halaman 97 dari 181 Putusan Nomor 02/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk51.Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata KabupatenTeluk Wondama pada tahun 2017 adalah saudara FRANS E.MUSMAFA;Bahwa perbuatan penyimpangan ataupun pelanggaran pidanamengenai penggunaan anggaran untuk kegiatan Festival BudayaWondama merupakan suatu pelanggaran pidana dan perbuatan yangmenyimpang dikarenakan tanda tangan Saksi dipalsukan kemudianpenerimaan honor Saksi tidak sesuai kemudian perbuatanmemalsukan tandatangan dan pemalsuan

dokumen sepertimencantumkan nama Saksi dengan penerimaan honor yang padahalsaksi tidak menerimannya sama sekali merupakan perbuatanmelanggar hukum dan menyimpang dari aturan kemudian yang palingbertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan dan pelanggaranpidana tersebut adalah ketua panitia sekda kabupaten TelukWondama, kemudian saudara FRANS E.

dilarangmelakukan pemalsuan atas dokumen asuransi, baik yang konvensionalmaupun syariah;Menimbang bahwa dari bukti T42 Kartu Tanda Peduduk, T46keterangan bapak ketua Rt. 05 Rw O9 kelurahan Kali Deres Jakarta Baratmemberikan catatan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimanaalamat yang tertera di KTP, Tergugat telah melakukan pengecekan bahwaPenggugat tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat pada KTPPenggugat;Menimbang bahwa berdasarkan T43, T44, Tergugat telah melaporkanPenggugat atas dugaan pemalsuan

dokumen asuransi yang dilakukanPenggugat, Penggugat telah memasukan informasi yang tidak benar dalamSurat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah (bukti TK/PR1) antaralain pekerjaan, tempat bekerja, alamat tempat bekerja dan sumber dana;Menimbang bahwa pihak Tergugat telah menunjukan itikad baiknyamenyampaikan kepada Penggugat melalui surat nomor1451/MI/CLM/IV/2020 tertanggal 16 April 2020 bahwa pada pokoknyaTergugat akan membayar uang pertanggungan atas klaim 17 Juli 2019, danuntuk itu Tergugat

No. 1396 K/Pid.Sus/2016Bantahan :1.6.Bahwa, sebagaimana bukti dan Standar Oprasional Prosedure(SOP) dalam mengumpulkan data nasabah dan menurutketerangan saksisaksi selama persidangan maka tanggug jawabBambang Wirawan/ Accunt Officer mengumpulkan datanasabahyang diterima dari Pengurus Koprasi Pertamina/Nazaruddin dan diserahkan kepada bagian Legal KantorCabang/ Alek Ishak, sesuai Tupoksi:Bahwa, Pemalsuan dokumen yang dilakukan Bambang Wirawanbersama dengan Nazaruddin tidak pernah disampaikan kepadaPemohon

Tpgsaksi laporkan hanya pemalsuan dokumen saja dengan surat laporanNo.Pol : LP/104/VIIV2015/SPKT/KEPRI/NTN tanggal 29 Agustus 2015 ; Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa rekening Korandari PT. Samaratungga Duta Cipta Persada rekening koran PT.Samaratungga Duta Cipta Persada No Rek. 0325939565 periode30/12/2013 s/d 09/05/2015 adalah saksi membenarkan barang buktitersebut milik PT. Samaratungga Duta Cipta Persada ; Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :1.Cek No.

Terhadap rekayasa data tersebut juga dilakukanterhadap buktibukti lain yang patut diduga adanyapemalsuan identitas dan pemalsuan dokumen danHalaman 108 dari 183 halaman Putusan Perdata No. 378/PDT/2019/PT.BDG.hal ini sudah dibantah oleh PembandingI semulaTergugatIIl dalam jawaban gugatan yang menjadisatu kesatuan yang utuh dengan memori Banding ini.4.

Danapabila Kontrak bukan orang yang berhak maka dapat dibatalkanapabila dapat dibuktikan pemalsuan dokumen tersebut.Sesuai dengan Penjelasan Pasal 66 Ayat (8) Perpres No. 54 tahun2010, bahwa contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajaruntuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15% (Lima belasperseratus).Berdasarkan penjelasan yang disampaikan penyidik, adabeberapa ketentuan yang tidak sesuai Perpres No. 54 tahun 2010,antara lain penyampaian data kualifikasi atau penawaran yangtidak benar, dan pengalihan

dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidentilberupa :1 Laporan posisi persediaan fisik Harian (GD1LAP);2 Laporan posisi persediaan fisik bulanan (GD2LAP)/ Laporan akhirpenyimpanan ;3 Laporan insidentil (laporan terhadap kondisi kwalitas yang harus segeradilakukan perawatan untuk menghindari terjadinya / barang turun mutu);e Bahwa benar Laporan GD1 LAP berasal dari adanya Mutasi pengeluaran atau DOdengan GD1M atau GD1K, dengan demikian dapat diartikan bahwa kemungkinanterjadinya pemalsuan

