Ditemukan 6225 data
163 — 43
Purna Sentana Baja untuk hadirpada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat DivisiPengadaan untuk penjelasan tekhnis (Anwijing) pekerjaanpengadaan Jasa sewa kendaraan dinas untuk Kepala SubDirektorat/General Manager PT. Krakatau Steel sekaliigusmeminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukan penawaranharga ;Atas permintaan tersebut PT.
84 — 18
Bahwa Pada saat ada Proyek pengadaan peralatan laboratorium FakultasMIPA jurusan Kimia, Fisika dan Biologi Universitas Lambung MangkuratBanjarmasin saksi bertindak selaku Tim tekhnis yang membantu PPK dalamkegiatan penyusunan HPS berdasarkan Surat Keputusan dari Rektor UnilamNomor 647/UN.8/PR/2011 tanggal 17 September 2011 Berdasarkan surat tersebut saksi dengan M. ILYAS membantu PPK pada saatitu yaitu Bapak ABU BAKAR SIDIK dan tim teknis fakultas untuk membantumembuat HPS.
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Nurul Hasmi, S.Ikom Alias Dg. Caya
101 — 0
- 6 (enam) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah di Hotel Spark tanggal 09 s/d 12 Januari 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis sosialisasi Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum dan perundangundangan daerah serta prosedur penyusunan produk hukum daerah di Hotel Jayakarta tanggal 02 s/d 05 April 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar Piagam Penghargaan workshop tentang Bintek yang diselenggarakan oleh Divisi Diklat DPP Partai Demoktrat di Jakarta di Jakarta tanggal 21 23 Oktober 2016.
- 20 (Dua puluh) lembar sertifikat kegiatan Bimbingan tekhnis optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD serta failitasi sekwan dalam fungsi DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Kab. enrekang pada tanggal 1720 Nnovember 2016 di Hotel grand Asia Makassar.
- 13 (Tiga belas) lembar Sertifikat Bimbingan tekhnis Kebijakan biaya perjalanan dinas berdasarkan PMK No. 65 tahun 2015 tentang standar biaya masukan TA. 2016 dan PMK No. 115 Tahun 2015 tentang standar biaya keluaran TA. 2016 serta pandangan legislatif tentang tindak pidana korupsi diselenggarakan oleh LOSARI di hotel maleo Makassar tanggal 10 13 Maret 2016.
- 15 (Lima belas) lembar Sertifikat Bimbingn tekhnis Sosialisasi permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan prodik daerah dan optimalisasi peran aparatur sekertaris DPRD dalam Pemnjabaran APBD di hotel Clarion makassar tanggal 710 April 2016 oleh LPMKP2D.
- 21 (Dua puluh Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis gambaran hak keuangan DPRD Pasca UU No. 23 / 2014 di hotel Kuta Playa Bali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.
Terbanding/Penuntut Umum : IMAM ASYHAR, SH
94 — 56
pembayaran programprogam kegiatan yang dilaksanakanpada TA 2014, yaitu untuk program upaya pelayanan kesehatan, programpelayanan administrasi perkantoran dan program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan Pustu sertajaringannya, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2014.Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 35.555.800.161, yang telah dilakukanrealisasi penyaluran oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran DinasKesehatan Aceh Utara melalui Pejabat Pelaksana Tekhnis
119 — 21
mengetahui lokasi tanah yang diukur, selanjutnyadilakukan pengukuran yang diantar oleh RW atau RT setempat;Bahwa benar saksi menerangkan apakah peserta PRONA dipungut biaya atau tidak,namun sepengetahuan saksiuntuk pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan PendaftaranTanah (PRONA) tahun 2010 para peserta harusnya tidak dipungut biaya (Gratis).Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah adabrifing di Kantor Pertanahan KotaCimahi, oleh terdakwa Drs.H:.WAWAN DARMAWAN, dan sepengetahuan saksihanya ada brefing tekhnis
120 — 41
Properti,Penilai Ahli Binis, Ahli Hukum) dan volume pekerjaanyayaitu. 102,28 Ha. yang terletak didaerah kelurahanSyamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung KotaBanjarbaru.Bahwa saksi tidak mengetahui terkait lisensi pada Lembaga Penilaiyang diatur di dalam Perkaban No 3 tahun 2007 tentang peraturanpelaksana Perpres No. 36 tahun 2005 Jo. 65 tahun 2005 tentangPengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum.Bahwa saksi tidak memasukkan Lisensi bagi Lembaga Penilai Publikdalam syarat tekhnis
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
173 — 35
Sdri TRI RISMAHARINI, sesuai denganPeraturan Walikota Surabaya dengan Nomor 62 Tahun 2010tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaiberikut :1) Pemprosesan tekhnis perizinan / rekomendasi sesuaibidangnya ;2) Penyusunan Perumusan bahan penetapan kebijakanHalaman 109Put.
266 — 359
dengan cara menyadurspesifikasi teknis peralatan yang terdapat dalam brosur peralatankesehatan yang didapat dari Terdakwa.Bahwa Terdakwa tidak proaktif dan tidak memperhatikan perkembanganharga pasar yang sedang berjalan.Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tawar menawar dengandistributor sehingga perbandingan harga dari suatu produk tidakdidapatkan.Halaman 314 dari Putusan Perkara No 14/Pid.SusTPK/2016/PN TpgBahwa perubahan spesifikasi peralatan Kedokteran, Kesehatan danKB yang dilakukan oleh Tim Tekhnis
menyususnjadwal lelang yang dilaksanakan dengan system eloktronik = yaknilayanan pengadaan secara eloktronik (LPSE).Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 telah ditetapkan pemenang lelangPengadaan sebagaimana yang tertuang dalam surat pengumumanpemenang lelang yang ditandatangani oleh Terdakwa.Bahwa pada saat proses kegiatan pengadaan berjalan, PanitiaPengadaan tidak memahami tentang spesifikasi peralatan kesehatan,kedokteran dan KB.Bahwa Terdakwa pernah melibatkan saksi SUKO YUDO ASMOROselaku Tim Tekhnis
112 — 80
Staf kecamatan yang ditunjuk (4 orang) selaku Staf tekhnis .29079Bahwa saksi pernah diundang ke kabupaten dan perwakilan KepalaDesa di ruang Jalabumi menerima penjelasan berkaitan denganSimpemdes yang disampaikan Asisten dan Kabag.
