Ditemukan 1915 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kompetensi kompentensi kopensi konperensi koesensi kopentensi konepensi konevensi
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-05-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 72/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penggugat:
1.Didik Rintis Setyawan
2.Muhlisin
Tergugat:
KEPALA DESA RAJI KABUPATEN DEMAK
52 — 20
  • Tentang Kopetensi dan Jangka Waktu Menurut Para TergugatPengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, karena obyekperkara aquo berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9(sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makasecara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksuddengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkanolehbadanataupejabat
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 08-06-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 101/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Muhammad Muarif
2.Genduk
Tergugat:
Kepala Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak
62 — 32
  • Tentang Kopetensi dan Jangka Waktu Menurut Para TergugatPengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, karena obyekperkara aquo berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9(sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makasecara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksuddengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkanolehbadanataupeyjabat
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
1.INAQ HAJAR
2.HAJAR
3.SUMARNI
4.JUMAHIR
5.MUHAMAD NURJANI
6.SUHARNI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.DIREKTUR PT ESA SWARDHARNA THANI
106 — 74
  • Kalau memang persoalan ituadalah kopetensi pada suatu negara dan keputusannya, seharusnya adaputusan lebih dahulu untuk bisa diajukan kepada pengadilan berserta alatbuktinya yang menunjukkkan bahwa yang bersangkutan bersalah atau tidak.Kalau PTUN belum memutus bahwa sesungguhnya penerbitan HGB itubuktinya apa, belum ada yang bisa dipersalahkan, kerugian itu terjadi karenaada kesalahan karena kalau kesalahannya tidak ada bagaimana bisa mengukurkerugiannya dan semua 4 unsur harus ada karena bersifat
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 13-02-2017 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0532/Pdt.G/2017/PA.Slw
Tanggal 23 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 22
  • telah mengajukan' eksepsi, maka Majelis hakim akanmempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dan tergugat bukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili olehsebab itu tidak perlu mempertimbangkan dengan putusan sela,maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputusbersamaan dengan putusan akhir, hal ini berdasarkan YurisprodensiMahkamah Agung RI Nomor 985K/Sip/1985 tanggal 30 September1986 yang menyatakan eksepsi yang bukan kopetensi
Pengadilan PN PATI Perdata Tanah
Register : 02-06-2014 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN PATI Nomor 37/Pdt.G/2014/PN Pti.
Tanggal 25 Mei 2015 — - KARMI BintI SOETOWIDJOJO, Dkk. Para Penggugat melawan SUBONO Bin PAIDJAN, Dkk. Para Tergugat .
148 — 23
  • perkara oleh Para Penggugat ;Adapun tanah persil 28 SII luas kurang lebih 600 meter dan Persil 48 SII luas kuranglebih 2.960 meter adalah tanah norowito yang diperoleh oleh PAIDJAN secara langsungdari pemerintahan Desa Badegan, dan bukan dari C. 239 atas nama SOETOWIDJOJO;2 Bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak sebab gugatan ini bersifatkumulatif, yakni selain mendalilkan adanya perbuatan melawan hukumsebagaimana uraian pada posita angka 18 dan uraian petitum angka 6 (dalam halini masuk ranah kopetensi
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-06-2013 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 350/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Tanggal 5 Nopember 2014 — - Maraden Pohan Simanjuntak LAWAN 1.Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan SM. Raja 2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan 3.Badan Pertanahan Nasional Kota Medan 4.Drs. Marlin Nainggolan
67 — 22
  • Tentang Kopetensi absolute.2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas.Menimbang bahwa Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya dalam jawabanmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.1. Surat Kuasa tidak sah.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 13-03-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
KAMAL ABDULLAH
Tergugat:
MILAN SUDIRO
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
570 — 241
  • Eksepsi Kopetensi Absolut.Halaman 33 Putusan No.15/Pdt.SusPaten/2019/PN.Niaga.Jkt.PstBahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh TurutTergugat Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan perihal gugatan yangdiajukan oleh Penggugat adalah gugatan hak atas kekayaan intelektual(Paten). Demikian juga dengan petitum yang dimohonkan adalahmengenai pembatalan paten No.
