Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 23/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 3 Februari 2014 — SUGIYANA WIRATNA
46 — 10
  • YkBahwa kalau itu tidak kembali sampai bertahuntahun, kembalikan lagi kekontrak kerjanya ; Bahwa seandainya terjadi force majeur, dilihat kontrak kerjanya harus lunasbulan berapa, kalau misalnya, Maret harus lunas, tetapi bencana terjadi bulanMei, berarti itu tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, tetapi kalau padawaktu masa pemakaian terjadi bencana, maka LUEP melaporkan bencanatersebut untuk meminta kebijakan kepada dinas ; Bahwa kewajiban pembayaran dari LUEP, kalau mundur harus mengajukanpenundaan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 11 Agustus 2015 — Drs. MUDASSIR YUNUS Bin KHOLIK
74 — 21
  • belum boleh dbayarsebagaimana pasal 88 dan 89 Perpres 54 Tahun 2010, apabila menimbulkankerugian Negara;Bahwa apabila pekerjaan selesai dan sesuai SPEK dan volume akan tetapidiselesaikan kemudian maka tidak boleh, seharusnya diputus kontrak dandidenda;Bahwa apabila ada situasi dan kondisi sehingga proyek tidak bisa dilaksanakansedangkan tahun anggaran akan segera berakhir makauntuk menghindari terkenasanksi maka harus dilihat penyebab keterlambatan, bukan kesalahan penyediakarena factor alam da force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-03-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS PT BANDUNG RAYA INDAH LESTARI, DK
309 — 380 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan kondisi darurat sampah yang terjadi di KotaBandung dan sekitarnya, dan di lain pihak TPA Leuwigajah sudahtidak layak digunakan sebagai Tempat Pembuangan AkhirSampah, maka sebagai Warga Kota Bandung yang memilikikepedulian untuk mengatasi keadaan force majeur berupa banjirsampah di Kota Bandung, sehingga Pemohon Keberatanmengirimkan Proposal untuk mengadakan kerja sama denganTurut Termohon Keberatan III dahulu Terlapor IV (PD Kebersihan)untuk pengelolaan sampah Kota Bandung, pada tahun
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plk
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR
Tergugat:
1.JUNI ASMADI
2.HARIYUDEL
3.JAINOL
4.RUSMANI
5.BAHRUDIN
6.WAHYUDIN
7.HUSNI TAMRIN
8.M ALIMIN
9.BAKRAN
10.SARFANI
11.JUNAIDI
12.MUNAWAR
13.REZA LELONO
14.DANIANTO
15.AHMAD RASID
16.CHANDRA WAHYUDI
17.HAIRANOR
18.JAJULI RAHMAN
19.ASMAIL
20.MAKSUM
21.RAHMAT
22.SAIPUL RAHMAN
23.YUNDANO
24.AHMAD FAUZAN
25.HADERANI
26.M ASIR
27.SARPANI
28.SARIDIN
29.CARNI YANTO
30.MUJAHIDIN
31.PAHRUDIN
32.AHMAD ALMUMIN
33.YOGI SUANDI
34.SUPIANOR
239 — 119

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat karena Force Majeur adalah sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat sejak tanggal 15 September
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
295 — 103
  • Dan ahli sendirisebagai Pengendali Teknis ;Bahwa yang dimaksud kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangidengan prestasi/imbalan/ manfaat yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force majeure);Dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 14-10-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 3 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.NGURAH GEDE BAGUS JATIKUSUMA SH
2.ADDA'WATUL ISLAMIYYAH SH, MH
3.INDRA ZULKARNAIN, SH.