dokumen fiktif dari dokumen GDIM dan GDIK, sehinggalaporan GD1LAP tidak dapat diyakini kebenaran dan sesuai pernyataan KADIONOtanggal 13 Oktober 2014 dan tanggal 31 Oktober 2014 serta keterangan yangdituangkan dalam BAP pegawai tanggal 10 November 2014 bahwa kadionomengakui adanya pembuatan GD1M fiktif dan pengeluaran tanpa didukung denganSPPB (Surat perintah pengeluaran barang/DO), dan kadiono bertanggungjawabsepenuhnya atas kekurangan barang di GBB Larangan Tokol;e Bahwa benar dalam BAPP Sdr.

Herianto Chandra, namun terdakwamengetahui pemalsuan dokumen tersebut.Agar nasabah percaya maka Sdr. Agung Hermianto dan Sadr.Heriyanto Chandra menugaskan terdakwa atau Sdr. Sugiyanto(pihak yang mengaku sebagai karyawan Bank BIN danmerupakan rekan Sdr. Agung Hermianto ) untuk mengantarkandokumen palsu ke kantor nasabah (PT.

Dalam kasus ini : Tidak ditemukan bukti bahwa pihak pemegang polis/tertanggung(Perum Perhutani) menerima pembayaran tersebut(Rp.17.500.000.000,) ; Terdapat indikasi adanya pemalsuan dokumen yang dimaksudkanseolaholah pembayaran sebesar Rp.17.500.000.000, telah diterimaoleh pemegang polis/ tertanggung (Perum Perhutani) ;Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi lakukan bersama tim adalah sebagaiberikut :Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Perum Perhutani danPerusahaan dengan Nomor : 84 / SJ / DIR

Pemda Kab.Kepulauan Anambas tidak ada paksaandan dalam keadaan sadar ;Bahwa dana Pemkab Kepulauan anambas masuk kerekeningPT.Simaratungga sebesar tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah ;Bahwa yang bertanggungjawab atas perusahaan PT.Simaratungga diKab.Kepulauan anambas adalah saksi ;e Bahwa saksi tidak pernah melakukan Pelaporan kepada Penyidik Polisiterhadap Pemalsuan tandatangan terkait dengan pencairan dana DPPIDyang masuk ke Rekening PT.Simaratunga Duta Cipta Persada yang saksilaporkan hanya pemalsuan

dokumen saja dengan surat laporan No.Pol :LP/104/VIN/2015/SPKT/KEPRI/NTN tanggal 29 Agustus 2015 ;e Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa rekening Korandari PT.

tersebut,Pengadilan Judex Facti tidak dapat menguraikan secarakronologis dan analitis bagaimana kerugian timbul dan apa peranPemohon Peninjauan Kembali sehingga menimbulkan kerugiannegara tersebut;Dengan kata lain, Majelis Hakim Judex Facti tidak dapatmenjelaskan dan menguraikan telah terjadi Perbuatan MelawanHukum (PMH) dan apa dan bagaimana peranan Pemohon dalampengadaan tersebut;Tegasnya, Pemohon tidak ada melakukan tindak pidana(perbuatan melawan hukum) apakah berupa memberikan suap,gratifikasi, pemalsuan

dokumen atau apapun sehinggameloloskan dirinya sebagai pemenang tender:Apa yang didapatkan Pemohon sematamata berdasarkankeputusan panitia dalam hal ini Pokja ULP, sehingga Pemohontidak dapat dipersalahkan untuk tindakan orang lain (dalam hal iniPokja ULP) yang telah menerima seluruh dokumen penawarandan menetapkan Pemohon sebagai pemenang;3.

MJPL itu kreditnya macet disekitartahun 2017, kemudian setelah menagement menelaah kenapa kreditnyamenjadi macet lalu ditemukan bahwa ternyata debitur melakukan froudatau pemalsuan dokumen sehingga kemudian bank melaporkan debiturPT. MJPL ke Mabes yaitu ke Bareskrim Tindak Pidana Umumdanpihakdebitor juga sudah divonis bersalah, melakukan penipuan terhadapBank Permata. Yaitu karena 7 (tujuh) kontraknya yang tidak benar (fiktif)antara PT. MJPL dengan Pertamina. Debitor PT.

MJPL itu kredinya macet disekitartahun 2017, kemudian setelah menagement menelaah kenapa kreditnyamenjadi macet lalu ditemukan bahwa ternyata debitur melakukan froudatau pemalsuan dokumen sehingga kemudian bank melaporkan debiturPT. MJPL ke Mabes yaitu ke Bareskrim Tindak Pidana Umum dan pihakdebitor juga sudah divonis bersalah, melakukan penipuan terhadapBank Permata. Yaitu karena 7 (tujuh) kontraknya yang tidak benar (fiktif)antara PT. MJPL dengan Pertamina. Debitor PT.

