Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1831 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
255 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(b) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-11-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 08-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/TUN/2012
Tanggal 25 Januari 2013 — R.H. SOEDIRDJO, SH vs I. KAKAN PERTANAHAN KAB. TANGERANG, II. PT. PERTAMINA (Persero), III. NY TUTIEK TANDYO WIDJOJO;
326 — 1678 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • malapetaka, saking tidak tahunya, hasil kejahatanPidana/KKN tinggalan suaminya mencuri barang bukti hasil curiannya sudah dibalik nama dan terlanjur dipecah pecahseolah dijual beli, hibah, wakaf dan lainnya agar Pemohon Kasasi seolah dikeroyok/ puluhan/ratusan orang SHMpecahan Aspal/palsu menghalalkan segala cara mati matian akan memaksakan menegakkan barang salah yang sudahterlanjur dibagi bagi, dikawal oknum Preman atau puluhan orang yang merasa "ikut memiliki berbondong bondong,terakhir *show of force
Pengadilan PA Tais Perdata Agama Perceraian
Register : 14-07-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Tais Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat dan Tergugat
238 — 165
  • Hasymi Hanafiah, Sp.S tanggal 26 Agustus 2020);Menimbang, bahwa menurut buku Tata Laksana Terapi Penyakit Sistem syarafPusat hal 90 pada tahun 2005 ILAE mendefinisikan epilepsy secara koseptual sebagaikejadian singkat tanda atau gejala akibat aktifitas yang abnormal berlebih di otak.Selanjutnya ada tahun 2013 Task Force ILAE merekomendasikan definisi klinikoperasional untuk epilepsy yaitu suatu penyakit otak yang ditentukan oleh adanyakondisi a. sedikitnya dua kali kejadian kejang yang tidak ada
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Lbp
Tanggal 21 September 2020 — ROBERT SINAMBELA, DRS. MA, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jln. Jaring IX No. 167 Blok XII, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALBERT PAINDOAN SIANTURI, S.H., VICTOR S. HAMONANGAN MANURUNG, S.H. Advokat dari LAW OFFICE ALBERT PAINDOAN SIANTURI, S.H & PARTNERS, beralamat di Komplek Medan Hills Blok Cemara A 09, Desa Lau Bekeri, Kec. Kutalimbaru, Kabupaten Deserdang, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/158/HK.00/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, dan diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/188/HK.00/III/2020, tanggal 3 April 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; Lawan: 1. ROSITA TAMPUBOLON, beralamat di Jln. Meka Tani Marendal I No. 55, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera - 20517, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Gading P. Lingga, S.H., M.H, Immanuel L. Tobing, S.H.,Rendi Situmorang,S.H,Andus Herjono Lingga,S.H,Yesaya Syahkata,S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advocat Erwin Gading P. Lingga, S.H, M.H & Rekan, beralamat di Jalan Gereja Komp. Ruko Karya Mas No. 58 F/4D,Kelurahan Sei Agul,Kecamatan Medan Barat Kota Meda-Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/190/HK.00/IV/2020, tanggal 6 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi; 2. HENDRIK HUTABARAT,beralamat di Jln. Meka Tani Marendal I No. 55, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera - 20517, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Gading P. Lingga, S.H., M.H, Immanuel L. Tobing, S.H.,Rendi Situmorang,S.H,Andus Herjono Lingga,S.H,Yesaya Syahkata,S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Erwin Gading P. Lingga, S.H, M.H & Rekan, beralamat di Jalan Gereja Komp. Ruko Karya Mas No. 58 F/4D Kelurahan Sei Agul,Kecamatan Medan Barat Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/181/Hk.00/III/2020, tanggal 30 Maret 2020,selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi; 3. CAMAT KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELISERDANG, beralamat di Jalan Pertahanan Patumbak Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara -20361, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi; 4. KEPALA DESA MARINDAL I, DESA MARINDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, KABUPATEN DELISERDANG, beralamat di Jalan Kebun Kopi, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi;
79 — 12
  • berupa sangkalan yangdiajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannyagugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapusberdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugattelah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lainsebagainya;Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances), berupasangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasanTergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-11-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT CNOOC SES Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(b) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1829 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
284 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; orHalaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 1829/B/PK/PJK/2017(b)were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-09-2014 — Upload : 05-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/Pdt/2013
Tanggal 4 September 2014 — HAGUS SUANTO, VS CITIBANK N.A.
