Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PA TILAMUTA Perdata Agama
Register : 26-02-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PA TILAMUTA Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm
Tanggal 27 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 52
  • terbit sesuaidengan aturan perundangundangan yang berlaku adalah benar,pada sebenarnya turut tergugat tidak perlu memberikan jawabanseperti itu karena dalam sengketa ini bukan untuk membatalkansertipikat melainkan sengketa waris yang objek warisan telahbersertipikat sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan pihakBPN harus didudukan sebagai pihak, apalagi pada opbjek sengketatelah terdapat pembuatan jalan sehingga akan menimbulkanperistiwa hukum yang berbeda dengan sertipikat; Bahwa adapun titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-05-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 April 2013 — THOYIB BAHRI, SH >< PRESIDEN RI, Dk
186 — 38
  • Penggugat, sehinggaeksepsi Tergugat harus ditolak:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur karena mencampur adukkanantara perbuatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum, MajelisBahwa benar beberapa Putusan Pengadilan memang tidak dapat menerimagugatan yang mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum (PMH)dengan wan prestasi sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat;Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatan wan prestasidengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung
Pengadilan PN TARAKAN Perdata
Register : 21-10-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN TARAKAN Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Tar
Tanggal 16 Februari 2017 — LIE SIONG HWA MELAWAN 1. KONSORSIUM PAL WASKITA KARYA 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG REDEB
216 — 70
  • namun demikian, supaya menjadi bahan referensi bersama,penggugat menanggapi bahwa awalnya memang tidak ada hubungan hukumantara penggugat dan tergugat , jika saja tergugat taat pada azasperjanjian kerja yang ditanda tangani sendiri, akan tetapi hubungan hukumitu menjadi ada oleh karena tergugat telah melakukan tindakan yangmerugikan penggugat yang didalamnya terselip kewenangan tergugat Il yangmestinya menjadi beban tergugat ternyata dibebankan secara tidak sahkepada penggugat, disinilah titik singgung
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Umum Penipuan
Register : 02-03-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 74/PID.B/2015/PN Pms
Tanggal 2 Maret 2016 — . Pidana - ROBINSON BAKARA - SITI MARTITI MANULLANG SH JPU
101 — 23
  • Yayasan Harapan Romoradengan total sebesar Rp.1.700.000.000 oleh CU Cinta Mulia, maka sifatmelawan hukumnya perlu untuk dinilai berdasarkan hukum perdatatentang siapakah yang bertanggungjawab terhadapnya sesuai denganperjanjian (kesepakatan) maupun anggaran rumah tangga Kopdit CUCinta Mulia serta undangundang perkoperasian, yang menurut MajelisHakim menjadi konteks keperdataan yang dapat dituntut pemenuhannyaoleh pihak Yayasan Harapan Romora melalui jalur gugatan Perdata;Menimbang, bahwa titik singgung
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Perusakan
Putus : 07-06-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 38/Pid.B/2013/PN.Mab
Tanggal 7 Juni 2013 — -Zohiri als Heri bin Zikwan -Yusmizar als Yus bin Hamdan -Alek Mubin Samidar als Alek bin Mubin Samidar
114 — 28
  • Bidin bin Miril ;Menimbang, bahwa terhadap Pledooi / pembelaan dan eksepsi dari PenasehatHukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa mengenai status kepemilikan suatu) benda yangdiperselisihkan oleh dua orang atau lebih tentunya yang berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan siapa yang berhak terhadap status kepemilikan tersebutadalah Hakim perdata;Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi bila ada titik singgung antara perkarapidana dengan
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2007 — Putus : 01-04-2008 — Upload : 07-06-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 283 / Pid.B/ 2007/ PN. Smp
Tanggal 1 April 2008 — MUHTAR HADI,ST
100 — 33
  • empatpuluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk biayapemasangan sejumlah Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah) ;e Bahwa dengan diajukannya perkara ini, meskipun belum ada putusan, seolahterdakwa telah dinyatakan bersalah dalam pemberitaan ;e Bahwa terdakwa menyadari bahwa kejadian tersebut adalah akibat perbuatandari Gandhi ;e Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum, sopan di persidangan, masih mudadan diharapkan hidup lebih baik ;e Bahwa perkara terdakwa tersebut bertitik singgung
Pengadilan PN ARGA MAKMUR
Register : 22-09-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 11/PDT.G/2015/PN AGM
Tanggal 22 September 2016 —
86 — 421
  • perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku,melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, sertabertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki oleh si pelaku, sehingga perouatanperbuatan tersebutmembawa kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang karenakesalahannya untuk mengganti kerugian yang timbul ; Menimbang, bahwa dari halhal tersebut di atas Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok perkara tentang titik singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-10-2013 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 10 September 2014 — BACKHTIAR SYARBINI MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA) 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIACQ. GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS MT, 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS, MT 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
87 — 17
  • Contohnya beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang secarakhusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upayaperbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usahanegara;Menimbang, bahwa pada titik singgung antara hukum privat dan hukumpublik inilah, pemerintah/penguasa dalam kedudukannya sebagai badan hukumterkadang dengan maksud ataupun lalai, dengan berdalih atas jabatan, kekuasan dankewenangannya untuk mengatur (regulator), telah
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 20-03-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.SYAKHRUL EFFENDY HARAHAP, SH, MH
2.DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terdakwa:
SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM.
257 — 102
  • alternatif, apakah perbuatan TPPUdilakukan oleh setiap orang, menghapuskan perbuatan pidana danpertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang yang melakukanTPPU, menurut Ahli secara teori tidak mengahapuskan pidana cumansaudara merepotkan Hakim, karena Hakim memilih 372 atau 378 atauTPPU, misalnya TPPU yang mulia harus membuktikan tindak pidana asalitu, maka dianya harus kumulatif, jadi dibuktikan 378 baru dan nempeldengan pembuktian itu, karena sifat alternatif itu bahwa memang dari diatitik singgung
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 14 Desember 2016 — DRS. ALI IMRON Bin AMIR RASYAD
86 — 16
  • PN.Pgp 238Ayo belajar Transformasi 239 Tempat KedudukanBelajar Matematika melalui Film Animasi240 Edukasi Matematika241 Belajar Matematika dari lingkungan sekitar242 Siapa bilang Matematika itu sulit243 Generasi Matematika Cerdas244 Pintar Matematika seri 1245 Pintar Matematika seri 2246 Pintar Matematika seri 3247 Pintar Matematika seri 4248 Mengenal bentukbentuk Bangun249 Menemukan Posisi dan Mengolah Data250 Perbandingan senilai dan berbalik nilai251 Asyiknya bermain Bangun Segitiga252 Garis Singgung
    Matematika gaul207 Generasi Matematika CerdasPenerapan KPK dan FPB dalam kehidupan208 seharihari209 Keliling dan Luas Bangun Datar210 Ayo mengenal Diagram211 Ayo menghitung Luas permukaan Benda212 Mengenal Bilangan213 Penjumlahan dan Pengurangan214 Mengenal bentukbentuk bangun215 Peluang216 Ayo belajar Transformasi217 Tempat Kedudukan218 Ayo mengenal Lingkaran219 Ayo Belajar Aritmatika Sosial220 Perbandingan senilai dan berbalik nilai221 Kupas tuntas Matematika222 Belajar Persamaan Garis Lurus223 Garis Singgung
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 718/Pdt.G/2016/PN Tng
Tanggal 17 Juli 2017 — JAMILAH binti MUSTOFA lawan SUKMA HIDAYAT, Dkk
230 — 83
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secarasubtansial sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milikPenggugat.Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebin dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukum hakkeperdataan dari kepemilikan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 14/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 21 Juli 2014 — ROSDIYANA PORA, ST
73 — 43
  • Dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidanatersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudahterbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaanHalaman 64
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2013
Tanggal 24 Februari 2014 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, DK
119 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LR 19/D/VIIV52/1974, terhadapsebagian bekas tanah partikelir tersebut/tanah terperkara telah dilakukanredistribusi landreform kepada para pemegang hak, serta telahdipenuhi/dibayarnya kewajiban kepada Negara sehubungan penerbitansertipikat obyek sengketa;Bahwa oleh karena itu telah secara jelas dan terang benderang tersiratbahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahmerupakan gugatan yang menitik beratkan pada titik singgung dalamperistiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 14 Desember 2016 — YUGIARTI Binti SUKARDI
88 — 11
  • Animasi240 Edukasi Matematika 5241 Belajar Matematika dari lingkungan sekitar 5242 Siapa bilang Matematika itu sulit 5243 Generasi Matematika Cerdas 5244 Pintar Matematika seri 1 5245 Pintar Matematika seri 2 5246 Pintar Matematika seri 3 5 Putusan Perkara no.24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp Hal 108 dari 248247 Pintar Matematika seri 4 5 248 Mengenal bentukbentuk Bangun 5249 Menemukan Posisi dan Mengolah Data 5250 Perbandingan senilai dan berbalik nilai a251 Asyiknya bermain Bangun Segitiga 5252 Garis Singgung
    Cerdas 2Penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan208 seharihari 2209 Keliling dan Luas Bangun Datar 2210 Ayo mengenal Diagram 2211 Ayo menghitung Luas permukaan Benda 2212 Mengenal Bilangan 2213 Penjumlahan dan Pengurangan 2214 Mengenal bentukbentuk bangun 2215 Peluang 2216 Ayo belajar Transformasi 2217 Tempat Kedudukan 2218 Ayo mengenal Lingkaran 2219 Ayo Belajar Aritmatika Sosial 2220 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 2221 Kupas tuntas Matematika 2222 Belajar Persamaan Garis Lurus 2223 Garis Singgung
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata
Register : 26-03-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
ANTONIUS MEKO
Tergugat:
1.ANDRE MANDALA
2.VINSENSIA WATO
3.YULIANUS WATO
4.YANTO WATO
5.OKTOVIANUS WATO
107 — 53
  • orang mempunyai kepentingan,maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi kesatuGugatan Error In Persona yang diajukan Para Tergugat sudah selayaknyamenurut hukum untuk ditolak;Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi kedua yakni terkait Objek Gugatan Tidak Jelas(Error In Objecto), bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 13-09-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 14-02-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
PT SINAR MULIA BINA PERSADA diwakili oleh Ir TONY WITJAKSONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
HINTORO YAHYA
191 — 103
  • semula;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsieksepsitersebut dan terhadap eksepsieksepsi yang juga merupakan syarat formal gugatansebagaimana di atas, maka untuk tidak mengulang pertimbangan hukum, eksepsitersebut tidak dipertimbangkan lagi akan tetapi secara mutatis mutandis denganpertimbangan formal pengajuan gugatan di atas;e Eksepsi tentang kewenangan absolut PengadilanMenimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang padapokoknya bahwa substansi atau titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 07-08-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 4 Desember 2017 — NANI LANI BINTI NASIUN, SAMAN BIN NASIAN MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. DRS. H. MUSA MA’RUF, M.M., 3. IWAN PRATAMA SUSANTO, 4. EL VIRA GUNA, 5. A R I F I N
204 — 152
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat lembar ke6 pointalasan menggugat butir 2 sampai dengan lembar ke12 butir 10 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan:1.Surat Keputusan Pejabat
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2018 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng
Tanggal 16 Januari 2017 — Penggugat: 1.Hj. Eneng Maryam 2.Maya Sunata 3.Abdul Rojak 4.M. Romdoni 5.Umu Kulsum 6.Dede Kurnia Tergugat: 1.H. Sunata 2.Hasan Basri Tukiman 3.Camat Kecamatan Curug 4.Ny. Nina Helenty, SH.
226 — 52
  • (Vide.Hal 75 angka 6);Bahwa, Oleh karena dalam Posita dan Petitumnya adalah status Ahli waris danmohon penetapan harta kewarisan dari harta bersama, sedangkan PenggugatKonpensi/Tergugat rekonpensi adalah menyatakan sebagai ahli warisHJ.Soehati yang beragama Islam, maka menjadi titik singgung jurisdictiondengan Peradilan Agama.Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 jo UndangUndangNo.3 Tahun 2006 jo Undangundang No.50 Tahun 2009 menyebutkan:"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan
    Apalagi menjadi titik singgung jurisdiction di antara dua BadanPeradilan sebagaimana telah diuraikan tersebut dalam Exeptio AbsoluteCompetentie.Oleh karena itu Komulasi obyektif seperti ini tidak dapatdibenarkan karena masingmasing berdiri sendiri;2.
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MALANG Nomor Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.MLG
Tanggal 4 Mei 2017 — Penggugat: M. NADJIB ZEIN BADJABIR, Ir, atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR Tergugat: PERUM JASA TIRTA I
139 — 44
  • kepentingan yang lain, kalaudigunakan untuk kepentingan yang lain dilihat dari sisi administrasi sudahterjadi Sewenang wenang dan mengarah pada penyalahgunaanwewenang karena menggunakan untuk tujuan yang lain; Bahwa mengenai suatu putusan TUN yang telah menjatuhkan keputusanyang amarnya menyatakan membatalkan suatu sertipikat secarasertamerta dapat dijadikan adanya peralihan hak terhadap sertipikattersebut ini adalah persoalan TUN yang ada hubungannya dengan Hak,yang menjadi masalah adalah mengenai titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 29-03-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
1.HOWARD LITYO
2.DAVY LITYO
Tergugat:
2.PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG
3.DAVID ISRAEL SUPARDI
4.SAMAN TEDJA
5.TOTO BAGIYO
6.PT. QUANTUM NIKKERU NUSANTARA
7.DIANA RIA WINANTI NAPITUPULU SH. MKN.
8.MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
624 — 328
  • Jkt.Utr10.11.masing persoalan hukum yang diajukan dalam Surat Gugatansebagaimana Tergugat II singgung dalam poin 6, haruslah diselesaikansecara tersendiri dan terpisah.Lebih lanjut, dengan kembali mencermati bahwa hukum acara dalampenyelesaian perkara Para Tergugat dengan Turut Tergugat adalahberbeda, maka juga tidak terpenuhi syarat penggabungan gugatan yangditentukan dalam Huruf M Poin 3 hlm. 60 Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.Dengan demikian, karena