4.DANY ARI SUBAGIO SH
5.ILHAM SOPIAN HADI SH
6.RADITYO, SH
7.GEDE DEWANGGA PRAHASTA D, SH
8.FAJAR ALAMSYAH, SH
Terdakwa:
USMAN BIN H. A. HAMID
240 — 135
  • Oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat, kerugian negara yang ditimbulkan dari dampak bencanaalam berupa banjir dan longsor dikategorikan dalam keadaan kahar atauforce majeure, oleh karenanya kerugian negara yang ditimbulkan darikekurangan volume pengerjaan sumur irigasi tersebut Majelis Hakimberpendapat tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menanggapi NotaPembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim jugatelah mengambil alin
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
143 — 118
  • Akad Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah (Waadq)Nomor 38 Tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T 13) Akta Pernyataan Nomor 40 Tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T 14) Akta Jaminan Fiducia Nomor 43 Tertanggal 27 Oktober 2010(Bukti T 15) Akta Addendum Nomor 22 Tertanggal 8 Juni 2011 (Bukti T 17) Akta Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah WalMurabahah (Waad) Nomor 27 Tertanggal 15 Februari 2012(Bukti T 18)Apabila ada gagal bayar atau wanprestasi yang disebabkan olehapapun (kecuali yang diperjanjikan seperti force
    majeure), maka PTBSM dapat melakukan tindakan hukum perdata kepada KOPKARPDAM TIRTANADI MEDANsebagai bentuk penyelesaianpermasalahan a quo, seperti misalnya mengajukan gugatan ataumelakukan eksekusi jaminan atas KOPKAR PDAM TIRTANADIMEDAN, sebagaimana disebutkan dalam Akadakad diatas.Halaman 175 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PTMDNPT BSM tidak memiliki hubungan hukum dengan end user karenapemberian kredit ini menggunakan pola executing.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 22/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : Soetikno Soedarjo
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
621 — 3250
  • The Los Cabos Summit In June 2012 244 (empat) lembar dokumen pint out bahasa inggrisbertuliskan "But even if they managed to force a newvote, ...". 251 (satu) lembar dokumen pint out bahasainggisbertuliskan "He said that air traffic is the key for openingup all the islands of Sulawesi ..." halaman 54. 26 3 (tiga) lembar surat daRi Connaught International Pte. Hal. 57 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI.
    The Los Cabos Summit In June 2012 244 (empat) lembar dokumen pint out bahasa inggrisbertuliskan "But even if they managed to force a newvote, ...". 251 (satu) lembar dokumen pint out bahasainggisbertuliskan "He said that air traffic is the key for openingup all the islands of Sulawesi ..." halaman 54. 263 (tiga) lembar surat daRi Connaught International Pte.Ltd yang ditandatangani oleh Soetikno Soedarjo kepadaBarclays Bank PLC tanggal 2 Desember 2015. 27 1 (Satu) lembar surat dari Connaught International
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 17-06-2020 — Putus : 17-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 17 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : Emirsyah Satar
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
918 — 708
  • The Los Cabos Summit In June 2012 ...". 244 (empat) lembar dokumen pint out bahasainggrisbertuliskan "But even if they managed to force a new vote, 251 (satu) lIembar dokumen pint out bahasa inggisbertuliskan "He said that air traffic is the key for openingup all the islands of Sulawesi ..." halaman 54. 26 3 (tiga) lembar surat daRi Connaught International Pte. Ltdyang ditandatangani oleh Soetikno Soedarjo kepadaBarclays Bank PLC tanggal 2 Desember 2015.
    The Los Cabos Summit In June 2012 244 (empat) lembar dokumen pint out bahasa inggrisbertuliskan "But even if they managed to force a newvote, ...". 251 (satu) lembar dokumen pint out bahasa inggisbertuliskan "He said that air traffic is the key for openingup all the islands of Sulawesi ..." halaman 54. 263 (tiga) lembar surat daRi Connaught International Pte.Ltd yang ditandatangani oleh Soetikno Soedarjokepada Barclays Bank PLC tanggal 2 Desember 2015. 2d1 (Satu) lembar surat dari Connaught International
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-07-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 201/Pid.B/2012/PN-PSP
Tanggal 24 Juli 2012 — Harry Jusman
89 — 19
  • PLS)untuk melaksanakan pengurusan administrasi berupa dokumenSKSKB, kemudian dilanjutkan dengan Surat Nomor: 1209778/SS/VII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 Perihal: Keadaan Memaksa(Force Majeur), namun pihak kedua (Prianto selaku Direktur PT.PLS) tidak menanggapi suratsurat tersebut;Bahwa dikarenakan menurut keterangan pihak kedua (Priantoselaku Direktur PT.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 30-01-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg
Tanggal 22 April 2019 — Penggugat:
M.FAUZI, DKK
Tergugat:
PT. SOLORODA INDAH PLASTIK
164 — 41
