Ditemukan 6225 data
90 — 32
Menteri Pertanian Nomor511/KPTS/PD/310/9/2006, tentang jenis komoditi tanaman binaanDirektorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangandan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah jenis tanaman yang masukdalam ketegori perkebunan yaitu : Kelapa sawit, karet, kopi, kakao(coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas, cengkeh dan nilam.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
oleh Direktorat JenderalPerkebunan, hasil penelitian Ahli adalah : pada umumnya apabila adamelebihi jumlah tanaman sesuai dengan jarak tanam menurut petunjuktekhnis yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utaradan Direktorat Jenderal Perkebunan adalah tidak layak karena dapatmengakibatkan tanaman itu tidak berproduksi dengan baik.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
108 — 36
saat pelelangan paket proyek terdakwa ada mendaftarkan perusahaanterdakwa untuk ikut paket proyek yang diadakan di Dinas Kelautan danPerikanan ; 9225220 n nnn nnn nnn nnn nnnBahwa paket yang di ikuti oleh CV INDOVALMI perusahaan milikterdakwa yaitu (satu) paket pkerjaan yakni Pengadaan Sarana BudidayaRumput Laut ;Bahwa dari tender paket proyek yang diikuti oleh terdakwa tidak menjadipemenang karena telah gugur dalam seleksi tahap Administrasi yaitu setelahdilakukan koreksi aritmatik daftar tenaga tekhnis
165 — 72
Kaur TA. 2011..Bahwa perubahanperubahan karena adanya permohonan Relokasi dariADE FERIWAN, SE, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidakditerima oleh MUHAMMAD EDIAN, ST selaku PPK dan PPTK tanpadibuat Adendum / amandemen Konirak terlebin dahulu, sehingga hal initersebut telah bertentangan dengan : Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakanDalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi tekhnis yangditentukan
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
303 — 172
Keadilan hukum administrasi tidaksekedar hadir melalui deretan catatan tekhnis dan tulisan administratif hitam diatas putih namun keadilan hukum administrasi harus mampu menghadirkan nilaihukum yang substantif yakni selain mengandung Kepastian Hukum (legalcertainty), Kemanfaatan Hukum (purposiveness), juga memastikan KeadilanHukum (Justice) , sehingga sebuah pengujian administrasi harus juga mampumenemukan dan mengangkat nilainilai yang berkembang di Masyarakattermasuk konteks yang berkembang dalam
93 — 27
Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :1.a Fe WpDaftar Hadir Pembukaan Dokumen Kantor tgl 16 Oktober 2012;Hasil Pembacaan Pada Pembukaan Dokumen penawaran;Berita Acara Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi;Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi No. 18.5/591/ULPX/2012 tanggal 16Oktober 2012 perihal undangan pembuktian kualifikasi dan;Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evauasi administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasi harga,evaluasi kualifikasi
110 — 15
Hariberikutnya panitia melakukan evaluasi administrasibaik administrasi perusahaan tekhnis dan penyesuaiankoreksi aritmatik, setelah dibuat Berita AcaraEvaluasi Penawaran Nomor : 640/ 06.05/PAN PBJ PEMBINFR/PU/VII 2008 tanggal 17) Juli 2008 = diusulkancalon pemenang ke PPTK yakni terdakwa ARMENSIS, B.E.yaituCALON PEMENANG :Nama Perusahaan : PT. ARGA CITRA BUANAHarga Penawaran : Rp 1.175.510.000, Harga Terkoreksi : Rp 1.175.000.000, Alamat : Jalan M.
