Sehingga para pekerja Tergugat kocarkacir yangselanjutnya atas kejadian tersebut para pekerja melaporkan kepadaTergugat, dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak atausetidaknya tidak dapat diterima.Pada Poin 3 Bahwa pelaksanaan pekerjaan (prestasi) yang dilakukanoleh Tergugat pada bulan Mei 2015 belum memenuhi target, oleh karenakondisi Cuaca hujan terus menerus atau disebut dalam keadaanmemaksa (Force Majeure) dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei2015, maka pekerjaan terganggu dan tertunda

FORCE NIL MA ., S.H.,M.HCatatan=>Bahwa Putusafi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena baikTerdakwa maupun Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menyatakanmenerima secafa lisan Putusan tersebut di Persidangan.

Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadapTerdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : e Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012 sekitar jam 19.30 Wita, di desaAmbawang Rt.11 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa danSdr.SANI telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio warnahijau No.Pol.DA.6922 LL yang berada diteras rumah seseorang yang tidakterdakwakenal; e Bahwa pada saat terdakwa jalan berboncengan dengan Sdr.SANI dengan sepedamotor Force

SANI sudah ada niat melakukan pencurian tersebut ;e Bahwa awal mulannya terdakwa jalan berboncengan dengan Sdr.SANI dengansepeda motor Force One milik terdakwa , kemudian melihat sepeda motor parkir diteras rumah, setelah terdakwa dan Sdr.SANI berhenti, selanjutnya SdrSANImengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor;e Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian didorong olehSdr.SANI, kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk tukar sepeda motor

SANImengendarai sepeda motor Force One milik Terdakwa ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur Dilakukan Oleh Dua OrangAtau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaituPasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkanmenurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasanPembenar terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan

Keadaan perekonomian Penggugat yang sedangtidak stabil bukanlah masuk kedalam kondisi atau keadaan memaksa(Force Majeure) yang dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menundakewajiban.

kemacetan sehinggaPenggugat bersurat kepada Tergugat mohon keringanan pembayaran,tapi Tergugat tidak menyinggung tentang asuransi yang dimaksuddalam Perjanjian Kredit Modal Kerja RC aquo, Penggugat tidakmengetahui apakah Tergugat /Pihak Bank telah mengklaim ke PerumJamkrindo atau belum, karena yang berhak mengklaim adalah pihakkreditur;Bahwa selain itu, musibah kebakaran yang menimpa usaha milikPenggugat di Lamahora, Lewoleba, Kabupaten Lembata yangmerupakan barang jaminan adalah peristiwa luar biasa / Force

Majeur,olehnya berdasarketentuan Pasal 1245 KUHPerdata,keadaan memaksaatau Force Majeur, maka tidak ada penggantian biaya, kerugian danbunga, bila dalam keadaan memaksa atausesuatu yang timbul diluarperkiraan karena terjadi secara luar biasa, debitur terhalang untukmemberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan;Bahwa karena Penggugat mendapat musibah dan musibah tersebutbukan kelalain Penggugat tapi keadaan diluar pengetahuan Penggugat,maka Penggugat mengajukan keringanan kepadalergugat denganPermohonan

2015 No. 1300/010Kredit/X/2015, perihalPeringatan , surat mana menghendaki Penggugat segera melunasitunggakannya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, jika tidak makaTergugat akan menjual / melelang dibawah tangan 2 (dua) buah asetmilik Penggugat yang telah menjadi ikatan jaminan dalam kredit aquo;Bahwa dalam kejadian luar biasa sebagaimana dijelaskan diatas makaberalasan hukum Penggugat memohon keringanan dalam pembayarankredit karena Penggugat mengalami musibah kebakaran atau keadanmemaksa /Force

sampai denganTahun 2023 tidak dapat diterima Tergugat oleh karena usaha dan tempatusaha yang dibiayai masih ada dan masih berjalan serta menghasilkanhingga saat ini;Bahwa musibah kebakaran yang dialami Penggugat secara resmi tertulisbaru diinformasikan melalui Copyan Surat Keterangan dari Kantor LurahLewoleba Timur Nomor : KSR 466.1/96/I/2013 Tanggal 18 Februari 2013diberikan dari Penggugat kepada Tergugat pada saat mediasi ke IV diPengadilan Negeri Lembata tertanggal 15 Desember 2015;Bahwa keadaan force

Sunggal sehingga terdakwa menemuiRIANTO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1 warnaputih BK 4780 Gl, setelah terdakwa bertemu dengan RIANTO kemudianRIANTO memberikan uang sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah)kepada terdakwa untuk dipergunakan membeli sabusabu, setelah uangditerima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menemui IPAN (DPO) di AsramaTNI Abdul Hamid, Kec. Sunggal, Kab.

