Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tingin tindis
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 07-05-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat:
PT JAYA INDO PROPERTY, diwakili oleh STEVANUS SANJAYA EDY WIDJAJA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
387 — 285
  • Terlebih lokasi Ijin Prinsip tersebut yang beririsan/berpotongandengan jin Lokasi PENGGUGAT hanyalah seluas + 106.264 m2 bukanKESELURUHAN.Bahwa jelas sekali PENGGUGAT telah salah menafsirkan KetentuanPasal 12 ayat (1) dan (2), ayat tersebut diterapkan pada ijin lokasi yangmasih berlaku, yang dimaksud tumpang tindin adalah pada saat ada 2Izin Lokasi yang hidup, sedangkan dalam perkara a quo ijin lokasiPENGGUGAT tersebut SUDAH TIDAK BERLAKU lagi dan/atau BATALDEMI HUKUM, bahkan dari segi jenisnya yang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2016 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 137/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 23 September 2014 — - SUGIONO (PENGGUGAT) - PT. TAMAN MALIBU INDAH (TERGUGAT I) - YAYASAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA “ ADI UPAYA “ (YASAU), (TERGUGAT II) - BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT III) - WALIKOTA MADYA MEDAN DAERAH TINGKAT II (TURUT TERGUGAT I)
82 — 96
  • Dan ternyata sebagaian dari tanahtersebut tumpang tindin dengan tanah Hak Pakai No. 194/Poloniaatas nama TERGUGAT II ;c.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 822/Pdt.G/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
PT. CAKRADIGDAYA LOKARAYA
Tergugat:
1.Asmari Kalam
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
3.KEPALA KANTOR WILAYAH TATA RUANG DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA
Intervensi:
JULIANTO WIDJAYA
122 — 621
  • Cakradigdaya Lokaraya / Penggugat ; Bahwa penerbitan Sertifikat HGB No.15596/Pegadungan atas nama Penggugattersebut jelas Cacat Hukum dan Tidak Sah karena telah Menyerobot, Mencaplokdan Menganeksasi SHM milik Tergugat yang sudah dijual kepada PenggugatIntervensi kedalam HGB, sehingga mengakibatkan dalam satu lokasi/bidang tanahterdapat dua Sertifikat yang saling tumpang tindin satu sama lain., PenerbitanSertifikat HGB yang tumpang tindih tersebut dilakukan secara sadar oleh TergugatIl dan Tergugat
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
1.ZAIBUL Gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM
2.FARIDAH
Tergugat:
2.ISNA
3.AIDA AMIR
4.NOTARIS/PPAT, DELLON ANAS, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
215 — 362
  • Sehinggadapat diketahui gugatan para Pengugat saling tumpang tindin dalammenggabungkan kewenangan pengadilan yang terkualifikasi kedalamkaburnya gugatan;Halaman 17 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2020/PN Pdp19.Bahwa sebagaimana dalil poin 21 bahwa perbuatan melawan hukumadalah perbuatan yang merugikan hak orang lain sehingga dengan demikiantidak berlasan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukmengabulkan permintaan untuk menghukum menyerahkan tanah ObjekPerkara kepada Para Penggugat
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 13-08-2018 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Llg
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat:
1.Hj.Nurhayati
2.H.HELMMI PROMALIK
3.ISKANDAR
Tergugat:
1.PT.PARAMITRA MULIA LANGGENG
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
134 — 26
  • usahaperkebunan di kawasan hutan tentunya harus ada izin dari Kementerianuntuk mendapatkan izin pemanfaatan kawasan hutan, dan apabilamasyarakat telah melakukan usaha perkebunan di dalam wilayahkawasan hutan namun ternyata di dalam wilayah kawasan hutantersebut juga telah diterbitkan izin Pemanfaatan Kawasan Hutan kepadapihakpihak lain yaitu perusahaan untuk melakukan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK HTI) maka ataskeberatan masyarakat tersebut kemudian tanah masyarakat yangtumpang tindin
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 09-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PT AMBON Nomor 22/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : LA ALIMA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat II : WA NENJO Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat IV : ALIMUDIN Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat V : WA ANIMA selaku ahli waris dari Almarhum LA WETI Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat VI : WA NERI Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat VII : LA MBUNGA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE,
94 — 63
  • Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim Judex Factie dalam buktisurat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.13 berupa FotocopyGIM (Geographical Index Mapping) atau pemetaan indeks grafis yangdijadikan dasar majelis hakim dalam memutus perkara ini sangatlah tidakHalaman 72 dari 95 putusan Nomor 22/PDT/2019/PT AMBtepat dan tidak berdasar hukum, karena untuk mengetahui sebuah bidangtanah telah terjadi tumpang tindin adalah dengan melakukan PermohonanPengembalian Batas, bukanlah dengan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 294/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 25 September 2018 — PT. RENDI PERMATA RAYA, DK VS BUDIMAN LAOLI, DK
68 — 220
  • terhadap Eksepsi maupun dalam pokokperkaranya adalah konitradiktif antara pertimbangan yang satudengan pertimbangan lainnya, sehingga menurut hematPembanding putusan dalam perkara ini tidak mempunyai Urgensiuntuk dipertahankan dan oleh karenya haruslah dibatalkan, danatau setidak tidaknya Judex Factie harus menyatakan tidakberwenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,dikarenakan Judex Factie dalam pertimbangannya juga telahmembenarkan bahwa terhadap objek tanah sengketa telah terdapattumpang tindin
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda
Tanggal 28 Agustus 2013 — PURWANTO, SH Bin MULYO REJO
326 — 102
  • NJL berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan didalam arealIUPHHK HT PT Adindo Hutani Lestari dengan terbitnya surat Menhut No.S.750/MenhutVII/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentangpenyelesaian tumpang tindin areal perkebunan dengan HPHHTI PT.AHL yang menyebutkan areal seluas + 1,500 Ha berada dalam kawasanhutan produksi dan dalam areal IUPHHK HT PT. Adindo Hutani Lestaridan areal seluas + 16.954,13 Ha, maka PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 50/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : NY. MANGAJI SIBUEA BR. GULTOM Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat II : ANI BR. NAPITUPULU Gelar Op. Pargaulan Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat III : TIAR BR. SIBUEA Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Terbanding/Penggugat I : IR. JANNES SIBUEA
Terbanding/Penggugat II : SAHAT SIBUEA
136 — 47
  • dandialami sendiri yang terbit baru kemarin atau baru dibuat dari saksi dari ninna tuninna tersebut ;Bahwa, meskipun sangat meragukan dapat dilakukan, kiranya nanti pada saatpemeriksaan setempat, dengan bukti bukti yang sah, pihak Para Penggugatdapat menunjukkan secara tepat lokasi dari rumah dan pekarangan yangdidalilkannya dan pula menunjukkan kampung Sosor Pulo dimana ParaPenggugat katanya menjadi Sipukka Huta ;Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, knususnya tentang objek yangtumpang tindin
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-02-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tjs
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penggugat: 1.AGUSTINA BILUNG 2.SAMUEL MOMING 3.ESTER MOMING 4.IKA ING SITI NURHASANAH 5.HENDRI MOMING 6.LENGGAN 7.IBIT BILUNG 8.SUHENDRA 9.F.A.SIREGAR 10.TRISNO ROMO SANTOSO 11.LISJEN HARYADI LIE 12.SAHABUDDIN 13.HERYANI MOMING 14.YEMMYMA YANDS Tergugat: 1.LAWAI LIMAN 2.AGUSTINUS BAMBANG 3.HERY RUDIONO 4.F E R I 5.HESTY YANTI APRILIANA 6.IWAN BAMBANG 7.ROBERT ALDEN 8.WENG NGAU 9.YUNIADI 10.DAMOS BETTI 11.TIMOTIUS, M.Th 12.ERRIN WIRANDA,SE Turut Tergugat: 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN 2.DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
173 — 311
  • serta tidak bertumpangtindih dengan Pihak Lain sehingga sangat beralasan SPPT milik Tergugat 1s/d Tergugat 7 sah secara hukum ;Bahwa benar Tergugat 9 s/d Tergugat 11 telah menandatangani BeritaAcara Peninjauan Lokasi Tertanggal 19 Desember 2016, dikarenakanPenggugat Agustina Bilung hendak memperbarui surat PernyataaanPemilikan Tanah tertanggal 20 Nopember 2000 yang Sket Lokasi yangberbeda dengan milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan menyatakan bahwalokasi yang ditinjau tidak sengketa dan tumpang tindin
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Penipuan
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 140/Pid. B/2013/PN.Smda
Tanggal 28 Agustus 2013 — SUKODI, SH Bin DOMO KARTIKO
211 — 39
  • NJL berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan didalam arealIUPHHK HT PT Adindo Hutani Lestari dengan terbitnya surat Menhut No.S.750/MenhutVII/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentangpenyelesaian tumpang tindin areal perkebunan dengan HPHHTI PT.AHL yang menyebutkan areal seluas + 1,500 Ha berada dalam kawasanhutan produksi dan dalam areal IUPHHK HT PT. Adindo Hutani Lestaridan areal seluas + 16.954,13 Ha, maka PT.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 11-04-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 10 Oktober 2016 — PT. GRIYA SINAR PERAK diwakili oleh HENDRO KIMANTO LIANG MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON dan : 1. Bambang Prayogo 2. Linna Suherlina 3. Muslih Yusuf, BA., 4. Zaenal Falah 5. Mulki Abdullah 6. Hudari, S.Ag., S.Pd., 7. Maftuhi Bahri, S.Pd.I., 8. Ucu Agustina 9. Hj. Maisaroh, 10. Munariyah, 11. Novi Kania Mustika 12. Ekalyias Wijaya 13. Sinansari Faedah
217 — 77
  • Putusan No.12/G/2016/PTUNS RGd. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas;e. tumpang tindin hak atau sertipikat hak atas tanah;f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; danh) Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terbitnya Objek Sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat telah menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Penggugat yang terlebih dahulu memiliki 7 (tujuh) bidang tanahyang terdiri dari 7 (tujun) buah SHGB milik Penggugat seluas 71.530M?
    Griya Sinar Perak sejak tahun 1995, di BagianUmum, sekarang Bagian Legal; Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang Peta Rincik; Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa ini; Bahwa benar pada saat Majelis Hakim melaksanakan persidangan di lokasiobyek sengketa, Saksi sebagai pihak yang menunjukkan lokasi 7 (tujuh)Sertifikat Hak Guna Bangunan yang tumpang tindin dengan 26 (dua puluhenam) Sertifikat Hak Milik; Bahwa Saksi hanya membaca dari peta tentang lokasi obyek sengketa,asalnya tidak tahu, Saksi diminta
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Intervensi:
PT. SASANA YUDHA BHAKTI
716 — 3437
  • 13.664.700 M2).Selain itu di atas wilayah kuasa pertambangan eksplorasi yang dipegangPenggugat tersebut pada tanggal 29 September 2010 juga telahditerbitkan hak atas tanah berupa Sertipikat HGU No. 146/ Desa Buluqsenseluas 327,7 Ha (3.277.000 M2) sehingga bertumpang tindih denganwilayah kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat 320,93 Ha (3.209.300M2), sehingga Penggugat beranggapan secara keseluruhan sebanyak +/16.874.000 M2 (1.687,4 Ha) wilayah kuasa pertambangan ekplorasiPenggugat telah bertumpang tindin
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 138/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : ENDANG RUKMINI Diwakili Oleh : IRPANDU, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO
Terbanding/Tergugat II : PETER UTOMO
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat : PPAT MAKBUL SUHADA, SH.
221 — 86
  • Bahwa di dalam Kesepakatan Bersama tanggal 1 Agustus 2016 telahdengan jelas dan tegas menyatakan, jika PENGGUGAT dalam 60(enam puluh) hari terhitung sejak 4 Agustus 2016 tidak dapatmenyelesaikan pengurusan overlapping/tumpang tindin atas tanahnya,maka PENGGUGAT sendiri menyatakan tidak akan menuntut dandengan sukarela untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut.Pasal 3 Kesepakatan Bersama Tgl. 1 Agustus 2016Halaman 22 dari 113 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 02-07-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 248/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat:
1.ARNOLD R. MUDENG,
2.JANTJE ADRY RUNTUTHOMAS
3.PAULUS WELLEM SIMBOH
4.DJONI V. RUMIMPER
5.YOHANA NANANG ROSANA K
6.LOES MARIA MIKE SURENTU
7.JEANE LOLONG
8.LIENTJE N. MAMENTU
9.RINA LUSIDA HUTABARAT
10.ENGKOS KOSWARA
11.DAIBY CAROLYN KUMENTAS
12.LEGIATI
13.NOLDY A. RUNTUTHOMAS
14.YANUAR ABRAHAM AGUNG
15.JAMES LEFRANS SIGAR
16.OLLO PAULUS BASTIAN
17.LOUTJE TENTERO
18.MAENDAR ARISANDI
19.ALBERT TUASELA
20.ERWIN MAURITS HOELY, SE
21.ASLIN TUMPAK PURBA
22.EVELIEN UNDAP
23.SLAMET RIYANTO
24.JACH PAULUS RUNTU
25.DINA DWININGSIH
26.SIMON VICTOR RUNTU
27.NENGSIH BT. UPEN
28.GEERTJE CH RUNTU
29.RULIANSYAH
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Cq PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA,
Turut Tergugat:
1.PEM RI CQ MEN AGRARIA DAN TATA RUAN GRI CQ KBPN PUSAT CQ KKANWIL BPN PROV DKI JKT CQ KKBPN KOTA ADM JAKTIM
2.PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. DITJEN KEKAYAAN NEGARA
174 — 43
  • DKI Jakarta atas permohonan dari pihakpihak dalam perkara tersebut,selanjutnya guna menghindari adanya tumpang tindin putusan terhadapobyek yang sama, maka terhadap pokok persoalan persengketaan keduabelah pihak dalam perkara aquo menurut pendapat Majelis Hakim tidak perludibuktikan dan dipertimbangkan lagi oleh karena Para Penggugatmengajukan gugatan ini terlalu dini (prematur) yang seharusnya menungguHal 139 dari 142 Hal Putusan No. 248/Pdt.G/2015/PN. Jkt.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/ Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN.Bdg
Tanggal 30 September 2014 — ZAINUDDIN
56 — 15
  • pengukuran, yang disaksikan oleh : perangkatdesa (kepala desa, sekretaris desa atau lurah);Hasil pengukuran dari Tim Pengukur, dibuatkan hasil ukur untuk dibuat gambar,Gambar tersebut akan diploting di Kantor Pertanahan untuk dilakukan pengecekanoleh saksi terlebih dahulu apakah lokasi (tanah) yang dimohonkan ukur adakemungkinan tumpang tindih dengan hakhak pihak lain yang sudah bersertifikat,Pegecekan dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan Peta yang ada padaKantor Pertanahan, kalau tidak tumpang tindin
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juni 2020 — Pemohon:
1.GRACE ELIZABETH LIEM
2.PAULUS SELAMAT WIDJAJA,
3.DRA. HJ. ZURIAH BINTI H. UMAR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
242 — 105
  • Utrbaru yang sah, berbeda dengan bukti sebelumnya yang berkaitan denganmateri perkara.Menimbang, bahwa hal ini perlu ditegaskan guna menghindari adanyakerancuan dan tumpang tindin kkewenangan antara hakim yang memeriksaperkara praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan Tersangkayang terbatas hanya pada penilaian ada atau tidaknya paling sedikit 2 (dua)alat bukti yang sah yang diperoleh dalam penyidikan dengan penilaian substansipokok perkaranya yang merupakan kewenangan hakim dalam acara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 61/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 26 September 2017 — PT. BOSOWA PROPERTINDO ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
215 — 566
  • Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan yang menyebutkan:1) Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikankepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah;2) Penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan,tumpang tindih penggunaan, tumpang tindin penguasaan dantumpang tindih pemilikan tanah;3) Penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan,penguasaan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN MALANG Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mlg
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
Rizfan Abudaeri,SE,
Tergugat:
1.Muhammad Partono Amin,
2.Arijono
3.Rohadi Wicaksono
4.Mochammad Haminudin
5.Soedarsono
6.Darmo
7.Yudo Sigit Riswanto SH
78 — 96
  • Gugatan Penggugat Obscuur LibelBahwa posita gugatan penggugat tumpang tindin dan asalasalan,sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum dan fakta peristiwayang menjadi dasar (fatelijkke ground) gugatan Penggugat yangmenyebutkan bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalahMembatalkan Akta No. 11 tanggal 27 April 2007 yang dibuat di hadapanYUDO SIGIT RISWANTO, SH (In Casu Tergugat VII), karena dianggaptelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 07-11-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.MALIK NG
2.LILI SALIM
3.ASNI
4.TANDI SUHELI
5.VERAWATY
Tergugat:
YAYASAN IKHWAN PEKANBARU IKHWAN FOUNDATION
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
2.CAMAT BANDAR SEIKIJANG
3.KEPALA DESA MUDA SETIA
4.KEPALA DESA PANGKALAN BARU
162 — 62
  • Hal tersebutdiwujudkan dalam bentuk Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) untukmemastikan di mana letak/batasbatas dan luas tanah tersebut agartidak tumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk untukmemastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif);d) Prosedur penerbitannya (Prosedural).