Ditemukan 6225 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-02-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 7 Agustus 2014 — - Ir. SAIBON SIRAIT
90 — 32
90 — 32
Menteri Pertanian Nomor511/KPTS/PD/310/9/2006, tentang jenis komoditi tanaman binaanDirektorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangandan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah jenis tanaman yang masukdalam ketegori perkebunan yaitu : Kelapa sawit, karet, kopi, kakao(coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas, cengkeh dan nilam.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
oleh Direktorat JenderalPerkebunan, hasil penelitian Ahli adalah : pada umumnya apabila adamelebihi jumlah tanaman sesuai dengan jarak tanam menurut petunjuktekhnis yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utaradan Direktorat Jenderal Perkebunan adalah tidak layak karena dapatmengakibatkan tanaman itu tidak berproduksi dengan baik.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
Register : 24-08-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg Tanggal 18 Desember 2017 — CICIN SUHAETI,S.IP BINTI HASIM
178 — 25
178 — 25
saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan ;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik adalahbenar ;Bahwa benar saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diDinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dan menjabatsebagai kepala bidang budidaya perikanan sejak tanggal 30 Mei 2014sampai dengan sekarang ;Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kabid Budidayaperikanan adalah menyusun perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasipembinaan tekhnis
Register : 26-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 1 September 2015 — NURSAHIR, Amd Als SAHIR Bin ABDUL
95 — 16
95 — 16
Bahwa terdakwamenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sejak tanggal 20 April 2012 yang mana dasarnya yaitu SuratKeputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Nomor :800/DKPSET/373, tanggal 20 April 2012 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil yaitu saudara H.
Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman saya dalam melaksanakantugas sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalamkegiatan tersebut diatas adalah:a) Surat Perintah Kerja / Kontrak Nomor : 904 / DKPKP / P4 /IX / 2012 / SPK66, tanggal 7 September 2012.b) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKab.
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
128 — 25
128 — 25
Bahwa saksi membuat Enginering Estimate tanpa adanya konsultan tekhnik,ahli tekhnik, ahli dalam gelombang laut dikarenakan tidak anggaran, namunsaksi sering berkonsultasi dengan rekanrekan sesama enginering, sedangkankompetensi saksi selaku tim tekhnis dari sarjana tekhnik yang pemahmembuat beberapa kajian tekhnis namun dalam pekerjaan konstruksipemecah ombak saksi baru pertama kali.
Perkuatan Tembok Pantai KelurahanRanoiapo bentuk bangunannya mirip dan sejenis dengan pekerjaan RehabRecon (RR) di Ranoiapo, sedangkan terkait panjang sekitar 155 meter namunsaksi tidak ingat sama atau tidaknya dengan pekerjaan Rehab Recon (RR) diRanoiapo, tinggi sekitar 6 meter sama dengan pekerjaan Rehab Recon (RR)di Ranoiapo, lebar atas 4 meter sama dengan pekerjaan Rehab Recon (RR) diRanoiapo dan lebar bawah 9 meter sama dengan pekerjaan Rehab Recon(RR) di Ranoiapo, terkait dengan justifikasi tekhnis
Register : 18-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-02-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
LEXY FATHARANY, SH.MH
Terdakwa:
KUSNO
152 — 46
LEXY FATHARANY, SH.MH
Terdakwa:
KUSNO
152 — 46
- 1 (satu) Set Photo Copy Dokumen Pengadaan, Evaluasi Adminitrasi, Tekhnis, Harga & Pembuktian Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Pelelangan.
- 1 (satu) Set Photo Copy Adendum Dokumen Pengadaan & Adendum Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- 1 (satu) Set Asli Dokumen Penawaran PT. BUMI RIAU LESTARI berupa : Dokumen Adminstrasi, Tekhnis dan Harga.
Riau Nomor : 100.A/CIPTADA-SEKR/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) di Lingkungan Dinas CIPTADA Prov. Riau TA. 2016.
- 1 (satu) Set Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas CIPTADA Prov.