103 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Intermasa, halaman 5558tentang Keadaan Memaksa (overmacht atau force majeur), exceptio nonadimpleti contractus dan Pelepasan Hak (rechtsverwerking);Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku dalam memutus menerima gugatan wanprestasiyang diajukan Termohon Kasasi dalam bentuk rekonvensi pada tanggal 29Januari 2009 dan menyatakan Pemohon Kasasi telah berada dalam keadaan lalai(wanprestasi) kepada Termohon Kasasi, karena secara yuridis Termohon Kasasisendiri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 11-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/PDT.SUS/2011
PT. JAYA MURNI MAYINDO; DWI HERMANTO, DKK.
64 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /201 1(3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003, ditambah dengan berdasar Pasal 155 ayat (2) joPasal 93 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 untukmembayar upah biasa yang diterima para Penggugat/Termohon Kasasiterhitung sejak bulan Maret 2008 s/d Desember 2009, adalah putusanyang Pemohon Kasasi anggap salah dan keliru serta sangat tergesagesadalam pertimbangannya, oleh karena kenyataan perusahaan PemohonKasasi bisa dikatakan dalam keadaan Force
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lelang
Register : 11-05-2012 — Putus : 08-11-2012 — Upload : 23-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 46/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 8 Nopember 2012 — NY. ENOK SARIFAH,SH VS KEPALA KANTOR WILAYAH VIII, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
125 — 52
  • antaranya luas tanah, letak tanah dan keterangan lain yang diperlukanberdasarkan hasil penelitian oleh Tim Asistensi ; Pasal 10B ; 2 22 $$ 222222 oonPenyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf edilaksanakan dalam hal : a.76terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upayahukum lainnya; dan/atau , terdapat usulan dari Tim Asistensi dikarenakan Aset Bekas Milik Asing/Cina : 1) tidak diketemukan , 2) hilang/musnah akibat bencana alam (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-08-2015 — Upload : 28-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — NINE AM Ltd. VS PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI
1541 — 1715 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • with notice orlapse of time or both, would constitute such a defaultin the due performance or observance of any term,covenant or condition contained in any otheragreement, contract or instrument to which it is aparty or by which it is bound or to which any of itsproperty or assets is subject, (iii) has not violated inany material respect any law, ordinance,governmental rule, regulation or court decree towhich it or its property may be subject, and (iv) hasnot failed to obtain and maintain in full force
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 15-03-2024 — Putus : 16-05-2024 — Upload : 21-05-2024
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 122-K/PM.III-19/AD/III/2024
Tanggal 16 Mei 2024 — Oditur:
Christian Daniel Kilis, SH
Terdakwa:
Epen Rianto
67 — 0
  • 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air force one hitam.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air Jordan merah-hitam.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air Jordan putih-coklat.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air Jordan putih-coklat.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air Jordan putih-hitam.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Louis Vitton.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Hoka Merah.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Nike pegasus putih.
  • 1 (satu) pcs Sepatu sport Adidas Adizero.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-04-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 247/Pid.sus/TPK/2016/PN Sby.