Sahadat Burhan, SH, MH, dengan Laporan Pemalsuan dokumen/surat/Pasal 263 KUH Pidana98. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 700/234/24-LU/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Lampung99. Surat Tanda Setoran Nomor : 382.00.05.00869.2 tanggal 18 Januari 2013 untuk Setoran dan Sisa Pembayaran Tunjangan Sertifikasi dan Propisi Guru PNSD di Tahun 2013. Penyetor pengembalian Berti Astuti di Bank Lampung Dipergunakan dalam perkara An. Drs.

harus ada tandatangan yang berwenang,apabila salah satu ada yang belum tandatangan maka pimpinan akan memberikanpersetujuan dengan catatan agar dilengkapi persyaratannya ;81Bahwa kalau ada permohonan kredit, normanya seluruh dokumen harus dilengkapi sebelumdilakukan akad kredit, namun dalam praktek ditemuai, namun ahli yakin saat akan dilakukanpengikatan kredit maka semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap;Bahwa kalau persyaratan tidak lengkap secara prosedur tidak dibenarkan ;Bahwa masalah pemalsuan

dokumen oleh debitur, sepanjang bank tidak mengetahuinyamaka kredit bisa diberikan, namun kalau bank sudah tahu sebelumnya maka tidakdibenarkan dan ahrus ditolak;Bahwa setiap debitur yang mengajukan kredit harus ada permohonan dan lampiranlampiranyang diperlukan;Bahwa apabila formulir permohonan kredit belum lengkap tetapi ada data pendukung bisasaja diproses setelah ada verifikasi;Bahwa apabila pemilik dana sudah memberikan slip penarikan yang sudah ditandatanganidan memberikan buku tabungan dan

Print out Mutasi Rekening BCA nomor rekening: 7850791133atas nama Debitur (DENI WIDJAJA SANTOSO) periode bulanOktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017; maksud dantujuan pemalsuan dokumen tersebut, agar pencairan kredit kepadadebitur DENY WIDJAJA SANTOSO dapat disetujui oleh komitekredit; Bahwa SOP berupa KEBIJAKAN POKOK PERKREDITAN PT BankCIMB Niaga Tbk No. 0101 tersebut adalah sama dengan SOP berupaKEBIJAKAN POKOK PERKREDITAN PT Bank CIMB Niaga Tbk versi 12.12yang disebutkan oleh Sdri.

Seingat saksi, seluruh anggota ULP Bidang PengadaanJasa Pemborongan/ Konstruksi VII ikut mengecek ke lapangan;Bahwa dengan adanya informasi tentang pemalsuan dokumen terhadap dua dokumenpenawaran PT. Bali Pacific Pragama dan PT.

Bahwa pada intinya dalam berkonsultasi dengan Panitia Pengadaan/ULP BidangVII terdakwa memmnta agar diganti usulan calon pemenang lelang bukan PT Balipacifickarena dindikasikan ada pemalsuan dokumen/sertipikat tanah tempat buangan dalampenawaran PT. Balipacific, akan tetapi dari pihak Panitia Pengadaan/ULPBidang VII tidakmerespon keinginan Terdakwa sebagai PPKOM dengan alasan hal tersebut telah dikaji olehPanita Pengadaan bahwa tempat buangan yang ditawarkan PT.

tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak sesuaidengan perjanjian hibah;Bahwa setelah Ahli mendapat kronologis perkara Terdakwa daripenyidik, maka Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa termasukperbuatan yang memperkaya diri sendiri secara melawan hukumsebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yangsudah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Halaman 133 dari 186 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN Smr Bahwa perbuatan Terdakwa juga melakukan pemalsuan

dokumen yangsebenarnya tidak ada kegiatan, namun dibuat laporan seolaholah adakegiatan maka perbuatan Terdakwa juga melanggar Pasal 9 UU Nomor31 Tahun 1999 yang sudah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi usurunsur tindak pidanadalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sudahdiperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, yakni telah memperkaya diri Sendiri, atau oranglain

Dalam pembuatan dan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten BengkuluSelatan SEMESTER TA. 2016 tersebut, Terdakwa selaku Kepala DesaPadang Beriang dan saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin didugatelah melakukan pemalsuan dokumen dalam pembuatan SuratPertanggungjawaban (SPJ).

Visa Karya Mandiri) melakukanperbuatan KKN, kecurangan, pemalsuan dokumen atau melakukan hakmonopoli dalam pengadaan alatalat kesehatan ini;Karena Pemohon PK (Terdakwa M.