Register : 21-11-2012 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG Tanggal 4 Februari 2013 — WADIONO, CS
58 — 29
58 — 29
72.778.500 ( tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribulima ratus rupiah ) , Terdakwa 2 mengakui memakai uang sebanyak Rp 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah , Emi Malina memakai uang sebanyak Rp876.000.000,( enam juta rupiah ) dan Asmaidar memakai uang sebanyak Rp 36.000.000,( tigapuluh enam juta rupiah )Menimbang , bahwa pada tahun 2011 banyak kelompok yang belum melunasipinjamannya dan tidak ada kejelasan tentang tunggakantunggakan tersebut makaberdasarkan Petunjuk Tekhnis
Register : 10-12-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 27/Pid.Sus/2015/PN.Mam Tanggal 10 Februari 2016 — - YESAYA TEKKAY,S.Pd.M.H
90 — 152
90 — 152
Menetapkan rencana Pengadaan barang dan jasa yang meliputi :1.Spesifikasi tekhnis barang dana jasa;2.Menentukan harga perkiraan sendiri (HPS);3.Rancangan Kontrak;Menerbitkan Surat penunjukan Penyedia barang / jasa;Menandatangani kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang / jasa;Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadan barang dan jasa kepada KPA;Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada KPA;Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
Register : 11-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BLORA Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Bla Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
DENDY LUKMAJATI
Tergugat:
SANCOKO
Turut Tergugat:
1.TITIN
2.BPN
Intervensi:
1.DAMIN
2.SITI SYAROFAH
187 — 40
DENDY LUKMAJATI
Tergugat:
SANCOKO
Turut Tergugat:
1.TITIN
2.BPN
Intervensi:
1.DAMIN
2.SITI SYAROFAH
187 — 40
apakah mekanismeHalaman 52 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Blaruislagnya telah sesuai dengan Ketentuan pengelolaan barang/kekayaanmilik negara/daerah yang lebih lanjut diatur secara baku dalam PeraturanPemerintah No.6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentangPedoman tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, hal tersebutdilaksanakan untuk mengatisipasi dalam rangka mencegah terjadinyapenyalahngunaan
Register : 30-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg Tanggal 7 Februari 2017 — dr. H. ALI SUTOPO Bin M. SUMYAR
150 — 23
150 — 23
Bahwa Ahli sebagai ahli pengendali tekhnis dalam kasus ini; Bahwa Ahli menerangkan ada wawancara dengan saksisaksi;Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN PlgBahwa Ahli menjelaskan bahwa metode yang di pakai adalahmembandingkan dana kapitasi yang dikeluarkan dikurangi dana kapitasiyang dikeluarkan;Bahwa Ahli menerangkan bahwa dana kapitasi adalah dana modalpuskesmas yang di dapat dari BPJS kesehatan;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa seluruh keuangan Negara dalam bentukapapun yang dikelola
Putus : 02-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN MAKASSAR Nomor 354/Pid.B/2011/PN.Mks Tanggal 2 Agustus 2011 — LA ODE BALI, SH
129 — 47
129 — 47
dibentukpanitia dari pejabat daerah karena hanya pengadaandalam skala kecil sehingga tidak dibentuk panitiayang melibatkan pejabat daerah ;Bahwa tugas panitia adalah melakukan identifikasi,koordinasi dengan istansi terkecil ;Bahwa Luas lahan yang diperuntukan adalah 3.000 WMe2 ;Bahwa lokasi yang ditunjuk ada 6 (enam) lokasi dankebetulan lokasi milik Tawang yang tidakbermasalah ;91Bahwa pertimbangan untuk membeli tanah tersebut karenatanahnya tidak bermasalah dan luas tanah tersebutlebih luas ;Bahwa tekhnis
Putus : 26-04-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 102/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 26 April 2012 —
52 — 8
52 — 8
5 Desember 2008 sebesar Rp 398.000.000, ;Bahwa pekerjaan pengadaan barang/jasa jaringan komputer belum selesai dikerjakanakan tetapi saksi telah mengajukan penagihan dengan suratnya tertanggal 26Nopember 2006 dengan menyatakan bahwa pekerjaan telah kami selesaikan tanggal 26 Nopember 2008 ;Bahwa keterlibatan saksi sebatas pembuatan penawaran dan pengajuan penawaransaja, selebihnya masalah tekhnis saksi memberikan surat tugas pada Suratman ; Bahwa saksi sebagai pemenang lelang menyerahkan semua pekerjaan
Register : 31-07-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 05/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR Tanggal 7 September 2012 — GIGIH BUDI SETIAWAN BIN MATHEUS SANDY
70 — 34
70 — 34
Menandatangani fakta integritas sebelum penanda tanganan kontrakpekerjaan;Membuat laporan hasil kegiatan pelelangan pengadaan barang dan jasakepada pejabat pelaksana tekhnis kegiatan/ Pembuat komitmen atau pejabatyang mengangkatnya;Bahwa jumlah Paket yang dilelang dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 35Paket untuk kegiatan pengadaan Meubeler sekolah tingkat SMA dan SMK yangtersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Propinsi Kalteng tahun 2009, anggaranbersumber dari APBD (DAU) DPA SKPD Diknas Prop
Register : 14-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr Tanggal 9 Mei 2018 — Penuntut Umum:
ROMZA SEPTIAWAN, SH,. MH.