SINULINGGA, saksi PANGERAN PURBA bersamasamadengan saksi DENNY SITEPU (ketiganya adalah anggota Polsek Sunggal)yang sedang melaksanakan tugas keling di wilayah hukum Polsek Sunggalmelihat terdakwa MUHAMMAD RUDIANTO dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Force 1 warna putih BK 4780 GI yang mengemudikan sepedamotornya dengan tergesagesa kemudian menyalip/mendahului sepeda motoryang dikenddarai oleh para saksi, melihat hal tersebut para saksi merasacuriga dan selanjutnya mengikuti terdakwa dan setibanya

SINULINGGA, saksi PANGERAN PURBA bersamasama dengan saksi DENNY SITEPU (ketiganya adalah anggota PolsekSunggal) yang sedang melaksanakan tugas keling di wilayah hukum PolsekSunggal melihat terdakwa MUHAMMAD RUDIANTO dengan mengendaraisepeda motor Yamaha Force 1 warna putin BK 4780 GI yang mengemudikansepeda motornya dengan tergesagesa kemudian menyalip/mendahuluisepeda motor yang dikenddarai oleh para saksi, melihat hal tersebut parasaksi merasa curiga dan selanjutnya mengikuti terdakwa dan setibanya

di Pembaca Menulis Jawa Pos tanggal 9 maret 2016,(vide P37); Surat Somasi Ill Penggugat kepada Kepala Satpol PP Kota Surabaya tanggal18 maret 2016, (vide P38) yang tersebut merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum danbersesuaian dengan Legal Standing surat pengaduan yang merupakan Hak SubyektifPenggugat kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang tanggal 9 Maret2015 sebagai bentuk somasi terhadap Wanprestasi bukan keadaan memaksa (tidak dalamkeadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

atas pelanggaran ljin MendirikanBangunan (IMB) yang sudah final, sah dan mengikat sebelum pelaksanaan suratBANTIB (bukti T14, T18, T19) dengan cara menundanunda pelaksanaanperikatan (pembongkaran) untuk membahas yang bukan kewenangannya yangmerupakan kewenangan Kepala Dinas PU CKTR Kota Surabaya yang sudahSELESAI dilaksanakan dan sudah diterbitkan surat BANTIB, bukti P13, P14, P15,P16, P17, P18a, P18b, P21a, P21b, dan bukan keadaan memaksa (tidakdalam keadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

Bangunan YANG TELAH DIAKUIoleh Tergugat TERBUKTI telah diterbitkan surat perintah pembongkaran dariTergugat Nomor : 800 / 4904 / 436.8 / 2015 ter tanggal 19 Juni 2015 dan sudahdibacakan di lokasipembongkaran pada tanggal 25 Juni 2015 dihadapanmuspika lengkap dan masyarakat oleh Penyidik PNS Satpol PP Kota Surabaya.Tergugat dengan hak dan kewenangannya yang sudah diatur dalam undangundang menjadi pelaku tunggal Wanprestasi bukan keadaan memaksa (tidak dalamkeadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

final, sah dan mengikat yaitu membahas Hak Subyektif Penggugat yang merupakanLegal Standing Penggugat sebelum pelaksanaan surat BANTIB dengan cara menundanunda pelaksanaan perikatan (pembongkaran) untuk membahas yang bukankewenangannya yang merupakan kewenangan Kepala Dinas PU CKTR Kota Surabaya yangsudah SELESAI dilaksanakan dan sudah diterbitkan surat BANTIB, bukti P13, P14, P15,P16, P17, P18a, P18b, P21a, P21b, dan bukan keadaan memaksa (tidak dalamkeadaan overmacht atau tidak dalam keadaan force

surat BANTIB sebagai Perikatan tentang pembongkaran bangunan ataspelanggaran jin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah final, sah dan mengikat yaitumembahas Hak Subyektif Penggugat yang merupakan Legal Standing Penggugatsebelum pelaksanaan surat BANTIB dan adanya Unsur Salah Tergugat Pasal 1916 ayat(1) KUHPerdataDasar hukum bukan keadaan memaksa (tidak dalam keadaan overmacht atau tidak dalamkeadaan force majeur) (vide Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1916 ayat (1) KUHPerdata)sengaja telah melakukan