  • dan audit internal perusahaanyang menjadi petunjuk bahwa Tergugat mengalami kerugian sejak tahun 2014sampai dengan tahun 2017 sehingga ketiadaan laporan akuntan publik dapatditolerir ;Halaman 186 dari 206 Putusan No. 7/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Smg.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, makahubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakanputus sejak perusahaan tutup pada tanggal 1 Desember 2017 dengan alasanperusahaan mengalami kerugian hingga akhirnya tutup (force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 30 September 2015 — -TARDI bin ATMA -HOLIS Bin KARIMAN
75 — 12
  • berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai, sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 06-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
259 — 123
  • dari 268jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalal;2Berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 02-08-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN BANGKINANG Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bkn
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
KOPERASI PETANI SAWIT MAKMUR KOPSA M
Tergugat:
PT.Perkebunan Nusantara V
Turut Tergugat:
PT.Bank Mandiri Area Palembang A Rivai
191 — 161
  • Yang menentukan kebun itu layak atau tidak layakadalah Dinas Perkebunan, sedangkan kewajiban Penggugat membayarcicilan kredit;Bahwa Penilaian kebun KKPA KopsaM pernah dilakukan oleh DinasPerkebunan (Disbun) Kabupaten Kampar pada tahun 2017 dan saksiikut mendampingi tim penilaian teknis dari Disoun Kampar tersebut dilapangan;Bahwa Hasil penilaian teknis dari Disbun Kampar, kebun kelapa sawitpola KKPA yang dibangun oleh Tergugat tidak layak;Bahwa Didalam perjanjian juga diatur mengenai Force Majure
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-11-2012 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 16/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 29 Nopember 2012 — SYAFRI ARSYAD, S.Sos
103 — 78
  • Sedangkanberdasarkan Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi yang diterbitkanoleh Deputi Bidang Investigasi BPKP pada Tahun 2005, yang dimaksuddengan kerugian keuangan negara adalah berkuranganya kekayaan negarayang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force majeur);e Bahwa, datadata yang digunakan untuk menghitung
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 99/ PID.SUS/ 2013/PN. TIPIKOR.SMG.
Tanggal 27 Nopember 2013 — SRIYATUN, SE Binti SUHARSO KISMO WIJOYO (Alm)
341 — 185
  • terhadap kebijakan akuntansi dan peraturanperusahaan dan perundangan;e Menyusun catatancatatan atas objek dan waktu pemerikaan, penyampaikan usulanuntuk mengatasi kekeliruan atau penyimpangan kepada unit terkait;e Menyusun laporan berkala atas kegiatan satuan pengawas internal danmenyampaikan kepada Direksi serta mengadministrasikan dengan baik semuakegiatan pemeriksaan dan pengawasan;e Memantau perkembangan penyelesaian kreditkredit bermasalah terutama dalam haladanya penugasan khusus untuk itu (task force
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-07-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl
Tanggal 21 Juli 2014 — MASDINAWATI Als IDA Binti MASRIAL
91 — 52
  • Effendi selaku Tim Teknis KotaBengkulu, dimana apabila salah satu tidak menandatangani maka danabantuan sosial yang sudah ada di bank tidak dapat dicairkan;e Bahwa hilangnya ternak atau dijualnya ternak oleh Kelompok TaniKarya Tani tanpa sepengetahuan dari Dinas Peternakan bukanlahmerupakan keadaan memaksa (force major).Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi.A.15.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 24 Oktober 2017 — SULAIMAN MARINUS LOUK
135 — 57
  • Oleh karena itubuktibukti pengeluaran bersifat fiktif sebagai pertanggungjawaban tidakmungkin menggambarkan pengeluaran Negara/Pemerintah Daerahsehingga buktibukti pengeluaran fiktif tidak dapat dibenarkan;Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/Kekayaan Negara karena suatu' perbuatanmelanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karenauang yangseharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 14 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ADRI SIWU
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LILIK INDAHWATI, SH
263 — 495
  • ACTN atas isiperjanjian bukan karena kesalahan Terdakwa melainkan karena adanyamusibah (force majeur);Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukankontra memori banding tanggal 19 Juni 2020 dan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkaraini, adapun alasanalasan mengajukan kontra memori banding padapokoknya adalah sebegai berikut:Bahwa Terdakwa bukan orang yang punya akses untukmenempatkan atau mengambil uang dari OCBC dan juga sebagaimarketing
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-11-2013 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 27 Nopember 2013 — SRIYATUN, SE binti SUHARSO KISMO WIJOYO
240 — 92
  • terhadap kebijakanakuntansi dan peraturan perusahaan dan perundangan;Menyusun catatancatatan atas objek dan waktu pemerikaan, penyampaikanusulan untuk mengatasi kekeliruan atau penyimpangan kepada unit terkait;Menyusun laporan berkala atas kegiatan satuan pengawas internal danmenyampaikan kepada Direksi serta mengadministrasikan dengan baiksemua kegiatan pemeriksaan dan pengawasan;Memantau perkembangan penyelesaian kreditkredit bermasalah terutamadalam hal adanya penugasan khusus untuk itu (task force