Terdakwa:
Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN
101 — 23
ROMZA SEPTIAWAN, SH,. MH.
Terdakwa:
Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN
101 — 23
Juni 2013;Bahwa dalam kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi DanStimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang MampuPaket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batacolokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kab.Malinau Pada Bidang CiptaKarya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur TA.2013 saksiditunjuk dan menjabat sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaranberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kalimantan TimurNomor : 954/171.D/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Sungai Konjang, Kota Samarinda;Bahwa saksi secara tekhnis tidak mengetahui apakah pekerjaanPembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan FasilitasiDan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat KurangMampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan UmumKalimantan Timur 2013 lokasi Kabupaten Malinau telah selesaidikerjakan, karena saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan;Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah sdr.ABDUSSAMAD sebagaimana Perjanjian Pinjam Perusahaan /Bendera Pembangunan
Putus : 15-08-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG Tanggal 15 Agustus 2014 — - Drs. CORNELIS RUDOLF KAPITAN alias CORNEL R. KAPITAN
82 — 48
82 — 48
Spesifikasi tekhnis barang/jasab. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) danc. Rancangan Kontrak2. Menerbitkan penunjukan penyedia barang dan jasa3. Menandatangani Kontrak4. Melaksanakan kontrak dengan dengan penyedia barang/jasa5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasakepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan8.
Graha PustakaMedia Utama padahal bertentangan dengan dokumen lelang dan beritaacara Aanwijzing merupakan pengalahgunaan kewenangan dalam jabatandimana seharusnya panitia pengadaan memutuskan bahwa dokumenpenawaran dari kedua perusahaan/rekanan tersebut tidak memenuhi syaratadministrasi atau tekhnis dan harus digugurkan , dan panitia pengadaanwajib menyatakan dan membuat keputusan bahwa pengadaan/pelelangandinyatakan gagal sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf d PeraturanPresiden R.I.
Register : 28-06-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna Tanggal 11 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
IRWANSYAH, SKM.,M.Kes
142 — 33
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
IRWANSYAH, SKM.,M.Kes
142 — 33
,M.Kes;Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku PPTK dalam pekerjaanpembangunan pagar Rumah Sakit Daerah Kota Subussalam adalahmembantu menyusun HPS, melaksanakan kegiatan secara tekhnis;Bahwa Rekanan pekerjaan pembangunan pagar Rumah Sakit DaerahKota Subussalam yakni CV. Mentari Pagi;Bahwa sebagai wakil Direktur CV.
Register : 28-06-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna Tanggal 11 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
ADRI, SKM, M.Kes Bin Alm. H. ADNAN SAMBO
168 — 42
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
ADRI, SKM, M.Kes Bin Alm. H. ADNAN SAMBO
168 — 42
,M.Kes; Bahwa tugas pokok saksi selaku PPTK dalam pekerjaan pembangunanpagar Rumah Sakit Daerah Kota Subussalam yakni membantumenyusun HPS, melaksanakan kegiatan secara tekhnis; Bahwa Rekanan pekerjaan pembangunan pagar Rumah Sakit DaerahKota Subussalam yakni CV. Mentari Pag; Bahwa sebagai wakil Direktur CV.