Tanggal 11 April 2017 — Dr. Drs. H. HUSNUL KHULUQ, MM. Kejaksaan Negeri Gresik
156 — 43
  • Universalitas, semua penerimaan wajib diatur negara dansemua pengeluaran negara, harus melalui Kas Negara ,maksudnya agar tidak ada unitunit yang mengelola keuangannegara sendiri, dan harus dikelola oleh Negara yang dalam halini adalah Kasda .Prinsip Pengelolaan keuangan Negara itu hanya bisa dilanggarapabila ada kondisi Force major, dan yang boleh dilakukan diskresihanya prinsip no. 1 sampai dengan 3, sedangkan untuk point 4 dan5 tidak boleh dilakukan diskresi ;Bahwa sesuai prinsip universalitas
    Oleh karena itu, pembukaan rekeningtersebut tidak dapat dibenarkan.Bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.
    antara lain, karena uang yangberada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawanhukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas darikepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.Bahwa kelebihan pungutan yang dimaksud merupakan sejumlahuang yang seharusnya dikuasai oleh Negara dan disetor ke KasNegara, di satu sisi, dan di sisi lain, bahwa sesuai dengan definisikerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negarakarena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 19-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tgl
Tanggal 24 Mei 2017 — Yapeknas, Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional melawan PT. Bank Mandiri, Persero Tbk Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Mandiri, Persero Tbk Cabang Tegal dan Ida Bagus Urdaya
90 — 35
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atau. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang.10. Bahwa sesuai dengan PERATURAN MENTER!
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 28-05-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 18-11-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Berlian. D. Nainggolan, SH, MH
Terdakwa:
SUNARTO S. Sos alias ABU ARSAL bin SAKAT
240 — 134
  • Bahwa pada Januari, kelompok saksi bertemudengan ABU AHMAD (AHMAD FAIZAL) (pedagang pupuk)mengenalnya dari kaum perempuan yakni DIFANSAH (anak pertamaFAUZAH KATRI/ istri kedua IMAN SANTOSA) dan NURSADRINA (anakkedua DWI JOKO) mereka kenal dari pasar ketika mereka pergi belanja,kemudian bernegosiasi dengan ABU AHMAD untuk menyeberangkan kewilayah SDF (Syrian Democratic Force), kemudian setelahbernegosiasi, sekitar tanggal 10 Juni 2017, saksi dan kelompoknyapergi ke rumah ABU AHMAD di desa Hawija Sawafi
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Putus : 10-03-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN KETAPANG Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Ktp
Tanggal 10 Maret 2016 — PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, yang diwakili oleh I Dewa Made Susila, jabatan Direktur Utama dari perseroan tersebut dan Ho Lioeng Min, jabatan Direktur dari perseroan tersebut, berkedudukan sama di Jakarta Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan 12910, dalam hal ini kantor Cabang Ketapang Kalimantan Barat, beralamat di Jl.R. Suprapto No. 16, RT 14 RW 07, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.................................Selanjutnya disebut PELAWAN Yang dalam hal ini selanjutnya diwakili oleh kuasanya : ROBERT P. PANGGABEAN, SH ANANG FAUZI CHOTMAN, SH EDUARD FERNANDO REY NONG, SH GUNAWAN, SH Advokat-Pengacara dan Legal Litigation kesemuanya bertempat di ROBERT PANGGABEAN & PARTNERS Law Firm, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 20 Waru Sidoarjo, Telp/Fax. 031.855 4698, Mobile 0811 345 548, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.Dir.31/SK/LGL/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015(terlampir), untuk sementara ini guna kemudahan surat menyurat memilih tempat dan beralamat di Jl.R. Suprapto No. 16, RT 14 RW 07, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum perseroan tersebut diatas; LAWAN 1.Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Cq. Kejaksaan Negeri Ketapang, Cq. Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ketapang, yang mewakili kepentingan Negara dalam perkara pidana No. 94/ Pid.Sus/2015/PN.Ketapang, beralamat di Jl.MT Haryono No. 76 Ketapang, Kalimantan Barat,.........…........................ Selanjutnya disebut TERLAWAN; 2.ABDUL JAMIN atau ditulis juga ABDUL JAMIN alias JAMIN bin MATRAWI, Pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Jati Mulia, Desa Mas Bangun, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.............................................Selanjutnya disebut
142 — 10
  • Hal mana berlainan dengansistem hukum yang berlaku di negaranegara Anglo Saxon, yang menganutsistem the binding force of precedent atau sering juga disebut asas staredecisis atau stare decisis et quieta non movere yang mana asas inimengikat hakim pada putusan hakim lain sebelumnya untuk perkara yangserupa dengan yang akan diputuskannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 586/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
237 — 77
  • Ketentuan Pasal 31 PMK No. 27/2016 menyatakan :Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan olehPejabat Lelang dalam hal :a. keadaan memaksa (force majeur atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.Halaman 121 dari 221 halaman Putusan nomor 586/PD T/2020/PT BDG160.
    dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal :(c) Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusiberdasarkan pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitur atauterseksekusi, Ssuami atau istri Debitur atau tereksekusi yangterkait kepemilikan objek lelang(d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sitaeksekusi/ sita pidana, khusus lelang non eksekusi(e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang(i) Keadaan memaksa (Force
    dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal :(c) Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusiberdasarkan pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitur atauterseksekusi, suami atau istri Debitur atau tereksekusi yangterkait kepemilikan objek lelang(d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sitaeksekusi/ sita pidana, khusus lelang non eksekusi(e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang(i) Keadaan memaksa (Force
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 31 Mei 2017 — ACE SURYADI, dkk.; Melawan; PT.KURNIA ASTASURYA;
82 — 16
  • berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugatdengan Tergugat pendapat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatasadalah tanpa adanya kesalahan sehingga terhadap hal tersebut untukmenentukan hakhak yang diterima Para Penggugat dengan berdasarkan kepadaKetentuan Pasal 164 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 yaitu : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh, karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 26-06-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
HASAN CHUDORI, DKK
Tergugat:
PT. ISPAT INDO
116 — 18
  • karyawan/pekerja ditempat tersebut, oleh karena itu. menurut TERGUGAT perludilakukannya pengurangan jumlah karyawan/pekerja di tempattersebut untuk mengurangi kerugian yang lebih banyak, hal inidilakukan karena berdasarkan pada Pasal 164 ayat 3 UndangUndangNomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Pasal 164 ayat 3Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kenaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-12-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 237/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : NY. NURSIDAH Diwakili Oleh : Ungkap Simamora, SH
Terbanding/Tergugat I : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CQ DIREKTUR KRIMINAL KHUSUS POLDA KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK BUKOPIN Tbk. Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN
Terbanding/Tergugat IV : ENDANG JUMIATI
Terbanding/Tergugat V : ARSIL AJIM
Terbanding/Turut Tergugat I : OTORITAS JASA KEUANGAN OJK Pusat
Terbanding/Turut Tergugat II : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
217 — 213
  • dilakukan pemblokiran secarapermanent, tetapi untuk pro justitia;Halaman 67 dari 70 halaman Putusan No.237/PDT/2021/PT SMRMenimbang, bahwa terkait pro justitia terhadap adanya dugaan tindakpidana yang predicate crime masuk dalam kategori pada Undang UndangTindak pidana pencucian uang, sehingga pemblokiran membuktikan adanyadugaan kuat keterkaitan dana tersebut dengan Tindak pidana pencucian uang,atau indikasi kuat awal tindak pidana pencucian uang;Menimbang bahwa tindakan upaya paksa (coercive force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 September 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ; Ir. ANANTO SUKMONO
62 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitasyang diberikan pemerintah.Bahwa Kerugian Negara, secara prinsip merupakan berkurangnya asetyang dimiliki oleh negara yang disebabkan karena tindakan pengelolabaik karena melanggar/melawan hukum, ataupun karena halhal yangbersifat force mayeur. Kerugian keuangan negara mempunyai sifat nyatayaitu yang seharusnya dicatat sebagai aset negara tetapi karena suatuHal. 53 dari 67 hal. Put.