1.Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed
2.Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.Middyningsih, Direktur Utama PT. Aldevco
3.Ir. Priyo P. Soemarno, Komisaris PT. Aldevco
4.Benny Santoso, Direktur Pemasaran PT. Aldevco
5.Ngakan Made Giri Wisesa, Direktur Keuangan PT. Aldevco
6.Sri Rismani, Direktur Personalia PT. Aldevco
Turut Tergugat:
1.Soeriawati Soehoed
2.Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
3.Monika Ekawati
4.Mohammad Abbas
5.Diyah Dwi Astuti
6.Akbar Ashari
7.Luthfia Adella Soehoed
494 — 280
Jadi disitulahkemudian akan diatur secara tekhnis tentang keberadaan BUMNPersero tadi ; Bahwa jika ada satu instruksi lisan misalnya dari Presiden untukmembentuk saru BUMN Persero tanpa ditindak lanjuti denganmekanisme hukum apakah berdasarkan satu Peraturan Pemerintahdan tidak ada alokasi anggaran yang Jjelas dari Keuangan negara tadi,maka tentunya instruksi Presiden itu serta merta membentuk BUMNHal 73 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN. Jkt.
118 — 82
Ridwan, SEselaku Kepala Bagian Keuangan.e Secara tekhnis penyelesaian Kas Bon dilaksanakan oleh masingmasingBendaharawan dan Kepala Dinas / Kepala Instansi Kabupaten AcehTenggara.e Untuk menyelesaikan Kas Bon harus dengan menyelesaikan SPMnya,karena hanya dengan SPM sehingga dapat menarik Kas Bon yang ada diBUD, hal ini tidak ada ketentuan yang mengaturnya.e Proses pencairan kas bon sebagai berikut :Ada pengajuan tagihan dari Bendaharawan masingmasing Instansi Dinastermasuk seluruh pengguna anggaran
68 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rosatal padaBank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda denganNomor Rekening : 0011528474 ;Yang pada kenyataannya Berita Acara Kemajuan Pekerjaantersebut telah memanipulasi realisasi pekerjaan darispesifikasi tekhnis yang sebenarnya adalah sebagaiberikutPekerjaan Rumah Tangga dan Jamban KeluargaHal. 49 dari 128 hal. Put. No.496K/Pid.Sus/2011A.
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 105 PK/PidSus/2015Nomor 010.K/GM PIKITRING JBN/I/2007 tanggal 3 Januari 2007, (BuktiSurat PK1).Bahwa bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan dari para Saksidimana tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Terpidana IrSLAMET HARIYANTO, M.M. ikut serta melakukan tawar menawar hargatanah, ikut menentukan harga tanah dengan para pemilik tanah, karenasemua kegiatan termasuk kegiatan tekhnis pembebasan tanah semuanyadilakukan oleh Tim Pembebasan Tanah.Bahwa fakta hukum tersebut diperkuat
125 — 126
sesuai dengan kebutuhannya;Bahwa jenis dan harga bahan bangunan yang tercantum dalam RAB dan DRPB2yang ditunjukan kepada saksi tersebut sama dengan RAB dan DRPB2 yangdipergunakan di Kelurahan Umanen namun yang membedakan hanya jeniskemutuhan bahan bangunan MBR Penerima Bantuan;Bahwa setelahpendataan selesai dan ditandatangani oleh MBR kemudian Saksibersama dengan TPM mengantar RAB dan DRPB2 tersebut ke Kantor Dinas PUKabupaten Belu untuk ditandatangani oleh Bapak YUSTINUS BEREK, ST selakuKetua Tim Tekhnis
110 — 10
RITA;Bahwa untuk pembuatan Laporan Akhir kegiatan BSPS ProvinsiSumatera selatan tahun 2013 tersebut dibuat pada bulan Desember2013 dan diserahkan ke PPK kapan lupa sekitar mendekati tanggalberakhir masa pekerjaan diserahkan kepada Staf tekhnis PPK an.RITA dan pada saat itu ada tanda terimanya berupa surat tanda terimanamun sekarang sudah tidak ada, untuk isi dari Laporan akhir yangsaksi buat tersebut terkait dengan Laporan kemajuan realisasihalaman 71 dari 130 putusan no.25/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Plgkeuangan
182 — 50
Sedangkan biaya materai dan patok tandabatas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilandari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuanperpajakan menjadi beban kewajiban peserta program ; Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwapada angka 3 di atas, menurut Majelis Hakim bahwa untuk menjadi Ketua Pokmasyang paling pokok adalah yang faham dengan ketentuan ketentuan pelaksanaanProna, khususnya tentang Petunjuk Tekhnis
84 — 0
ARISANDHY UTAMA Konsultan untuk Pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pengawasan Tekhnis pembuatan pengadaan Kapal GAE dan DKP TA. 2006. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 04/PNJ.P/VII/2006. Usulan penetapan Pelakssanaan Konsultan Perencana/ Pengawas. Penetapan Konsultan Perencana/ Pengawas. SPMK No. 04.A/SPMK/PJPK-DKP 2006 direktorat CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan An. Ir. ANANG MUH. RIJAYADI.
