Ditemukan 5187 data
Pembanding/Tergugat II : Liu Pramono alias Lioe Pramono alias Lioe Kok Liong Diwakili Oleh : SUPRIYADI SH.MHum
Pembanding/Tergugat VI : Lie Andy Saputra alias Lie Liang An Diwakili Oleh : SUPRIYADI SH.MHum
Pembanding/Tergugat VII : Harijanto Wiyono alias Lwie Kian Poen Diwakili Oleh : SUPRIYADI SH.MHum
Pembanding/Tergugat VIII : Mulyono Sudjoko alias Mo Kiem Djong Diwakili Oleh : SUPRIYADI SH.MHum
Pembanding/Tergugat IX : Mardjojo alias Tio Eng Bo Diwakili Oleh : SUPRIYADI SH.MHum
Pembanding/Tergugat X : Tan Ming An Diwakili Oleh : SUPRIYADI SH.MHum
Terbanding/Penggugat : Bambang Djoko Santoso alias So Tjiauw Gwan
Turut Terbanding/Tergugat III : Erni Muliana
Turut Terbanding/Tergugat IV : Henniyanto alias Tjeng Tjien Hok
Turut Terbanding/Tergugat V : Lie Moy Tjoe
150 — 111
yuridis formil yang dilakukan Majelis Hakim danberpendapat tindakantindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat /Halaman 70 dari 86 Putusan Perkara Nomor 597/PDT/2020/PT SBYPara Pembanding 1, 2, 6, 7, 8, 9 dan 10 dan Turut Terbanding 3, 4dan 5 secara materiil menurutnya adalah benar.Bahwa salah satu asas paling penting dalam pembuktian dalamperkara perdata, yaitu asas actori in cambit probatio yang terdapatdalam pasal 1865 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) termuat juga dalam pasal 163 Herzien
Terbanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : Firma SETIA KAWAN
Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
Terbanding/Tergugat V : CHRISTINE POSUMA, dalam hal ini selaku para ahli warisnya, yaitu : ELVIRA SUGIHNAWAN, EARLENE SUGIHNAWAN, THIERZA SUGIHNAWAN dan GISELE SUGIHNAWAN
Terbanding/Tergugat VI : ERVINA POSUMA
Terbanding/Tergugat VII : GRACE POSUMA
117 — 57
Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan :a).Pasal 1870 Kitab UndangUndang Hukum Perdata :"Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahiwarisnya atau orangorang yang mendapat hak dari mereka, suatu buktiyang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.b).Pasal 165 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) :"Akta otentik, yaitu Surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawaiumum yang berkuasa untuk membuatnya, mewujudkan bukti yangcukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SYACHRUL OEIJ Diwakili Oleh : SAHRIAH, SH
63 — 31
Dalamberbagai ketentuan yang mengatur tuntutan serta merta antara lain diaturdalam Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG)bandingkan dengan Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR),bahwa putusan serta merta harus didasarkan pada surat bukti yang diajukansebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihaklawan), adalah sebuah akta authentik atau akta dibawah tangan yang diakui isidan tanda tangannya oleh Tergugat.
Terbanding/Tergugat I : NY MICHELLE JOHANNA
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS DAN PPAT
Terbanding/Turut Tergugat I : PT BANK FAMA INTERNASIONAL
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris dan PPAT Nenny Isnaeni SH
Terbanding/Turut Tergugat III : PT TUNGGAL CAHAYA AGRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : TUAN WILSON WINARNO
191 — 84
Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herzien IndonesichReglement / HIR) ;3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang PengadilanUlangan untuk Jawa dan Madura;4. UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanUndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,6. Ketentuan dalam perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula ParaPenggugat ;2.
114 — 14
17Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bahwa KantorPertanahan merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan didalamlingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dipimpin oleh seorangMenteri yang bertanggung jawab Kepada Presiden sebagai kepalaPemerintahan;Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPer) merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukanoleh undangundang, dibuat oleh atau di hadapan pegawaipegawai umumyang berkuasa untuk itu.Pasal 165 Herzien
135 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam artikel tersebut Witanto menjelaskan antara lainbahwa perlawanan terhadap sita eksekusi (partij verzet) diatur dalamPasal 207 Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") danPasal 225Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg.);4. Mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebihjauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiHalaman 83 dari 106 hal. Put.
330 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal iniberkesesuaian dengan Hukum Acara Perdata Indonesia yang relevandengan perkara a quo yaitu Herzien Inlandsch Reglement (HIR). HIRmerupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah PulauJawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlakudi Indonesia hingga kini. Oleh karena HIR tidak mengatur mengenaiHal. 52 dari 76 hal. Put.
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
Terbanding/Turut Tergugat I : SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI
90 — 65
objek perkara denganhasilnya untuk dimasukkan kas negara, maka sangat cukup beralasan bagiPelawan untuk memohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkarauntuk mencegah eksekusi oleh Terlawan agar Pelawan tidak kembalidirugikan haknya.19.Bahwa dengan demikian Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan atasPutusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN DPKtertanggal 11 Desember 2017 mengajukan Perlawanan berdasarkan hakhak yang diberikan dan dilindungi oleh hukum yakni :Pasal 195 (6) Herzien
PT Gita Mandiri Teknik
Termohon:
KAP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
696 — 731
kabarsetelah Pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuksebagaimana dimaksud dalam pasal 152 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian petitum permohonanpemohon angka 6 ( enam) dapat dikabulkan dengan menunjuk HakimPengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Pengawas Likuidator seperti disebutdalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa petitum tentang putusan serta merta ( uitvoerbaarbij voorraad ) karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat ( 1 )Herzien
179 — 134
secara a contrario gugatanRekonpensi merupakan gugatan yang tidak berlandaskan hukum;Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan rekonpensi tidakberlandaskan hukum, maka seluruh petitum gugatan rekonpensi harus ditolak;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dikabulkan, berartiPara Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukumHalaman 73 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sbruntuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Herzien
112 — 117
Kalimanis Plywood Industries(Perseroan) Yang Diambil Di Luar Rapat, Tanggal 18 Juni 1999 (fotocopy)Bukti T26 : Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT.Kiani Kertas, hari Kamis, tanggal 2 September 1999 (fotocopy)Bukti T27 : Surat Nomor: 090/PJK/KPI/01/2001 tanggal 23 Januari 2001 perihalKeberatan Atas SKPKB PPh Pasal 23 No.001 59/203/98/021/00 (fotocopy)Bukti T28 : Herzien Inlandsch Reglement (H.I.