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 01-04-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
Annisa Nur Rohma
Tergugat:
1.PT Mekar Harapan Jaya
2.H. Murdali HM
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Telajung
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
218 — 159
  • Bahwa dalam pasal 142 Rbg berbunyi Dalam gugatannyamengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketuapengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barangtetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negerigugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeritersebut atas pilihan penggugat maka Penggugat telah sesuaiHalaman 3 dari 62 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Ckrdengan kopetensi relatif Pengadilan Negeri Cikarang dalammengajukan gugatan ini Sesuai dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3300 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — NUNUH DJAENAL MUSTOFA melawan 1. Ir J U N A E D Y, dkk dan 1. TITIEN SUMIYATI, dkk
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , mengandungcacat hukum dari aspek prosedural dan substansi maka gugatan tersebutadalah merupakan kewenangan/kopetensi Pengadilan Tata usahaNegara. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak berkuasa/berwenangmemeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah selayaknyaMajelis Hakim mengeluarkan pertimbangan hukum melalui putusanantara/sela;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan lagibahwa Penggugat telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatan.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-06-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 09/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 14 Juli 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. RAMLI RASYID, Msi, Mpd Bin RASYID Diwakili Oleh : AULIA RAHAMAN SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Lena Rosdiana Aji, SH
42 — 41
  • pada tanggal 14 November 2012 senilaiRp. 9.480.100.139.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembanganstaf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak No. 055.A / PA / PHPPKP / 09.2012 an Effendi, ST dan Kontrak No. 055.B / PA / PHPPKP / 09.2012 an.ZAKWANSYAH, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilaiRp. 24.201.200.140.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembanganstaf (Pelatihan Kurikulum Berbasis kopetensi
    tanggal 14 November 2012 senilaiRp. 9.480.100.139. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembanganstaf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak No. 055.A / PA / PHPPKP / 09.2012 an Effendi, ST dan Kontrak No. 055.B / PA / PHPPKP / 09.2012 an.ZAKWANSYAH, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp.24.201.200.140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembanganstaf (Pelatihan Kurikulum Berbasis kopetensi
    Tangani pada tanggal 14 November 2012 senilaiRp. 9.480.100.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembanganstaf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak No. 055.A / PA / PHPPKP / 09.2012 an Effendi, ST dan Kontrak No. 055.B / PA / PHPPKP / 09.2012 an.ZAKWANSYAH, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp.24.201.200.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembanganstaf (Pelatihan Kurikulum Berbasis kopetensi
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-04-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 259/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT
Tanggal 5 Nopember 2015 — MACHMUD; Lawan; 1. PT. Antilope Madju; 2. Pihak yang menempati/yang mendapatkan peralihan hak atas Objek Perkara; 3. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta-Barat
94 — 22
  • ;Berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktikan GugatanPenggugat melanggar kewenangan Kopetensi Absolut dansekiranya akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkaraini juga sudah Kadaluarsa; =EKSEPSI ERROR IN PERSONA:Eksepsi diskualifikasi/Gemsi Aanhoeldanigheid:Menyimak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang di dalilkan padabutir 1 dan 2 Penggugat mendalilkan sebidang tanah seluas 400 m?
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-10-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SANGATTA Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Sgt
Tanggal 21 Mei 2019 — - HAMZAH DAHLAN, SH., Dkk Lawan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
180 — 50
  • Kopetensi absolut kewenangan dari dariPengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili Perkara ini bukankewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini. Dimana menurut Tergugat Pengadilan Negeri Sangattatidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini. Makasepatutnyalah gugatan penggugattidak dapat diterima atau ditolak;.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 15-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 39/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 19 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : MUHAMAD ALI
Terbanding/Tergugat : PIMPINAN PT BRI (Persero) Tbk, Cab, Jkt. Rawamangunn , Cs
61 — 27
  • Tergugat I,II,III,dan IV tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajariberkas perkara, salinan resmi Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal11 Februari 2014 Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM, yang dimohonkan banding,Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :Dalam EksepsiMenimbang, bahwa ternyata Terbanding semula Tergugat IV telah mengajukaneksepsi perihal Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkaraini (kopetensi