1.YUSNANI TANJUNG
2.SISKA CHRISNAYANTI
3.RADITYA RIENALDI
4.WINDA TRIANA PUTRI
5.TANTY PERMATA SARI
6.MUHAMMAD EMIR FAISAL
Tergugat:
1.ROCKY MARCIANO BAWOLE
2.Syafri Anwar
Turut Tergugat:
1.LURAH TELUK AIR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TJ BALAI KARIMUN
142 — 74
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1989 tentang Tatacara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap ayat (1) pembuatansurat ukur sebagaimana dimasud dalam pasal 1 harus memenuhipersyaratan persyaratan tekhnis yang ditentukan dalam peraturan ini.Bab Il Penggantian Gambar Situasi Menjadi Surat Ukur.
64 — 9
SUTARNO, ST BIN RIKUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa jabatan saksi selaku team verifikasi ;Bahwa saksi sebagai Tim Tekhnis Kegiatanyaitu monitoring ADD danBantuan Keuangan ;Bahwa untuk monitoring 3 bulan sekali dan membawahi 6 desa ;Bahwa yang dimonitoring termasuk desa Batulawang;Bahwa
99 — 12
Saksi UJANG SUHERMAN : Bahwa saksi Sebagai Kepala SPI (Satuan Pengawas Intern)sejak tahun 2000 dan bertanggung jawab secara langsungkepada Direktur ; Bahwa sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) saksimembawahi Kepala Bidang Administrasi Umum dan KepalaBidang Tekhnis ; Bahwa saksi mengetahui masalah ini sampai ke Pengadilankarena ada penyalah gunaan wewenang sehinggamengakibatkan kerugian keuangan perusahaan Bahwa sebetulnya saksi sebagai kepala SPI tidak tahuterlalu banyak tentang permasalahan
55 — 11
Saksi telah melakukan pemerikasaan DAPN Nagari Sungai Jambu tahun2004, 2005 dan 2006 sesuai dengan Surat Tugas Bupati tanah Datar nomor : 24/ST/Bawasda2007, tanggal 07 Juni 2007 dengan jabatan sebagai anggota TIMPEMERIKSA ; e Bahwa saksi bertugas sebagai AUDITOR sejak tahun 2003 sampai saatsekarang, dan sudah pernah melakukan Pendidikan / Pelatihan yang memiliki71Sertifikasi perjenjangan Auditor adalah ~ sebagai berikutPembentukan Auditor Ahli di BPKP Padang ;Ketua Tim di BPKP Padang ;Pengendali Tekhnis
79 — 26
Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Kantor tgl 16 Oktober 2012;Hasil Pembacaan Pada Pembukaan Dokumen penawaran;Berita Acara Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi;Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi No. 18.5/591/ULPX/2012 tanggal 16Oktober 2012 perihal undangan pembuktian kualifikasi dan;Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evauasi administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasiharga, evaluasi kualifikasi;Halaman
60 — 12
Kabupaten / Kota ;Bahwa saksi tidak tahu permohonan dari Desa Clhanjuang atastanah bekas sungai Cimande Burung, yang jelas harus melaluiprosedur tertentu untuk dapat memanfaatkan atas tanah bekassungai ;Bahwa Balai Besar Sungai Citarum tidak berwenang untukmemberi ijin pemanfaatan tanah bekas sungai, yang berwenangadalah Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umumberdasarkan Permen Nomor : 63/PRT/1993 Tentang GarisSempadan Sungai dan Bekas Sungai, Balai Besar Sungai Citarumhanya sebatas pemberian Tekhnis