Wa Ode Rukayah
Tergugat:
1.Ali Bin La Bulogo
2.La Kadu Bin La Bulogo
3.Wa Eti Binti La Bulogo
4.Zamnah Binti La Bulogo
5.La Ema Bin La Bulogo
89 — 34
jelas,padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harusterang dan jelas atau tegas (duidelijk);Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikanformulasi Surat gugatan dalam perkara perdata;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatanadalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syaratformil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundanganundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR(Herzien
IMAM NUR KHOIRUL
Tergugat:
1.PT. PRIMATAMA KREASI MAS
2.PT.JAMBI AGRO WIJAYA
184 — 245
Oleh karenanya, sudah sepatutnya Eksepsi Kompetensi Absolutini diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a guo dan menyatakan PengadilanNegeri Sarolangun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara a quotidak dapatditerima (niet ontvantkelijke verklaard) di dalam Putusan Selasebagaimana diatur di dalam Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement(HIR).. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Sah12.
Elly Gunawan,S.E.
Tergugat:
1.PT Tunas Rimba Utama
2.Indahwati
3.Moch Usman
Turut Tergugat:
1.Bambang Mariyanto
2.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria Tata Ruang Kerpala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur cq Kepala Kantor ATR Pertanahan Kabupaten Pasuruan
3.PT Bank Rakyat Indonesia Pesero Tbk
100 — 27
Dasar hukum atas larangantersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentangPutusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peletakkan Sita Jaminan berdasarkankeadaan khusus sebagaimana
Pembanding/Penggugat I : Sulastri maeda Yoppy Diwakili Oleh : Pratiwi Febry, SH, dkk
Terbanding/Tergugat VI : Rukyat Muhamad Fauzi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi Cq. Dishub Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Bina Marga Prov. Jabar
Terbanding/Tergugat V : Lucky Indah Permana Hakim
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat
90 — 65
KEWENANGAN MENGADILI1.Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasidengan dasar sebagai berikut:Pasal 118 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR):halaman 3 dari 89 halaman perkara No. 397/P DT/2017/PT.BDG."Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempattinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih olehpenggugat."
Moch. Zen, S.Pd
Tergugat:
1.Dedi Budiman
2.H. Abdul Manap P
3.Asan Umar
4.Camat Tajur Halang selaku PPATS
5.Sati Binti Sanan Djain
6.Sata Bin Kontong
7.Iyah
Turut Tergugat:
BPN KAB. BOGOR
76 — 67
orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjukserta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan danbukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahliwaris yang harus bertanggung jawab;Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06. 3/2017Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepadaPenggugat ;Mengingat, akan ketentuanketentuan dalam HERZIEN
1.MOCHAMMAD ALI bin MOCHAMAD YAHYA
2.ZAENAL MUSTAKIM bin MOCHAMAD YAHYA
3.SITI RUKHAYAH bin MOCHAMAD YAHYA
4.ZAENAL ARIFIN bin MOCHAMAD YAHYA
5.ZAENAL ABIDIN bin MOCHAMAD YAHYA
6.TOPIK GUNAWAN bin AGUS SALIM
Tergugat:
1.SITI UMMI WAHYUNI binti MOCHAMAD YAHYA
2.NOVANDA ANGGARA APRIL SAPUTRA bin EDI SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.DEWI ASRIANI AGUSTIN binti MOCHAMAD YAHYA
2.DIDIK ARIYANTO, SH.MKn.
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Blora
87 — 24
tersebut adalah dikabulkan untuksebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang bahwa oleh karena gugatan Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sebaliknyagugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan untuksebagian, maka terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensidihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 1266, 1267, 1320, 1337, 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pasal 132a Herzien
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tergugat:
Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation
377 — 321
Hukum Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan, bukti T22;Foto copy sesuai dengan asli Putusan Arbitrase Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) Nomor: 984/X/ARBBANI/2017 tertanggal 5 Oktober2018, bukti T23;Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.Foto copy sesuai dengan asli Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) No. 18.2833/XI/BANI/ED tertanggal 8 November 2018, buktiT24;Foto copy Herzien
Terbanding/Penggugat : Drs. BIYANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaen Sleman
101 — 68
diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquopada Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan PengadilanNegeri Sleman Nomor 270/Pdt.G/2016/PN Smn, tanggal 19 Oktober2018, yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan harusdikuatkan;Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / Para Tergugattetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan ;Mengingat HIR (Herzien
210 — 79
khusus terhadap 2 (dua) frasa yang berbunyi sama : ketigaSertifikat, dirubah / dibaca 1 (satu) kali saja ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, sehinggaamar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Penggugat /Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;Mengingat, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, Pasal 136 HIR (Herzien