Putus : 29-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm Tanggal 29 Maret 2012 —
55 — 10
55 — 10
Seketaris:SAMARI dan Anggota: BAHRUN;Bahwa benar Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Saksisebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang tersebut, yaitu :e Menerima barang dari rekanan di gudang BLK Banjarbarudan Saksi bersamasama dengan Panitia yang lainnyaserta bendahara material;e Memeriksa surat kirim barang dari rekanan baik jumlahmaupun spesifikasi yang dikirim oleh rekanan sudahsesuai atau belum dengan permintaan yang ada dikontrak;e Panitia menyampaikan secara lisaan kepada PPIK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
GUSTI HADIANSYAH) danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (TerdakwaSUGIYANTO, S.Sos) barulah semua tersebut dibawa ke BiroKeuangan bagian perbendaharaan Prop.
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
101 — 81
101 — 81
migas.Konteks tupoksi saksi dalam konteks adalah tupoksi tentang Pelaksanaan penghitungan danpenyiapan usulan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) jumlah penyaluran dana bagi hasilsumber daya alam non migas kepada daerah, dan bekerja sama dengan direktorat danaperimbangan.Sesuai dengan pasal 13 PP no. 104/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Danaperimbangan bahwa tata cara penghitungan dan penyaluran bagian daerah dari penerimaanSDA yaitu :Him 175 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.e Menteri tekhnis
menyampaikan SPPSKOkepada Dirjen Perbendaharaan sedangkan penyaluran/pengiriman Dana Bagi Hasil (DBH)ke daerah dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan yang dalam hal ini dilaksanakan olehDirektorat Pengelolaan Kas Negara dengan menerbitkan SPM( Surat Perintah Membayar)Sesuai dengan pasal 13 PP no. 104/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Danaperimbangan bahwa tata cara penghitungan dan penyaluran bagian daerah dari penerimaanSDA yaitu :Him 177 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.e Menteri tekhnis
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016 Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
991 — 458 — Berkekuatan Hukum Tetap
991 — 458 — Berkekuatan Hukum Tetap
disebabkan oleh faktor alam akan tetapifakta dilapangan adalah hutan atau lahan yang terbakaradalah kawasan perkebunan yang dibersihkan dengancara land clearing, sehingga untuk tindakan antisipasipencegahan kebakaran lahan gambut merupakan salahsaw bagian tindakan dalam pengelolaan kebakaran lahanyang bertujuan mencegah kebakaran hutan dan lahangambut dimana tindakan pencegahan atau pengendaliankebakaran hutan dan lahan gambut paling tidak harusmemperhatikan halhal sebagai berikut:a.Operasional Tekhnis
, operasional tekhnis adalahperencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahandengan sangat berfokus pada pencegahan terjadinyakebakaran yang harus dilakukan berupa pembuatan petarawan kebakaran, pembuatan sekat bakar, systemdeteksi dini, sistem deteksi dini harus dilakukan denganCaracara yaitu pendirian menara pengawas kebakaran diHal. 224 dari 302 hal.
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
331 — 111
331 — 111
LEN INDUSTRI Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan SHS TA 2007 Propinsi Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengahdan Jawa Timur;BB 53 : Dokumen Penawaran harga dan penawaran tekhnis PT. LENINDUSTRI Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2007 PropinsiSulawesi Utara dan Gorontalo;BB 54 : Dokumen Penawaran PT. Citrakaton Dwidaya Lestari PekerjaanPengadaan dan Pemasangan SHS TA 2007 Propinsi Lampung dan Bali;BB 55 : Dokumen Penawaran harga dan penawaran tekhnis PT.
Gomsu DaguziPekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap II Propinsi BangkaBelitung;BB 90 : Dokumen Penawaran harga dan tekhnis PT. Annisa Bintang BlitarPekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap II PropinsiKalimantan Barat;BB 91 : Dokumen Penawaran dan data kualifikasi PT. Harifa CompanyPekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap II PropinsiKalimantan Selatan;BB 92 : Dokumen Penawaran PT.
Ariesto TunggalEngineering Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap IlPropinsi Maluku;BB 100 : Dokumen Penawaran harga dan penawaran tekhnis PT.