atau perdata, makaperkara perdata atau pidana yang sedang berjalanbelum dapat diputuskan; sedangkan in casu gugatanpenggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat atashak miliknya yaitu tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat hak miliknya;4, bahwa tentang exceptie Tergugat yang menyinggungputusan Mahkamah Agung R.I. tersebut kasusnyaberbeda in casu harus diterapkan secara kasuistis,selain itu system hukum di Indonesia tidak menganut the binding force

of precedent systemsebagaimana berlaku di negaranegara common lawsystem, melainkan di Indonesia menganut thepersuasive force of precedent system sebagaimanadianut di negaranegara Eropah Continental) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut maka exceptie tergugat haruslahditolak, selvmuln yay o cnn 3 srDALAM POKOK PERKARA ; Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sepertitersebut dimuka dan tergugat membantahnya denganmenolak dalildalil Penggugat oleh karena:Oo Bahwa objek sengketa

Demikian juga pihakKedua tidak akan menuntut (melaporkan) Pihak Kesatu kepada penegak hukumterkait penggunaan obyek sengketa;PASAL 5Para pihak sepakat bahwa pihak Kedua akan mengembalikan obyek sengketakepada pihak Kesatu apabila sebelum jangka waktu sewa obyek sengketaberakhir, pihak Kedua mengakhiri kerjasamanya dengan pihak Ketiga atauterjadi force majeur (kebangkrutan)Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Trk.PASAL 6Para pihak sepakat apabila salah satu pihak dari pihak Kesatu dan pihak

II Rekonpensi;Bahwa oleh karena nilai perkiraan masingmasing tanah dan bangunan milik ParaPenggugat Rekonpensi adalah sangat mencukupi bagi penyelesaian kewajibanterhadap Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi, sehingga perludilakukan verifikasi ulang secara bersamasama terhadap nilai masingmasing obyeksehingga penyelesaian yang akan dilakukan akan adil bagi para PenggugatRekonpensi;Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi telah mengalami kemacetan usahadikarenakan telah terjadinya Force

Major oleh karenanya adalah sangat tidak adilapabila Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan telah lalai dan dibebani denganbunga pinjaman serta denda;Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan atas kejadian Force Major diatas yangdialami oleh Para Penggugat Rekonpensi tersebut masih dalam penanganan11Kepolisian Resort Jepara dan belum pernah dinyatakan dihentikan oleh KepolisianResort Jepara.13.

Bahwa dengan adanya kejadian Force Major maka Para Penggugat Rekonpensiharuslah dibebaskan dari kewajiban membayar bunga pinjaman, denda serta biayabiaya yang berkaitan dengan penyelesaian hutanghutang yang ada;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II dalamKonpensi /Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa No. 08/Pdt.G/2009/PN.JPR berkenan memberikan putusannya sebagai berikut: Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya

Laksana diSemarang yang dilakukan pada tanggal 29 November 2005 terhadap nilai tanah danbangunan yang berdiri diatas tanah/masingmasing tanah milik Para PenggugatRekonpensi adalah sah; Menyatakan hukumnya Para Penggugat Rekonpensi tidak dibebani Bunga Pinjaman,Denda serta biayabiaya yang timbul akibat perikatan yang dibuat terhadap TergugatI Rekonpensi dan terhadap Tergugat II Rekonpensi; Menyatakan hukumnya kejadian penjarahan dan perampokan yang dialami ParaPenggugat Rekonpensi adalah kejadian Force

., MH tersebut bahwa terlepasadanya fakta telah terjadi cuaca buruk karena hujan (force majeure), apakahcuaca buruk tersebut berlangsung lama hingga 2 (dua) bulan lamanya yangmengakibatkan Terdakwa sama sekali tidak dapat melakukan loading ataupemuatan nikel ore ke atas kapal MV.

