Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-02-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 7 Agustus 2014 — - Ir. SAIBON SIRAIT
9032
  • Menteri Pertanian Nomor511/KPTS/PD/310/9/2006, tentang jenis komoditi tanaman binaanDirektorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangandan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah jenis tanaman yang masukdalam ketegori perkebunan yaitu : Kelapa sawit, karet, kopi, kakao(coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas, cengkeh dan nilam.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
    oleh Direktorat JenderalPerkebunan, hasil penelitian Ahli adalah : pada umumnya apabila adamelebihi jumlah tanaman sesuai dengan jarak tanam menurut petunjuktekhnis yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utaradan Direktorat Jenderal Perkebunan adalah tidak layak karena dapatmengakibatkan tanaman itu tidak berproduksi dengan baik.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
Register : 04-01-2010 — Putus : 07-04-2010 — Upload : 20-05-2013
Putusan PN LEMBATA Nomor 7/PID.B/2010/PN.LBT
Tanggal 7 April 2010 — - THERESIA ABON MANUK als. ERNI MANUK
10836
  • saat pelelangan paket proyek terdakwa ada mendaftarkan perusahaanterdakwa untuk ikut paket proyek yang diadakan di Dinas Kelautan danPerikanan ; 9225220 n nnn nnn nnn nnn nnnBahwa paket yang di ikuti oleh CV INDOVALMI perusahaan milikterdakwa yaitu (satu) paket pkerjaan yakni Pengadaan Sarana BudidayaRumput Laut ;Bahwa dari tender paket proyek yang diikuti oleh terdakwa tidak menjadipemenang karena telah gugur dalam seleksi tahap Administrasi yaitu setelahdilakukan koreksi aritmatik daftar tenaga tekhnis
Putus : 13-11-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl
Tanggal 13 Nopember 2015 — Ir. BURLIAN SA. Bin (Alm) APANDI
16572
  • Kaur TA. 2011..Bahwa perubahanperubahan karena adanya permohonan Relokasi dariADE FERIWAN, SE, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidakditerima oleh MUHAMMAD EDIAN, ST selaku PPK dan PPTK tanpadibuat Adendum / amandemen Konirak terlebin dahulu, sehingga hal initersebut telah bertentangan dengan : Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakanDalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi tekhnis yangditentukan
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
303172
  • Keadilan hukum administrasi tidaksekedar hadir melalui deretan catatan tekhnis dan tulisan administratif hitam diatas putih namun keadilan hukum administrasi harus mampu menghadirkan nilaihukum yang substantif yakni selain mengandung Kepastian Hukum (legalcertainty), Kemanfaatan Hukum (purposiveness), juga memastikan KeadilanHukum (Justice) , sehingga sebuah pengujian administrasi harus juga mampumenemukan dan mengangkat nilainilai yang berkembang di Masyarakattermasuk konteks yang berkembang dalam
Register : 22-09-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 85/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 14 Januari 2016 — - FERDINAN SITINDAON, ST
9327
  • Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :1.a Fe WpDaftar Hadir Pembukaan Dokumen Kantor tgl 16 Oktober 2012;Hasil Pembacaan Pada Pembukaan Dokumen penawaran;Berita Acara Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi;Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi No. 18.5/591/ULPX/2012 tanggal 16Oktober 2012 perihal undangan pembuktian kualifikasi dan;Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evauasi administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasi harga,evaluasi kualifikasi
Register : 12-11-2010 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 165/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 30 Maret 2011 — ARMENSIS, BE
11015
  • Hariberikutnya panitia melakukan evaluasi administrasibaik administrasi perusahaan tekhnis dan penyesuaiankoreksi aritmatik, setelah dibuat Berita AcaraEvaluasi Penawaran Nomor : 640/ 06.05/PAN PBJ PEMBINFR/PU/VII 2008 tanggal 17) Juli 2008 = diusulkancalon pemenang ke PPTK yakni terdakwa ARMENSIS, B.E.yaituCALON PEMENANG :Nama Perusahaan : PT. ARGA CITRA BUANAHarga Penawaran : Rp 1.175.510.000, Harga Terkoreksi : Rp 1.175.000.000, Alamat : Jalan M.
Register : 24-05-2017 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 341/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat:
1.Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed
2.Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.Middyningsih, Direktur Utama PT. Aldevco
3.Ir. Priyo P. Soemarno, Komisaris PT. Aldevco
4.Benny Santoso, Direktur Pemasaran PT. Aldevco
5.Ngakan Made Giri Wisesa, Direktur Keuangan PT. Aldevco
6.Sri Rismani, Direktur Personalia PT. Aldevco
Turut Tergugat:
1.Soeriawati Soehoed
2.Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
3.Monika Ekawati
4.Mohammad Abbas
5.Diyah Dwi Astuti
6.Akbar Ashari
7.Luthfia Adella Soehoed
494280
  • Jadi disitulahkemudian akan diatur secara tekhnis tentang keberadaan BUMNPersero tadi ; Bahwa jika ada satu instruksi lisan misalnya dari Presiden untukmembentuk saru BUMN Persero tanpa ditindak lanjuti denganmekanisme hukum apakah berdasarkan satu Peraturan Pemerintahdan tidak ada alokasi anggaran yang Jjelas dari Keuangan negara tadi,maka tentunya instruksi Presiden itu serta merta membentuk BUMNHal 73 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN. Jkt.