77 — 24
Kemudian pelaksanaan pekerjaan oleh saksiKASMADIYANSAH Bin MASKUR yang tanpa menggunakan peralatan dantenaga Ahli/tekhnis sebagaimana yang dimasukkan di dalam dokumenkualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.
68 — 10
muka persidangan yang pada pokoknya telahmemberikan keterangan sebagai berikut :40 Saksi TUTI SUSILAWATI, SE,Ak, yang keterangannya dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi pernah mengaudit di Pemkot Bandung;Bahwa saksi memeriksa mengenai dana Bansos tersebut sejak tanggal 27 Oktober2011 sampai 09 Februari 2012;Bahwa anggota tim Audit yaitu :Susunan tim koordinator bidang tim investigasi;Pengendalian mutu;Pengendalian tekhnis
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY
158 — 71
Putusan No. 20/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiBahwa untuk besaran uang makan minum para petugas Damkar dalam DPA yaitusebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per orang setiap harinya bagi parapetugas Damkar baik PNS ataupun yang honorer dan pada tahun 2017 tersebutyang mengelola dana kegiatan makan minum para Petugas Damkar adalahsaksi sendiri;Bahwa untuk tekhnis pencairannya setelah saksi mengajukan permohonan lalu danakegiatan tersebut dimintakan ke bagian keuangan yang kemudian menerbitkan SPPdan
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
124 — 106
., (Anggota P2S dan tidak mengetahuie290 5perannya sebagai apa);;Bahwaacuan saksi dalam melakukan giat tersebut selaku yang dihunjuksebagai Ketua P2S adalah petunjuk tekhnis (Juknis) yang diterbitkan olehDinas Pendidikan Kab.
RIDWAN, SH
Terdakwa:
ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG
166 — 65
Takalar tidak terlibat secara tekhnis kecualidalam hal kepala Bapelitbang yang bertindak selaku penggunaanggaran telah mempertanggung jawabkan atas penggunaan anggarantersebut yang disampaikan kepada Kepala Daerah atau Bupati Takalarmelalui Sekretaris Daerah; Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran pada BapelitabangKab. Takalar pada tahun anggaran 2017 adalah Drs. H.
172 — 178
dihadapkanke depan persidangan telah didakwa dengan Surat DakwaanNo.Reg.Perk :PDS01/TOBEL/Ft.1/01/2013 tanggal 29 Januari 2013,yang pada pokoknya adalah sebagai berikutPrimairBahwa ia terdakwa dr.NIXON B KROONS,Sp.B sebagai Direktur RSUDTobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang untukselanjutnya disebut PPA pada RSUD Tobelo berdasarkan SuratKeputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 970/01/HU/2010tanggal 21 September 2010, secara bersamasama dengan KRISTOMUSDAVID, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
169 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Terdakwa Il Fani Fahlevi, Aptnhselaku Kordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK).
122 — 109
milyar rupiah)itu saya rasa tidak ada masalah jika saya tidak tahu, karena dalam PPnomor 58 bahwa pelaksanaan anggaran tersebut ketika APBD di sahkanmaka masingmasing SKPD yang kelola;Bahwa dana bantuan hukum yang saksi maksud itu adalah programkegiatan pengaduan bantuan hukum dan penanganan hukum, dan adadalam DPA;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala DPPKAD Kabupaten PulauMorotai, dana Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) tersebut itu dicairkanseluruhnya, dan Kabag Hukum sebagai pelaksana tekhnis
HERY FADLULLAH, SH
Terdakwa:
ASMOL HAKIM,ST BIN SYARIF HUSIN
248 — 107
Melakukan Evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk ;Menjawab sanggahan bila ada sanggahan;Menetapkan pemenang Penyedia Barang /Jasa;Menyampaikan hasil pemilihan penyedia Barang/Jasa;10.
128 — 74
Pihak kedua(PT.Surya Barokah) memberikan pertanggungjawaban kepada pihakpertama (KUD Rukun Mas dan KUD Sumber Indah)apabila terjadikesalahan tekhnis yang dilakukan oleh pihak kedua (PT.Surya Barokah) ;Bahwa pemberian/pencairan dana kredit (KKPA) tersebut dilakukan secarabertahap atau tidak sekaligus ;Bahwa sumber dana kredit KKPA tersebut dari KLBI :Bahwa yang diperlukan/dilampirkan dalam pencairan kredit (KKPA) untukpencairan selanjutnya adalah Laporan perkembangan / kemajuanperkebunan tersebut
155 — 63
Berdasarkan uraian tersebutpermohonan hak tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkandenngan syarat: Penggugat telah memenuhi persyaratan tekhnis,yuridis dan administrativeBahwa jelas dalam dalilnya Penggugat telah mengakui bahwa Penggugatbaru menyelesaikan persyaratan teknis dan adminsitratif, sementarapersyaratan yuridis termasuk pelepasan hak dan ganti rugi dari pemeganghak belum dilakukan.4 Hal itu bersesuaian pula dengan dalil Penggugat yangmenyatakan: bahwa Hak Guna Bangunan atas 7 (enam