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama
Putus : 12-06-2014 — Upload : 12-12-2014
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 651/Pdt.G/2013/PA.Tnk
Tanggal 12 Juni 2014 — PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI
11 — 0
  • berdasarkan relaas panggilan PenggugatKonvensi dan Tergugat Konvensi yang telah disampaikan secara resmi danpatut dan bukti (T 1 dan P 5) terbukti Penggugat Konvensi dan TergugatKonvensi Penduduk Kota Bandar Lampung, dan obyek sengketa berupa 1 unitrumah berikut pekarangannya berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 220/W.Kyang terletak di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung (termasukbenda tidak bergerak) berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaTanjungkarang, maka secara relatif kopetensi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/Pdt/2017
Tanggal 25 April 2017 — PT FORTUNA CIPTA SEJAHTERA vs PT ASMIN KOALINDO TUHUP,
135 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Vide Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang UndangMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985);Bahwa yang dimaksud dengan pelampauan batas mengadili dengan artiluas, tidak hanya terbatas soal yurisdiksi atau kopetensi, tetapi meliputisegala pelampauan wewenang yang tidak sesuai dengan hukum acara(undue process of law).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 325/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 8 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : SATRIA WIJAYA
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Artha Graha Internasioanl, Tbk Cabang Asia Afrika Kota Bandung
Terbanding/Tergugat II : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Tergugat III : Badan pertanahan Kota Bandung
Terbanding/Tergugat IV : H. JOKO SURANTO, SH.,M.Hum
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK MANDIRI
70 — 35
  • Pasal 300 ayat (1) UU No.37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga DEMI KEPASTIAN HUKUMHalaman 21 dari 59 halaman putusan Nomor 325/PDT/2018/PT.BDGDAN TEGAKNYA UNDANGUNDANG KEPAILITAN maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untukmengabulkan Eksepsi Kopetensi Absolut yang diajukan TERGUGAT I.B.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Dps
Tanggal 6 Juni 2016 — I WAYAN DISEL ASTAWA, SE. MELAWAN KETUA UMUM DPP PDI PERJUANGAN, DKK.
49 — 30
  • tertanggal18 Mei 2016telahmenerangkan bahwa mediasi diantara para pihak tidak mencapai kata sepakat untuk damai,sehingga oleh karenanya pemeriksaan dilajutkan dengan pembacaan surat gugatan;Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, pihak Penggugat menyatakan tetappada gugatannya dan tidak ada perubahan ;Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II danTergugat III telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :Jawaban Tergugat I.I DALAM EKSEPSI.A KOPETENSI
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smn
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Y c.q. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
99 — 29
  • bisa diselesaikan ke PengadilanPTUN, suatu persoalan hukum acaranya; tentu mendasarkan kepada kopetensiAbsolut dan mendasarkan UU tersebut, pada prinsipnya terhadap suatu persoalanhukum, bahwa hukum itu ada kewajiban kalau tidak ada kewajiban itu bukanhukum, ketika kita ketemu hukum melakukan kewajiban itu harus dikualisirperbuatan itu adalah merupakan perbuatan hukum yang mana apak itu Perdataatau Pidana dari situ ketemu ruang lingkup mengenai bagaimana carapenyelesaiannya itulan yang kita sebut kopetensi
    Pengadilan Negeri setempat, tetapikalau dalam keadaan mendesak tidak ada ijin tetapi dalam 2 x 24 jam harus segeradimohonkan dan diberitahukan kepada sipihak yang bersangkutan adanya ijin dariPengadilan Negeri dan dalam mendesak atau tidak haus menunjukkan tandapengenal dan yang di serahan adalah kopi dari berita acara ; Bahwa barang yang diambil tidak sesuai didaftar berita acara, yang membuatberita acara itu dari pihak yang melakukan penyitaan berarti kKesalahan dari yangmembuat; Bahwa kalau kopetensi
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Pdl
Tanggal 6 Agustus 2015 — DIAH MAHDIAH binti KH KAMRAWI MELAWAN H.M. ZAENI alias H. UNUNG
114 — 13
  • Adapun mengenai pembuktian keabsahan alas hak tersebut bukankewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, bahwa KantorPertanahan Kabupaten Pandeglang dalam menerbitkan Sertifikat tersebutsudah sesuai dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat IX (sembilan)tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sangat eratkaitannya dengan pembuktian materi pokok perkara yang akan dipertimbangkandalam pokok perkara dan bukan eksepsi mengenai kopetensi
Pengadilan MS SINGKIL Perdata Agama Harta Bersama
Register : 01-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan MS SINGKIL Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Skl
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat - Tergugat
197 — 54
  • Tentang Kopetensi AbsoludHalaman 35 dari 70 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.SkISesuai dengan bunyi pasal 91 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama sebagaimanadisebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidakberwujud, harta benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupunkewajiban.