Ditemukan 5680 data
318 — 184
pembangunan, makakontraktor tidak dapat mendalilkan adanya pekerjaan tambah sebagai penyebabketerlambatan, teriebih dalam kontrak lump sum, karena dalam kontrak lump sumsegala resiko adalah tanggung jawab kontraktor,Bahwa segala resiko dalam kontrak lump sum adalah resiko kontraktor, makakontraktor harus memperhitungkan adanya segala resiko tersebut sebelummenyepakati kontrak perjanjian pembangunan gedung,Bahwa resikoresiko tersebut antara lain : keterlambalan bayar dari owner, hujan,macet, dil kKecuali force
321 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(b) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
1.Herwin Setyawan, S.H.
2.Dwi Endah Susilowati, S.H.
Terdakwa:
Ngadiman Alias Joko Bin Anam
61 — 22
l. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force No. Pol. : H 4167 HI, warna Putih, tahun 2015.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
143 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
syaratsyarat dan prosedur yangharus dipenuhi Pemohon Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 yaitu bahwa pemutusan hubungankerja terhadap Para Termohon Kasasi karena alasan efisiensi.Bahwa Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansecara jelas menyebutkan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memakssa (force
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
AGUS SETIAWAN Alias KENJI
480 — 78
tunggakan pinjaman (pokok + bunga berjalan) sampai dengantanggal penghapubbukuan.Bahwa Kerugian Keuangan Negara menurut Institut Akuntan PublikIndonesia adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kKemampuan manusia (force
majeure).
97 — 49
Keadaan memaksa (force majeur);Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad(P.1) bahwa surat perjanjian (akad) tersebut telah dibacakan oleh Titik Aminah,S.H., M.Kn., Notaris di Batam kepada para pihak tersebut seketika telahditandatangani oleh para pihak dan saksisaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka akadpembiayaan Multijasa ljarah Nomor 0/BPRSVC/IJARAH/VIII/2017 tanggal 14Agustus 2017 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syaratdan rukun
NELSON VICTOR S SH
Terdakwa:
CANAKYA SUMAN, SP
171 — 70
Petrus Raja Gopal, di bawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Polri danKeterangan yang saksi berikan di dalam BAP kepolisian sudah benarsemuanya;Bahwa saksi bertugas sebagai Team task Force Amd di KantorPusat Bank Tabungan Negara yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 1Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta sejak bulan Juli tahun 2019sampai dengan sekarang ini; Ya, Saya mengenali satu bundel fotocopyAkta Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal
140 — 18
Rekonvensi tidak ada yang dapat mendukung dalil GugatanRekovensinya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadapPetitum Poin ke2 huruf ndanh huruf o patutlah untuk ditolak ;Menimbang, bahwa pada Petitum Poin ke2 huruf p PenggugatRekonvensi menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun2013 telah memindahtangankan alat pertukangan emas yang menjadi hartabersama yang dapat tergugat nilai sebesar Rp. 1.500.000,, huruf gq PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi menjual motor yamaha force
326 — 1678 — Berkekuatan Hukum Tetap
malapetaka, saking tidak tahunya, hasil kejahatanPidana/KKN tinggalan suaminya mencuri barang bukti hasil curiannya sudah dibalik nama dan terlanjur dipecah pecahseolah dijual beli, hibah, wakaf dan lainnya agar Pemohon Kasasi seolah dikeroyok/ puluhan/ratusan orang SHMpecahan Aspal/palsu menghalalkan segala cara mati matian akan memaksakan menegakkan barang salah yang sudahterlanjur dibagi bagi, dikawal oknum Preman atau puluhan orang yang merasa "ikut memiliki berbondong bondong,terakhir *show of force
238 — 165
Hasymi Hanafiah, Sp.S tanggal 26 Agustus 2020);Menimbang, bahwa menurut buku Tata Laksana Terapi Penyakit Sistem syarafPusat hal 90 pada tahun 2005 ILAE mendefinisikan epilepsy secara koseptual sebagaikejadian singkat tanda atau gejala akibat aktifitas yang abnormal berlebih di otak.Selanjutnya ada tahun 2013 Task Force ILAE merekomendasikan definisi klinikoperasional untuk epilepsy yaitu suatu penyakit otak yang ditentukan oleh adanyakondisi a. sedikitnya dua kali kejadian kejang yang tidak ada
79 — 12
berupa sangkalan yangdiajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannyagugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapusberdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugattelah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lainsebagainya;Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances), berupasangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasanTergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(b) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
65 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
/201 1(3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, ditambah dengan berdasar Pasal 155 ayat (2) joPasal 93 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 untukmembayar upah biasa yang diterima para Penggugat/Termohon Kasasiterhitung sejak bulan Maret 2008 s/d Desember 2009, adalah putusanyang Pemohon Kasasi anggap salah dan keliru serta sangat tergesagesadalam pertimbangannya, oleh karena kenyataan perusahaan PemohonKasasi bisa dikatakan dalam keadaan Force
126 — 52
antaranya luas tanah, letak tanah dan keterangan lain yang diperlukanberdasarkan hasil penelitian oleh Tim Asistensi ; Pasal 10B ; 2 22 $$ 222222 oonPenyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf edilaksanakan dalam hal : a.76terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upayahukum lainnya; dan/atau , terdapat usulan dari Tim Asistensi dikarenakan Aset Bekas Milik Asing/Cina : 1) tidak diketemukan , 2) hilang/musnah akibat bencana alam (force
103 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Intermasa, halaman 5558tentang Keadaan Memaksa (overmacht atau force majeur), exceptio nonadimpleti contractus dan Pelepasan Hak (rechtsverwerking);Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku dalam memutus menerima gugatan wanprestasiyang diajukan Termohon Kasasi dalam bentuk rekonvensi pada tanggal 29Januari 2009 dan menyatakan Pemohon Kasasi telah berada dalam keadaan lalai(wanprestasi) kepada Termohon Kasasi, karena secara yuridis Termohon Kasasisendiri
1559 — 1723 — Berkekuatan Hukum Tetap
with notice orlapse of time or both, would constitute such a defaultin the due performance or observance of any term,covenant or condition contained in any otheragreement, contract or instrument to which it is aparty or by which it is bound or to which any of itsproperty or assets is subject, (iii) has not violated inany material respect any law, ordinance,governmental rule, regulation or court decree towhich it or its property may be subject, and (iv) hasnot failed to obtain and maintain in full force
286 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; orHalaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 1829/B/PK/PJK/2017(b)were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
118 — 74
Pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai denganperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bbs halaman 68 dari 98i. terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
89 — 13
dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Bahwa sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan diluar kemampuan manusia (force
114 — 26
Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanoa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.