Ditemukan 1780 data
Urut Berdasarkan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 40-K/PM II-08/AD/II/2014 Tanggal 5 Mei 2014 — ANDRI PRABOWO, Serda
60 — 21
60 — 21
Ny.Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesiamengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapiitupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 UndangUndangNo. 1 Drt Tahun 1951).b.
Register : 02-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN RUTENG Nomor 20/PDT.G/2015/PN.RTG Tanggal 25 April 2016 — H. AJAIDIN RASYID, dkk VS HILARIUS RAMU, dkk
81 — 23
81 — 23
Terdapat hubungan yang erat, menurut SOEPOMO antaragugatangugatan yang digabung itu harus ada hubunganbatin (innerlijke samenhang), hal ini diperlukan dalampenggabungan beberapa gugatan yang terdiri dari beberapaobyek menjadi satu gugatan atau yang disebut dengan kumulasiobyektif.2. Terdapat Hubungan Hukum.
Register : 16-03-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Tgl Tanggal 7 Desember 2017 — Tn. Krisnanto Hadiwidjaya Sutrisno melawan Ny. dr. Maria Theresia Nancy Tressyta Sutrisno,dkk
116 — 38
116 — 38
Berdasarkanketentuan tersebut, meskipun tempat tinggal Tergugat diketahui, jika obyekgugatan mengenai benda tetap, adalah lebih rasional apabila gugatan diajukanberdasarkan asas Forum Rei Sitae sebagaimana pendapat yang disampaikan olehSubekti maupun Soepomo (M.
Register : 16-11-2010 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 116-K/PM-I-03/AD/XI/2010 Tanggal 25 Februari 2013 — Koptu Ilyas Hasballah
43 — 37
43 — 37
Komariah Emong Supardjaja,SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunyahukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidakada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 Drt Tahun 1951).b.
Putus : 12-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 12 Maret 2015 — CANDRA IRKHAM ARIF, S.E VS PT SINARNIAGA SEJAHTERA
95 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Imam Soepomo, S.H dalam bukunya Hukum Perburuhan,adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaandengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain denganmenerima upah. Hukum perburuhan memiliki 2 (dua) hakekat: yuridis dansosiologis. Secara yuridis buruh memang bebas, namun secara sosiologis buruhtidak bebas.
Register : 03-11-2014 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 17/PDT.G/2014/PN Pol Tanggal 14 April 2015 — Penggugat melawan Tergugat
138 — 35
138 — 35
peradilan perubahangugatan merupakan kebutuhan dalam penyelesaian perkara maka dengandemikian apabila ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana dan biayaringan perubahan gugatan akan sangat efektif dan efisien didalammempercepat pemeriksaan dan penyelesaian perkara sehingga perubahanHalaman 19 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Polgugatan tersebut sangat diperlukan untuk memperbaiki kesalahanpengetikan (Clerical error) dan kesalahan perhitungan (error inComputation) sebagaimana menurut Soepomo
Register : 07-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 324/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 7 September 2017 — PT.MITRA TIRTA UTAMA (PT.MTU) CS >< PT.WISMA AMAN SENTOSA (PT.WAS)
295 — 190
295 — 190
Soepomo berpendapat bahwa Putusan Sela atas lEksepsiKompetensi Absolut harustersendiri bahkan tanpa menunggupembelaan dan keberatan dari para pihak yang berperkara. Ridwan Syahrani, S.H. berpendapat:Menurut pasal 136 H.I.R./162 Rbg semua eksepsi, kecuali tentangtidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolutmaupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersamasamaHal 64 dari 237 hal Putusan Nomor : 324/PDT/2017/PT.DKI.dengan pokok perkara.
Soepomo berpendapat bahwa Putusan Sela atas lEksepsiKompetensi Absolut harustersendiri bahkan tanpa menunggupembelaan dan keberatan dari para pihak yang berperkara. c. Ridwan Syahrani, S.H. berpendapat:Menurut pasal 136 H.I.R./162 Rbg semua eksepsi, kecualitentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara(absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskanbersamasama dengan pokok perkara.
Register : 29-09-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 592/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 5 Desember 2017 — PT.KORINDO JASA PETRA >< PT.PERTAMINA TRANS KONTINENTAL CS
144 — 92
144 — 92
Soepomo, S.H., dalam bukunya HukumAcara Perdata Pengadilan Negeri, Cet. ke14, Pradnya Paramita,Jakarta, 2000, him. 52, yang menyatakan:Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakimternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaanperkara, sehingga hakim dapat memberi putusanterakhir(eindvonnis) di mana exsepsi yang diajukan oleh Tergugat ituditerima dan dengan itu gugatnya Penggugat tidak dapatdikabulkan.Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, sepatutnya dandemi hukum agar Majelis
Register : 16-10-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 06-09-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs Tanggal 10 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 18
48 — 18
BahwaMajelis Hakim Banding atau Kasasi wajib menyatakan tidak berwenangmengadili walau Tergugat kasus a quo tidak mengajukan eksepsi dalammemorimemori pembelaannya Vide Soepomo, Hukum Acara PerdataNegeri, Pradnya Paramita, Jakarta 1993, hal. 53;2. Berbeda dengan kewenangan relatif yang hanya bisa diajukan dalamjawaban awal/pertama vide Pasal 125 (2), 133 dan 136 HIR;A. EKSEPSI TERKAIT DENGAN YURISDIKSI ABSOLUTE;1.
Register : 27-03-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 187/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Tanggal 14 Maret 2013 — PT. META EPSI
Lawan
1. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk..
2. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (Persero),.
351 — 281
351 — 281
Soepomo, S.H., dalam Hukum AcaraPerdata Pengadilan Negeri, Penerbit PradnyaParamita, Jakarta 1994, hal 49:Terhadap excepsi tidak berkuasa hakim itu, pasal 136 mengizinkanadanya pemeriksaan dan putusan tersendiri ;b. Retnowulan Sutantio, SH dan IskandarOeripkartawinata, SH.
Register : 02-02-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 24-K/PM II-08/AD/II/2015 Tanggal 2 Juli 2015 — ADETYAWARMAN,
84 — 45
84 — 45
Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukumpidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno),Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor: 24K/PM IO8/AD/II/2015tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang Undang No. 1Drt Tahun 1951).b.
Register : 20-02-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor : 28-K / PM-I-03 / AD / II / 2014 Tanggal 3 Juni 2014 — Prada Muhammad Zubir
55 — 17
55 — 17
KomariahEmong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidanaIndonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkanoleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannyadalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. Drt Tahun 1951).b.
Register : 20-12-2016 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 387/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Tanggal 1 Agustus 2018 — SUSI SURYANTI binti HASAN MUHZAR,Cs X PT. HANODA Co,Cs
61 — 8
61 — 8
Soepomo, yang menyebutkan :"Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri. "7.
Register : 11-04-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 23-02-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Dpk Tanggal 16 Januari 2020 — .Ny SAYATI
2.HERU Bin MUHAMMAD ATTA
3.HENI WAHYUNI Binti MUHAMMAD ATTA
4.MURIYANI Binti MUHAMMAD ATTA
5.BOY SETIAWAN bin MUHAMMAD ATTA
6.Ny MUNZIAH Binti MUHAMMAD ATTA
MELAWAN
Drs MUCHDAN BAKRIE
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDNESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq WALI KOTA DEPOK Cq LURAH RANGKAPAN JAYA
3.KETUA SERIKAT SEKERDJA PEGAWAI DEPARTEMEN LUAR NEGERI
4.Asisten Wedana Kepala Kecamatan JHON LEONAR WAWORUNTU Notaris Pejabat Pembuat Akta tanah PPAT
DAN
1. Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia
2.SURYA SUDRAJAD SH
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
573 — 457
573 — 457
Soepomo, SH No. 231, Kelurahan MentengDalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal inidiwakili olen Deddy SA Kodir selaku Ketua PengurusKoperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog SeluruhIndonesia KOPELINDO dan telah memberi kuasa kepadaRahmadany Firmansyah, S.H, R.
Register : 26-11-2020 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 15-02-2022
Putusan PN MENGGALA Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mgl Tanggal 18 Nopember 2021 — . Perdata
- Jumardi >< Rosdi, Dkk
194 — 580
194 — 580
menjadi satugugatan antara Penggugat melawan Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, dan VII;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggabungan gugatanatau kumulasi gugatan adalah penggubungan dari beberapa tuntutan kedalam satu gugatan;Menimbang, bahwa penggabungan dapat berupa kumulasi subyektifapabila penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satugugatan dan kumulasi obyektif apabila penggabungan beberapa tuntutanterhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan;Menimbang, bahwa menurut Soepomo
Register : 01-12-2010 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 697/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Tanggal 17 April 2012 —
98 — 21
98 — 21
Soepomo, SH., No. 178, Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 23 Februari 2011;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara makaterlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi denganmenunjuk H. Aksir, SH.MH.
Putus : 04-05-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 300-K/PM II-08/AD/XII/2015 Tanggal 4 Mei 2016 — JAWALDI, PELDA
50 — 23
50 — 23
Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khususdalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo,dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannyadalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 Drt Tahun 1951).b.
Register : 14-06-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 324/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 25
71 — 25
Soepomo, yang menyebutkan :Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri. 7.
Register : 15-01-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST Tanggal 20 Agustus 2018 — AHMAD BARORI, DKK >< PT PERTAMINA (PERSERO)
168 — 614
168 — 614
olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnyaHal. 28 dari 108 Putusan No. 15/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST24.25.ditetapbkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uangpaksa.Sementara itu, berdasarkan Pasal 606b Rv dinyatakan bahwa : Bilakeputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari Terhukumberwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksayang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak barumenurut hukum.Bahwa terkait dengan dwangsom, Soepomo
Register : 29-08-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN SRL Tanggal 11 April 2019 — 1.PT. KARYA BUMI BARATAMA
2.PT. CARITAS ENERGI INDONESIA
3.Gubernur Provinsi Jambi , Cq Badan lingkungan Hidup Daerah Provinsi JAMBI
4.Bupati Sarolangun, Cq Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun
524 — 1274
524 — 1274
Soepomo, SH No. 10Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasatanggal 8 Oktober 2018 Nomor07.KS/06/DJB/2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangunpada tanggal 16 Oktober 2018 Nomor56/Kh.Pdt/2018/PN Srl, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT 1;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah memperhatikan buktibukti surat, keterangan SaksiSaksi danketerangan Ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dimukapersidangan