penutupan perusahaan(lock out) yang dilakukan Tergugat tidak sah dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan haruslah dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UndangUndangNomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Penggugat dan Penggugat II hanyasebesar Rp 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dari total yangharus dibayar sebesar Rp 752.100,000, (tujuh ratus lima puluh dua jutaseratus ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan Rp 632.100.000,(enam ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa karena sudah jelas fakta yang demikian dantidak ada bukti dari pihak Tergugat yang membuktikan adanya pemenuhanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat II termasuk adanya keadaanyang memaksa atau force

majeure, maka kepada Tergugat haruslahdinyatakan wanprestasi (cedera janji) kepada Penggugat dan Penggugat II;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatupetitum gugatan Penggugat dan Pengguggat II sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai petitum ke1 yang memohon agargugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwapetitum ini haruslah dinyatakan apabila semua petitum dari gugatanPenggugat dikabulkan seluruhnya dan akan ditentukan setalah semuapetitum dipertimbangkan

Bahwa, dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 16 alinea terakhirmenyatakan: Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal (cetak tebal dari Pemohon Kasasi), maka menuruthukum harus dianggap terbukti, yaitu tindakan Tergugat yang bermaksudmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena keadaan memaksa(force majeur) dan bukan pula karena kerugian yang terus menerus selama2 (dua) tahun karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan laporanHalaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor

demikian Judex Facti telah melanggar hukum acara perdatatersebut, karena menyimpulkan sesuatu tanpa dasar buktibukti yang sah;Keberatan Kedua:Judex Facti telah melanggar hukum atau menerapkan hukum sebagaimanamestinya, sebagai berikut:1.Bahwa, dari pertimbangan hukum yang Pemohon Kasasi tersebut di atas,Judex Facti telah salah menafsirkan tentang keadaan memaksa (forcemajeur), sebab mengesampingkan sakit stroke berat yang mengakibatkankelumpuhan dan tidak bisa berbicara sebagai keadaan di luar force

Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti menyatakan:..tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja bukan karena keadaan memaksa (force majeur) dan bukan pulakarena kerugian yang terus menerus selama 2 (dua) tahun karena harusdibuktikan terlebih dahulu dengan laporan kKeuangan 2 (dua) tahun terakhiryang diaudit oleh akuntan publik (seperti yang diatur dalam Pasal 164 ayat 1dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013....2.

bulan;

Force; 1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil aru listrik dari beterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yang ditempel dipapan kayu; 1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu; Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Force;e 1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil arulistrik dari beterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenserdan platina yang ditempel dipapan kayu;e 1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu;Dirampas untuk dimusnahkan;4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) ;Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringanringannya

Force;1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil aru listrik daribeterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yangditempel dipapan kayu;1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu ;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumdan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata merekamengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa

Force;1 (satu) buah rakitan alat pengatur atau memperbesar/memperkecil aru listrik daribeterai aki terdiri dari kumparan kabel tembaga, condenser dan platina yangditempel dipapan kayu;1 (satu) kilogram ikan jenis gabus, sepat dan pepuyu;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (duaribu lima ratus rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Marabahan pada Hari KAMIS tanggal 09 JULI 2015 oleh kami : WA

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, akan tetapiberdasarkan informasi dari pihak Mediator pihak Tergugat tidak memberikantanggapan sama sekali ;Bahwa PHK yang telah dijatuhnkan oleh Tergugat kepada Penggugat tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku terutama Pasal 164 (3) UndangUndang Nomor 13/2003 yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut ataubukan karena keadaan memaksa (force

huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, makapara pthak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri setempat; Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

Penggugat menuntut hakhaknya sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan

SariMutiara yang telah dimutasikan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karenakarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat (1) Undangundang No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menimbang

bahwa Pasal 156 Ayat (1) menyebutkan : Dalam hal tenadipemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon danatau. uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahPemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force

Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyerahkan kepada Majelis mengenaiSurat Kepolisian per 20 Januari 2000 dst ..... pada hal. 22;Kesimpulan :1.Kesalahan administrasi yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan tidak adaunsur kesengajaan atau melawan hukum melainkan diluar kekuasaan PemohonPeninjauan Kembali (force majeur).

Peninjauan Kembali) maupun Majelis HakimPengadilan Pajak telah melakukan kesalahan yang luar biasa sebabPemohon telah memberikan penjelasan bahwa bagaimana bisa, memberikan data/bukti secara lengkap sebab pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali sedangmengalami musibah besar (peristiwa kerusuhan di Mataram) sehingga data/buktiyang diminta Termohon Peninjauan Kembali musnah dalam kerusuhan tersebut,oleh sebab itu Majelis harus menganggap sebagai suatu peristiwa diluar kekuasaanPemohon Peninjauan Kembali (force