Amrul Wajidi SPd;Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan : Drs. H.

Amrul Wajidi, S.Pd;= Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) : terdakwa Drs.H. MuhammadNizamuddin, MSc ;=" Bendahara Pengeluaran : saksi.

HSU adalah := Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : saksi;" Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) : terdakwa Drs.H.

Tugas ini sematadilakukan atas dasar panggilan tugas, melayani dengan baik dengansepenuh hati berdasarkan norma atau petunjuk tekhnis yangberlaku. Tidak ada perobuatan mengganti foto atau menempel fotoorang lain pada skep pemohon. Skep Veteran yang ditunjukan olehSaksi 2 Abidin adalah valid.

Mataram dan secara tekhnis dilakukan oleh MacabLVRI Bima dalam hal ini oleh Lalu Muhyiddin Abdullah,Pensiunan PNS selaku Sekretaris Macab LVRI Bima.6. Bahwa benar Sekira tahun 2000/2001 SaksiIV datangke Kanminvetcad IX/15 untuk mengurus pengajuanpermohonan tunjangan veteran orang tuanya yang bernamaJamien A. Bidin alias Abidin Jamien.7.

Mataram dan secara tekhnis dilakukan oleh Macab LVRIBima dalam hal ini oleh Lalu Muhyiddin Abdullah, Pensiunan PNSselaku Sekretaris Macab LVRI Bima.13. Bahwa benar Sekira tahun 2000/2001 Saksi2 datang keKanminvetcad X/15 untuk mengurus pengajuan permohonantunjangan veteran orang tuanya yang bernama Jamien A. Bidin aliasAbidin Jamien.14.

penyuluhantekhnis kepada Petambak Plasma atas kegiatan budidaya udang yang dilaksanakan;Menampung dan membeli seluruh hasil panen produk tambak dari petambak plasmaberdasarkan standar mutu yang disepakati para pihak dengan harga dasar satuan jualbeli udang;Memberikan potongan harga kepada Petambak Plasma lunas yang melakukanpembelian sarana produksi dari perusahaan inti secara tunai, dengan tingkat potonganharga yang ditentukan oleh para pihak dalam mekanisme transaksi budidaya udang;Memberikan penyuluhan tekhnis

Tenaga ahli penyuluh teknis yang tidak profesional yang menyebabkan penyuluhantidak memiliki tujuan dan hasil yang pasti.B PELAYANAN MANAJEMEN125Bahwa Pelayanan Manajemen dari TERGUGAT REKONVENSI berupa manajemenyang berkaitan dengan tekhnis budidaya hampir kesemuanya jauh dari apa yang telahdisepakati bersama dalam PKS (dokumen pendukung, PSBU (pedoman standartBudidaya Udang) diantaranya : Manajemen Budidaya Close SystemBIO SECURITYBahwa manajemen control kualitas air, sterilisasi air, dan dampak

Buruknya Pelayanan Manajemen merupakandampak dari dilaksanakannya revitalisasi oleh TERGUGAT REKONVENSI.Bahwa Keterlambatan pelaksanaan penyuluhan tekhnis dan pelayanan manajemenTERGUGAT REKONVENSI disebabkan oleh tidak dilaksanakannya RevitalisasiPertambakan dan merubah pola budidaya menjadi polyculture sehingga meniadakankeberadaan tandon dan system budidaya intensif.

program tebar intensif dengan system tandon pada12610.11.aakhir tahun 2009 namun kenyataan masyarakat di blok 6 harus mengerjakan perbaikantambaknya dengan biaya sendiri atau cara gotong royong (Semi Revitalisasi).Bahwa Bentuk kerugian yang diderita oleh masyarakat dengan tidak dilakukannyapenyuluhan teknis dan manajemen adalah berupa materi dan waktu.Bahwa Menjalankan usulan yang bertentangan dengan Panduan standart budidayaudang, (budidaya polyculture (ikan nila gift)) yang membuat penyuluhan tekhnis

tata cara pemberian danpertanggungjawaban Bantuan Keuangan pada Desa tanggal 8November 2012 sebagaimana telah di ubah dengan PerbupNomor 16 tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang perubahanatas Peraturan Bupati Sumedang nomor 45 Tahun 2012 tentangtata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan Keuanganpada Desa.Kepbup Nomor : 978/KEP.10BPKAD/2018 tanggal 02 Januari2018 tentang penerima dan besaran Bantuan Keuangan kepadaDesa dari Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran2018.Juknis (Petunjuk Tekhnis

) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah danRetribusi Daerah Bagi Desa dan alokasi Dana Desa (ADD) tahun2017;Juknis (Petunjuk Tekhnis) Dana Desa (DD) tahun 2017;Juknis (Petunjuk Tekhnis) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah danRetripbusi Daerah Bagi Desa dan alokasi Dana Desa (ADD) tahun2018;Pedoman Tekhnis Dana Desa (DD) tahun 2018.Bahwa dokumen pengajuan anggaran baik DD, ADD, DBHPajak dan Retribusi, Bankudes yang dajukan oleh pihak DesaNanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang yang diajukan,yang telah diverifikasi

terbukti bahwa yang melakukan serah terimapekerjaan untuk dilakukan pembayaran retensi adalah PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh Ali Nurain bukanKuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh PemohonKasasi;Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimanadalam pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang01/PID.SUSTPK/2016/PN.PDG halaman 432 alinea ke2 yangpada pokoknya menyatakan: Ali Nurain selaku PejabatPelaksana Tekhnis

No. 2421 K/PID.SUS/2016Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahdan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa yang mengangkat PPK/PPTK sebagai Otak atauIntelektual Dader timbulnya perkara Tindak Pidana Korupsi iniadalah Ali Nurain selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) sebagaimana pertimbangan Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang 01/PID.SUSTPK/2016/PN.PDG halaman 432 adalah PA (Terdakwa 1)berdasarkan

Bahwa putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan, karena JaksaPenuntut Umum tidak membawa dader intelektual yaitu PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sebagaimana pertimbangan HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang01/PID.SUSTPK/2016/PN.PDG halaman 432 yang menerangkan :bahwa berdasarkan kepada faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksisaksi, buktibukti surat yangditampilkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah terbuktibahwa

Kepala BiroKesejahteraan, Agama, dan Pemberdayaan Perempuansejak tanggal 30 Desember 2005 sampai dengan tanggal 15Mei 2008;e Tugas Saksi sesuai tupoksi saya berdasarkan PeraturanDaerah No. 1 tahun 2001 Biro Kesejahteraan, Agama, danPemberdayaan Perempuan mempunyai tugas yaitumenyiapkan bahan dan koordinasi serta kegiatan bidangkesejahteraan, bidang agama, dan pemberdayaanperempuan, fungsinya menyiapkan dan mengkoordinasikanbahan pedoman pemberian pembinaan bidang keagamaan,dan pembinaan petunjuk tekhnis

pemuda dan olahraga,pembinaan dan petunjuk tekhnis pedomanbidangpemberdayaan perempuan ;e Seingat Saksi kegiatankegiatan yang berkaitan denganPerda No. 1 Tahun 2001 itu antara lain dengan pemberianbantuan sosial, yaitu bantuan sosial bidang keagamaan,bantuan sosial dibidang pemuda dan olah raga dan bantuankepada organisasi kemasyarakatan;e Saksi tidak mengetahui besar alokasi anggaran untu bantuansosial, sedangkan mekanisme pemberiannya pertama yangmemohon bantuan mengajukan permohonan yang ditujukandiajukan

keuangan daerah; Sejak Terdakwa menjabat sebagai Sekda ada anggaran yangdialokasikan khusus untuk dana bansos setiap tahun dan ituanggarannya dari APBD;e Pada tahun 2008 ada anggaran dana bansos untuk sekertariat daerahsejumlah + Rp. 149 Milyar itu dalam dalam APBD dan Terdakwadalam hal ini sebagai Pengguna Anggaran;e Khusus tahun 2008 Terdakwa sebagai pengguna anggaran ada SKGubernur dan juga bertindak sebagai koordinator Tim anggaranHalaman 161 dari 227 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/20 14/PN.Mkssecara tekhnis

Risalan Pertimbangan Tekhnis Pertanahan Dalam RangkaPenerbitan Izin Lokasi No.68/PTPILO/32.01/400/2017 tanggal 22Juni 2017;Halaman 130 dari 195 halaman Putusan Nomor 478/PDT/2021/PT BDG.c. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negri Nomor163/3201/IP/PMDN/2017, Nomor Perusahaan 10088.2017 tertanggal24 Juli 2017 atas nama Terbanding ;d.

Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan Dalam RangkaPenerbitan Izin Lokasi No.68/PTPILO/32.01/400/2017tanggal 22 Juni 2017 ;c. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negri Nomor163/3201/IP/PMDN/2017, Nomor Perusahaan 10088.2017tertanggal 24 Juli 2017 atas nama Terbanding ;d. Surat Rekomendasi No.09/MUI/SKR/I/2018 tertanggal 11Januari 2018 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI).14.

denganmemperhatikan dokumendokumen sebagai berikut : Berita Acara Peninjauan Lapangan No. 01624/BAP.Lap/ILOK/2017 tanggal 26 April 2017 ; Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Lokasi tanggal 27 April2017 ; Surat Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec.Sukaraja Kabupaten Bogor No.05/MUI/SKR/V/2017 tanggal 3 Mei2017 ; Surat Rekomendasi Ketua RT.002,Ketua RW.005, dan KepalaDesa Gunung Geulis tanggal 4 Mei 2017 ; Surat Rekomendasi Camat Sukaraja nomor: 421.1/226PKMtanggal 31 Mei 2017 ; Risalah Pertimbangan Tekhnis

tanda tangani olehKepala SPNF atau PKBM penyelenggara, sehingga pengambilan ljazah diSPNF atau PKBM penyelenggara maka dari itu tahun 2018 keatas blangkoljazah tidak lagi di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan; Bahwa apabila blangko Ijazah paket A, B dan C tersebut tidak diambil daritahun ke tahun oleh peserta Ujian yang dinyatakan lulus maka ljazahnyaataupun SKHUN disimpan oleh kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah(PLS) atau kepala Bidang pembinaan Paud dan Dikmas, selaku penanggungjawab tekhnis

Ijazahtidak lagi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, dimana diatur dalamPentunjuk Teknis Penulisan ljazan pada setiap tahun pelajaran yangmenyatakan pejabat yang berwenang untuk menanda tangani blangkoljazah; Bahwa apabila blangko ljazah paket A, B dan C tersebut tidak diambil daritahun ke tahun oleh peserta ujian yang dinyatakan lulus maka ljazahnyaataupun SKHUN disimpan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah(PLS) atau kepala Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas, selakupenanggung jawab tekhnis

Lomri Maladi tetapi tidak adahubungan keluargaBahwa kaitan saksi dengan Pembangunan Rehabilitasi Gelanggang Remaja Kecamatan Cisaat,Kabupaten Sukabumi tersebut yaitu sebagai konsultan PerencanaBahwa Tugas dan tanggung jawab saksi, sebagai konsultan perencanatersebut, yaitu ;32Tugas saksi adalah:e Membuat gambar perencanaan, spesifikasi Tekhnis, dan ;= Menghitung RABTanggung jawab saksi adalah:e Menyerahkan hasil gambar dan RAB kepada Komite;=" Secara tidak langsung ikut juga mengawasi jalannya pelaksanaannya

konsultan perencana kemudian saksi melakukan Surveylapangan, mengukur di lapangan dan Mencari data data literature, konsultasi keinginan keinginan dari Komite untuk kemudian dibuatkan gambar dan RABnyaBahwa saksi yang membuat laporan dan gambar perencana Rehabilitasi Gelanggang RemajaCisaat tersebut, yang membuat gambar konsultan CV.DEHA CIPTA (Tim Konsultan), yangdiketahui oleh terdakwa ROMLI MALADI saksi selaku konsultan perencana membuat laporandan gambar atas dasar laporan survei, persyaratan tekhnis

RAMLI, STDibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepolisian Resor Buol Nomor :B/ 189 / X /2014 / Reskrim, tanggal 15 Oktober 2014 Perihal permintaan bantuanpemeriksaan Bangunan / konstruksi dan surat dari Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Buol Nomor : 600 / 51.23 / PU / 2014, tanggal 16 Oktober 2014Perihal penyampaian tenaga tekhnis untuk pemeriksaan bangunan /konstruksi yang menunjuk saksi sebagai tenaga tekhnis untuk melakukanpemeriksaan bangunan

penyuluhantekhnis kepada Petambak Plasma atas kegiatan budidaya udang yang dilaksanakan;Menampung dan membeli seluruh hasil panen produk tambak dari petambak plasmaberdasarkan standar mutu yang disepakati para pihak dengan harga dasar satuanjual beli udang;40e Memberikan potongan harga kepada Petambak Plasma lunas yang melakukanpembelian sarana produksi dari perusahaan inti secara tunai, dengan tingkatpotongan harga yang ditentukan oleh para pihak dalam mekanismetransaksibudidaya udang;f= Memberikan penyuluhan tekhnis

Bahkan Penyuluh Teknis yang bekerja sebagai supervisormengeluhkan karena penempatannya yang tidak sesuai dengan profesinya.3 = Tenaga ahli penyuluh teknis yang tidak profesional yang menyebabkan penyuluhantidak memiliki tujuan dan hasil yang pasti.B PELAYANAN MANAJEMENBahwa Pelayanan Manajemen dari TERGUGAT REKONVENSI berupamanajemen yang berkaitan dengan tekhnis budidaya hampir kesemuanya jauhdari apa yang telah disepakati bersama dalam PKS (dokumen pendukung, PSBU120(pedoman standart Budidaya Udang

Buruknya Pelayanan Manajemen merupakandampak dari dilaksanakannya revitalisasi oleh TERGUGAT REKONVENSI.Bahwa Keterlambatan pelaksanaan penyuluhan tekhnis dan pelayanan manajemenTERGUGAT REKONVENSI disebabkan oleh tidak dilaksanakannya RevitalisasiPertambakan dan merubah pola budidaya menjadi polyculture sehingga meniadakankeberadaan tandon dan system budidaya intensif.

memasuki program tebar intensif dengan system tandon pada akhirtahun 2009 namun kenyataan masyarakat di blok 6 harus mengerjakan perbaikantambaknya dengan biaya sendiri atau cara gotong royong (Semi Revitalisasi).Bahwa Bentuk kerugian yang diderita oleh masyarakat dengan tidak dilakukannyapenyuluhan teknis dan manajemen adalah berupa materi dan waktu.Bahwa Menjalankan usulan yang bertentangan dengan Panduan standart budidayaudang, (budidaya polyculture (ikan nila gift)) yang membuat penyuluhan tekhnis

Purwakarta adalah sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya karena secara tekhnis dasar dariKoperasi pedagang pasar palumbon Jaya maniis (Koppas) Kec.

yangdilaksanakan oleh pihak Dinas Koperas,UMKM, dan Perindag KabupatenPurwakarta pada saat pelaksanaan pembangunan Pasar Palumbon olehPT.PUTRI SELARAS adalah dalam bentuk Jlaporan perkembangan dandilaporkan ke Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha KementerianKoperasi dan UKM RI ;Bahwa benar setahu saksi pelaksanaan pembangunan Pasar Palumbon tersebutsudah selesai dilaksanakan pada bulan April 2014 ;Bahwa benar setahu saksi secara bangunan Pasar Palumbon tersebut sudahselesai akan tetapi secara tekhnis

RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM, M.Kes selaku KuasaPengguna Anggaran dan ABREKTUS MANAO selaku KetuaPanitia Pengadaan yaitu seolah olah telah melaksanakantahapan tahapan proses pengadaan dengan metodePenunjukan Langsung (PL), dimana masing masing tahapantersebut seolah olah telah dilaksanakan sebagaimana mestinyasesuai dokumen dokumen seperti :Daftar hadir pengambilan dokumen ;Berita Acara pemasukan / pembukaan penawaran Nomor : 12/ PAN PL / DINKES / X / 2007 tanggal 05 Oktober 2007 ;Berita Acara Evaluasi Tekhnis

Sepenuhnya berada di dalam kewenangan nahkoda, bahkan walaupun kapaltelah dinyatakan memenuhi persyaratan kelaiklautan dengan telah dilakukannya auditeksternal oleh Syahbandar dan telah pula diterbitkan sertifikat keselamatan olehKementerian Perhubungan atasnya;Menimbang, bahwa tanggungjawab yang dibebankan oleh UndangundangPelayaran kepada Nahkoda sebagai pemimpinan pelayaran diatas kapal (vide Pasal1 angka 41 Undangundang Pelayaran) adalah untuk memastikan terlebih dahulukondisi kapal laiklaut secara tekhnis

sebelum beroperasional, dan menjaminkesanggupan berlayar dan keamanan kapal, keamanan para penumpang danpengangkutan muatannya (Vide Pasal 117 Undangundang Pekayaran)Menimbang, bahwa karena Nahkodalah yang secara tekhnis menentukandapattidaknya kapal berlayar maka cukup beralasan hukum apabila dalam gugatanatas terjadinya ledakan kapal Gilicay II ini, Nahkoda ditarik sebagai Tergugat untukdimintakan pertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa selain Nahkoda, pihak yang berperan penting dalammenentukan

anggaranDitjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.dan Ese.Il)Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masingmasing KPA Satker Nomor S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010perihal Revisi DIPA TA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agamabeserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat PendidikanMadrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Du.1/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis

anggaranDitjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.dan Ese.ll).Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masingmasing KPA Satker Nomor S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010perihal Revisi DIPA TA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agamabeserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat PendidikanMadrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Du.1/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis

anggaranDitjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (PaguEse. dan Ese.ll);Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada paramasingmasing KPA Satker Nomor S5333/PB.2/2010 tanggal 20Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010 APBNP LingkupKementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor0006/02504. 1/2010;Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat PendidikanMadrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010;Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam NomorDJ.1/479/2010 tentang Pembentukan Tim Tekhnis

Agung BogorPersada; (copy)81. 1 (satu) lembar Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 14Mei 2014; (Copy)82. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Mematuhi Ketentuan Tekhnis danmenanggung Resiko Konstruksi Bangunan; (copy)83. 3 (tiga) lembar surat Hasil Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas HotelART MARRIOTT dari Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Bogor Nomor:503/194Lalin tanggal 27 Februari 2014 dan tiga lembar lampiran gambar; (copy)84. 2 (dua) lembar surat Rekomendasi atas UKLUPL

PT.Agung Bogor Persada; (copy)1 (satu) lembar Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 14Mei 2014; (Copy)1 (satu) lembar surat Pernyataan Mematuhi Ketentuan Tekhnis danmenanggung Resiko Konstruksi Bangunan; (copy)3 (tiga) lembar surat Hasil Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas HotelART MARRIOTT dari Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan KotaBogor Nomor: 503/194Lalin tanggal 27 Februari 2014 dan tiga lembarlampiran gambar; (copy)2 (dua) lembar surat Rekomendasi atas UKLUPL KegiatanPembangunan

Bahwa pada saat dilakukan evaluasi tekhnis, terdapat peserta yang tidak lulusyaitu :1.CV. ALDI PRATAMA tidak lulus dalam evaluasi teknis adalah :a. Spesifikasi teknis yang ditawarkan dalam jaminan bungkilkelapa tidak sesuai dengan spesifikasi yang diprasyaratkandalam dokumen pekerjaan ;b. Volume jaminan supllay untuk pakan jadi mamalia kurangsesuai dengan volume yang diminta dalam dokumenpengadaan .PT. DUTA BANUA, tidak lulus dalam evaluasi teknis adalah :a.

DUTA BANUA nilai penawaran Rp. 3.600.968 .800,Bahwa pada saat dilakukan evaluasi tekhnis, terdapat peserta yang tidaklulus yaitu :1. CV. ALDI PRATAMA tidak lulus dalam evaluasi teknis adalah :a. Spesifikasi teknis yang ditawarkan dalam jaminan bungkilkelapa tidak sesuai dengan spesifikasi yang diprasyaratkandalam dokumen pekerjaan ;b. Volume jaminan supllay untuk pakan jadi mamalia kurangsesuai dengan volume yang diminta dalam dokumenpengadaan .2. PT.

Kepulauan Sula nomor:836/52/ITDAKS/III/2017, tanggal 4Agustus 2017 saya bersama Tim:Halaman 50 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN Tte Syafrudin Sapsuha, SP, M.Si sebagai Penanggung Jawab; Nuzul,S.HUT sebagai Pengendali Tekhnis; Nuraidawati Tidore, S.HI sebagai Ketua TIM.; Jufri Fataruba, ST sebagai Anggota; Siti Marifat Waisale, S.H, sebagai Anggota; Zulkifli Wamnebo, sebagai Anggota; Feibe Rindengan, sebagai Anggota;Bahwa yang menjadi kepala desa adalah Terdakwa Mohbir Fataruba, S.Pdi danbendahara

Kepulauan Sula;Segera membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tekhnis, gambarpekerjaan dan daftar kuantitas harga kemudian disampaikan kepadaInspektorat Kab. Kepulauan Sula;Segera mempertanggungjawabkan kebenaran belanja material sebesarRp38.496.000, dan disampaikan kepada Inspektorat Kab.

Spesifikasi Tekhnis;b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);c. Rancangan Kontrak;d.

penyelesaian pengadaan barang/jasakepada PA/KPA" Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepadaPengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;" Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan AnggaranHalaman 93Putusan TIPIKOR No. 25/Pid.SusTPK/2015/PNMdndan hambatan pelaksnaan pekerjaankepada PA setiap Triwulan; Menyimpan dan menjaga keuntuhan seluruh dokumen pelaksnaanpengadaan barang/jasa.Bahwa saksi tidak ikut menetapkan rencana pelaksanaan pengadaanbarang/jasa yang meliputi ; Spesifikasi Tekhnis

, Harga Perkiraan Sendiri(HPS) serta Rancangan Kontrak, dan saksi menerima hasil tersebut darisaksi IBNU ALFI,SKM melalui stafnya saksi Sofyan Bin Bakri, dan saksimenerima Rancangan Kontrak, HPS dan Spesifikasi Tekhnis sudahdalam bentuk jadi.

keterangan saksi lbnu Alfi, SKM calon pemenangsudah dikondisikan sejak awal, namun secara administrasi Panitialelang tetap harus melaksanakan/memenuhi ketentuan yang berlaku,sampai akhirnya secara administrasi PT Cahaya Anak Bangsaditetapkan sebagai pemenang;Bahwa saksi tidak mengikuti proses pelelangan secara keseluruhandikarenakan pada waktu yang bersamaan saksi sibuk mengurusisterinya yang sedang sakit dan dirawat di Medan;Bahwa yang saksi ketahui saat aanwizing, evaluasi Administrasimaupun evaluasi tekhnis

Soeroto Kabupaten Ngawitahun anggaran 2009 tersebut karena secara tekhnis sudah menjadi tugas dantanggung jawab PPTK/e Bahwa sesuai laporan yang saksi terima dari PPTK/PPK, pekerjaanpembangunan ruang Poliklinik RSUD dr. Soeroto yang dilaksanakan olehrekanan PT.

Alasan tersebut saksi terima danaddendum kami setujui dengan diketahui oleh PenggunaAnggaran 5 Bahwa dasarnya adalah penambahan balok stuktur pada gewel ataplantai 2 yang mana pada saat gambar perencanaan tidak ada.171Penambahan tersebut dimaksudkanMenambah kekuatan dan menjaga keamanan bangunan di kemudian hari ;Perubahan desain sirip pada lantai 2 dimana pada perencanaan menggunakanpasangan batu bata dengan pertimbangan tekhnis digunakan strukturtPerubahan pada pekerjaan arsitektur yaitu penambahan