Register : 29-10-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 17 Maret 2015 — Drs. H. MARTHIN DESKY, MM Bin H. SATIBOEN DESKY
11882
  • Ridwan, SEselaku Kepala Bagian Keuangan.e Secara tekhnis penyelesaian Kas Bon dilaksanakan oleh masingmasingBendaharawan dan Kepala Dinas / Kepala Instansi Kabupaten AcehTenggara.e Untuk menyelesaikan Kas Bon harus dengan menyelesaikan SPMnya,karena hanya dengan SPM sehingga dapat menarik Kas Bon yang ada diBUD, hal ini tidak ada ketentuan yang mengaturnya.e Proses pencairan kas bon sebagai berikut :Ada pengajuan tagihan dari Bendaharawan masingmasing Instansi Dinastermasuk seluruh pengguna anggaran
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 K/PID.SUS/2011
Tanggal 21 Juni 2011 — H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE DK
6871 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rosatal padaBank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda denganNomor Rekening : 0011528474 ;Yang pada kenyataannya Berita Acara Kemajuan Pekerjaantersebut telah memanipulasi realisasi pekerjaan darispesifikasi tekhnis yang sebenarnya adalah sebagaiberikutPekerjaan Rumah Tangga dan Jamban KeluargaHal. 49 dari 128 hal. Put. No.496K/Pid.Sus/2011A.
Putus : 28-10-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Ir. SLAMET HARIYANTO, MM
7150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 105 PK/PidSus/2015Nomor 010.K/GM PIKITRING JBN/I/2007 tanggal 3 Januari 2007, (BuktiSurat PK1).Bahwa bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan dari para Saksidimana tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Terpidana IrSLAMET HARIYANTO, M.M. ikut serta melakukan tawar menawar hargatanah, ikut menentukan harga tanah dengan para pemilik tanah, karenasemua kegiatan termasuk kegiatan tekhnis pembebasan tanah semuanyadilakukan oleh Tim Pembebasan Tanah.Bahwa fakta hukum tersebut diperkuat
Register : 30-10-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 80 /PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 25 Februari 2016 — FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T
125126
  • sesuai dengan kebutuhannya;Bahwa jenis dan harga bahan bangunan yang tercantum dalam RAB dan DRPB2yang ditunjukan kepada saksi tersebut sama dengan RAB dan DRPB2 yangdipergunakan di Kelurahan Umanen namun yang membedakan hanya jeniskemutuhan bahan bangunan MBR Penerima Bantuan;Bahwa setelahpendataan selesai dan ditandatangani oleh MBR kemudian Saksibersama dengan TPM mengantar RAB dan DRPB2 tersebut ke Kantor Dinas PUKabupaten Belu untuk ditandatangani oleh Bapak YUSTINUS BEREK, ST selakuKetua Tim Tekhnis
Register : 26-08-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 25/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Plg
Tanggal 3 Nopember 2016 — Iwan als Ndut bin M.Ali
11010
  • RITA;Bahwa untuk pembuatan Laporan Akhir kegiatan BSPS ProvinsiSumatera selatan tahun 2013 tersebut dibuat pada bulan Desember2013 dan diserahkan ke PPK kapan lupa sekitar mendekati tanggalberakhir masa pekerjaan diserahkan kepada Staf tekhnis PPK an.RITA dan pada saat itu ada tanda terimanya berupa surat tanda terimanamun sekarang sudah tidak ada, untuk isi dari Laporan akhir yangsaksi buat tersebut terkait dengan Laporan kemajuan realisasihalaman 71 dari 130 putusan no.25/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Plgkeuangan
Putus : 05-09-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 104/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — 1. YUSAK Bin MUHYE ; 2. BAMBANG SANTOSA Bin SALI ; KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG
18250
  • Sedangkan biaya materai dan patok tandabatas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilandari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuanperpajakan menjadi beban kewajiban peserta program ; Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwapada angka 3 di atas, menurut Majelis Hakim bahwa untuk menjadi Ketua Pokmasyang paling pokok adalah yang faham dengan ketentuan ketentuan pelaksanaanProna, khususnya tentang Petunjuk Tekhnis
Putus : 26-01-2016 — Upload : 01-05-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 40/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kendari
Tanggal 26 Januari 2016 — - MIRNA APRIANI
840
  • ARISANDHY UTAMA Konsultan untuk Pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pengawasan Tekhnis pembuatan pengadaan Kapal GAE dan DKP TA. 2006. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 04/PNJ.P/VII/2006. Usulan penetapan Pelakssanaan Konsultan Perencana/ Pengawas. Penetapan Konsultan Perencana/ Pengawas. SPMK No. 04.A/SPMK/PJPK-DKP 2006 direktorat CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan An. Ir. ANANG MUH. RIJAYADI.
