang, yang dibuat pada tanggal 01 Juni 2008, berlakupada tanggal 13 Agustus 2008 s/d 12 Agustus 2010, dalam BabIX, Pasal 29 ayat (4) menyatakan : Pengusaha dapat melakukanPHK terhadap karyawan yang disebabkan Perusahaan tutupkarena; Perusahaan pailitatau rugi secara terus menerus selama2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan laporan keuangan selama 2(dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, ataudalam keadaan memaksa (force majeur) maka karyawan berhakatas

maka perbuatan Tergugat dimaksud adalahmerupakan tindakan sewenang wenang dan sangat bertentangandengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sangatmerugikan Penggugat.Bahwa karena Tergugat tidak bersedia untuk merumahkan Penggugatsampai bangunan tempat usaha selesai diperbaiki denganmembayarkan gaji kepada Penggugat sebesar 50 % setiap bulannya,jika hal itu tidak dipenuhi Tergugat I, seharusnya Tergugat melakukanPHK terhadap Penggugat karena hal ini berkenaan dengan keadaanyang memaksa (force

Peninjauan Kembali juga tidak dapatmenerima dan menolak putusan Majelis Hakim yangmenghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali agarmembayar uang pesangon Para Termohon PeninjauanKembali sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)No.13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa adapun istilah force mejeur yang dimaksudkan olehPasal 164 ayat 1) UU No.13 Tahun 2003 tentangHal. 15 dari

alat bukti tersebut seyogyanya yang terhormat MajelisPeriode MeiJuniPeriode SeptemberOktoberPeriode NovemberDesemberPengadilan Pajak dapat membatalkan keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor: KEP1956/BC.8/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentangPenetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP)Nomor: SPP000509/WBC.07/2010 Tanggal 23 Maret 2010.Majelis Pengadilan Pajak seharusnya juga dapat mempertimbangkandengan rasa keadilan yang berdasarkan kepada kenyataan bahwa diluarkemampuan (Force

Majeure) Tentang Krisis Ekonomi Global yangmengakibatkan transaksi perdagangan antar Negara dengan Negara laindapat terkendala, Hal ini sebenarnya Pemohon PK (Semula PemohonBanding) telah juga membuktikan dalam persidangan di Majelis PengadilanPajak dengan menunjukkan bukti otentik korespondensi dari pihak Buyer(Pembeli) yang ada diluar negeri, tetapi buktibukti tersebut tidak di adopsimaupun menjadi bahan pertimbangan barang bukti oleh Majelis PengadilanPajak;Bahwa Pemohon PK (Semula Pemohon Banding

Sehingga melihat kondisi tersebut jelas merupakan suatukeadaan yang kahar atau force majeure, termasuk yang di alami olehPT.

INDOCENTRAL MEGAH GARMENT.12.Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi, jika didalam suatu perikatan baik yang di lahirkan berdasarkan perjanjianmaupun karena undangundang, bila mengalami suatu keadaan kaharatau force majeur, maka pihak yang di wajiban memenuhi prestasidapat di bebaskan dari kewajibannya sampai keadaan kahar atauforce majeur tersebut pulih kembali.13.

Bahwa oleh karena keadaan kahar atau force majeur tersebut di atas,maka pemerintah pada tahun 1998 tersebut, mengeluarkan sebuahkebijakan yaitu setiap BANK di wajibkan untuk memberi keringananberupa membebaskan bunga kepada debitur dan di usahakanmelakukan reschedule sistem pembayaran cicilan hutang.14.Bahwa sejak pada tahun 2000 Penggugat selaku pemegang saham/pemilik INDOCENTRAL MEGAH GARMENT dahulu PT.INDOCENTRAL MEGAH GARMENT ingin mengklarifikasi jumlahhutang dan serta ingin melanjutkan kewajibannya

BANK MANDIRITbk., (pasal 107 ayat 3 huruf A UU RI (UUPT) No. 1 tahun 1995 dansekarang di atur dalam pasal 122 ayat 3 huruf A UU RI (UUPT) No.40 tahun 2007).10.Bahwa akibat dari dampak krisis moneter pada tahun 1998 itu hampir11semua kegiatan ekonomi mengalami kelumpuhan total termasuk dalambidang usaha seperti pabrik yaitu banyak yang tutup karena bangkrut.Sehingga melihat kondisi tersebut jelas merupakan suatu keadaan yangkahar atau force majeure, termasuk yang di alami oleh Penggugat ;.

Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi, jika di dalamsuatu perikatan baik yang di lahirkan berdasarkan perjanjian maupunkarena undangundang, bila mengalami suatu keadaan kahar atau forcemajeur, maka pihak yang di wajiban memenuhi prestasi dapat dibebaskan dari kKewajibannya sampai keadaan kahar atau force majeurtersebut pulih Kembali.12.Bahwa oleh karena keadaan kahar atau force majeur tersebut di atas,maka pemerintah pada tahun 1998 tersebut, mengeluarkan sebuahkebijakan yaitu setiap

No. 84 K/Pid.Sus/2013Yamaha Vega Nomor Polisi KB 5266 DH dengan kecepatan tinggi sekitar 50km/jam (masuk gigi 4) di sebelah kanan jalan, tidak menyalakan lampu utama, dantanpa memperhatikan kendaraan yang berada di depannya sehingga saat adasepeda motor Yamaha Force One ZR Nomor Polisi KB 5229 HT yangdikendarai oleh Sutikno berboncengan dengan Warnesih dari arah Sanggau Pontianak sudah memberikan tanda lampu zein ke kanan untuk masuk ke SPBUBunut dan posisi sepeda motor Yamaha Force One ZR Nomor

Polisi KB 5229 HT sudah melewati batas jalan akan masuk ke SPBU Bunut namun karenaTerdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi KB 5266 DH dengan kecepatan tinggi sekitar 50 km/jam (masuk gigi 4) dan berjalandi sebelah kanan jalan dan rem depan yang blong (tidak berfungsi), serta tidakmemperhatikan kendaraan yang berada di depannya, sehingga akhirnya Terdakwayang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi KB 5266 DHmenabrak sepeda motor Yamaha Force One ZR Nomor Polisi KB

meminjam dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega NomorPolisi KB 5266 DH, dan sesampainya di depan SPBU Sanggau, Jalan JendralSudirman Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau (Terdakwadari arah Sanggau Pontianak), Terdakwa yang mengendarai sepeda motorYamaha Vega Nomor Polisi KB 5266 DH dengan kecepatan tinggi sekitar 50km/jam (masuk gigi 4) di sebelah kanan jalan, tidak menyalakan lampu utama, dantanpa memperhatikan kendaraan yang berada di depannya sehingga saat adasepeda motor Yamaha Force

One ZR Nomor Polisi KB 5229 HT yangdikendarai oleh Sutikno berboncengan dengan Warnesih dari arah Sanggau Pontianak sudah memberikan tanda lampu zein ke kanan untuk masuk ke SPBUBunut dan posisi sepeda motor Yamaha Force One ZR Nomor Polisi KB 5229 Hal. 3 dari 9 hal.

No. 84 K/Pid.Sus/2013HT sudah melewati batas jalan akan masuk ke SPBU Bunut namun karenaTerdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi KB 5266 DH dengan kecepatan tinggi sekitar 50 km/jam (masuk gigi 4) dan berjalandi sebelah kanan jalan dan rem depan yang blong (tidak berfungsi), serta tidakmemperhatikan kendaraan yang berada di depannya, sehingga akhirnya Terdakwayang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi KB 5266 DHmenabrak sepeda motor Yamaha Force One ZR Nomor Polisi