Register : 15-02-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
1.YUSNANI TANJUNG
2.SISKA CHRISNAYANTI
3.RADITYA RIENALDI
4.WINDA TRIANA PUTRI
5.TANTY PERMATA SARI
6.MUHAMMAD EMIR FAISAL
Tergugat:
1.ROCKY MARCIANO BAWOLE
2.Syafri Anwar
Turut Tergugat:
1.LURAH TELUK AIR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TJ BALAI KARIMUN
14274
  • Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1989 tentang Tatacara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap ayat (1) pembuatansurat ukur sebagaimana dimasud dalam pasal 1 harus memenuhipersyaratan persyaratan tekhnis yang ditentukan dalam peraturan ini.Bab Il Penggantian Gambar Situasi Menjadi Surat Ukur.
Register : 27-10-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 16 Maret 2015 — LILIS SUMIYATI Binti AHMAD
649
  • SUTARNO, ST BIN RIKUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa jabatan saksi selaku team verifikasi ;Bahwa saksi sebagai Tim Tekhnis Kegiatanyaitu monitoring ADD danBantuan Keuangan ;Bahwa untuk monitoring 3 bulan sekali dan membawahi 6 desa ;Bahwa yang dimonitoring termasuk desa Batulawang;Bahwa
Putus : 22-04-2010 — Upload : 20-03-2012
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 132/PID.B/2010/PN.RKB
Tanggal 22 April 2010 — Drs. LILI GOZALI Alias SYIFULLAH Alias LILI Bin H. GOBANG RANA WIJAYA
9912
  • Saksi UJANG SUHERMAN : Bahwa saksi Sebagai Kepala SPI (Satuan Pengawas Intern)sejak tahun 2000 dan bertanggung jawab secara langsungkepada Direktur ; Bahwa sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) saksimembawahi Kepala Bidang Administrasi Umum dan KepalaBidang Tekhnis ; Bahwa saksi mengetahui masalah ini sampai ke Pengadilankarena ada penyalah gunaan wewenang sehinggamengakibatkan kerugian keuangan perusahaan Bahwa sebetulnya saksi sebagai kepala SPI tidak tahuterlalu banyak tentang permasalahan
Register : 03-01-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus/2014/PN.Pdg
Tanggal 7 April 2014 — BENI VIVAL DATUK RAJO SAMPONO PGL DATUK BIN BUSTAMAM YASIR
5511
  • Saksi telah melakukan pemerikasaan DAPN Nagari Sungai Jambu tahun2004, 2005 dan 2006 sesuai dengan Surat Tugas Bupati tanah Datar nomor : 24/ST/Bawasda2007, tanggal 07 Juni 2007 dengan jabatan sebagai anggota TIMPEMERIKSA ; e Bahwa saksi bertugas sebagai AUDITOR sejak tahun 2003 sampai saatsekarang, dan sudah pernah melakukan Pendidikan / Pelatihan yang memiliki71Sertifikasi perjenjangan Auditor adalah ~ sebagai berikutPembentukan Auditor Ahli di BPKP Padang ;Ketua Tim di BPKP Padang ;Pengendali Tekhnis
Putus : 14-01-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 14 Januari 2016 — - ANDI SYAHPUTRA
7926
  • Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Kantor tgl 16 Oktober 2012;Hasil Pembacaan Pada Pembukaan Dokumen penawaran;Berita Acara Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi;Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi No. 18.5/591/ULPX/2012 tanggal 16Oktober 2012 perihal undangan pembuktian kualifikasi dan;Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evauasi administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasiharga, evaluasi kualifikasi;Halaman
Register : 26-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Oktober 2011 — IKHSAN HAKIM
6012
  • Kabupaten / Kota ;Bahwa saksi tidak tahu permohonan dari Desa Clhanjuang atastanah bekas sungai Cimande Burung, yang jelas harus melaluiprosedur tertentu untuk dapat memanfaatkan atas tanah bekassungai ;Bahwa Balai Besar Sungai Citarum tidak berwenang untukmemberi ijin pemanfaatan tanah bekas sungai, yang berwenangadalah Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umumberdasarkan Permen Nomor : 63/PRT/1993 Tentang GarisSempadan Sungai dan Bekas Sungai, Balai Besar Sungai Citarumhanya sebatas pemberian Tekhnis